Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

(sol/ygs)

BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)

Sleman (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan BUMDes yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, dimana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara peresmian SPPG BUMDes Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Nah model ekosistem pemberdayaan inilah yang akan terus kita kembangkan," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya pun berharap BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta, ini dapat menginspirasi BUMDes di seluruh Tanah Air untuk turut menyukseskan Program MBG dengan membentuk SPPG ataupun menjadi pemasok MBG.

"BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar pun meminta semua pihak terkait untuk bersinergi bersama-sama menyukseskan program MBG.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang men-support dan mendorong cita-cita besar memberikan gizi yang memadai bagi seluruh generasi kita. Kita sedang bergerak membangun fondasi negara maju, memulainya dengan sumber daya manusia yang kuat. Mari kita semua bahu-membahu agar program makan bergizi ini benar-benar sukses dan cepat setuntas-tuntasnya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah di perdesaan akan melibatkan kooperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fahri menjelaskan, ini merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 80.000 koperasi.

"Salah satunya nanti menjadi kooperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong-royongannya bertambah," ucap Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurut dia, banyak orang yang tinggal di perdesaan ketika merenovasi rumah hanya memberikan makan bagi tetangga yang membantu.

"Itu enggak perlu ada uangnya gitu hanya ngajak orang-orang di sekitar rumah dan keluarga sendiri. Jadi, di desa itu aktivitasnya adalah kooperasi BUMDES UKM," tambah dia.

Sementara fenomena berbeda terjadi di perkotaan. Sebab, ongkos untuk merenovasi rumah lebih mahal.

Dengan demikian, pemerintah melibatkan seluruh pihak, tak terkecuali dengan masuknya investasi dari luar negeri.

"Itu silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," tandas dia.

Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Mataram -

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

(nor/gsp)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan baku dari dalam negeri dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (Bumdes). Hal itu ditegaskan Kepala Negara untuk menggerakkan ekonomi desa.

Arahan Presiden tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1) lalu. "Jadi arahan Presiden, ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi Arie dalam keterangannya dikutip Minggu (5/1/2025).

Karena itu, tegas Budi, Kementerian Koperasi akan melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut. Budi mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis. "Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," kata Budi.

Budi juga menyebut desa berkontribusi menghasilkan berbagai kebutuhan seperti jagung, ikan nila hingga melon. Ia menyatakan hal tersebut telah masuk dalam 20% dana desa yang dianggarkan untuk ketahanan pangan. "Tapi yang pasti, tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut seperti BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut.

Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. "BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

"Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa," tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

"Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia.

"Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya," katanya.

Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor," pungkas Budi Arie.

Bogor -

Pemerintah yakin bahan pangan program Makan Bergizi Gratis bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto usai melakukan Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Budi Arie mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia.

"Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya," ujar Budi Arie usai menghadiri Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi Arie menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri.

"Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor," terang Budi Arie.

Sementara itu, Yandri Susanto mengungkapkan kebutuhan Makan Bergizi Gratis akan ikut dipasok oleh BUMDES. Dia mengatakan sudah banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDES yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan.

"Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi," kata Yandri.

"Arahan Bapak Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerjasama dengan kooperasi BUMDES, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa," sambung Yandri.

Di sisi lain, dia menambahkan dari Dana Desa senilai Rp 71 triliun ada sekitar 20% yang digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Nah dari dana ketahanan pangan itu, bila dirinci kembali ada juga yang diarahkan untuk membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis. Sayangnya, Yandri enggan menjelaskan peruntukkannya.

"Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," beber Yandri.

(hal/hns)

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan atas nama Program Makan Bergizi Gratis (PMBG).

Menurut Zainul, kasus tersebut mencoreng program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut. 

“Program ini bersifat strategis agar anak-anak Indonesia mendapatkan kecukupan gizi sehingga menghasilkan generasi bangsa berkualitas. Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul Munasichin, kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Zainul menegaskan hal tersebut setelah munculnya kasus sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan PMBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu, muncul dugaan PMBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.

"Pelaksanaan PMBG ini sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir, yakni mulai dari proses memasak, pengemasan hingga transportasi menuju ke sekolah semuah ditangani oleh BGN. Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini," jelas dia.

