Jakarta -

Merdeka Copper Gold (MDKA) melalui anak usahanya PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), PT Pani Bersama Tambang (PBT) dan PT Mentari Alam Persada (MAP) yang tergabung dalam entitas gabungan Pani Gold Project (PGP), meluncurkan program pemberian Makan Siang Bergizi untuk Siswa dan Guru di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dengan nama program 'Makan Baik'. Kehadiran program tersebut juga bertujuan mendukung Asta Citra Pemerintah.

Direksi Pani Gold Project Boyke Abidin mengatakan kegiatan pemberian Makan Siang Bergizi untuk siswa sekolah merupakan wujud kepedulian dalam membangun generasi sehat dan cerdas di masa depan, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

"Ini adalah kontribusi Pani Gold Project bagi masyarakat di sekitar area tambang serta untuk mendukung program Pemerintah. Selain menerapkan praktik pertambangan yang baik, kami juga berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik bagi warga dan pemerintah Bumi Panua," ujar Boyke dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Dia menjelaskan .melalui program Makan Baik, Pani Gold Project tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak-anak pada masa tumbuh kembangnya tetapi juga meningkatkan pengetahuan orang tua, guru, dan masyarakat umum tentang pentingnya pola makan sehat.

"Kesadaran akan kecukupan nutrisi sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan dan kemampuan seseorang, serta berperan dalam mencegah penyakit kronis di masa depan," tuturnya.

Kegiatan program Makan Baik yang telah dilakukan sejak Oktober 2024 silam pada 3 sekolah di Kabupaten Pohuwato ini, mendapatkan apresiasi penuh dari DPRD Kabupaten Pohuwato dan Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin.

Hal itu diungkapkan oleh Tudy saat meninjau langsung kegiatan Makan Baik di SDN 05 dan SMPN 02 Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Rabu (11/12/2024).

"Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi upaya yang telah ditempuh Pani Gold Project, dalam rangka turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui program CSR dan kemajuan ekonomi dan pembangunan di Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato," ujar Rudy

Selain meninjau pelaksanaan program Makan Baik, Rudy juga menyaksikan penyerahan simbolis 13 toko dan warung makan yang telah direnovasi Pani Gold Project, penyerahan bantuan obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Hulawa serta penyerahan bantuan peralatan untuk sekolah.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pani Gold Project. Rudy dan rombongan berkesempatan meninjau area Pani Gold Project yang saat ini berada dalam tahapan konstruksi.

"Kami berharap kehadiran PGP dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) lingkar tambang, guna kemajuan ekonomi dan pembangunan di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato," tutup Rudy.

Sebagai informasi tambahan, Pani Gold Project adalah unit usaha MDKA yang diharapkan dapat memproduksi emas pertamanya (first gold) pada awal 2026. Proyek ini mengandung potensi lebih dari 6,9 juta ounces emas dan merupakan salah satu proyek pengembangan emas terbesar di Indonesia.

Pani Gold Project yang nantinya akan bertransformasi menjadi operasi tambang emas dengan umur panjang, berpotensi menggerakan roda perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal hingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(akn/ega)

Jakarta -

Rumah subsidi merupakan salah satu pilihan hunian terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah subsidi bukan hanya di kota-kota besar saja, melainkan merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten.

Salah satu perumahan yang menyediakan rumah subsidi di Banten adalah Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan.

Menurut pihak Marketing MGK, Lily Antony rumah subsidi yang tersedia di Perumahan MGK sekitar 350 unit yang dibagi dalam 2 cluster yakni 200 unit di Cluster Kirana dan sekitar 150 unit di Cluster Permai. Ke depannya akan ada tambahan unit dan sedang dibangun. Selain itu, akan ada pula bangunan ruko komersial yang dapat disewa.

"Cluster Kirana full sekarang, Cluster Permai kurang lebih 150 unit (terjual)," kata Lily kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Ada pun harga jual rumah subsidi di sini Rp 166 juta per unit. Memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Di belakang ada ruang terbuka hijau untuk menjemur pakaian dan dapur terbuka.

Plafon rumah cukup tinggi yakni 3,5 meter sehingga rumah terasa sejuk meskipun di tengah hari terik.

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 dan rekor MURI sebagai Perumahan Subsidi Pertama yang Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Air yang digunakan berasal dari PDAM. Menurut salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati, kualitas air cukup baik, meskipun di awal warna airnya agak keruh.

