Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem penggantian biaya atau reimbursement bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, uang MBG dari pemerintah sebelumnya masuk ke rekening yayasan, kemudian yayasan langsung bisa menggunakannya.

“Tapi BGN mengubah menjadi rekening masuk ke yayasan, kami verifikasi melalui SPPG. Dan sekarang kami ubah lagi dengan menggunakan virtual account,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebutkan, mitra-mitra yang sudah terverifikasi sebagai mitra BGN akan dibuatkan virtual account. “Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," ujar Dadan.

Ia menambahkan, SPPG tidak boleh beroperasional sebelum memiliki virtual account dan uang muka masuk.

“Jadi kalau mitra ingin melaksanakan program MBG pada tanggal 5 Mei, maka mitra dengan kepala SPPG harus membuat proposal pada tanggal 20 April, kemudian masuk ke kami, kemudian kami verifikasi, nanti uangnya akan kami kirim,” kata Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Dadan menyebutkan, proposal harus berisi tiga komponen utama, yakni pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

“Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi Nasional untuk 10 hari ke depan,” kata Dadan.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan jumlah penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari 3,5 juta menjadi 82,9 juta orang, lebih rendah dari usulan sebelumnya.

Dari hasil simulasi, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target itu hanya sebesar Rp 50 triliun, dari usulan sebelumnya mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

"Ya ini sebetulnya kebijakan Pak Presiden, sudah diskusi, dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan tambahannya. Kan tambahannya Rp 100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp 50 triliun saja," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, tambahan anggaran ini bakal digunakan ketika pagu Rp 71 triliun tahun berjalan hampir habis.

Sedangkan saat ini, realisasi anggaran BGN untuk program MBG masih minim. Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Yang sekarang saja Rp 71 (triliun) baru 3 persen kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," beber Dadan.

Dadan menuturkan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dapur dan jumlah penerima yang baru menyasar 3,5 juta orang.

Pihaknya masih mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 30.000 SPPI baru akan menyelesaikan pelatihan dari Universitas Pertahanan pada Juli dan siap menjadi Kepala SPPG pada Agustus 2025.

"Penyerapan anggaran di Badan Gizi ini kan identik dengan penerima manfaat. Jadi semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan anggaran akan semakin besar," ungkap dia.

Dadan menjelaskan, jumlah penerima program MBG akan bertambah setiap bulannya.

Seiring dengan itu, penyerapan pagu direncanakan mencapai Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

Kemudian, Rp 60 triliun pada Oktober 2025, Rp 88 triliun pada November, dan Rp 116 triliun pada akhir tahun nanti.

"Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta (penerima). Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," jelas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasonal, Dadan Hindayana Mengatakan, hingga Desember tahun Ini proyek Makan Bergizin Gratis (MBG) akan menyerap dana sebanyak 116 trilun rupiah.Menurutnya, angka tersebut diperoleh dari tambahan anggaran 50 triliun, dari 71 triliun rupiah yang sebelumnya sudah disetujui. Hal tersebut disampaikan dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI Selasa pagi.

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) struktural lembaga yang dipimpinnya belum cair sejak beroperasi.

Pencairannya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Dadan sempat menyebut tukin sebagai gaji.

"Tukin, tunjangan kinerja. Kalau struktural menunggu Perpres. Jadi, kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan, usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, rancangan Perpres itu kini sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, setelah ia menandatanganinya.

"Kan Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Kan keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah, itu kemarin saya sudah paraf," ucap dia.

Dadan mengaku tak masalah tukinnya belum cair.

Sebab, BGN baru saja beroperasi dan program makan bergizi gratis yang diurusnya baru terselenggara pada awal tahun ini.

"Enggak apa-apa, itu kan dirapel. Ini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya, itu harus dalam bentuk Perpres," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat, Dadan menuturkan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025 untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pagu tambahan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG menyasar 82,9 juta penerima. Adapun hingga saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Belum Digaji

Meski memiliki pagu anggaran yang besar, seluruh struktural BGN belumlah menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan.

Dadan menyampaikan, BGN baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.

Bill Gates Bahas MBG

Sementara itu, pendiri Microsoft, Bill Gates disebut akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Prabowo, persoalan MBG menjadi salah satu yang akan dibahas oleh Bill Gates saat bertemu dengannya pada Rabu (7/5/2025).

"MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara mau ke Indonesia, yang dibahas adalah MBG. Tanggal 7 (Mei), yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

Prabowo merasa sangat senang dengan kunjungan salah satu orang terkaya di dunia itu. Padahal menurutnya, MBG saat ini masih berproses dan sebaiknya jangan dulu dipuji.

"Saya merasa sangat besar hati. Saya merasa jangan puji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025," ujar Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyampaikan perkembangan MBG hingga awal April 2025.

Hingga 5 April, MBG sudah disalurkan ke 1.286 titik. Total capaian penerima MBG sudah 3,4 juta orang. Diperkirakan pada akhir Juni, MBG sudah bisa mencapai 6 juta sasaran.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya menghemat anggaran besar-besaran untuk program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Meski menghemat, pemerintah juga melakukan manajemen ekonomi dan anggaran secara hati-hati.

"Dalam kehati-hatian itu salah satu juga yang bisa dan boleh dan bangga kita lakukan adalah penghematan besar-besaran ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Salah satu program strategis yang dipaparkan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga kini, program MBG sudah tersebar di 1.286 titik dengan total penerima 3,4 juta.

"Kita mampu menggelar, roll out, program MBG kita tanggal 6 Januari, dan terus menerus dilaksanakan dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini. Saya dapat laporan barusan, sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta," papar Prabowo.

Pada awal Mei, Prabowo menargetkan MBG bisa menjangkau hingga 4 juta penerima dan pada akhir Juni mencapai 6 juta. Lebih lanjut, pada Agustus bisa menyentuh 22 juta penerima, terakhir target besarnya pada November 2025 mencapai 82,9 juta penerima.

'Simak juga Video Sederet Arahan Prabowo di Rakornas: Berantas Judol-Hemat Anggaran'

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun selama 4 bulan belakangan ini untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu paling banyak digunakan untuk biaya produksi MBG mencapai Rp2,386 triliun.

“Ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, BGN memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sementara, remunerasi manajemen BGN disebut hingga saat ini belum dibayarkan. Hal itulah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja pegawai masih sangat minim.

“Kami baru bulan ini atau bulan depan menerima gaji, jadi nanti pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menembus 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hami, hingga Balita.