Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Mana (58) digigit ular sanca 2 meter saat banjir di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (4/3/2025).

Ketua RW 05 Sudimara Pinang, Hamrudin, menjelaskan bahwa ular tersebut diduga berasal dari kebun di sekitar permukiman.

"Ular itu kemungkinan berasal dari kebun dekat permukiman warga. Mungkin dia memanjat dan masuk ke rumah saat banjir," kata Hamrudin saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

Setelah kejadian tersebut, warga setempat berhasil menangkap ular dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, korban telah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat dan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi.

Hamrudin juga menambahkan kemunculan ular saat banjir sering terjadi di wilayahnya.

Dia meminta agar warga lebih berhati-hati terhadap keberadaan hewan liar seperti ular yang kerap memasuki permukiman saat terjadi banjir.

"Sering banget ular berkeliaran di sini. Makanya warga selalu waspada, apalagi kalau banjir seperti ini," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan sebanyak 100 ribu rumah subsidi untuk personel Polri dibangun seluruhnya pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Pol Sigit usai prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

“Program ini kita sambut baik dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14 ribu rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak, red.) 100 ribu rumah,” ucapnya yang dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jenderal Pol Sigit mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi ini juga merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah. Pembangunan ini pun diyakini akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini, tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembangunan rumah subsidi bagi personel Korps Bhayangkara itu bisa berjalan sesuai rencana.

“Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berterima kasih kepada Jenderal Pol. Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi.

“Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 rumah itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

Dalam program ini, kata dia, pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” ujarnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sementara itu, jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan groundbreaking perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Ayyesa Residence 3, Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Listyo menyebutkan, di Ayyesa Residence akan dibangun 200 unit rumah sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Listyo.

Menurut Listyo, rumah merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan bagi personel Polri.

Saat ini, perumahan bagi anggota Polri telah mencapai sekitar 14 ribu unit, dengan target 100.000 unit hingga 2025. Program ini diharapkan bermanfaat bagi anggota Polri.

"Namun, dari hasil tanya jawab tadi, ternyata kebutuhannya mungkin lebih besar lagi," ujarnya.

Listyo juga mendorong pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai program ini akan menghidupkan perekonomian daerah, mengingat sektor properti dan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program perumahan bagi personel Polri, kata Listyo, diberikan sejak mereka bergabung dengan institusi. Anggota lainnya juga dapat memperoleh rumah tersebut selama memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

"Bapak membantu pekerjaan kami. Sebanyak 14.500 unit rumah yang dialokasikan untuk Polri itu setara dengan 0,5 persen dari target tiga juta rumah yang akan dibangun tahun ini," kata Maruarar.

Maruarar menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain Polri, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan KSAD, KASAL, dan KSAU dalam program serupa.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan dari sektor informal.

"Contohnya di Serang, saya sudah menyerahkan rumah kepada tukang bakso dan tukang sayur yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan," kata Maruarar.

Karawang (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Kapolri.

Pembangunan perumahan subsidi bagi anggota Polri dan PNS Polri di Karawang ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah.

Menurut Kapolri, rumah adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga program tersebut harus disambut dengan baik.

Ia menyampaikan, terdapat 100.000 rumah yang ditargetkan pembangunannya tahun ini. Saat ini di seluruh wilayah Polda terdapat 14 ribu rumah akan dibangun.

Menurut Kapolri, program ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebut rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," katanya.

Meski demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

Peletakan batu pertama yang digelar di Perumahan Ayyasa Presisi Residence, Karawang itu dihadiri sejumlah pejabat Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

​​​​​​​Selain itu juga hadir Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah bupati/wali kota di Jabar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengucap terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena telah mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

"Kalau (Polri) sudah membangun sekitar 15 ribu (unit rumah) itu artinya 0,5% daripada total target pembangunan tiga juta rumah, 0,5% itu sudah dibantu oleh kepolisian," katanya.

Disebutkan bahwa pembangunan rumah subsidi tersebut nantinya diutamakan untuk anggota Polri yang memenuhi syarat pemilikan rumah subsidi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya juga bisa membeli rumah subsidi tersebut.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) 300 unit rumah subsidi bagi anggota Polri di Cengkong, Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, pada Selasa (4/3/2025).

Perumahan bersubsidi tersebut bertajuk Ayyasa Presisi Residence.

Seremonial dilaksanakan Ara bersama dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Kalau kita biasanya kan tahunya karpet merah buat investor. Nah, pemerintahan Prabowo ini, karpet merah buat MBR,” jelas Ara dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Ara, pembangunan rumah bagi Polri akan sangat membantu pekerjaannya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Adapun sebelumnya Ara mengatakan siap melaksanakan pembangunan rumah untuk TNI hingga Polri.

Rencananya, groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah TNI Angkatan Darat (AD) akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Sementara untuk Polri akan digelar pada Maret.

Ara mengungkapkan hal ini saat menghadiri pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Yang kedua juga dari Kepolisian. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan kapolri. Kita doakan paling lama Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit Polri supaya punya rumah,” tutup dia.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.