"Di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik.

Untuk listrik masing-masing rumah diberi kapasitas 1.300 watt. Warga diperbolehkan memasang AC, alat elektronik, hingga CCTV di rumah.

Nanik mengatakan setelah 5 tahun menempati rumah tersebut, warga diperbolehkan untuk merenovasi. Ia mengambil KPR selama 15 tahun dengan bunga flat. Setelah KPR dilunasi, warga akan mendapat SHM atau Sertifikat Hak Milik.

"Paling nunggu 5 tahun baru boleh direnovasi terserah kita," ujarnya.

Selama masa perawatan, warga belum boleh memasang pagar di depan rumah, tetapi untuk kanopi di halaman diperbolehkan. Kemudian, per rumah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 60.000.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berkunjung ke Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, melihat kondisi rumah subsidi hari ini.

Dalam sambutannya, AHY meminta ke depannya agar penyediaan rumah bukan hanya murah bagi masyarakat tetapi memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Green konsep, ini penting karena Indonesia harus membangun infrastruktur dengan tetap pelestarian alam dan kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata AHY dalam acara Kunjungan Kerja di perumahan tersebut.

(aqi/das)

Jakarta -

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

?Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,? ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. ?Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,? katanya.



Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. ?Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,? ujar Nyoto Suwignyo.

Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. ?Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,? ujarnya.

Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.

(das/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan mempersiapkan rumah singgah bagi para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri untuk Penanganan Pasca Bencana Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong bisa pindah ke rumah singgah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/12/2024).

Dikatakan, menyikapi peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga telah memikirkan penanganannya dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam konsep jangka pendek, menurut Fahri, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah singgah.

Hal ini diperlukan agar para korban kebakaran bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di rumah singgah.

"Nah barulah nanti di tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang kebetulan diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat yang agak bertumpuk-tumpuk supaya lebih rapi,” jelasnya.

“Kalau bisa, memang dipindahkan ke rumah susun sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," lanjut Wamen Fahri.

Selain itu, bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang berbagai pilihan penyelesaian bagi mereka yang mengalami musibah ini.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemerintah sepenuhnya menyadari keluarga terdampak bencana tersebut tidak boleh berlama-lama di pengungsian.

Oleh karena itu, telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri yang salah satu agendanya membahas mengenai tempat tinggal bagi para korban.

“Kami akan merancang agar perpindahan ke rumah singgah ini cepat dilakukan sehingga kehidupan warga terdampak tidak bermasalah terlalu lama,” jelas Menko PMK.

Sebagai tindak lanjut, Wamen PKP, Pemprov DKI, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran) akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa rusun potensial yang nantinya bisa dijadikan sebagai rumah singgah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan semua anak bangsa, termasuk santri, juga harus mendapatkan program makan bergizi gratis, sama seperti anak-anak di sekolah umum.

Adapun Nasaruddin merespons program makan bergizi gratis yang dibagi-bagikan Wapres Gibran Rakabuming Raka di pesantren di Bogor pada Rabu (11/12/2024) kemarin.

"Iya itu kan sama-sama anak bangsa. Masa ada yang dikasih makan, ada yang enggak?" ujar Nasaruddin saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, akan ada tim khusus yang mengurus makan bergizi gratis bagi santri.

Dia mengaku akan membicarakan terlebih dahulu, apakah makan bergizi gratis bagi santri disediakan pihak pesantren atau Badan Gizi Nasional.

"Ya itu kan ada timnya. Ada tim khususnya. Termasuk dari kita pesantren juga ada," jelasnya.

"Itu akan kita bicarakan (dimasak di pesantren tanpa Badan Gizi Nasional)," imbuh Nasaruddin.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan ini berlangsung di dua sekolah sekaligus, yaitu Kampus MBS 1 dan Kampus MBS 2, yang terletak terpisah di Jl Mad Nur, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, menu yang disajikan kepada para santri terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang.

Dalam keterangan dari Setwapres, kunjungan Gibran tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

Pesantren ini menjadi contoh bahwa program pemerintah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok (pesantren). Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi. Dan, karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Gibran.

Banyumas (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mendukung program yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan bertema "Makan Bergizi Gratis - Menu Ikan untuk Generasi Emas 2045" itu digelar di Gedung Olahraga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis, dengan melibatkan ratusan pelajar di wilayah tersebut.

