Jakarta -

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meletakkan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk anggota dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri.

Perumahan bernama Ayyasa Presisi Residence itu terletak di Karawang, Jawa Barat. Perumahan ini bagian dari program 100 ribu rumah bersubsidi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran karena kalau sudah (membangun) sekitar 15 ribu (unit rumah subsidi tahun 2025) itu artinya 0,5 persen daripada total target pembangunan 3 juta rumah, 0,5 persen itu sudah dibantu oleh kepolisian," ujar Maruarar pada peresmian rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Sigit mengatakan akan ada 300 unit rumah yang dibangun di daerah dekat Gerbang Tol Karawang Timur itu. Rumah-rumah tipe 36/60 itu dijual dengan harga Rp166 juta.

Pembangunan Ayyasa Presisi Residence akan dilakukan pengembang PT Taruma Negara Property. Pembiayaan perumahan subsidi ini dilakukan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Pembangunan ditargetkan beres dalam waktu enam bulan. Sigit mengatakan langkah ini untuk mendukung program perumahan pemerintah.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah," ujar Sigit.

Maruarar menambahkan pemerintah sedang menggencarkan program rumah subsidi. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah subsidi.

Untuk mencapai target itu, pemerintah juga mempermudah syarat pembelian rumah. Salah satunya meminta perbankan melayani pembelian rumah oleh pekerja nonformal.

"Contoh, di Serang saya sudah menyerahkan kepada tukang bakso, tukang sayur, yang tidak punya gaji, tetapi dia punya penghasilan.Ini juga adalah satu terobosan bahwa kita rakyat kita juga harus punya kesempatan yang sama," ucap Maruarar.

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Calon terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Kepala SPPG bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.
Buat kamu yang tertarik, yuk simak persyaratan, dokumen, jadwal dan cara daftarnya berikut ini:

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Usia maksimal 30 tahun
3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan
4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek
5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta
7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang. Wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil
10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri
11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta mana pun
12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi
13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen pendaftaran

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-B3 di Jakarta
2. Scan KTP dan kartu keluarga
3. Foto berlatar belakang putih
4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK
5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumah sakit
8. Surat bebas narkoba
9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)
10. Kartu NPWP
11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal

1. Pendaftaran online: 27 Desember 2024-15 Maret 2025
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 20 Maret 2025
3. Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April-3 Mei 2025
4. Pelatihan Dasar Kemiliteran: 5 Mei-3 Juli 2025
5. Pelatihan Manajerial: 4 Juli-4 Agustus 2025.

Itulah informasi terkait SPPI Batch 3. Buat kamu yang memenuhi syarat dan tertarik, simak informasi lengkap dan daftarnya di spp-indonesia.com.

(REN)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI bisa mencicil rumah dinas yang ditempatinya. Hal itu supaya saat PNS maupun TNI pensiun, mereka bisa memiliki rumah tersebut.

Awalnya, pria yang akrab disapa Ara itu menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektare (ha) lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP.

"Lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana? Saya ngomong dengan Jaksa Agung paling enggak 3 kali. Dari 1 kasus ada 1.000 ha di Banten lahan dari mana? Lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mesti masuk Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi bagaimana dari situ masuk ke individu-individu, contoh PNS berpenghasilan rendah, guru, tentara pangkat rendah," tuturnya saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia lalu mencontohkan, tentara yang masih aktif akan diberikan rumah dinas dan ketika pensiun rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Ara berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara.

"Maunya saya sebagai Menteri, ya rumah itulah yang jadi jaminan buat dia dan juga gajinya sehingga pas 20 tahun dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang 30-35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong gajinya tapi dia sudah ada kepastian. Karena biasanya yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah, yang pindah-pindah itu perwira," kata Ara.

Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak.

"Nah hal-hal seperti itu adalah pikiran saya, saya tidak tahu apakah menteri yang lain punya pikiran yang sama," tuturnya.

Sebagai informasi, pada November 2024, Ara menuturkan bahwa dari 1.000 Ha lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 ha atau sekitar 60%-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

(abr/das)