Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku, usulan itu tercetus setelah dirimya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia memiliki indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengaku, usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menerangkan program itu direncanakan akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya, imbuh Ara.

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Ketua RW perumahan CE di Cinere, Depok, Heru Kasidi, mengaku heran dengan tuntutan pengembang perumahan CGR yang terkesan memaksa agar dibukakan akses untuk perumahan CGR dan meminta bayaran Rp 40 miliar. Padahal Heru mengatakan warga perumahan CE sudah menolak keras permintaan pengembang itu.

"Iya, aduh, gimana ya, nggak masuk akal, kita kan kerja mengawasi warga, bukannya kita digaji, bukan. Itu kan gimana tuh masa warga di... itu yang putusan PN Depok kan (ditolak) karena kurang pihak, jadi memang tidak bisa menuntut para tergugat karena pihak yang dituntut warga. Si warga menolak membangun jembatan itu karena buat kami," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

"Ini kan perumahan ini sudah lama, sejak awal itu yang ngurus warga sendiri. Nggak ada tuh diurus oleh pemda atau mana pun, oleh pengembang pun nggak," imbuhnya.

Heru menceritakan perumahan CE dibangun sejak 1970. Dia mengatakan sejak perumahan itu ada hingga saat ini, wargalah yang mengurus perumahan itu. Mulai jalan, keamanan, itu semua warga yang mengurus dan tidak ada yang membantu.

Menurut Heru, warga memiliki sejumlah alasan tidak memberikan akses kepada pengembang perumahan CGR. Salah satunya alasan keamanan.

"Dulu kompleks kita ini bisa dilewati dari mana-mana, pada waktu itu banyak kejahatan, jadi mobil dipecahin kacanya, diambil tas gitu, pencurian, bahkan pernah ada perampok motor dalam kompleks. Nah, kita berpikir, wah ini kalau misal dibuka lagi aksesnya, ini akan membuka lagi (kejadian lama)," ucap Heru.

Heru lantas bertanya-tanya mengapa perumahan CGR ngotot meminta akses ke perumahan CE. Padahal sebagian besar rumah yang akan dibangun pengembang itu berada di bagian wilayah Pangkalan Jati, bukan Cinere.

"Karena sebagian perumahan itu ada di Kelurahan Pangkalan Jati, bukan kelurahan kita. Nah, kan penduduknya kalau ada di Pangkalan Jati, apa iya mereka nggak punya hak juga lewat sana? Kalau mereka punya hak juga, kan berarti jalan dibuka. Kalau bangun jembatan perumahan ini akan terbuka kaya dulu, sementara yang perbaiki jalan dan sebagainya itu warga. Ini yang jadi keberatan kita," jelasnya.

Heru, yang diputus membayar Rp 40 miliar oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung karena masalah ini, pun berharap keadilan. Dia berharap kasus ini bisa selesai dan permohonan warga perumahan CE bisa dikabulkan.

Warga Jatuh Sakit

Untuk diketahui, pengembang perumahan CGR menggugat Heru dan sembilan orang lainnya, sehingga total menjadi 10 orang yang digugat. Heru mengatakan saat kasus ini dibawa ke meja hijau, sejumlah warga yang digugat ada yang jatuh sakit dan gelisah.

"Ini (kasus) memang ribet, ini kan Ketua RT kan bisalah di mana-mana orang kan hampir nggak ada yang mau, ini sudah pada tua-tua, yang ketua-ketua RT ini. Nah, kalau mereka harus hadapi ini gimana? Sebelumnya, waktu pertama gugatan, kan mereka pada gelisah, pada sakit itu menghadapi ini," ungkapnya.

Ironisnya, menurut Heru, dulu sebagian pemilik rumah di perumahan CE juga membeli rumah mereka dari penggugat. Tapi malah pengembang itu kini menggugat mereka.

"Tapi nggak pernah dibikin apa-apa, jalan-jalan semua kita yang bikin, yang pelihara. Udah 40 tahun, terus mereka tiba-tiba mau menggunakan akses dengan cara-cara memaksa," tuturnya.

Selanjutnya

Duduk Perkara

Kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu dua hakim anggota, yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan, membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu, para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Alasan Penggugat dan Penolakan Warga

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya, yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE, terutama Blok A, memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE, sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan, akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan one gate system. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku, tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi dimasukkan ke dalam kategori miskin.

Dia pun menyinggung indikator yang digunakan Bank Dunia atau World Bank untuk mengkategorikan rakyat miskin dan tidak miskin, salah satunya adalah konsumsi kalori per hari.

“Saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori saja, orang sudah tidak miskin lagi, Pak Mendagri,” kata Maruarar dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah,” ujar dia.

Maruarar pun mengusulkan agar tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi sebaiknya dijual kepada rakyat kurang mampu yang belum memiliki rumah.

Eks politikus PDI-P ini juga mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun data warga yang membutuhkan rumah dan menentukan kriterianya.

“Saya dua bulan jadi Menteri, Pak. Kita belum punya sistem data yang cukup. Kalau ada yang tanya sama saya hari ini, apakah dari Pak Bappenas, Bapak Menteri yang saya hormati, apakah kita punya data rakyat yang membutuhkan rumah sesuai kriteria? Enggak ada, Pak,” kata Maruarar.

“Kalau boleh, Pak Bappenas nanti dengan BPS-nya menyiapkan, supaya kita bisa percaya dengan single data. Supaya kita setiap kementerian tidak perlu membuat survei atau sensus sendiri,” ujar dia.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Pemilik tanah di salah satu Perumahan Kota Modern Sriwijaya, Palembang, angkat bicara setelah ramai muncul rekaman video yang memperlihatkan alat berat menghancurkan bangunan pos sekuriti di kawasan tersebut, Senin (16/12/2024).