Ditemui di sela-sela acara, Analis Kebijakan Muda Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KKP Cece Sudrajat mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupa Makan Bergizi Gratis.

"Seiring dengan itu, di tempat kami kan ada gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dalam rangka menyukseskan program tersebut, kami di BPPSDM menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak khususnya anak-anak TK dan SD di Desa Panembangan serta beberapa ibu hamil, ada 450 anak dan ibu hamil," kata dia selaku penanggung jawab kegiatan.

Menurut dia, kegiatan tersebut digelar di Panembangan karena desa itu sejak 2022 telah ditetapkan oleh BPPSDM KKP sebagai lokasi Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya ingin produk dari lokasi SFV tersebut diolah oleh ibu-ibu anggota kelompok pengolahan dan pemasaran (poklasar) hasil perikanan dan hasilnya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah di wilayah itu, sehingga terjadi ekonomi sirkular.

Oleh karena itu, lanjut dia, kegiatan tersebut dirangkai dengan bimbingan teknis untuk menumbuhkan kewirausahaan bagi pemuda di Desa Panembangan agar tertarik dalam pengembangan usaha perikanan.

Terkait dengan menu makan gratis yang disajikan, Cece mengatakan hal itu terdiri atas nasi, lauk yang terbuat dari olahan ikan, sayur, buah, dan air minum serta kudapan berupa es krim yang terbuat dari ikan nila dan cistik dari duri ikan lele.

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto menyampaikan terima kasih kepada BPPSDM KKP yang telah menjadikan Panembangan sebagai lokasi percontohan Desa Perikanan Cerdas.

"Tindak lanjut dari itu (Desa Perikanan Cerdas, red.), desa kami juga diujicobakan untuk pertama kalinya program Makan Bergizi Gratis. Kami berharap ini nanti akan berkesinambungan dengan program Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Cerdas yang menghasilkan ikan itu untuk menopang kegiatan makan bergizi gratis," katanya.

Bahkan, kata dia, Desa Panembangan telah disurvei oleh pihak terkait sebagai salah satu bakal lokasi dapur umum yang akan menyiapkan makanan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas.

Ia mengharapkan keberadaan dapur umum di Panembangan dapat terealisasi karena bisa menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30-50 orang yang akan bertugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis tersebut.

Selain itu, lanjut dia, limbah atau sisa pengolahan makanan bergizi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan di kolam-kolam yang ada di Desa Panembangan.

"Kami sangat mendukung program makan bergizi gratis ini karena banyak sekali manfaat bagi masyarakat, baik penerima manfaat maupun para pekerja yang mendukung kegiatan ini, dan sumber daya alam yang ada di desa kami dapat terserap untuk kegiatan ini," kata Untung.

Salah seorang siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panembangan, Iqbal Maulana Fauzan mengaku senang mengikuti kegiatan makan bergizi gratis itu.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah. "Makanannya enak sekali, saya suka makan ikan," katanya.

Sementara siswa Kelas 2 MI Ma'arif NU Panembangan, Ananda Abdurahman Hafiz mengharapkan program makan bergizi gratis tersebut dapat dilaksanakan setiap hari. "Saya senang makan ikan tapi tidak tiap hari, cuma kadang-kadang," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pegadaian turut mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program "Pegadaian Peduli". Kali ini, Pegadaian membagikan lebih dari 650 paket makanan bergizi tinggi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Diketahui, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (2023), angka stunting di DKI Jakarta masih mencapai 17,6%, dengan wilayah Jakarta Pusat menjadi salah satu titik fokus penanganan dengan prevalensi mencapai 19.1%. Melihat kondisi ini, Pegadaian hadir menyalurkan makanan bergizi sebagai bagian dari kontribusi perusahaan terhadap SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan dan meningkatkan gizi masyarakat.

Adapun setiap paket yang dibagikan berisi nasi, buah, sayuran, ikan, dan bahan makanan lain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi penerima.

"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tantangan bagi masa depan bangsa. Dengan memberikan akses makanan bergizi, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif," ujar Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Damar menyampaikan program ini merupakan langkah awal dari rangkaian inisiatif Pegadaian untuk mendukung penurunan angka stunting. Pegadaian mengajak masyarakat luas dan mitra strategis untuk berpartisipasi dalam program-program sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi Pegadaian dalam menyemarakkan Hari Ikan Nasional pada 21 November 2024 dan Hari Nusantara pada 13 Desember 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kegiatan ini mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis dengan memperkenalkan dan mempromosikan menu ikan melalui rangkaian Bulan Bakti Makan Bergizi Menu Ikan.

