Hujan yang mengguyur Depok, Jawa Barat, kemarin malam menyebabkan banjir di Tanah Baru. Warga mengatakan banjir juga dipicu jebolnya tanggul kali di sekitar Tanah Baru.

Salah satu lokasi yang terendam banjir berada di Gang Ridi, Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Warga bernama Rizal Bahari mengatakan ada belasan rumah di permukiman itu yang terdampak banjir.

Banjir di Depok pada Selasa (4/3/2025)-(dok. Istimewa)

"Jebol kali di daerah Tanah Baru, Depok, sama curah hujan tinggi sekitar pukul 22.30 WIB semalam," ujar Rizal saat dihubungi, Selasa (4/3/2025).

Dia mengatakan ketinggian ari mencapai pinggang orang dewasa pagi ini. Warga pun harus menggunakan rakit untuk melintasi banjir.

Banjir terlihat merendam jalanan hingga bagian dalam rumah warga. Air juga terlihat merendam kendaraan bermotor dan barang-barang milik warga.

"Banjir setinggi lutut sampai pinggang orang dewasa," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meletakkan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri.

Perumahan bernama Ayyasa Presisi Residence itu terletak di Karawang, Jawa Barat. Perumahan ini bagian dari program 100 ribu rumah bersubsidi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena kalau sudah (membangun) sekitar 15 ribu (unit rumah subsidi tahun 2025) itu artinya 0,5 persen daripada total target pembangunan 3 juta rumah, 0,5 persen itu sudah dibantu oleh kepolisian," ujar Maruarar pada peresmian rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Sigit mengatakan akan ada 300 unit rumah yang dibangun di daerah dekat Gerbang Tol Karawang Timur itu. Rumah-rumah tipe 36/60 itu dijual dengan harga Rp166 juta.

Pembangunan Ayyasa Presisi Residence akan dilakukan pengembang PT Taruma Negara Property. Pembiayaan perumahan subsidi ini dilakukan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Pembangunan ditargetkan beres dalam waktu enam bulan. Sigit mengatakan langkah ini untuk mendukung program perumahan pemerintah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," ujar Sigit.

Maruarar menambahkan pemerintah sedang menggencarkan program rumah subsidi. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah subsidi.

Untuk mencapai target itu, pemerintah juga mempermudah syarat pembelian rumah. Salah satunya meminta perbankan melayani pembelian rumah oleh pekerja nonformal.

"Contoh, di Serang saya sudah menyerahkan kepada tukang bakso, tukang sayur, yang tidak punya gaji, tetapi dia punya penghasilan.Ini juga adalah satu terobosan bahwa kita rakyat kita juga harus punya kesempatan yang sama," ucap Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir hingga mencapai dua meter, Selasa (4/3/2025) pagi.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian banjir di wilayah Kebon Pala sendiri bervariasi mulai dari satu meter hingga dua meter. Ketinggian air ini tergantung dari kontur tanahnya.

Warga yang rumahnya berada di dataran yang lebih rendah ketinggian banjir bisa mencapai dua meter, sedangkan warga yang tinggal di dataran lebih tinggi ketinggian air mencapai satu meter.

Di lokasi itu sudah ada petugas gabungan yang sedang mengevakuasi warga yang kebanjiran. Petugas gabungan itu terdiri dari unsur kepolisian, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur, dan BPBD Jakarta.

Perahu karet juga sudah disiagakan di lokasi untuk digunakan bagi warga yang ingin dievakuasi dari rumahnya menuju tempat yang lebih aman.

Salah satu warga Kebon Pala, Jasep, mengatakan, banjir kembali menggenangi wilayah ini pukul 03.00 WIB.

Banjir ini merupakan air kiriman dari Bogor.

"Yang hari senin itu sudah surut, malam sudah surut. Tetapi malam pukul 03.00 pas sahur naik pelan-pelan," kata Jasep saat ditemui, Selasa (4/3/2025).

Padahal, pada Senin (3/3/2025) malam, banjir yang menggenangi wilayah itu baru saja surut. Para warga yang sempat mengungsi juga sudah memutuskan kembali ke rumahnya.

Namun, menjelang waktu sahur, air kembali masuk ke permukiman padat penduduk itu.

