Jakarta -

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

(aqi/das)

kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyampaikan bahwa pihaknya mempunyai sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di samping sumber daya, Direktur Utama WSBP FX Poerbayu Ratsunu juga mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki pengalaman yang cukup untuk berkontribusi secara signifikan dalam realisasi program tersebut.

“WSBP sebenarnya cukup banyak mempunyai sumber daya untuk mendukung itu. Karena kita juga, satu, kita punya pengalaman mengerjakan beberapa proyek-proyek perumahan. Yang kedua, kita juga cukup yakin punya sumber daya untuk itu,” ujar Poerbayu dalam Public Expose (Pubex) 2024 secara virtual di Jakarta, Kamis.

Poerbayu memberikan contoh bahwa sebelumnya, WSBP telah berpengalaman menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan rumah RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) berbasis konstruksi precast.

Sebagai informasi, RISHA merupakan rumah yang dibuat dengan konsep knock down (bongkar pasang) yang mana tidak membutuhkan tambahan semen dan bata.

Saat ini, WSBP juga tengah menyempurnakan produk modular rumah yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah per tahun pemerintah.

“(Produk modular) ini yang kita pakai untuk bisa memberikan dukungan terhadap program pemerintah 3 juta rumah tersebut, yang tentunya memang kita harapkan porsi WSBP cukup bisa memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaru dan juga pendapatan usahanya di tahun depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Poerbayu menegaskan bahwa WSBP bakal terus mengikuti arahan program pemerintah, termasuk dalam pengembangan infrastruktur perumahan.

Selain fokus pada perumahan, perusahaan juga menargetkan nilai kontrak baru dari proyek pemerintah sekitar Rp700 miliar yang mencakup proyek-proyek perumahan, bendungan, dan sistem irigasi.

“Tentu kalau memang ini adalah program pemerintah, kami yakin secara likuiditas, tentunya juga dari sisi pendanaan dan juga skema pembayarannya tentu akan bisa mendukung likuiditas kami ke depan,” terang Poerbayu.

Adapun Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog 12,7 juta rumah. Prabowo menargetkan setiap tahun akan dibangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bank Mandiri berkolaborasi bersama PT Delta Mitra Sejahtera menghadirkan Cikande Business Residence (CBR), perumahan bersubsidi dengan konsep pembangunan hijau dan berkelanjutan yang mewujudkan program pemerintah Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan hunian berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan.

Kerja sama ini juga menjadi langkah Bank Mandiri mendukung program prioritas 3 Juta Rumah. Menjadi percontohan proyek hunian hijau, Cikande Business Residence berdiri di atas lahan seluas 12 hektare di Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Nantinya, proyek yang mencakup pembangunan 1.012 unit rumah bersubsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah ini dirancang dengan pendekatan desain efisien energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa perumahan bersubsidi berkonsep Green House, Cikande Business Residence menjadi wujud nyata komitmen Bank Mandiri mendukung transisi energi berkelanjutan yang adil dan terjangkau.

"Pembiayaan 1.012 rumah bersubsidi ini menjadi proyek pertama di Indonesia yang mengadaptasi standar bangunan hijau, meliputi mitigasi, adaptasi, sertifikasi, dan skema pembiayaan kreatif untuk perumahan hijau," kata Aquarius di Jakarta, Kamis (19/12).

Saat ini, Cikande Business Residence juga telah meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai bagian dari program percontohan pembangunan perumahan hijau di Indonesia.

Direktur Utama PT Delta Mitra Sejahtera, Daniel Djumali menjelaskan, sertifikasi ini menjadi bukti proyek Cikande Business Residence telah memenuhi standar teknis Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta kenyamanan penghuni.

Karena itu, Daniel menyampaikan kebanggaan dapat berpartisipasi dalam program yang menyediakan hunian berkualitas dan terjangkau, yang mengintegrasikan desain modern dengan teknologi ramah lingkungan.

