JAKARTA, KOMPAS.com - Industri baja global saat ini menghadapi tantangan besar akibat dominasi produksi China yang mencapai 70 persen.

Produksi baja Negeri Tirai bambu yang melimpah, ditambah dengan penurunan konsumsi domestik, menyebabkan banjirnya produk baja mereka di pasar internasional.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan proteksi perdagangan dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Sayangnya, Indonesia belum mengambil langkah proteksi seperti yang dilakukan Vietnam, sehingga industri baja dalam negeri menghadapi tekanan besar.

Produk baja impor, terutama dari China, yang seringkali tidak memenuhi standar kualitas (substandard), membanjiri pasar, sehingga sulit bagi produsen lokal untuk bersaing.

Di tengah kondisi pasar global yang sulit, BlueScope Indonesia mengambil langkah strategis dengan mencari peluang proyek-proyek strategis yang dibiayai APBN.

Perusahaan ini membidik proyek-proyek pemerintah seperti program 3 juta rumah dan program makanan bergizi gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Vice President Marketing and Sales PT NS BlueScope Indonesia Irfan Fauzie mengatakan, BlueScope Indonesia melihat potensi besar dalam program ini, terutama untuk pembangunan rumah rakyat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

"Perusahaan menawarkan solusi rangka baja ringan yang efisien dan tahan lama. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kebiasaan penggunaan rangka baja di Indonesia, baik dari sisi pengguna maupun lembaga pembiayaan," ungkap Irfan menjawab Kompas.com, Jumat (14/3/2025)

BlueScope Indonesia juga tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapur-dapur gizi. Namun, spesifikasi dan bentuk bangunan yang dibutuhkan masih belum jelas, sehingga perusahaan masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Selain itu, perusahaan juga terus berinovasi dan mendiversifikasi produknya untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Langkah ini diterapkan melalui pengembangan penggunaan sandwich panel, yang awalnya digunakan untuk cold storage dan rumah sakit, menjadi solusi untuk camp-camp pekerja di industri pertambangan, minyak, dan gas.

Harapan pada Kebijakan Pemerintah

BlueScope Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beberapa produk baja impor.

Meskipun masa transisi diberikan hingga Juni 2026, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri baja dalam negeri dan menciptakan persaingan yang lebih adil.

Pimpinan Baru

Sebelumnya PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope Indonesia) resmi menunjuk Jenny Margiano sebagai Country Director pada 2025.

Dengan pengalaman berkarir lebih dari 30 tahun, Jenny dipercaya untuk memimpin BlueScope Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar Indonesia.

BlueScope Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung proyek strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, dan berinovasi dengan produk-produk baja yang memenuhi standar SNI untuk mendukung proyek-proyek perumahan yang berkelanjutan.

IDXChannel - Kementerian BUMN menyatakan, Australia berpeluang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, Negeri Kanguru itu selama ini dikenal sebagai produsen susu dan daging sapi.

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai, keterlibatan Australia dalam MBG bisa menjadi strategi untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

“Ini yang sedang kita coba carikan solusi antara kita dan Australia secara bilateral, bisa nggak kita improve dalam perdagangan,.Satu, perdagangan tentu susu dan daging, karena dengan program Bapak Presiden untuk juga makanan bergizi gratis kan memerlukan hal seperti ini,” katanya dikutip Minggu (16/3/2025).

Namun, Erick tidak menjelaskan apakah pemerintah melalui BUMN bakal mengimpor daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan MBG. Atau, kata dia, bisa saja investor asal Australia berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan sapi perah.

Dia menyebut, investasi peternakan sapi untuk MBG bukan hal yang baru. Investor Vietnam dan Belanda juga sudah ditawarkan untuk berinvestasi dalam program tersebut. Perusahaan asal Vietnam, TH Group, sepakat berinvestasi dalam pengembangan sapi perah bakalan di Indonesia.

“Tentu apakah mungkin, sama saya tawarkan seperti investasi yang kemarin disampaikan Vietnam, ada investasi di sini. Atau seperti Frisian Flag dari Belanda, apakah ada investasi di sini, ya saya juga tawarkan bisa juga Australia bisa melihat opportunity (kesempatan) ini untuk berinvestasi bersama,” kata Erick.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita humaniora yang menarik selama pekan ini, dan bisa dibaca kembali sebagai rangkuman atas peristiwa yang terjadi selama pekan ini.

Berita diawali dengan serba-serbi pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan lancar hingga ke pelosok.

