Pangkalpinang (ANTARA) - PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dari Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting pada Senin (17/3).

"Rakor ini terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi program 3 juta rumah," katanya.

Untuk di Pangkalpinang, kata Dia, terkait sinergi di bidang pertanahan Pemkot Pangkalpinang sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang ke Kementerian Agraria.

Sementara untuk pemeriksaan kesehatan gratis sudah berjalan di puskesmas-puskesmas di Kota Pangkalpinang, di mana leading sektornya ada di Dinas Kesehatan.

"Sedangkan untuk program tiga juta rumah, kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk petunjuk teknisnya seperti apa," katanya.

Untuk program dari Kementerian ATR terkait penghapusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Pangkalpinang, Menurutnya di Pangkalpinang memang akan diimplementasikan kepada masyarakat yang mempunyai rumah bersubsidi.

"Ini tentunya kebijakan pemerintah pusat yang harus kita dukung dan petunjuk teknisnya kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, maka akan langsung kami implementasikan di lapangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk mengganti variasi menu program makanan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan.

Sebelumnya, menu MBG pada periode Ramadan telah menjadi sorotan publik lantaran dinilai minimalis. Adapun, menu MBG pada periode puasa itu yakni telur, roti kering, susu hingga kurma.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bakal melakukan evaluasi menu tersebut dengan makanan tradisional yang bertahan lama.

Misalnya, nanti dalam menu itu akan ada pempek, baso tahu goreng (batagor) hingga salad. "Contohnya pempek yang tahan lama, atau batagor, atau juga ada yang membuat salad. Nah, itu yang seperti itu yang kita harapkan bisa diagregasikan di Ramadan," ujarnya, Senin (17/3/2025).

Dia menambahkan, menu makanan kering itu akan kembali normal setelah periode Ramadan usai. Dengan demikian, pihaknya bakal segera mempersiapkan kembali menu normal di periode selanjutnya.

"Dan pelayanan juga tidak lama lagi kelihatannya sudah akan berakhir dan bersiap-siap untuk kembali ke menu normal," jelasnya.

Sekadar informasi, hingga saat ini pemerintah memiliki 1026 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Polri. Adapun, jumlah dapur MBG yang dipatok BGN yaitu 30.000 SPPG hingga akhir tahun 2025.

Puluhan ribu dapur MBG itu telah ditargetkan dapat memfasilitasi 82,9 juta penerima manfaat yang telah dipatok oleh Presiden Prabowo Subianto.

Serang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Banten meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Taktakan, Kota Serang, untuk melayani kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) bagi sekitar 3.110 siswa di wilayah itu.

“Alhamdulillah hari ini sudah kita launching, di mana SPPG Polda Banten akan melayani sebanyak 15 sekolah, baik dari SMK 8 yang terdekat dari sini, termasuk tingkat SMP, SD, TK maupun pondok pesantren yang berada dekat dengan SPPG," ujar Wakil Kepala Polda Banten Brigadir Jenderal Polisi Hengki di Kota Serang, Senin.

Hengki mengatakan pendirian SPPG itu berdasarkan hibah Pemerintah Provinsi Banten yang dibangun sejak 5 Februari sampai 9 Maret 2025.

Pendirian SPPG Polda Banten untuk merespons Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni pemenuhan makan bergizi gratis kepada pelajar, terutama yang ada di Provinsi Banten.

"SPPG Polda Banten melayani siswa dengan jarak tempuh terdekat kurang lebih 10 menit dan terjauh sekitar 20 menit," ujar Hengki.

Ia mengatakan SPPG Polda Banten dalam menyediakan makanan bergizi gratis juga dipantau ahli gizi. "Insyaallah mulai hari ini sudah kita distribusikan sebanyak 3.110 makanan bergizi kepada penerima manfaat," kata Hengki.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi Polda Banten yang bertindak cepat merespons program makan bergizi gratis.

Dimyati mengatakan SPPG Polda Banten bertujuan supaya anak-anak sehat serta mengentaskan persoalan stunting di Provinsi Banten.

"Kita keroyok bersama-sama Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah daerah dan kota dengan polda, TNI, kejaksaan, dan semua para pejabat, perangkat, lembaga yang ada di Banten ini bersama Badan Gizi," kata Dimyati.

