Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal berkolaborasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membangun satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi. Jumlah yang akan dibangun mencapai 154 satuan pelayanan.

Iftitah menyampaikan pembuatan satuan pelayanan ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia dan Dadan juga akan meneken MoU mendukung program tersebut.

"Sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 kawasan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MoU dengan BGN." kata Iftitah dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Iftitah mengatakan anggaran pembangunan satuan pelayanan itu ditanggung BGN. Dia menyebut tenaga kerjanya bisa berasal dari transmigran yang mendiami kawasan.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," sambungnya.

Iftitah menerangkan Kementrans ingin membuat satuan pelayanan yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi. Pembuatan SPPG yang dilengkapi rumah makan itu diharapkan membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat Satuan Pelayanan di kawasan transmigrasi," kata Iftitah.

"Jadi masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," sambungnya.

Terkait ini, Kepala BGN Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Dia mengatakan BGN akan membangun SPPG sebanyak 1.542 unit ke depannya.

"Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KUPANG, KOMPAS.com - Sepuluh unit mobil dobel gardan berbagai merek mulai merayap saat memasuki wilayah Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (12/4/2025) petang.

Desa ini masuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga butuh kerja ekstra untuk menjangkau wilayah tersebut.

Ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga varian tertinggi Toyota, Land Cruiser VX-R.

Semua mobil berpenggerak empat roda itu ditumpangi tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), UNICEF, DPRD Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten TTS serta sejumlah wartawan.

Akses jalan menuju desa itu masih asli berupa jalan tanah. Tidak mudah untuk masuk ke desa tersebut.

Ada tiga sungai yang harus dilintasi, satu sungai besar dan dua sungai kecil.

Namun, sebelum masuk ke sungai pertama, jalan berbentuk cekung dengan diameter sempit menjadi tantangan pertama.

Semua mobil bisa melintas, hanya Land Cruiser VX-R yang kesulitan karena bagian bumper mobil terlalu rendah.

Meski telah dibantu dengan menyusun batu, tetap saja tidak bisa dilalui.

Sopir pun tak mau mengambil risiko mobil seharga kira-kira Rp 2,6 miliar itu rusak. Sehingga, beberapa pejabat di dalamnya pindah ke mobil lain.

Perjalanan dilanjutkan.

Saat tiba di sungai pertama, hanya mobil Mitsubishi Triton yang ditumpangi para wartawan sempat kesulitan menanjak.

Beberapa kali dicoba, akhirnya bisa tembus setelah sopir mengaktifkan mode penggerak empat roda.

Baru bergerak sekitar 300 meter, mobil berhenti karena Fortuner berwarna hitam yang ditumpangi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN, Florencio Mario Vieira, serta Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, sempat kesulitan melewati sungai kedua.

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency FundBangsa-Bangsa (Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa), saat berada di Desa Kota, Kabupaten TTS

Setelah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk ke Desa Koa, sungai besar menjadi tantangan terakhir.

Mobil pun harus menerobos air sungai setinggi kira-kira satu meter dengan lebar sungai sekitar 100 meter.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan rombongan membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar.

Setelah tertatih-tatih, rombongan tiba di perkampungan Desa Koa. Di desa itu, jalan lumayan mulus karena diaspal.

Rombongan disambut Camat Mollo Barat, Apris Oematan, dan Kepala Desa Koa, Lakluin Lake, serta ratusan warga.

Kedatangan rombongan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang nantinya menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Rombongan lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sejatinya akan dijadikan dapur demi menyukseskan program tersebut.

Janse Priskila Punuf, selaku Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG ini, dengan cekatan menjelaskan fungsi ruang-ruang dalam bangunan itu.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, di antaranya anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Janse.

Pihaknya, kata Janse, sudah menyiapkan 17 tenaga yang akan mempersiapkan makanan.

Mereka adalah warga lokal yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga dia yakin program MBG di Desa Koa akan sukses dan menjadi pionir bagi daerah lain.

Sementara terkait bahan makanan, menurutnya tidak ada kendala. Pasalnya, daerah ini adalah penghasil beras di TTS, dan juga mereka memiliki aneka sayuran serta banyak ternak sapi.

Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga akan didatangkan dari luar.

"Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya," ujar Janse.

Tigor Pangaribuan yang melihat itu lantas mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang tiada lelah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga program MBG segera dilaksanakan di daerah tersebut.

Tigor bahkan mengaku, medan yang berat bukanlah tantangan bagi warga untuk bekerja.

“Saya akui, cukup berat medannya. Tapi saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini. Terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias, dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming akan sukses di sini. Kita bisa melihat kerja keras dan keuletan warga di sini,” ujar Tigor.

Tigor berpesan agar mereka mempersiapkan segala keperluan seperti alat masak serta ompreng, sehingga seusai Lebaran nanti, semua sudah bisa berjalan.

“Dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya yakin programnya bisa berjalan. Apalagi ada dukungan positif dari Pemda TTS," kata Tigor.

