JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

"Tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan dioptimalkan untuk penyiapan bahan baku.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun.

Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG Rp 71 triliun yang disetujui DPR RI akan mencakup 3 juta pelajar hingga April, 6 juta pelajar hingga Agustus, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) sangat antusias dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang atau mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Karena mulainya nanti September, setelah kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Nantinya, dia melanjutkan dari dana yang terkumpul itu nantinya berguna untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 2.000 unit.

Bahkan, Tito optimitis jika biaya yang digelontorkan oleh daerah ditambah oleh APBD Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, maka dana yang terkumpul mampu mencapai hampir Rp5 triliun.

“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah tadi tinggal apakah peran dari Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan antara 2.000 sampai 4.000 unit SPPG mulai September.

“Pembangunan selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp2,3 triliun, kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top-down maunya kita perintah. Tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa dari 415 kabupaten dan 93 kota bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak mewajibkan agar setiap pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan keuangan mereka untuk membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kami menanyakan kesanggupan [daerah], mereka mau partisipasi tetapi kami punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 siswa SD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa skema saat ini dari APBD setiap Provinsi akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

Nantinya, kata Tito, setiap Kabupaten dan Kota akan menargetkan untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dia melanjutkan untuk masalah operasional akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasiononal (BGN). Mengingat instansi ini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski begitu, Tito tak menampik bahwa Inspektorat Kabupaten Kota, juga akan terjun untuk membantu dalam pengawasan

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap daerah tidak memiliki patokan yang sama untuk menyumbangkan PAD-nya demi mendukung program MBG. Semua akan dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah masing-masing.

“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72.000 mereka bisa meng-cover semua,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan ada juga daerah yang memiliki PAD yang rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur sehingga kembali untuk daerah tersebut menurutnya disarankan untuk membantu 500 penerima manfaat. Sehingga sisanya akan dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional.

“Ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali Seperti Indonesia Bagian Timur. Nah kalau ini mereka yaudah 500 anak saja. Yang lainnya akan Di-cover oleh badan Gizi Nasional,” pungkas Tito.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, terkait upaya mempercepat pemberian MBG kepada lebih banyak penerima manfaat.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.

Laporan masyarakat tersebut menurut Dadan membuat Presiden gelisah sehingga akhirnya rapat terbatas itu tidak hanya membahas evaluasi program tapi juga mencari solusi untuk mempercepat agar program itu bisa dirasakan lebih banyak penerima manfaat.

"Pak Presiden itu sangat gelisah, karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," ujar Dadan.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.

Terkait untuk penambahan anggaran tersebut, Dadan menyebutkan Presiden Prabowo memikirkan secara khusus tantangan tersebut agar bisa segera dipecahkan dan akan memberikan pernyataan khusus secara terpisah.

"Mohon bersabar nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," katanya.

Selain penambahan anggaran, Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam ratas tersebut ialah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana memperkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program tersebut.

Menurut Dadan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," ujarnya.

Dadan menyampaikan Prabowo gelisah karena masih banyak anak sekolah dan ibu hamil yang belum merasakan manfaat program itu.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelasnya.

Dadan melaporkan program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari cukai rokok. Menurutnya, dana cukai rokok bisa memenuhi anggaran kebutuhan anggaran Program MBG.

Usulan itu dilintarkan Irma sekaligus merespon usulan pembiayaan Program MBG diambil dari zakat. Ia pun tak sepakat dengan usulan tersebut lantaran penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma dalam keterangan yang dikutip, Jumat (17/1/2025).

Kendati demikian, Irma mengusulkan agar anggaran Program MBG diambil dari cukai rokok. Apalagi, nilai cukai rokok terbilang besar.



"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Jakarta -

Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.

"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.

Menurutnya, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

"Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka," ujar Tito.

(shc/ara)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunggu pelibatan secara formal oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini dia sampaikan di Jakarta, Kamis, sebagai respons pertanyaan awak media tentang tindak lanjut kejadian puluhan anak SD di Sukoharjo yang keracunan usai mengonsumsi menu MBG.

Ia mengatakan mereka menunggu nota kesepahaman agar kontribusi BPOM dapat dipertanggungjawabkan.

"Segala sesuatu penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya, perintahnya bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk surat tugas, bisa dalam bentuk MoU. Dan MoU-nya ini kita belum tuntaskan. Kenapa? Karena setiap pegawai kami turun ke lapangan nanti itu harus dipertanggungjawabkan, karena kan dibiayai oleh anggaran belanja negara," katanya.

Dia menyebutkan dalam proposal disebutkan bahwa ada 19 jenis pekerjaan yang akan dilakukan BPOM untuk mendukung BGN dalam program MBG. Dengan adanya kejelasan secara formal, BPOM dapat membantu lebih lanjut secara efektif terkait pencegahan agar tidak ada lagi kejadian luar biasa seperti keracunan pangan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut adanya kesalahan teknis pengolahan ayam pada menu MBG yang diduga memicu sejumlah siswa keracunan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1).

"Sebanyak 40 orang makan ayam yang dimarinasi, setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (16/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap MBG di Sukoharjo ditangani secara cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).

Ia menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain," ujarnya.

SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dia mengatakan SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan MBG ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

Ia menyatakan insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi BGN sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

SIKKA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menganggarkan dana sebesar Rp 750 juta untuk program makan bergizi gratis.

Penjabat Sekretaris Daerah Sikka, Margaretha Movades da Maga, mengatakan anggaran tersebut sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

“Untuk program makan bergizi gratis 0,75 persen atau sekitar Rp 750 juta dari pendapatan daerah,” kata Margaretha saat kegiatan forum konsultasi publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) tahun 2026 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sikka pada Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, program tersebut belum berjalan di tingkat Kabupaten Sikka karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Hal senada disampaikan Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera.

Adrianus berujar Pemkab Sikka masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis.

“Secara teknis kami belum dapat juknis,” kata dia.

Terkait sejumlah persiapan seperti penyiapan dapur dan kebutuhan lain untuk pelaksanaan program tersebut, Adrianus mengaku tidak mengetahuinya.

“Kayaknya saya belum mendapat informasi itu,” pungkasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapa pun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

“Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta,” kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

“Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan dirinya tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Irma mengatakan, jika memang program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.

“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.

Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.

"Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.