"Proyek ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan, tetapi juga mempercepat regenerasi perkotaan melalui pengembangan solusi densifikasi dan revitalisasi pemukiman kumuh," papar Daniel.

Lebih jauh, keterlibatan Bank Mandiri dalam proyek Cikande Business Residence sekaligus menandai peran dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang digagas Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan pada 2023 lalu, di mana Bank Mandiri menyediakan skema pembiayaan inovatif yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian berkualitas.

Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 67,3 triliun, tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara, total penyaluran kredit dengan skema FLPP telah menembus Rp2,88 triliun kepada lebih dari 22 ribu debitur di seluruh Indonesia.

"Kami berharap sinergi ini dapat menghadirkan solusi perumahan hijau yang berkualitas dan terjangkau, serta membuka jalan bagi pembangunan proyek serupa di berbagai wilayah Indonesia, untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," pungkas Aquarius.

JAKARTA - Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan diperkuat untuk mendukung program swasembada pangan dan makan gizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Indonesia Timur. BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

?Saya jelaskan sedikit ke depan target kita Program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis,? kata Project Manager Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), M. Fachri, Rabu (18/12/2024).

Fachri menjelaskan, selama ini fokus utama Program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

?BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap,? katanya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program Tekad, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung Program Makan bergizi gratis.

?Jejaring BUMDes di daerah sasaran Program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur,? katanya.

Sebelumnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar Program Tekad ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

?Karena saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,? ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2024).

?Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi klo di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu,? tambahnya.

Untuk diketahui, Tekad adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Sebanyak 79.925 hektare lahan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan diserahkan untuk program pembangunan 3 juta rumah.

Menteri (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan pihaknya memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk program ini, namun perlu dilakukan kurasi oleh pengembang untuk memastikan kelayakan lahan sebagai lokasi hunian.

"Kami memiliki tanah yang terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, area permukiman yang siap digunakan mencapai 79.925 hektare," kata Nusron, pada Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menyajikan peta topografi dan lokasi-lokasi potensial dari tanah yang terindikasi telantar tersebut.

"Namun, apakah lahan-lahan tersebut sesuai atau tidak, itu tergantung pada pelaku perumahan. Kami berkomitmen untuk memaparkannya pada kuartal pertama tahun depan (Q1 2025)," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan analisis topografi terkait kondisi lahan yang akan diserahkan untuk pembangunan rumah. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Makassar: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu caranya, dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

"Sekarang coba program itu diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Kalau cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu," kata Yandri saat membuka Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Tekad, di Makasar, Rabu, 18 Desember 2024.

Program Tekad diharapkan bisa memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan. Khususnya, di kawasan Indonesia Timur.
"Saya haqqul yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat," ungkapnya.

Project Manager (PM) Program Tekad M. Fachri memastikan bakal mendukung penuh program swasembada pangan dan makan bergizi gratis, terutama di kawasan Indonesia Timur. Salah satunya, dengan menguatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia mengatakan nantinya BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

"Target kita program Tekad ini juga bisa mendukung visi misi bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis," ujar Fachri.

Dia menjelaskan selama ini fokus utama program Tekad adalah melatih BUMDes di desa-desa sasaran untuk mengembangkan sektor pemasaran, pertanian, dan perikanan. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi maupun praktik baru yang bermuara meningkatkan nilai hasil panen petani secara lebih moderen dan efisien.

"BUMDes di desa sasaran telah kita latih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien, jadi kalau sekarang diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan penguatan makan bergizi gratis tentu BUMDes sudah sangat siap," ungkapnya.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangungan Daerah Tertinggal tersebut mengungkapkan melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas. Baik itu ke sekolah-sekolah, maupun desa-desa guna mendukung program makan bergizi gratis.

"Jejaring BUMDes di daerah sasaran program Tekad telah terhubung baik di level kecamatan hingga kabupaten sehingga relatif mudah jika harus menyuplai sekolah-sekolah utamanya di kawasan Indonesia Timur," ucap Fachri.

Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

(AGA)

Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024