KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com - Sugianto Kusuma (Aguan), naga propertiAgung Sedayu Group dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Langkah Aguan yang dikemas dalam kegiatan Bebenah Kampung ini menghabiskan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per unit.

Dengan total investasi hingga Rp 20 miliar, inisiatif ini menjadi teladan gotong royong untuk Program 3 Juta Rumah.

Aguan mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi rumah warga miskin berdasarkan tingkat kerusakan.

"Kami juga melibatkan warga sekitar untuk memborong pembangunan, dengan bahan material disediakan," ujar Aguan, di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Aguan menjelaskan, renovasi 500 RTLH ada di empat kecamatan: Bojongloa Kaler (286 unit), Babakan Ciparay (138 unit), Bandung Kulon (69 unit), dan Cibeunying Kidul (7 unit).

Lokasi tersebar di delapan kelurahan, seperti Babakan Ciparay (137 unit), Babakan Asih (114 unit), dan Warung Muncang (69 unit), karena bebas sengketa dan memenuhi kriteria RTLH.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, renovasi RTLH merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial.

"Konglomerasi seperti Pak Aguan, Pak Franky, dan Pak Prayogo di Tzu Chi siap membantu MBR, menunjukkan Indonesia bersatu meski berbeda suku dan agama," imbus Ara.

Ara melanjutkan, program ini bebas BPHTB, dan PBG juga gratis. Sebelumnya, dua komponen pajak ini berbayar dan membutuhkan waktu lama untuk persetujuannya.

Namun, saat ini Kota Bandung telah menerapkan kebijakan tersebut yang memudahkan warga miskin dan MBR memiliki rumah tanga biaya tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan Rp 3 juta per bulan per keluarga selama tiga bulan untuk biaya kontrak selama renovasi, memastikan warga tetap nyaman.

Adapun renovasi dilakukan bertahap, dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan verifikasi teknis dan sosial.

Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi komunitas dan rasa memiliki terhadap rumah baru.

KOMPAS.com – Pemandangan tak biasa terlihat di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Dua sosok populer, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan yang dikenal sebagai tokoh filantropi sekaligus pendiri Yayasan Budha Tzu Chi, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terlihat bergegas menaiki kereta cepat Whoosh ke arah Bandung.

Kepergian mereka adalah untuk memulai Program Bebenah Kampung di 8 kelurahan: Babakan, Jamika, Kopo, Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogong, Warung Muncang, dan Cicadas.

Program ini fokus pada pembangunan dan renovasi rumah yang kondisinya memprihatikan menjadi layak huni sebanyak 500 unit.

Ajat Sudrajat, seorang pekerja serabutan yang tinggal di Gang Mukalmi, Kelurahan Jamika, Kota Bandung, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya.

Selama ini, ia harus tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, dengan dinding keropos dan atap yang rawan roboh.

Bantuan bedah rumah dari Yayasan Budha Tzu Chi ini disambutnya dengan suka hati.

"Harapan saya sesudah direnovasi rumah saya jadi lebih baik. Kan sebelumnya bocor di mana-mana kalau hujan turun dan was-was kalau tiba-tiba rumahnya roboh. Terimakasih Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP atas bantuannya," ungkap Ajat.

Senada dengan Ajat, Ikin, warga lainnya yang telah 30 tahun menghuni rumah tak layak, juga merasakan kebahagiaan yang sama.

Penghasilannya yang tak menentu membuatnya tak pernah bermimpi rumahnya akan dibangun menjadi lebih baik.

"Atap genteng rumah saya udah pada rusak. Selama 30 tahun tinggal di sini belum ada bantuan pemerintah untuk rumah saya dan saya bersyukur akhirnya ada bantuan Program Bebenah Kampung ini semoga rumah saya bisa jadi lebih bagus lagi," harap Ikin.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, Program Bebenah Kampung ini merupakan wujud nyata dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Yayasan Budha Tzu Chi melalui program CSR ini.

"Kami akan terus mendorong peran aktif dari semua pihak agar program Bebenah Kampung ini bisa berjalan dengan baik. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ara.

Menurutnya, Program Bebenah Kampung bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali mimpi dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Bandung.

Dia mengharapkan, kolaborasi apik antara Yayasan Budha Tzu Chi dan Kementerian PKP ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.

Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.

"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.

Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.

Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membentuk asosiasi warga penghuni apartemen, rumah susun (rusun) dan rumah subsidi.

"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembentukan asosiasi ini sebagai bagian dari kesinambungan pengawasan.

"Selama ini tidak pernah negara kita membuat asosiasi penghuni apartemen, asosiasi rumah susun, dan rumah subsidi. Sebagai pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," kata Ara.

Kementerian PKP siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam soal perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Kementerian PKP telah meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Pengaduan permasalahan perumahan, menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selalu masuk peringkat tiga besar pengaduan masyarakat.

Ada 270 pengaduan masalah perumahan selama periode 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan, di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk data YLKI, 35 Pengaduan masuk aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sedangkan sampai dengan 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan masalah perumahan yang masih proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan target ambisius ini, sebuah pertemuan meja bundar digelar di Jakarta, menghadirkan para petinggi perbankan dan pengembang properti ternama.

Diskusi substantif ini dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dan menghasilkan terobosan strategis.

Terobosan itu berupa pemanfaatan lahan negara untuk hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berikut adalah daftar Petinggi BCA dan tokoh properti yang hadir dalam pertemuan tersebut:

Petinggi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

• Jahja Setiaatmadja – Presiden Komisaris BCA
• Hendra Lembong– Presiden Direktur BCA

Tokoh Pengembang Properti Terkemuka

• Budiarsa Sastrawinata -- Managing Director PT Ciputra Development Tbk
• Hendri Hendrarta – Direktur Sinarmas Land Group
• Adrianto P. Adhi – Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
• A Stefanus Ridwan – Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk
• Haryanto Tirtohadiguna – Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk
• Sutopo Kristanto – Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk

Pihak Pemerintah yang Mendampingi

• Perdananto Aribowo – Deputi Badan Bank Tanah
• Sri Haryanti – Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP

Pertemuan ini merupakan respons terhadap tantangan utama Program 3 Juta Rumah, yakni ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri Ara menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Salah satu terobosan utama dari diskusi ini adalah kesepakatan untuk memanfaatkan lahan negara sebagai solusi strategis.

Lahan-lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun hunian bagi MBR dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

KOMPAS.com - Dunia properti Indonesia diramaikan dengan diskusi meja bundar yang menyatukan para raksasa perbankan dan pengembang top Indonesia untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

Mereka adalah para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Pertemuan ini menghasilkan terobosan epik: pemanfaatan lahan negara sebagai solusi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bersama Menteri PKPMaruarar Sirait, Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, kolaborasi ini siap wujudkan mimpi jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah layak.

Diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, Program 3 Juta Rumah menyasar MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Menurut BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Diskusi yang diadakan di Jakarta, menjadi langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 12,7 juta unit (data 2024) dan mewujudkan hunian layak bagi MBR.

Lahan Negara Terobosan Strategis

Pemanfaatan lahan negara menjadi topik utama diskusi, dipresentasikan Deputi Badan Bank Tanah (BBT) Perdananto Aribowo.

Lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, akan dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk perumahan MBR.

Contoh nyata: 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang telah disiapkan untuk proyek ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” tegas Perdananto.

Skema HPL memungkinkan pengembang seperti Ciputra, Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang jauh lebih rendah, guna menjaga harga jual di bawah Rp 500 juta.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Kementerian PKP akan memastikan bahwa rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Lebih lanjut, Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," kata dia.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Ara.

(KIE)