1. Mendikdasmen siap transfer langsung TPG ke rekening guru pada Maret

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya siap menyalurkan TPG ke rekening masing-masing guru pada Maret 2025.

"Transfer langsung di Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera serta bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa," kata Mendikdasmen Mu'ti.

2. Kemenag pastikan anggaran TPG madrasah cair sebelum Lebaran

Kementerian Agama memastikan anggaran TPG bagi guru madrasah periode Januari-Februari 2025 akan cair sebelum Lebaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno menyampaikan bahwa proses pencairan tengah dipersiapkan. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat sejak 17 Maret 2025, sehingga dana TPG tersebut diharapkan telah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

3. Perpusnas utamakan penyediaan koleksi digital di tengah efisiensi

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetap mengutamakan penyediaan layanan koleksi terbaik kepada pemustaka melalui bahan bacaan digital di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan bahwa Perpusnas sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk membina kecakapan literasi masyarakat dan kemampuan menyaring informasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

4. BGN: Butuh dapur satelit untuk pelaksanaan Program MBG di daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program MBG di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribu.

5. Harga sepiring kedaulatan untuk Makan Bergizi Gratis di Papua

Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan pentingnya evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan Wihaji dalam kegiatan buka puasa bersama dan tarawih yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Kamis (13/3).

"Yang menjadi tugas tambahan kita juga yaitu mendata ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), mendistribusikan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta, serta mengevaluasi pelaksanaan MBG bagi ketiga sasaran tersebut," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, hingga baduta, maka pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan upaya pemberian MBG hingga pembangunan kependudukan terus dilakukan demi memastikan sumber daya manusia (SDM) yang baik, tidak stunting, sehat, dan melahirkan generasi emas.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan generasi anak bangsa kita memiliki SDM yang baik, tidak stunting, dipastikan anaknya sehat, dipastikan remajanya sehat untuk melahirkan generasi emas," tuturnya.

Sementara itu, Penceramah Rahmad Hidayat mengemukakan bahwa tanggung jawab manusia telah tertuang dalam salah satu ayat di kitab suci Al Quran, yaitu menyiapkan generasi yang baik.

"Dalam salah satu ayat Al Quran disampaikan bahwa tanggung jawab kita adalah menyiapkan generasi yang baik. Hal ini sejalan dengan Kemendukbangga/BKKBN dimana tujuan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul," ujarnya.

Rahmad mengajak seluruh jamaah agar mendukung Kemendukbangga/BKKBN dalam menyiapkan Generasi Emas.

"Maka dari itu mari kita dukung langkah Menteri Wihaji dalam memimpin Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini agar dapat dilancarkan dalam menyiapkan generasi cemerlang, generasi emas Indonesia," ucap Rahmad.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Papua (ANTARA) - Angka partisipasi sekolah di Papua memang tercatat masih rendah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, angja partisipasi sekolah 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen.

Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah.

Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Masyarakat Papua terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Papua (ANTARA) - Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Sehari-hari Pube berjalan kaki ke sekolah mengenakan seragam lengkap dan bertopi. Jarak rumah dengan sekolahnya tidak terlalu jauh. Ia mengaku senang mendapatkan makanan gratis dari sekolah karena bisa ramai-ramai makan bersama teman-temannya.

Jiwa kepemimpinan sudah tampak dalam diri Pube. Sebagai siswa yang mengacungkan tangan pertama kali, hari itu, semangatnya menular pada teman-teman lainnya. Mereka satu persatu mengacungkan tangan dan berbicara lantang tentang cita-citanya.

Ada yang ingin menjadi dokter, perawat, juga guru. Cita-cita mulia yang akan diisi oleh pengabdian kepada negara sepanjang hayat.

Di kelas yang riuh dan cukup panas, siang itu, Pube bersama sekitar 20 murid lainnya terlihat tidak sabar menunggu pemberian Makan Bergizi Gratis secara simbolis oleh para pejabat yang hadir. Satu kotak makanan itulah yang akan menentukan peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah.

Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, dengan tantangan-tantangan berupa penolakan di sebagian Tanah Papua, nyatanya para siswa itu senang ketika menerima satu kotak makanan berisi nasi, ayam kecap, oseng wortel, telur balado, dan semangka.

Tanpa sarapan

Angka partisipasi sekolah (APS) di Papua memang tercatat masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong, APS 16-18 tahun di dua provinsi di Papua masih di bawah 70 persen. Papua Tengah tercatat memiliki APS paling rendah, yakni 48 persen, disusul Papua Pegunungan yang hanya 56 persen.