Tigor berharap, ke depan Desa Koa ini menjadi model dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelas Tigor.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Mario Vieira, tenaga ahli utama kita di BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mensuport,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, berterima kasih atas kunjungan tim dari BGN yang sudah jauh datang ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

Menurutnya, TTS masih memiliki banyak keterbatasan, namun karena ada semangat kerja keras, Pemkab TTS yakin program MBG akan sukses dilaksanakan.

Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira menambahkan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

"Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013 lalu, sumber daya warga sudah dipersiapkan, sehingga ketika program apapun yang datang, warga sudah sangat siap," ujar Mario.

Apalagi lanjut Mario, ibu-ibu rumah tangga di Desa Koa sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell, sehingga dapat bersinergi dengan apapun program yang akan melibatkan mereka.

Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 kepala keluarga sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan.

Pada kesempatan itu juga, Antonio Sarmento, selaku mitra program MBG menyerahkan secara simbolis satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan kepada Janse Punuf selaku SPPG setempat, disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan juga tim UNICEF.

Kegiatan itu pun tak berlangsung lama, karena saat itu langit sedang mendung dan bunyi gemuruh guntur beberapa kali terdengar.

Rombongan khawatir jika turun hujan dan banjir, maka tidak akan bisa melintas sungai.

Semua rombongan naik ke mobil masing-masing, kembali berjalan pulang menuju Kota Kupang dengan harapan program MBG di Desa Koa bisa sukses seperti daerah lainnya di Indonesia.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sandubaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima laporan dari wali murid mengenai temuan belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa.

"Kami menerima laporan wali murid melalui WhatsApp grup sekolah berupa video yang dikirim oleh salah seorang wali murid, terkait penemuan adanya belatung di menu MBG yang diterima. Kebetulan, karena bulan Ramadan, makanan dibawa pulang oleh siswa," jelas Kepala SDN 2 Sandubaya Fathurrahman, saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (13/3/2025).

Fathurrahman menyebut insiden ini terjadi pada Rabu (12/3), ketika salah satu siswa hendak menggunakan makanan tersebut untuk berbuka puasa.

"Penemuan belatung ini terjadi saat siswa kami hendak berbuka puasa. Kebetulan, menu yang diterima kemarin adalah burger. Kami baru menerima satu laporan terkait temuan ini," ujarnya.

Fathurrahman mengakui ini bukan pertama kalinya ada laporan terkait kondisi makanan MBG. Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan menu makanan yang sudah berjamur.

"Kemarin kami juga menemukan menu MBG yang berjamur. Saat itu, menunya adalah pizza. Namun, kami langsung mengamankannya untuk dilaporkan ke pihak penyedia," ungkapnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dea Syifa Sandubaya, Muhammad Junaidi, mengatakan pihaknya segera mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi setelah menerima laporan tersebut.

"Kami langsung datang ke sekolah pagi ini untuk mengonfirmasi kebenaran laporan dan menanyakan siapa siswa serta wali murid yang melaporkan temuan ini. Kami ingin memastikan apakah benar makanan tersebut berasal dari kami atau tidak," kata Junaidi.

Junaidi menjelaskan makanan yang disediakan dalam program MBG disimpan di tempat steril dengan suhu dingin agar bisa bertahan hingga tiga hari.

"Ini sampel makanan yang kami berikan. Makanan ini bisa bertahan sampai tiga hari. Sementara, makanan yang ditemukan kemarin langsung disalurkan ke sekolah-sekolah," ujar Junaidi sambil menunjukkan sampel menu MBG berupa burger kepada detikBali.

Junaidi menegaskan pihak sekolah maupun wali murid bisa langsung berkoordinasi dengan SPPG jika menemukan ketidaksesuaian pada menu makanan.

"Dari kejadian ini, kami akan melakukan evaluasi. Jika ada makanan yang tidak layak, seperti buah yang rusak atau sayur yang busuk, wali murid bisa langsung melaporkannya kepada kami. Kami siap mengganti makanan yang bermasalah," imbuhnya.

Video Ini Menu Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan di SD Cipulir

Video Ini Menu Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan di SD Cipulir

dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, akan aktif melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 7.000 siswa per Senin (17/3) mendatang.

"Dapur SPPG akan menyerap bahan pangan. Ada dua calon dapur SPPG di Jayawijaya akan beroperasi 17 Maret, melayani 7.000 murid. Tujuan program MBG ini mulia, untuk memberikan gizi seimbang bagi anak-anak kita," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis.

Niken menjelaskan, selama ini pengetahuan orang tua tentang pola makan bergizi seimbang di rumah masih belum cukup, sehingga MBG akan membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.

"Berdasarkan studi, anak-anak di Papua itu ketika datang ke sekolah tidak sarapan, harus jalan kaki jauh sekitar 1-2 km, sehingga partisipasi sekolahnya kecil, maka diharapkan dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah," ujar dia.