Wagub berharap SPPG Polda Banten dapat menjadi studi proyek pendahuluan dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Mudah-mudahan masyarakat Banten, anak-anak kita ini bukan hanya anak sekolah, bumil (ibu hamil) juga dibantu, dan juga termasuk para balita. Nah, ini ke posyandu-posyandu. Nanti kita berharap masyarakat bisa betul-betul merasakan yang namanya sentuhan dari negara, dari pemerintah khususnya adalah yang sekarang dibuat Polda Banten," kata Dimyati.

Bisnis.com, JAKARTA - Polri menargetkan bakal membangun 542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai meninjau dapur MBG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000 [SPPG]," tutur Dadan.

Dia juga mencatatkan, saat ini dapur MBG yang telah dibangun pemerintah telah mencapai sekitar 1026 SPPG. Jumlah SPPG itu dibangun oleh BGN, Kementerian, dan Lembaga lain termasuk Polri.

Hanya saja, jumlah itu masih jauh dari target sebesar 30.000 SPPG yang diharapkan dibangun untuk memfasilitasi program MBG terhadap 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3% dari kebutuhan," tambahnya.

Namun demikian, Dadan menyatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa SPPG itu bakal mencapai target di September 2025.

"Saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh sehingga target dari Pak Presiden RI agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun," pungkas Dadan.

Di samping itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa korps Bhayangkara bakal membangun 100 SPPG pada Juli 2025. Namun, untuk tahap awal pihaknya telah membangun 20 SPPG di Mabes hingga Polda Prioritas.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tutur Sigit.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta "chef" (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Polri meluncurkan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur untuk pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merincikan peluncuran dapur MBG itu sebanyak 4 SPPG di tingkat Markas Besar atau Mabes dan sisanya berasal dari Polda jajaran.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," ujar Sigit di Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2025).

Dia menambahkan, jumlah itu akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Rencananya, Polri bakal membangun 100 SPPG hingga Juli 2025.

"Pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.

Jenderal polisi bintang empat ini mengatakan peluncuran dapur MBG ini merupakan wujud dari Korps Bhayangkara dalam mendukung misi Presiden Prabowo Subianto.

Dia menambahkan SPPG dari Polri sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang MBG. Misalnya, dengan dapur produksi, hingga ekosistem bahan makanan seperti lahan tanaman hidroponik.

Di lain sisi, SPPG Polri juga memiliki fasilitas dalam pengamanan distribusi dan makanan. Dengan demikian, makanan hasil dari dapur MBG Polri ini dapat sampai ke sekolah tujuan.

"Jadi ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak dan kita tentunya akan terus melakukan perbaikan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membuka rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, lewat Bakomsus, Polri akan merekrut bintara yang punya keahlian di bidang gizi, akuntansi, peternakan, dan perikanan.

“Sebagai komitmen kami untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Listyo usai meresmikan SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Ia berharap, langkah ini dapat membangun ekosistem yang mendukung program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.

Pada kesempatan ini Kapolri mengumumkan bahwa Polri telah meluncurkan 4 SPPG di tingkat Mabes Polri dan 16 SPPG di tingkat Polda prioritas.

“Pada bulan Mei, Juni, dan Juli nanti, kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 SPPG, dan selanjutnya akan kami tambahkan sesuai kebutuhan,” kata dia.

Polri juga terus memastikan standar keamanan pangan dalam program ini agar makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah tetap terjaga kualitas dan kelayakannya.

Selain itu, SPPG Pejaten juga dilengkapi fasilitas hidroponik untuk mendukung suplai bahan baku makanan bergizi gratis.

Sigit berharap inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kami berharap ini bisa membantu meningkatkan perekonomian dan menjadi ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, setelah meluncurkan 20 SPPG, Polri akan membuat 542 SPPG lagi.

Dia berharap Polri akan menambah jumlah SPPG ke depannya sampai dengan 1.000.

“Polri berjanji tadi sudah akan membuat 542, tapi kami harapkan bisa lebih, bisa 1.000,” ujar Dadan.

Dengan adanya penambahan SPPG di berbagai lokasi, Dadan berharap semua bisa sama-sama melakukan pengawasan.