Sementara itu, beberapa kabupaten/kota di Papua memiliki angka partisipasi sekolah 13-15 tahun yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebesar 32 persen; Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 52 persen; Nduga, Papua Pegunungan, 57 persen; dan Deiyai, Papua Tengah, 60 persen.

Wali Kelas 5 Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Aisa Rumbino, menyatakan bahwa anak-anak didiknya seringkali pingsan saat upacara di Hari Senin karena belum sarapan.

Anak-anak itu, sebagian juga berjalan kaki cukup jauh karena kondisi orang tuanya yang tidak memungkinkan mengantar mereka ke sekolah. Mama-mama dan papa-papa itu, sejak pagi sudah harus mencari nafkah demi membiayai kehidupan keluarga mereka. Akibatnya, anak-anak yang datang tanpa sarapan itu seringkali tidak fokus, saat menerima pelajaran, atau sering sakit, sehingga tingkat partisipasi mereka di sekolah pun menurun.

Kepala SD Negeri Inpres Waroki Maria Goreti Gunu juga mengutarakan bahwa banyak anak sekolah yang pingsan hingga tidur di dalam kelas karena tidak sarapan. Maka, sebelum program MBG, sekolahnya telah terlebih dahulu menerapkan makan bergizi yang dikelola oleh para komite sekolah.

Maria menyiapkan anggaran yang tidak besar dari sekolahnya, cukup Rp1.000 yang ditabung setiap hari untuk memberikan anak-anak itu makan yang layak, dengan pengelolaan yang sepenuhnya diberikan kepada sekolah dan komite.

“Pembiayaan tidak ada biaya khusus. Jadi kami selipkan dari uang belanja. Satu hari Rp1.000. Dari uang seribu itu, kami kumpul, berapa yang kami dapat dalam sebulan, itu yang dikasih, tidak ada anggaran khusus. Jadi pintar-pintar mengelola, dan pastikan aman, karena ahli gizi kan datang ke sekolah, jadi kami kalau salah potong sayur saja, langsung ditegur,” katanya, ketika berbincang dengan ANTARA.

Setiap hari, ahli gizi datang ke sekolah untuk melihat berapa serat, protein, maupun karbohidrat yang perlu disiapkan. Dari program makan sehat tersebut, menurutnya, tingkat perekonomian masyarakat juga secara otomatis meningkat di pasar karena pembelian bahan yang dilakukan terus-menerus sejak Senin hingga Sabtu.

Inisiatif tersebut juga termasuk program dari Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang. Para guru di sekolah khawatir jika siswa pergi ke kantin, maka mereka akan membeli jajanan atau makanan yang kurang higienis dan tidak sehat. Bahkan, tidak jarang anak-anak juga datang ke sekolah tanpa uang saku dari orang tua karena sebagian besar adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Dari program tersebut, partisipasi sekolah anak mulai meningkat, dengan tingkat kehadiran yang meningkat drastis. Setelah ada makanan, sudah tidak ada lagi siswa yang pingsan dan mereka ramai-ramai datang ke sekolah.

Untuk itu, program MBG juga mesti mempertimbangkan tata kelola untuk diterapkan di Papua. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan diserahkan ke sekolah, komite, dan orang tua, tentu dengan pemantauan dan evaluasi dari ahli gizi yang setiap hari hadir ke sekolah, untuk menjamin mutu makanan yang dibagikan.

Berbagai penolakan yang terjadi, menurut Maria, merupakan akibat dari tata kelola yang belum jelas, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat 100 persen dalam program Makan Bergizi Gratis di Papua.

Memberdayakan sekolah

Berbagai masukan dari kepala sekolah hingga dinas-dinas pendidikan di Provinsi Papua, Papua Tengah, hingga Papua Pegunungan, mengisyaratkan bahwa MBG di Papua lebih baik melibatkan orang tua murid, hingga komite sekolah.

Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola pada Badan Gizi Nasional (BGN) Niken Gandini mengemukakan, pihaknya akan terus menyesuaikan pemberian MBG sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Apabila memang lebih baik dikelola oleh orang tua siswa atau komite sekolah, maka BGN akan menyesuaikan.

Pengelolaan MBG oleh orang tua dan komite sekolah memang lebih baik karena mereka tentu akan lebih memahami kebutuhan anaknya sendiri. Sebelumnya, pemerintah juga pernah menyelenggarakan program serupa, yakni program gizi anak sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung pada 2016-2019.