"Sebagian di pengungsian, sebagian sudah pulang karena waktu itu sudah surut, tetapi pas sahur balik lagi karena air naik lagi," ucap Jasep.

Banjir merendam perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda kawasan Jabodetabek sejak semalam.

Salah satu warga yang terdampak banjir ialah Adinda (26) yang merupakan warga Blok CC1 Perumahan Vila Nusa Indah 2. Dia mengatakan air sudah merendam lantai 1 rumahnya.

"Tingginya lantai 1 udah habis kerendam semua. Semalam hampir mau naik ke lantai 2," kata Adinda kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Dia juga menunjukkan video kondisi banjir di permukimannya. Air terlihat merendam jalanan di sekitar perumahan dan masuk ke rumah-rumah warga.

BPBD Kota Bekasi juga mencatat banjir terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Jatiasih. Setidaknya, ada enam titik yang masih digenangi banjir.

Berikut lokasi dan tinggi muka air (TMA) di wilayah itu:

•⁠ ⁠⁠Bumi Nasio Indah TMA ± 120 CM; (air mulai masuk pukul 23.46 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Jatiluhur TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 00.44 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Graha Indah TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Buana TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Pondok Gede Permai TMA ± 300 CM. (air menggenang Pukul 00.10 WIB dan mulai limpas dari tanggul pukul 03.15 WIB)

Lihat Video: Sejumlah Wilayah di Bekasi Masih Banjir, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choiroel menemukan infrastruktur dua perumahan subsidi di Kabupaten Malang tidak memadai. Ia pun meminta agar pengembang terkait menyelesaikan keluhan warga terkait kondisi perumahan.

"Dari hasil kunjungan, kami menemukan beberapa hal yang menjadi keluhan warga. Di antaranya, kontur tanah berbukit atau bergelombang dengan risiko longsor di belakang rumah, namun belum ada turap atau dinding penguat dan kondisi jalan utama seluas 5-6 meter masih berupa tanah," ujar Didyk dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).

Hal tersebut disampaikan Didyk usai meninjau Perumahan Puri Kencana di Kecamatan Wagir dan Perumahan Bumi Bandara di Kecamatan Singosari, Minggu (2/3) lalu.

Dalam tinjauan tersebut, ia ditemukan sejumlah permasalahan yang dikeluhkan oleh warga penghuni perumahan. Kedua perumahan ini mengalami kondisi infrastruktur yang belum memadai, termasuk jalan utama dan jalan lingkungan yang belum diperkeras, serta beberapa rumah yang tidak dihuni dan mengalami kerusakan.

Ia pun menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. agar mengoordinasikan pengembang terkait hasil temuan lapangan dan diminta untuk menyelesaikan keluhan warga.

Di Perumahan Bumi Bandara, Didyk menemukan drainase lingkungan yang tidak berfungsi, belum terdapat akses air bersih terpadu dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pintu gerbang dan lingkungan tidak terawat. Lalu, beberapa rumah tidak dihuni, sehingga mengalami kerusakan, seperti dinding retak, pintu dan jendela rusak, serta atap dan genteng bocor.

"Dari informasi warga jalan utama belum dilakukan pengerasan dan masih berbentuk tanah. Jadi, jika musim hujan datang sangat membahayakan dikarenakan jalanan licin dan banyak warga terpeleset ketika mengendarai sepeda motor," ucap Didyk.

Kementerian PKP akan memantau perkembangan perumahan tersebut. Dengan adanya kunjungan, diharapkan para pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, pihak BP Tapera dan Bank BTN menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pengembang terkait untuk menyampaikan keluhan warga dan meminta penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Peletakan batu pertama dilakukan di Karawang, Jawa Barat.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (dok. Istimewa)

Acara dibuka dengan dialog interaktif Kapolri Jenderal Sigit dengan perwakilan personel Polri pengajuan KPR terbanyak pada 2024. Acara kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Kapolri dan Menteri Maruarar.

Setelah itu, penyerahan simbolis kunci perumahan Griya Alika oleh Kapolri ke Karo SDM Polda Papua. Dalam sambutannya, Jenderal Sigit mengatakan hal ini dilakukan untuk mendukung program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah perumahan di Kota Bekasi, Jawa Barat tergenang air banjir. Bahkan ada perumahan yang tergenang air setinggi tiga meter.

