Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

APBD Sumbang Rp 5 Triliun

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Untuk itu, diperkirakan akan ada penambahan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 100 triliun.

Dadan menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan BGN, anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 100 triliun sudah cukup untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat, yang sebelumnya jumlah itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2029.

“Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah Rp 71 triliun, yang hanya cukup untuk melayani 15 – 17,5 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo, pada Jumat (17/1/2024).

Selain itu, Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rantai pasok makanan bergizi. Dengan demikian, program MBG ini dapat berperan lebih mendorong roda perekonomian nasional.

“Ketika 82,9 juta penerima manfaat diberi makan, dan kita menetapkan hari tertentu untuk makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi (bahan pokok) lokal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, bahwa BGN akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pemanfaatan potensi lokal.

“Fokus kami adalah pada sumber daya nasional, bukan pada pembiayaan luar negeri atau hal lain. Semua dirancang agar melibatkan kontribusi APBN, pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait,” jelas dia.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan resmi terkait tambahan anggaran dalam waktu dekat. Rencana menambah anggaran oleh Presiden Prabowo ini juga didasari kegelisahan banyak anak mengeluh belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

“Pak Presiden sangat ingin semua anak segera menikmati program ini. Jadi, mohon bersabar. Untuk detail anggaran tambahan, biar nanti beliau sendiri yang menyampaikan,” ujar Dadan.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 650 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target terus meningkat hingga mencapai 3 juta penerima pada April 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) bakal berkontribusi hampir Rp 5 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang tahun 2025.

Rinciannya, Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

Hal ini diungkapkannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," kata Tito, Jumat.

Ia berharap, keterlibatan kepala daerah bisa dimulai bulan September 2025 usai dilantik, karena perlu adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia bilang, ada sekitar 415 kabupaten, 93 kota, dan seluruh provinsi yang ingin berpartisipasi dengan program MBG.

Sebab, MBG dinilai menghidupkan ekonomi daerah mengingat pembeli pasokan bahan baku pangan sudah pasti.

"Nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," ucap Tito.

Menurut Tito, anggaran itu bisa digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Seturut perhitungannya, ada sekitar 2.000 SPPG yang dibangun hanya dengan menggunakan dana dari kabupaten/kota.

Jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat jika memakai anggaran pemerintah provinsi.

"Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, tadi tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan untuk suplai, atau daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah, membuat infrastruktur, dan sekolah yang mengelola," tutur Tito.

Yang pasti, lanjut Tito, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemendagri berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencocokkan titik atau wilayah mana yang belum ter-cover.

Mungkin saja, lanjut Tito, pemda bakal memberikan prioritas terhadap daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.

"Mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu. Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten/kota Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun," jelas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah 'gelisah' lantaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai bahwa membutuh anggaran mencapai Rp100 triliun apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin memberikan makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan MBG bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan [makan bergizi], itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucapnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu saat ini juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Oleh sebab itu, Dadan menghitung setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target yang diinginkan oleh Kepala Negara.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September [2025], sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu," kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta—17,5 juta penerima manfaat.

Angka tersebut, kata Dadan, membuat Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan jatah makan gratis.

"Sabar, beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kejadian keracunan yang menimpa 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi murni karena human error.

Ia menuturkan, tidak ada pelanggaran maupun kesalahan di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).

"Enggak ada pelanggaran SOP. Hanya kesalahan teknis saja. Yang Sukoharjo terutama ya ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Ia mengungkapkan, BGN sudah memiliki SOP untuk mencegah hal itu kembali terulang. SOP ini sudah dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Siswa yang sempat keracunan pun sudah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah kembali sehat.

"Sudah punya teknis dan sudah diselesaikan. Human error. Sudah, lah, itu sudah human error yang sudah terjadi dan sekarang sudah diatasi sehingga anak-anak yang kemarin keracunan hari ini sudah sekolah lagi," ucap Dadan.

Dadan bilang, saat menyadari ada kesalahan hingga menyebabkan keracunan, petugas segera menarik menu ayam krispi yang diduga menjadi penyebab, dan menggantinya dengan telur.

Lalu, 40 anak-anak yang keracunan segera ditangani oleh petugas Puskesmas.

Hari ini, mereka sudah sembuh dan bersekolah lagi.

"Dan Alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Jadi tidak ada masalah," jelas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.