Ia juga menegaskan, MBG tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit karena mengutamakan produk-produk lokal untuk memberdayakan masyarakat.

"Kita tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit, karena kami akan menyerap dari petani dan petelur setempat, dari SPPG nanti yang mengolah bahannya, jadi MBG ini selain membentuk SDM yang berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Niken juga menyebutkan pentingnya ketersediaan data dari sekolah, madrasah, pesantren, maupun bidang kesehatan yang saling berperan untuk melihat dampak dari program MBG.

Selain itu, menurutnya, MBG juga dapat memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp710,5 miliar. Adapun total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Program Makan Bergizi Gratis memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah, serta 2,4 juta ibu hamil.

Hingga pertengahan Maret 2025, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

- Anak Pra-SD: 111.127 orang
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
- Siswa SD/MI: 912.023 orang
- Siswa SLB: 4.548 orang
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
- Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
- Ibu Menyusui: 2.613 orang
- Balita: 7.811 orang
- Ibu Hamil: 1.835 orang

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, kata Suahasil, pemerintah telah mengoperasikan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di berbagai daerah. Keberadaan SPPG ini memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada para penerima memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Program ini juga diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas generasi muda Indonesia.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan optimalisasi agar target 17,9 juta penerima manfaat dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

(Dhera Arizona)

Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, WAMENA — Program Makan Bergizi Gartsi di Provinsi Papua Pegunungan segera digelar. Badan Gizi Nasional menetapkan harga menu sehat yang sesuai dengan standar pemenuhan gizi di provinsi itu senilai Rp35.000 per porsi.

Kepala Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Wahyu Adi Pratama mengatakan bahwa harga menu sehat senilai Rp35.000 tersebut dengan mempertimbangkan harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawiaya yang merupakan pintu masuk ke Papua Pegunungan.

“Tentu dengan harga seperti itu diupayakan penerima manfaat dari MBG [makan bergizi gratis] bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” ujar Wahyu dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Sejauh ini, dia menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi kepada sekolah di berbagai tingkatan.

Selain pelajar, katanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar kelompok penerima seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Papua Pegunungan. Namun, untuk tahap pelaksanaan pertama, akan diberikan kepada kelompok pelajar.

Pada tahap pertama, katanya, diberikan kepada pelajar di YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama, dan SD YPK Bethlehem Bhayangkara.

“Kami dari awal penyelauran memfokuskan di Distrik Wamena sebanyak jumlah 20 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 15.000 sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawiaya,” kata Wahyu.

Jarak antara dapur SPPG dengan sekolah rata-rata berada dalam radius 1,5—2 kilometer. Setiap dapur nantinya akan mengelola sekitar 11 sekolah untuk menyuplai kebutuhan makanan sehat.

Bupati Jayawiaya Athenius Murib menjelaskan pihaknya mendukung penuh Program MBG di daerahnya sebagai bagian dari program nasional Presiden Praboiowo Subianto.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini karena dapat meningkatkan gizi anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza Ch. A Mamoribo menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke dua dapur yang di Distrik Wamena Kota.

"Dua dapur ini yang akan menyuplai makanan bergizi kepada penerima manfaat yakni siswa sekolah mulai dari TK, SMP dan sampai dengan tingkat SMA/SMK yang sudah didata oleh Staf Teritotial Kodim 1702/ Jayawijaya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

"[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

"Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan," kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

"Bukan vendor besar. Bukan vendor besar," jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah," ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan sosialisasi terkait program MBG ini kepada kepala sekolah dari 20 sekolah, baik PAUD-SMA/SMK yang ditargetkan pada proses awal penyaluran MBG.

“Kami di awal penyaluran memfokuskan di Distrik Wamena dengan jumlah sekolah 20 dengan jumlah siswa kurang lebih 15.000 sesuai data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sasaran pemberian MBG selanjutnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Papua Pegunungan, namun pertama diluncurkan hanya kepada pelajar.

“Penyaluran pertama nanti kami berikan kepada YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama sampai SD YPK Betlehem Bhayangkara,” katanya.

Dia menambahkan pada proses di lapangan, sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG diambil radius jaraknya 1,5-2 kilometer dari dapur MBG.

“Radius 1,5-2 kilometer, maka pada awal penerapan MBG diperoleh satu dapurnya menangani 11 sekolah, dan satunya lagi sembilan sekolah,” ujarnya.

Kebutuhan sayur mayur untuk program MBG setiap harinya sekitarn 700 kilogram (7.000 orang) dengan besaran anggaran kurang lebih Rp7 juta, sementara beras untuk 15.000 orang itu setiap harinya dibutuhkan kurang lebih 1,5 ton.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murib mendukung penuh program MBG di daerah tersebut dengan memperhatikan hal-hal dasar, sehingga tidak menjadi masalah.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini, karena bermanfaat dalam meningkatkan gizi anak-anak kita ke depan,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.