Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

KOMPAS.com - Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses infromasi mengenai rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tebing Tinggi:

1. Griya Aira Land: Tipe Griya Aira Land I

   Terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, perumahan ini dikembangkan PT Mitra Aira Lestari dengan banderol Rp 130 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Dari total 147 rumah yang dipasarkan, tersisa 2 unit lagi.

2. Perumahan Cemara Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Levindo Sukses Mandiri yang terletak di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Menawarkan 201 rumah seharga Rp 140 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/72 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 122 unit, dan menyisakan 79 rumah lagi.

3. Griya Purnama : Tipe 36/91

   Berlokasi di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lintas Sumut Sejahtera Bersama dengan banderol Rp 140 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit lagi.

4. Griya Rambutan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Terdapat 42 rumah dengan harga Rp 140 juta.

   PT Dewi Jaya GRahaindo membangun rumah-rumah ini seluas 36/126 meter persegi. Hingga saat ini masih ada 25 unit lagi.

5. Perumahan Mutiara Residence: Tipe 36

   Di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, terdapat perumahan 32 unit dengan harga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/72 meter persegi. PT Karya Mikyla Abadi masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu:

1. Green Garden Residence: Tipe 36

   Terletak di Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, perumahan ini dikembangkan PT Matahari Karya Dinamika dengan banderol Rp 130 juta.

   masing-masing rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Dari total 97 unit yang ditawarkan, masih tersedia 29 rumah lagi.

2. Griya Linur Ujung Bandar: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT But Radja Indonesia yang terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

   Terdapat 78 rumah dengan patokan harga Rp 130 juta dan luas bangunan 36/98 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 75 unit, masih tersedia 3 unit lagi.

3. 3G Selat Besar Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sineng Tiga Generasi dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/117 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 33 unit untuk dipasarkan dari total 85 unit yang dibangun.

4. De Prabu 3: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Total unit yang ditawarkan adalah 123 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Inti Kreasi Perkasa masih memasarkan 32 unit lagi.

5. Griya Nusa 3 Indah: Tipe 36

   Di Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, terdapat perumahan yang dipasarkan seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/112 meter persgei. PT Kreasi Mitra Mandiri masih menawarkan 45 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah daerah bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat serta rumah yang dibangun di daerah.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan. Sehingga, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujar Fahri dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah.

"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset, dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," tambah dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin menyampaikan, pendataan rumah di daerah sangat penting.

Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

"Dengan data yang valid termasuk di bidang perumahan tentu akan mempermudah Pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," tutup Fahri.

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias, perumahan ini dikembangkan Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 123 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek ini menawarkan 146 rumah. Hingga saat ini masih tersedia 142 unit.

KOMPAS.com - Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, perumahan ini dibangun oleh PT Haheba Sumatera Land dengan banderol Rp 116 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 42 rumah.

2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Aresco Dharma. Terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dan dipatok dengan harga Rp 123 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/105 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersisa 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Purwa Graha Utama dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit dari 36 rumah.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dengan total 122 unit. Masing-masing dibanderol seharga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Dimensi Bangun Persada masih memasarkan sisa 9 rumah lagi.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan 234 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persgei. Sampai saat ini PT Bangun Tama Raya masih memasarkan sisa 34 rumah lagi.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan dukungan terhadap konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Hal tersebut disampaikan Rido pada debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Minggu (17/11/2024)

Salah satu fokus utama dalam debat tersebut adalah tema perkotaan dan perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada penataan permukiman sebagai tantangan besar bagi Jakarta.

Fahira menilai program tersebut sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah perumahan di Jakarta, terutama bagi generasi z (gen z), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

Konsep tersebut, kata dia, tidak hanya menawarkan konsep hunian terjangkau yang dibangun di atas lahan-lahan strategis seperti pasar dan stasiun, sehingga mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dan mengurangi biaya pembangunan.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi perumahan yang paling nyata dan efektif. Pembangunan hunian di atas lahan-lahan strategis seperti pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi akan lebih ekonomis karena memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, tanpa perlu membuka lahan baru yang memerlukan biaya tinggi," ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Dengan hunian yang terletak di lokasi strategis ini, lanjut dia, warga Jakarta akan lebih mudah mengakses tempat kerja, menghemat tenaga dan biaya transportasi, serta mengurangi waktu perjalanan.

Menurut Fahira, hal tersebut memungkinkan warga Jakarta untuk lebih cepat sampai di rumah dan lebih sedikit menghabiskan waktu di perjalanan setiap hari.

“Hunian berbasis TOD bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan warga Jakarta, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan," tuturnya.

Menurut Fahira, salah satu masalah utama yang dihadapi warga Jakarta adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja.

Banyak warga yang harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan setiap hari, yang tentu saja mengganggu produktivitas mereka.