Sementara itu Camat Senen Prasetyo Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Pegadaian atas berjalannya kegiatan ini. "Makanan ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya bagi tumbuh kembang anak balita agar lebih sehat tentunya untuk ibu hamil dan lansia agar terus terjaga gizinya, patut untuk selalu kita bantu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak," pungkasnya.

Tonton juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakasad ttak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakil KSAD) Letjen TNI Tandyo Budi Revita meminta agar Satuan Tempur TNI Angkatan Darat (AD) dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.

Tandyo beralasan, pelaksanaan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim).

"Kalau kita hanya bertumpu pada satu Babinsa, tentunya ini akan menjadi beban yang Dandim (Komandan Kodim) perlu berkreasi," kata Tandyo dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Ada satuan-satuan tempur yang ada di situ, satuan-satuan batalion, kemudian kompi berdiri sendiri, itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan program-program ini," ujar dia.

Wakil KSAD tak ingin beban pelaksanaan program tersebut hanya tertuju pada satu pihak, yakni Dandim khususnya Babinsa.

Padahal, ia menegaskan, ada satuan di sekitar Kodim yang juga bisa dilibatkan.

"Jadi jangan terlalu linier yang selama ini menjadi bebannya Dandim, menjadi bebannya Babinsa. Sementara ada satuan di situ yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan!" kata Tandyo.

Ia berharap arahan ini bisa langsung dijalankan oleh para satuan tempur TNI Angkatan Darat.

Tandyo juga menekankan pentingnya inovasi, koordinasi, dan integritas TNI AD demi menyukseskan program pemerintah.

"Inovasi dan koordinasi serta integritas yang kita miliki, kita curahkan untuk bisa mensukseskan program yang kalau ini benar-benar tercapai dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan menjadi negara yang besar," kata Tandyo.

"Negara yang disegani untuk di wilayah Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia. Sekali lagi, selamat untuk kita semuanya yang selama ini sudah bekerja dengan baik," ujar dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang, Banten. Ia melakukan peninjauan ke beberapa rumah subsidi yang siap huni.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 09.15 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian dinas berwarna coklat.

Ia mengunjungi 2 rumah contoh di Perumahan MGK, yakni rumah subsidi dan rumah komersial.

Pada kunjungan rumah subsidi, ia melihat-lihat bagian dalam rumah yang masih kosong tanpa furniture dan sudah diisi furniture. Ara menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, luas, hingga pembiayaannya. Kemudian, ia masuk ke rumah contoh komersial yang belum diperjualbelikan.

Setelah rumah contoh, Ara juga mengunjungi rumah salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati yang telah menempati rumah tersebut sejak Juli 2024 lalu.

Ara memuji interior rumah Nanik yang rapi dan trendi. Seluruh dindingnya dipasang wallpaper polos dan bagian dapurnya yang semi terbuka terlihat kekinian dengan wall panel dan hiasan dinding.

"Nyaman, atapnya tinggi, desain rumahnya bagus. Terus di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang merupakan hunian yang dikembangkan oleh PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Melihat dari catatan detikcom, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 lalu.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan. Sepanjang perjalanan menuju Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, di kanan dan kiri jalan banyak terdapat pedagang kaki lima. Selama perjalanan detikProperti tidak melihat angkot atau kendaraan umum melintas, tetapi sempat melewati kawasan dengan angkot terparkir rapi tetapi tidak digunakan.

Menurut Nanik Irnawati, angkot tersebut beroperasi saat waktu pergi dan pulang pekerja pabrik di sekitar sana yakni pukul 06.30 WIB dan 14.30 WIB hingga malam.

Lokasi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang tidak di pinggiran jalan utama, melainkan masuk ke jalan yang lebih kecil. Jalanan ini cukup untuk dilalui satu mobil dan satu motor. Di salah satu sisi jalan terdapat irigasi air yang cukup lebar dan ada kantor tetapi airnya tidak begitu dalam hanya sekitar mata kaki hingga paha orang dewasa. Di sekeliling perumahan banyak terlihat perumahan, lahan kosong, dan persawahan.

(aqi/zlf)