“Kalau pengawasan, semua orang bisa mengawasi, apalagi BPKP mengawasi tiap hari,” kata Dadan.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Korps Bhayangkara berkomitmen mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Agenda ini dilaksanakan di SPPG Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Kapolri hadir didampingi Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri serta para PJU Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. (dok. Istimewa)

Hadir dalam acara launching SPPG Polri yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dan Dirjen Pauddikdasmen Gatot Suharwoto. Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, perwakilan Kemendagi, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam acara peresmian itu, turut dilakukan penandatangan kerja sama antara BGN dan perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari dari SPPG Pejaten, SPPG Cipinang, SPPG Polda Banten, dan SPPG Polda Jabar. Selain itu, penandatangan komitmen pembangunan SPPG dilakukan oleh sejumlah Kapolda yang hadir.

SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, dibangun di atas lahan seluas 1.772 meter persegi, di SPPG itu terdapat sejumlah fasilitas seperti ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah.

Kemudian, ruang cuci dan simpan alat masak, dapur produksi SPPG, terdapat pula kebun sayur hidroponik sebagai pemenuhan bahan baku untuk MBG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjelaskan ada 20 SPPG yang diresmikan hari ini, SPPG tersebut adalah 4 SPPG tingkat Mabes Polri dan 16 SPPG di Polda yang tersebar di Indonesia.

"Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden, Makan Bergizi Gratis, dan alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat polda prioritas," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit memastikan akan terus menambah jumlah SPPG untuk mendukung program MBG. Dia menargetkan ada sekitar 100 SPPG baru hingga bulan Juli mendatang.

"Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan, pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah, sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Menurut Jenderal Sigit, kerja sama antara Polri dan instansi lain seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung program MBG berjalan dengan sangat baik. Dia berharap kerja sama itu dapat terus ditingkatkan.

"Kemudian, yang tentunya menjadi perhatian kita, bahwa terima kasih bahwa dari kegiatan MoU yang pernah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan perjanjian kerja sama yang kemudian bisa ditindaklanjuti, terima kasih dan mohon dukungannya," katanya

(azh/azh)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi Polri yang telah membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan fasilitas SPPG yang dibangun Polri seperti SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan ini memiliki standar dan fasilitas yang sangat baik.

Menurut Dadan, kualitas SPPG Polri memiliki standar tinggi dan memenuhi 4 standar yang ditetapkan oleh BGN. Yakni standar pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienis dan keamanan pangan.

"Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Satu, aspek pemenuhan kebutuhan kalori. Kedua, terkait dengan komposisi gizi. Yang ketiga, aspek higienis.Yang keempat, keamanan pangan, dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap," jelasnya.

Dadan mengatakan, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah dari SPPG Polri melewati proses pemeriksaan yang ketat dari ahli gizi. Dadan juga memuji peralatan distribusi yang dimiliki sudah luar biasa.

"Bahkan di dalam itu, sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli, sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jadi keempat standar itu sudah dipenuhi, kita lihat bangunannya juga sangat bagus, sangat higienis, kemudian keamanan pangannya sudah demikian, kelengkapannya juga sudah mendukung itu semua serta peralatan untuk distribusinya juga luar biasa," katanya.

Dadan berharap, kerja sama antara Polri dengan BGN dapat terus ditingkatkan. Dia juga berharap, ke depan, Polri bisa membangun hingga 1.000 SPPG di seluruh wilayah Indonesia.

"Tadi kami mendengar cukup senang, karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542, saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000," ujarnya.

Menurut Dadan, dukungan dari Polri juga mempercepat cakupan penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3 persen dari kebutuhan, dan kelihatannya dengan langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh, sehingga target dari Pak Presiden Republik Indonesia agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun menjadi sangat terlihat hilalnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga mengapresiasi peresmian SPPG Polri. Menurut Mu'ti, kementeriannya adalah penerima manfaat terbesar dari program MBG.

"Kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas dukungan terhadap program Makan Bergini Gratis yang kami sebagai penerima manfaat yang paling besar dari program ini, mudah-mudahan dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk membangun generasi yang sehat, generasi yang kuat," ucap Mu'ti.

Dia berharap siswa-siswi penerima manfaat MBG dapat belajar lebih rajin. Dia juga mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kepada anak-anak sekalian, para murid di sekolah-sekolah kita, di semua jenjang, yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," katanya.

"Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," harapnya.

(whn/whn)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin, 17 Maret 2025.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," ungkap dia.

Menteri PKP akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

(KIE)