Jakarta: Desa Sooko, Kabupaten Gresik, menjadi saksi lahirnya inisiatif pembangunan 50 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini hadir berkat kolaborasi antara sebuah perusahaan material bangunan terkemuka dan Habitat for Humanity Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah layak huni.

Dengan visi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, proyek ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga simbol pemberdayaan dan penguatan kualitas hidup.

Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan ketahanan. Produk seperti semen acian, perekat bata ringan, dan perekat keramik mendukung konstruksi rumah yang kokoh, sehat, dan nyaman.
Baca juga: BI Beri Insentif untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Standar tinggi yang diterapkan adalah memastikan setiap rumah mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tempat bertumbuhnya harapan bagi penghuninya.

Direktur Sales & Marketing PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana, menyatakan pihaknya mendukung mimpi keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah merupakan fondasi awal untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya yang dikutip Kamis 21 November 2024.

Direktur Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial. Ia berharap sinergi seperti ini dapat menjadi teladan bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemitraan ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Handoko.

Proyek ini juga menggambarkan hubungan erat antara dunia usaha dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam upaya serupa. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, target pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni dapat terwujud lebih cepat.

Di tengah upaya tersebut, proyek di Desa Sooko ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi pihak yang terlibat, ini adalah langkah menuju visi bersama: Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan yang mendukung

Program 3 Juta Rumah dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan November 2024 di Jakarta, Rabu.

Juda menuturkan insentif KLM akan disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang terkait dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlognya masih tinggi,” ujarnya.

Insentif KLM juga diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain insentif KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Kebijakan itu memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Hingga akhir Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan yang mendukung

Program 3 Juta Rumah dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan November 2024 di Jakarta, Rabu.

Juda menuturkan insentif KLM akan disalurkan kepada bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang terkait dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlognya masih tinggi,” ujarnya.

Insentif KLM juga diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain insentif KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Kebijakan itu memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Hingga akhir Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menyambut baik Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebab, angka kekurangan perumahan masih tinggi.

"Program 3 Juta Rumah kami sambut baik karena perumahan kita memang backlog-nya masih tinggi," ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Juda menerangkan, peran BI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah adalah dari sisi insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

"Ada empat sektor yakni konstruksi, real estate, KPR, dan KPA," kata dia.

Kemudian yang kedua yakni dari sisi Loan To Value (LTV) pada proses pengajuan kredit properti yang masih dilonggarkan hingga 100 persen. Artinya, uang muka (down payment/DP) bisa sebesar 0 persen.

"LTV kita 100 persen atau DP kita masih 0 persen. Artinya memang membuka itu, kita masih sangat longgar tidak ada DP. Bahkan, bank bisa berikan kredit dengan DP 0 persen," kata Juda.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah meminta tambahan anggaran tahun 2025 kepada Kementerian Keuangan. Nilai yang diajukan adalah sebesar Rp48 triliun.

Maruarar menuturkan, setidaknya ada beberapa program bidang perumahan yang akan dilaksanakan. Di samping itu, ada pula kebutuhan dana yang diusulkan guna mendukung Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta kepada Kemenkeu agar mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sementara berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun.

"Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata dia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan prorakyat seperti Program 3 Juta Rumah. Dia menilai itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan (PKP)," kata Suahasil.

(Dhera Arizona)

Bank Indonesia (BI) siap memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan yang mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengungkap hal ini bertujuan untuk mengatasi angka kekurangan perumahan atau backlog rumah yang masih tinggi.

"Yang pertama adalah dari sisi insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara seluruhnya," ucap Juda dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (20/11).

Sejumlah sektor yang akan diberikan insentif likuiditas ini termasuk bank yang menyalurkan kredit di sektor konstruksi, real estate, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilikan apartemen (KPA).

Bentuk dukungan lain dari BI terhadap program 3 juta rumah adalah dari sisi loan to value (LTV) pada proses pengajuan kredit properti yang masih dilonggarkan hingga 100 persen. Artinya, uang muka alias down payment (DP) bisa sebesar 0 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pemberian subsidi kredit dalam program 3 juta rumah bertujuan untuk mendorong permintaan pembelian rumah meningkat. Maka itu, pihaknya mendukung dalam sisi suplai perbankan.

"Bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor, termasuk rumah ini kami berikan insentif likuiditas. Di dalamnya termasuk untuk perumahan, khususnya perumahan rakyat," tutur dia.