Iqbal Tawakal, mewakili keluarga pemilik tanah Jalaludin menyampaikan, bahwa pembongkaran pos security tersebut karena memang masuk di tanah sesuai sertifikat yang dimiliki mereka.

“Ini (tanah) SH hak milik atas nama pribadi pak Jalaludin, tidak ada atas nama warga, tidak dalam sengketa,” ujar dia, Selasa (17/12/2024) siang.

Sebelum melakukan pembongkaran pos tersebut, kata Iqbal, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi dengan pihak warga selama 3x24 jam. Namun, setelah ditunggu hingga tiga hari, warga mengabaikan apa yang mereka sampaikan.

“Apakah kami melanggar Undang-undang. Hak kami, tanah kami, punya kami dan kami bongkar. Jadi, yang membuat video ini tolong jangan asal membuat berita. Kami merasa tidak senang dan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pelaporan di Polda Sumsel,” kata dia.

Iqbal mengklaim, bahkan Jalan masuk ke perumahan ini juga masih milik Jalaludin. Atas dasar itu, maka pihaknya berharap netizen yang tidak mengetahui permasalahan jangan banyak berkomentar.

“Karena ini hak kami dan punya kami jadi, wajar membongkar bangunan berdiri diatas tanah kami tanpa seizin kami,” ungkap dia, seraya menandaskan pihaknya bakal menutup akses jalan itu ke perumahan, lantaran muncul berita yang merugikan keluarga mereka.

Editor : Sidratul Muntaha

Pekalongan (ANTARA) - Komando Distrik Militer 0710 bersama Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyiapkan dapur umum makan bergizi gratis bagi pelajar yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya, di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah menyiapkan lahan dapur yang pembangunannya ditargetkan mulai awal 2025.

"Dapur umum makan bergizi gratis ini disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional yang nantinya mampu menyuplai 300 siswa," katanya.

Dalam pengelolaan dapur umum makan bergizi gratis ini, pihaknya hanya sebagai fasilitator pembangunan dapur sedangkan untuk operasional setiap harinya melalui kepala dapur yang mengerahkan beberapa lapisan masyarakat untuk pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.

Program ini, kata dia, akan mulai dilaksanakan pada awal 2025 dengan dapur-dapur TNI di berbagai daerah siap melayani siswa untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka.

"Kami berharap pada 2025 semua siswa di daerah bisa terakomodasi untuk program makan bergizi gratis setiap harinya," kata dia.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini di antaranya bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

Nantinya, kata dia, para siswa akan diberikan makan bergizi gratis selama lima hari per minggu.

"Untuk implementasinya nanti menjadi tanggung jawab Kodim setempat untuk membangun dapur karena keberadaan lokasi tanah sudah ada, tinggal proses membangun," ujarnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Salah satu hal utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) adalah kontrol kualitas pangan. Pengamat pendidikan Indonesia, Darmaningtyas mewaspadai kelalaian oknum sehingga timbul keracunan makanan pada anak dalam keberlangsungan program tersebut.

Dalam upaya membantu kontrol kualitas makanan yang akan diberikan kepada para pelajar nanti, Darma melihat pentingnya peran Dasawisma untuk diberdayakan secara maksimal dalam program tersebut. Sebab Dasawisma dinilai punya peran yang cukup dekat dengan sasaran MBG.

“Dasawisma itu bisa diberdayakan untuk menyelenggarakan program makan gratis. Yang paling penting menurut saya adalah kontrol supaya yang tidak mengurangkan kasus-kasus makanan gratis itu yang selama ini ada yang sering berdampak pada timbulnya keracunan, anak, dan sebagainya. Itu yang harus dikontrol,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Mengutip penjelasan dari BKKBN, Dasawisma merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 11-20 rumah. Mereka biasanya adalah perempuan atau para Ibu yang diikutsertakan membantu kelancaran tugas pokok program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Darma, peran Dasawisma juga bisa mendukung pihak-pihak kantin sekolah dalam pengelolaan implementasi program makan bergizi gratis. Sebab kehadiran kelompok ibu-ibu tersebut juga bisa membantu dalam menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai pengganti kantin.

Tidak hanya itu, Dasawisma juga dipercaya mampu menjaga dan mengontrol konsumsi para pelajar penerima MBG. Apalagi mengingat Dasawisma lahir dari kumpulan ibu-ibu di masing-masing wilayah.

Selain itu, Darman turut mengimbau agar para pengelola kantin untuk tidak ikut mencari keuntungan yang besar jika nantinya dipercaya mengelola program makan bergizi gratis. Pasalnya, program tersebut merupakan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Jadi kontrol kualitas makanannya itu menjadi sangat penting. Dan yang saya imbau adalah kalau misalnya nanti diserahkan ke pengelola kantin orientasinya jangan memperoleh keuntungan yang besar-besarnya,” tegas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program makan bergizi gratis harus diawasi secara ketat pada saatnya nanti mulai berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga pengawasan anggaran.

Untuk menu dalam program Makan Bergizi Gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang nanti akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi,” ujar Agus saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan, apalagi program Makan Bergizi Gratis akan mulai secara efektif dilaksanakan pada awal Januari 2025.

“Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?” papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemakaian anggaran juga menjadi krusial. Jangan sampai, katanya, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov DKI Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak Siapa yang harus awasi?” ucap Agus.

Agus menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program ini dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan program Makan Bergizi Gratis. Agus pun mengusulkan bahwa pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

“Tolok ukur berhasilnya semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News