Bedanya, program tersebut memiliki pola memasak di sekolah, di mana setiap sekolah menyediakan dapur sederhana menggunakan ruang sekolah yang bisa digunakan untuk dapur dan melibatkan para ibu guru serta orang tua siswa. Perwakilan kelas 1-6 SD dilatih menjadi koki untuk program tersebut.

Bahan-bahan pangan juga menyerap produksi dari petani setempat, dengan pemasok dari orang tua siswa sendiri. Dengan begitu, maka tujuan di bidang ekonomi dari program MBG akan tercapai, yakni swasembada pangan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

Di Kota Jayapura, misalnya, berdasarkan data dari dinas pendidikan, terdapat 62.453 siswa dari PAUD hingga SMA, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa menyasar puluhan ribu siswa tersebut, dibutuhkan sedikitnya 20 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), sehingga melalui kebijakan tata kelola dan pemanfaatan kearifan lokal yang baik, maka dapat memacu potensi dari produk-produk lokal dari Kota Jayapura.

Tidak hanya pihak sekolah, pelibatan lembaga masyarakat adat (LMA) yang menjadi jantung pemberdayaan masyarakat, hingga kesejahteraan sosial di Papua, juga dirasa perlu. Untuk itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan Lenis Kogoya telah membuat kesepakatan bersama para ketua LMA agar para pengurus dan anggotanya dilibatkan dalam mengawasi MBG di Papua.

Melibatkan LMA dalam MBG, tentu berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap SPPG, sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga setempat. Melalui mekanisme kerja yang tepat, maka LMA-LMA ini dapat berdaya dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Sepiring kedaulatan

Program “hajatan” dari Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis ini tentu tidak serta-merta dapat membawa dampak yang instan. Butuh proses panjang yang perlu ditempuh, perbaikan serta evaluasi di sana-sini, termasuk menghadapi penolakan oleh sebagian warga di tanah Papua.

Pada Pertengahan Februari 2025, ribuan siswa, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas di beberapa wilayah mulai dari Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika, Provinsi Papua Tengah; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua; Yalimo, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengelar demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menyuarakan bahwa di Papua, pendidikan gratis lebih penting ketimbang Makan Bergizi Gratis. Selain itu, di beberapa daerah konflik, masyarakat menuntut agar wewenang pemberian MBG diserahkan kepada yayasan, hingga masyarakat adat.

Demonstrasi yang melibatkan siswa sekolah yang dilaksanakan saat jam belajar-mengajar tersebut tentu berpotensi mengganggu ketenteraman dan mengancam masa depan mereka. Di tanah Papua yang masih rawan dengan konflik, pemberian MBG tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif, tetapi harus sepenuhnya melibatkan masyarakat adat, termasuk LMA, sekolah, hingga orang tua siswa sendiri.

Sosialisasi terus-menerus dilakukan oleh BGN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen), juga Kementerian Kesehatan, sehingga program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan stunting.

Di tanah Papua, yang berdaulat adalah masyarakat Papua. Mereka perlu terus dilibatkan dalam diskusi yang melibatkan sepiring ubi, sagu, hingga kopi. Berbicara dengan masyarakat Papua perlu pendekatan-pendekatan yang lebih komunal, karena representasi mereka sebagai kelompok masyarakat adat yang merupakan bagian dari Tanah Air perlu terus didengar.

MBG di Papua lebih dari sekadar membagikan makan secara gratis, karena lebih dari itu, dampak positif yang dihasilkan jika melibatkan orang-orang asli Papua, bisa berlipat ganda, termasuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Di setiap SPPG, mama-mama akan berdaulat memasak, bersama LMA yang mengawasi, dan komite sekolah serta orang tua siswa yang juga berdaulat menentukan sendiri model MBG seperti apa yang paling cocok di daerahnya.

Para siswa yang kenyang memang tidak menjamin akan langsung meningkat prestasinya, tetapi setidaknya, di Papua, tingkat partisipasi mereka untuk datang ke sekolah dan lebih fokus dalam menyerap pembelajaran akan lebih baik.

Dengan begitu, representasi mereka di berbagai profesi di masa depan tentu akan lebih baik, seperti Pube, yang mungkin dalam waktu sekitar 30 tahun lagi, akan menjadi seorang Jenderal.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan setiap desa membutuhkan setidaknya 700 ekor ayam per minggu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Jumlah ini dihitung berdasarkan kebutuhan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di berbagai desa guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Satu Satuan Pelayanan melayani 3 ribu penerima manfaat itu setiap hari membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa," ujar Dadan dalam acara Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, yang merupakan segmen baru dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutnya sebagai "new emerging market" atau pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan jika setiap penerima manfaat diwajibkan mengonsumsi telur dalam satu hari, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur per hari. Dengan asumsi satu kg telur berisi 16 butir, total kebutuhan telur mencapai 5 juta ton.

"Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu gak? Satu kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. Satu kilo 16 (butir). Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16 itu artinya 5 juta kg atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan?" lanjutnya.

Saat ini, Dadan mengungkap Indonesia mengalami surplus produksi pangan, dengan kelebihan 200 ribu ton telur dan 600 ribu ton ayam.

Namun, kata dia, kondisi ini terjadi karena hanya 30 persen penduduk yang mampu membeli ayam dan telur, sementara 60 persen anak-anak di Tanah Air masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh karena itu, Dadan berkata BGN berupaya menyerap surplus tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendukung distribusi pangan bergizi, pemerintah berencana membangun 30 ribu SPPG. Hingga saat ini, baru 726 satuan yang beroperasi dan melayani 2,2 juta orang.

Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah menjadi 1.100 satuan untuk melayani 3 juta penerima manfaat.

Selain ayam, Dadan menyebut SPPG juga memerlukan 300 kg sayuran setiap hari. Ia koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terlibat untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Ia menyarankan agar petani bekerja sama dalam sistem agrikultur terkoordinasi, di mana setiap hari mereka menanam jenis sayuran berbeda guna memenuhi kebutuhan pangan satuan pelayanan.

"Jadi ini luar biasa, jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerja sama, diagregasi oleh apa? Koperasi, BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perekonomian di daerah.

“Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat, saya rasa begini, dengan program MBG ini yang jumlahnya sampai Rp 171 triliun dengan sendirinya saya rasa perekonomian di daerah akan terberdayakan,” kata Anin saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dia menjelaskan, program makan bergizi gratis tidak cuma meningkatkan gizi untuk anak dan ibu hamil saja, tetapi juga membuat hilirisasi di bidang ketahanan pangan menjadi lebih baik. Sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan mendapat berkah dari program MBG.

“Itu (MBG) akan hidup dengan sendirinya, juga membawa penambahan konsumsi domestik daya beli masyarakat,” tandas Anin.

Adapun dalam realisasinya, pemerintah telah mengalokasikan menggelontorkan Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis dari 6 Januari hingga 12 Maret 2025. Lebih dari 2 juta orang menerima manfaat program tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran ini terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Awalnya, alokasi anggaran untuk MBG hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ucapnya saat rilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki peran penting dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ada dua peran yang bisa dijalankan oleh Kadin, pertama sebagai mitra kita dalam membangun infrastruktur, dan yang kedua membina rantai pasok yang sebetulnya kebutuhannya sangat besar," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Kadin diharapkan untuk bisa membantu infrastruktur MBG yakni dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). "Jadi saya berharap Kadin bisa membangun percepatan infrastruktur kita," kata Dadan.

Infrastruktur merupakan salah satu dari tiga faktor untuk menyukseskan pelaksanaan pelayanan MBG, dengan dua faktor lainnya yakni anggaran dan sumber daya manusia.

Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana selalu disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk menyiapkan SDM Indonesia untuk generasi emas 2045

"Jadi oleh sebab itu kami sekali lagi memohon agar para pengurus Kadin di seluruh Indonesia bisa terus serta mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis, dan Insya Allah dengan keterlibatan dari Kadin di seluruh Indonesia, program ini akan lancar," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Menunjang Program Pemenuhan Gizi Nasional di Jakarta, Jumat (14/3).

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mensosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anggota Kadin Indonesia, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pemenuhan gizi nasional, dan ruang lingkup yang terakhir adalah kegiatan lain yang disepakati bersama para pihak.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan bahwa MBG tentunya akan membawa manfaat untuk pemberdayaan daerah.

"Tentu akan membawa manfaat untuk pemberdayaan daerah dari sisi hilirisasinya. Tentu kita bisa membuat cabai, jagung, beras, kacang mete, dan lain-lain. Dan juga tidak menutup kemungkinan protein lainnya misalnya perikanan, telur, dan lain-lain. Nah, ini luar biasa komitmen Pak Profesor (Dadan) untuk mengajak kita," kata Anindya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan pihaknya siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebanyak 100 unit SPPG ini akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025, selaras dengan empat inisiatif utama Kadin Indonesia bertajuk "Quick Win".

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025