Jakarta -

Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan. Agar dapat merealisasikan program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Berbagai skema pembiayaan seperti dari APBN untuk membantu pembiayaan rumah subsidi, CSR perusahaan swasta, hingga investor asing. Terbaru, beredar kabar bahwa sebagian subsidi untuk BBM akan digunakan untuk pembiayaan perumahan di desa.

Dari informasi yang didapat dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Joko Suranto mengatakan bahwa tim Satgas Perumahan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan alokasi anggaran subsidi BBM untuk sektor perumahan. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah adanya diskusi antar lembaga/kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan.

Ia mendengar bahwa sekitar 5-6% anggaran subsidi BBM sebesar Rp 250 triliun rencananya akan digunakan untuk perumahan. Skema bantuan perumahan yang akan dilakukan dari sebagian anggaran subsidi BBM tersebut yaitu pembiayaan bangun rumah di desa.

Hal itu karena permasalahan perumahan di desa pertama adalah alas hak tanah yang masih belum jelas sehingga tidak bisa mendapat pinjaman uang dari bank jika ingin membangun rumah. Maka dari itu, Kementerian Tata Ruang dan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional akan bergerak terlebih dahulu untuk memastikan alas hak tanah warga desa.

Jika permasalahan tanah sudah selesai, maka warga bisa meminjam uang untuk membangun rumah di desa karena dianggap bankable. Nantinya, pemerintah akan membantu untuk meringankan cicilan warga desa yang ingin membangun rumah melalui sebagian subsidi BBM yang dianggarkan untuk perumahan.

"Makanya untuk punya sertifikat, nanti BPN dulu yang bekerja. Yang kedua, nanti masyarakat itu menjadi bankable, karena apa? Karena pemerintah yang akan menjadi pihak utama yang akan menopang angsuran itu," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Dengan demikian, pihak perbankan akan masuk ke desa yang membantu masyarakat untuk lebih mengerti perbankan hingga menjadi nasabah bank. Menurutnya, hal ini bisa menyebabkan multiplier effect, seperti adanya wirausaha di desa, hasil keuntungan bisa beredar di desa, serta adanya pertumbuhan di desa.

Joko mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan pelatihan di desa-desa untuk membangun rumah. Sebab, yang membangun rumah di perdesaan bukan dari pihak pemerintah.

"REI sudah menyiapkan diri untuk memberikan pelatihan. Karena apa? Pembangunan rumah membutuhkan keahlian khusus, ilmu khusus, butuh kemampuan manajerial juga di konstruksi itu," tutur Joko.

(abr/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menginginkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada 2025 ditambah. Usulan ini telah ia sampaikan kepada bos BTN Nixon LP Napitupulu dalam pertemuan rutin mereka.

"Di sini saya sudah minta beliau, tahun depan itu harus jangan cuma 220.000 unit, harus lebih banyak. Bagaimana FLPP harus lebih banyak. Bagaimana sekuritisasi, pembiayaan, inisiatif, bagaimana model bisnis pembiayaan yang lebih juga menguntungkan," kata Ara dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dengan kuota FLPP diperbanyak, ditambah dengan penyediaan lahan gratis, dia yakin maka harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipangkas sekitar 30-40%. Namun, nantinya perlu ada penyesuaian di mana anggaran FLPP tersebut tidak selalu dari APBN, bisa 50% ditanggung bank dan sisanya baru dari APBN.

"Nah, kalau tanahnya itu sebagian bisa dapat dari sini, harga rumahnya bisa turun. Kalau tanahnya bisa murah atau gratis, itu komponennya 30-40% harga rumah," terang Ara.

Ara juga membuat terobosan dengan membuat suatu tingkatan atau tier untuk rumah MBR. Ia tidak ingin MBR terus-terusan tinggal di rumah tipe 36. Selama menerima subsidi, diharapkan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Tidak terus menerus hidup dalam kesusahan.

Apabila sudah berkecukupan, MBR dapat naik satu tingkat, tinggal di rumah tipe 50 atau lebih besar dari itu. Kemudian, rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual untuk warga MBR berikutnya sehingga terjadi siklus yang ia sebut secondary market.

"Kita akan buat-buat tier. Selama ini tipe 36 aja kan. Nah saya juga mau yang 36 bisa naik ke (rumah tipe) 50. Lalu, 50 tanahnya, bukan 60 lagi. Kenapa? Supaya ada secondary market. Kita berharap tentu rakyat kita tidak stagnan hidupnya di situ saja," ungkapnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

(aqi/aqi)

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)