Zainul mengaku menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini.

Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada tahun 2025.

“Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegas Wakil Sekjen DPP PKB ini.

Zainul mengatakan ada banyak oknum yang mencari keuntungan dari pelaksanaan PMBG. Apalagi anggaran dari negara untuk PMBG ini tergolong besar yakni mencapai Rp 70 triliun per tahun. 

“Pada program pemerintah, selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan," ungkap dia.

Menurutnya ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan dari PMBG. Di antaranya proses penyediaan bahan baku makanan untuk PMBG yang disepakati dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui proses e-Katalog.

“Masalahnya tidak semua BUMDes dan Koperasi mempunyai kemampuan mengakses dan memenuhi syarat untuk lelang online sehingga membuka ruang bagi korporasi untuk masuk. Ini yang harus diwaspadai,” jelas dia. 

Zainul menegaskan PMBG harus menjadi katalisator bangkitnya perekonomian masyarakat. Maka peran BUMDes dan Koperasi dalam penyediaan bahan baku tidak boleh digeser oleh pihak korporasi.

“Jadi memang BUMDes dan Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan dalam mengikuti lelang online. Selain itu mereka juga harus mampu bekerja sama dengan petani, peternak, hingga nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku PMBG yang bermutu,” pungkas Zainul.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

(fas/fas)

Sukabumi -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan pentingnya desa-desa di Indonesia, termasuk Desa Nagrak di Sukabumi, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Dalam kunjungannya, ia menyoroti bahwa dana desa harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pemenuhan kebutuhan makan siang bergizi bagi masyarakat.

Yandri mengungkapkan, telah menandatangani Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur penggunaan minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting agar desa memiliki kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan sehat dan terjangkau.

"Kami ingin para kepala desa memaksimalkan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar berperan aktif. Desa tidak hanya menjadi penonton dalam program makan siang gratis, tetapi menjadi pemain utama sebagai penyuplai bahan baku," kata Yandri di Desa Nagrak Utara, Kabupaten Sukabumi, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, setiap desa di Indonesia memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Misalnya, sebuah desa bisa dikenal sebagai desa cabai, desa tomat, desa lele, desa ikan mas, atau desa ayam bertelur, tergantung pada potensi lokal yang ada. Dengan memanfaatkan potensi ini, desa mampu memasok kebutuhan bahan baku untuk program makan siang bergizi.

Yandri juga menyebut, kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat program ini. Salah satu skenario yang dirancang adalah penyewaan dapur BUMDes oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung pengolahan makanan.

"Jika dapur disiapkan oleh BUMDes, dapurnya bisa disewa, bahan bakunya dari desa, masyarakatnya juga diberdayakan. Kita harus menjadi pemain utama," tegasnya.

Lebih jauh, Yandri menyatakan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan terlibat aktif dalam rantai pasok pangan, desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan mekanisme audit pendanaan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara tepat sasaran.

"Siapapun yang melakukan penyelewengan dana dengan bukti yang jelas, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, pihaknya berharap desa-desa dapat mengembangkan kreativitas dalam pengelolaan program ini. Tidak hanya memproduksi bahan pangan, desa juga bisa mengelola pengolahan makanan secara mandiri, sehingga menciptakan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

Program makan siang bergizi yang berbasis bahan baku desa ini diharapkan mampu mengatasi masalah gizi di masyarakat sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. "Semua desa punya peluang untuk maju. Tinggal bagaimana kita bersama-sama memaksimalkannya," ujar Yandri optimis.

Dengan adanya langkah konkret seperti ini, Yandri berharap desa-desa di Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat luas. Program ini menjadi bukti nyata bahwa desa memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

(mso/mso)

JAKARTA - Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diperkuat untuk mendukung program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Indonesia Timur. BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

?Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis,? kata Project Manager Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), M. Fachri, Rabu (18/12/2024).

Fachri menjelaskan, selama ini fokus utama Program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

?BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap,? katanya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung Program Makan bergizi gratis.

?Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,? katanya.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

?Karena saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,? ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2024).

?Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi klo di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu,? tambahnya.

Untuk diketahui, Tekad adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.