Oleh karena itu, pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun sangat relevan. Selain mengurangi stres akibat perjalanan panjang, solusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

Fahira menjelaskan, pasangan Rido menawarkan solusi nyata melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis.

Hunian-hunian tersebut akan didukung dengan akses transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).

Selain itu, akan ada juga subsidi sewa dan skema kepemilikan yang fleksibel dan bertahap, memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

“Pasangan Rido tidak hanya menyediakan hunian terjangkau untuk gen z, MBR, dan kelas menengah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien, sehat, dan terintegrasi," kata Fahira.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi masa depan yang dapat membawa Jakarta menuju kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Ormas Bang Japar ini.

KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Mulia Indah Iii: Tipe 36

   Terletak di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, perumahan yang dikembangkan CV BUT ini dibanderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/126 meter persegi. Hingga kini telah terjual 47 rumah, dan menyisakan 8 unit lagi.

2. Puri Damuli Minimalis Iii: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dibanderol Rp 130 juta.

   Luas rumah dibuat seukuran 36/105 meter persegi. Masih tersisa satu unit lagi.

3. Aek Marbatu Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh CV BUT dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. Hingga ini telah terjual 71 rumah dari total 89 unit. Masih ada 18 rumah lagi yang ditawarkan.

4. Graha Taman Nirwana: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan banderol Rp 130 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi ini masih tersisa 3 unit lagi.

5. Neolib Agro Permai: Tipe 36/98

   Di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat perumahan dengan jumlah total 133 unit seharga Rp 140 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Siagian Agro Persada masih memasarkan 57 rumah lagi.

Pasangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sederet program mengenai tata kota Jakarta yang akan mereka jalankan ke depannya. Mulai dari solusi permasalahan rumah layak, skema perumahan, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

Semua program ini ia sampaikan dalam debat ketiga Pilkada Cagub Cawagub Jakarta bertemakan Tata Kota dan Perubahan Iklim yang digelar di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

1. Program Renovasi Bangunan

Ridwan Kamil (RK) mengawali debat dengan membawa cerita soal Ade, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara berusia 21 tahun yang memiliki 2 anak namun tidak memiliki hunian yang layak.

"Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari gen-z usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian layak, mengubur mimpinya untuk memiliki hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, ini lah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara kekumuhan ekstrem," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, kasus seperti Mba Ade ini juga disebabkan karena kekurangan pada tata ruang Jakarta sehingga menghadirkan banyak lingkungan kumuh di kota tersebut.

"Bermuara pada kekumuhan ekstrem. Ada yang mirip pengungsian, beda jauh dengan Sudirman Thamrin yang sering dicitrakan. Mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah ada di mana-mana," jelasnya.

Untuk itu, ia menyiapkan sederet program perumahan, salah satunya adalah memberikan dana Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap rumah di Jakarta yang ingin direnovasi.

"Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal Rp 50-100 juta per rumah," kata Ridwan Kamil.

2. Hunian Vertikal

Ia akan membangun lebih banyak bangunan vertikal baik yang berbasis TOD (Transit Oriented Development), rumah di atas pasar, stasiun, hingga sungai.

"Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi di Jakarta Pusat. Lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai bis akita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal," ungkapnya.

3. Konsep Bangunan yang Bisa Tekan Polisi dan Emisi

Kemudian, Ridwan Kamil ingin membangun hunian di tengah kota dan perkantoran di pinggiran. Selain itu, memanfaatkan atap-atap gedung sebagai lahan penghijauan agar efek gas rumah kaca bisa bisa ditekan. Model gedung seperti ini merupakan bagian dari strategi hijau seperti yang diterapkan di Kota Medellin, Kolombia.

"Kenapa (Jakarta) panas, kenapa (banyak) polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah, inilah nanti dalam anggaran satu miliar satu RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW," ucapnya.

4. Tolak Retribusi Sampah Rumah Tangga

Terkait pengadaan retribusi sampah rumah tangga mulai 1 Januari 2025, Cawagub nomor urut 1 Suswono menolak hal tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan menerapkan sistem zero waste di mana sampah akan dikelolah hanya sampai RT dan RW saja serta mengurangi jumlah sampah di TPA.

"Saya sendiri sependapat retribusi ini belum dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun budaya zero waste. Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga, bahkan kita juga perlu ada daur ulang, saya kira berskala rumah tangga RT maupun RW," jelasnya.

Untuk mendukung skema pengelolaan sampah ini, mereka ingin menyediakan mesin pengolahan sampah di tingkat RW.

"Oleh karena itu, nanti kami mengatasi permasalahan itu melalui pengelolaan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.Saya harapkan ada mesin-mesin modern dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Kalau pun ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya bagaimana membangun budaya dari rumah tangga," lanjutnya.