Salah satu yang tergenang yakni akses jalan menuju Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi genangan mencapai 80 cm sehingga kendaraan tidka bisa melintas.

"Ketinggian air pada jalan utama menuju Perumahan PGP mencapai 80 centimeter. Kendaraan sudah tidak dapat melintasi," kata Camat Jatiasih Ashari dilansir Antara, Selasa (4/3/2025).

Dia mengaku kondisi itu mengakibatkan sejumlah kendaraan milik warga terendam banjir. Meskipun begitu, ada warga yang sudah mengantisipasi dengan memarkir kendaraan di lokasi aman serta jauh dari pusat banjir.

"Pemilik kendaraan roda empat itu hanya bisa pasrah karena kendaraannya turut terendam banjir dan sudah tidak dapat lagi dipindahkan," ucapnya.

Petugas gabungan saat ini terus melakukan proses evakuasi warga korban banjir meski terkendala persoalan teknis yakni genangan air telah merendam fasilitas kabel yang menghambat laju perahu karet.

"Untuk evakuasi kita sudah lakukan di wilayah Jatirasa yaitu ada satu keluarga ibu hamil dan anak-anak. Kemudian ada beberapa lansia, mungkin di atas 10 orang sudah dilakukan," katanya.

Dia juga mengatakan deras arus Kali Bekasi yang memasuki wilayah permukiman turut menyebabkan tim evakuasi menunda sesaat demi keselamatan.

"Tapi yang jadi masalah memang arus Kali Bekasi cukup deras sehingga belum dimungkinkan untuk dilakukan secara manual," katanya.

Perumahan PGP, titik banjir terparah lain mencakup Via Jatirasa, Pondok Mitra Lestari dan Kemang Ifi dengan ketinggian air sudah mencapai lebih dari tiga meter.

"Di Kemang IfI di atas semeter. Tapi untuk PGP, Villa Jatirasa dan Pondok Mitra Lestari itu ketinggian rata-rata di atas tiga meter," katanya.

Musibah ini mengakibatkan lebih dari 10 ribu kepala keluarga (KK) terdampak yang akan dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih tinggi seperti gedung BNPB dan masjid.

"Ada 11 RW, dengan posisi di atas 10 ribu KK yang terdampak. Mungkin dievakuasi di daerah terdekat yang tidak tergenang kemudian dalam posisi luas, kita koordinasikan ke lingkungan, masjid-masjid dibuka, kemudian kita punya gedung BNPB dipastikan itu juga dimanfaatkan," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kita tidak ragu-ragu akan membuat 'blacklist'. Karena kita mau melindungi daripada rakyat

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan tak akan ragu membuat daftar hitam (blacklist) pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian yang buruk ke masyarakat.

"Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist. Karena kita mau melindungi daripada rakyat," ujar dia usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memberikan kesempatan bagi para pengembang yang nakal untuk ikut membangun rumah subsidi.

Oleh karena itu dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Jadi saya sudah minta kepada Tapera dan penyalur, hati-hati memberikan kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya pula.

Selain itu, ia mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas upaya peningkatan kuantitas hunian layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri di Karawang, Jawa Barat. Jenderal Sigit mengatakan hal ini merupakan bagian untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," kata Jenderal Sigit di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Jenderal Sigit menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah. Dia menyebutkan memiliki rumah sejatinya menjadi impian juga bagi personel Polri.

"Di satu sisi, rumah tentunya adalah kebutuhan mendasar yang tentunya juga menjadi salah satu harapan dari personel-personel Polri sehingga tentunya program ini kita sambut baik," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menerangkan program perumahan subsidi di Karawang ini merupakan kali pertama yang dilakukan Polri. Dia menyebutkan rencananya ada 100 ribu rumah yang akan dibangun sepanjang 2025 ini.

Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

"Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

"Alhamdulillah ini merupakan program pertama yang hari ini kita bersama-sama laksanakan. Hari ini ada kurang lebih 14 ribu rumah dan rencana sampai dengan tahun 2025 nanti kurang lebih 100 ribu rumah," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit menyebutkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan rumah bagi anggota Polri akan melebihi target tahun ini, yakni 100 ribu rumah. Dia berharap pembangunan rumah ini bisa bermanfaat.

"Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu, tapi mungkin bisa lebih dari itu. Dan ini tentunya betul-betul bisa bermanfaat bagi anggota Polri," ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit meyakini pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Dia menyebutkan sektor properti dapat memberi efek pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah.

"Di sisi lain, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden khususnya bagaimana beliau mendorong pembangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, ini betul-betul terlaksanakan. Tentunya kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, apalagi sebesar 3 juta rumah, di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya daerah," ungkap Jenderal Sigit.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit berharap program pembangunan 3 juta rumah ini akan berjalan dengan baik. Dia juga berharap program ini bisa memenuhi kebutuhan anggota Polri untuk memiliki rumah.

"Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Dan tentunya harapan kita program ini bisa terus berjalan dengan baik dan betul-betul juga bisa memenuhi kebutuhan mendasar bagi anggota-anggota kami yaitu salah satunya bisa memiliki rumah, apalagi mendapatkan dukungan dan insentif yang luar biasa dari pemerintah," kata Jenderal Sigit.

Peletakan batu pertama rumah subsidi ini dilakukan di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersinergi untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan perumahan bersubsidi pegawai negeri pada Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa, menyatakan kolaborasi tersebut yakni pihaknya akan membangun 100 ribu rumah bagi personel Polri, sehingga membantu Kementerian PKP mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini ada kurang lebih 14.000 rumah, dan rencana sampai dengan tahun 2025 kurang lebih 100 ribu rumah. Namun kalau dari hasil tadi kita tanya jawab, ternyata kebutuhannya mungkin bisa lebih besar lagi. Sehingga dengan demikian tentunya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, harapan kita, target kita tidak hanya 100 ribu tapi mungkin bisa lebih dari itu," kata Kapolri.

Ia mengatakan dengan dibangun perumahan subsidi bagi anggota Polri dapat secara langsung meningkatkan perekonomian daerah, serta memacu dampak positif berkelanjutan (multiplier effect).

"Ini akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena kita tahu bahwa sektor properti, sektor perumahan ini betul-betul menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah," ujarnya pula.

Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan rencana pembangunan rumah bagi personel Polri ini membantu pihaknya untuk memenuhi target yang ditetapkan Presiden.

Selain itu, menurut dia, hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan karpet merah bagi MBR sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bisanya selama ini tahu adanya karpet merah bagi investor, pemerintahan Presiden Prabowo ini karpet merah untuk MBR," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan selain membangun rumah secara langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa insentif agar masyarakat memiliki hunian layak, salah satunya yakni implementasi PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga bulan Juli 2025.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah.

Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bakal mem-blacklist pengembang perumahan subsidi nakal.

Jika terbukti, pengembang itu tidak lagi boleh membangun perumahan subsidi.

Maruarar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus dijaga.

"Pemerintah akan membuat blacklist, pengembang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh lagi mendapat kesempatan untuk membangun rumah subsidi," kata Maruarar seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ayessa Presisi Residence di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengakui ada pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mendapati beberapa titik yang kualitasnya buruk.

Meskipun rumah subsidi, menurutnya, bukan berarti pembangunannya asal-asalan.

Karena itu, menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan panduan dan tidak melakukan pembiaran.

"Jangan sampai rakyat itu, dia lagi kepingin, apalagi rumah pertama, tetapi kecewa karena kualitas daripada bangunannya tidak bertanggung jawab," kata Maruarar.

Meski begitu, Maruarar mengaku yakin masih ada perumahan bersubsidi yang kualitasnya bagus.

Ia juga menyebutkan beberapa pengembang perumahan di sejumlah daerah yang bangunannya bagus.

Maruarar menyebut tahun ini rencananya bakal dibangun 222.000 rumah bagi MBR.

"Kalau pertanyaannya soal kualitas, sekarang sedang jalan audit dari BPK, kemudian Tapera saya minta masukan, bank penyalur juga kita masukkan," kata Maruarar saat ditanya cara menjaga kualitas perumahan bersubsidi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025