KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan target ambisius ini, sebuah pertemuan meja bundar digelar di Jakarta, menghadirkan para petinggi perbankan dan pengembang properti ternama.

Diskusi substantif ini dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dan menghasilkan terobosan strategis.

Terobosan itu berupa pemanfaatan lahan negara untuk hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berikut adalah daftar Petinggi BCA dan tokoh properti yang hadir dalam pertemuan tersebut:

Petinggi PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

• Jahja Setiaatmadja – Presiden Komisaris BCA
• Hendra Lembong– Presiden Direktur BCA

Tokoh Pengembang Properti Terkemuka

• Budiarsa Sastrawinata -- Managing Director PT Ciputra Development Tbk
• Hendri Hendrarta – Direktur Sinarmas Land Group
• Adrianto P. Adhi – Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk
• A Stefanus Ridwan – Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk
• Haryanto Tirtohadiguna – Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk
• Sutopo Kristanto – Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk

Pihak Pemerintah yang Mendampingi

• Perdananto Aribowo – Deputi Badan Bank Tanah
• Sri Haryanti – Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP

Pertemuan ini merupakan respons terhadap tantangan utama Program 3 Juta Rumah, yakni ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri Ara menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Salah satu terobosan utama dari diskusi ini adalah kesepakatan untuk memanfaatkan lahan negara sebagai solusi strategis.

Lahan-lahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun hunian bagi MBR dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

KOMPAS.com - Dunia properti Indonesia diramaikan dengan diskusi meja bundar yang menyatukan para raksasa perbankan dan pengembang top Indonesia untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

Mereka adalah para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Pertemuan ini menghasilkan terobosan epik: pemanfaatan lahan negara sebagai solusi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bersama Menteri PKPMaruarar Sirait, Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, kolaborasi ini siap wujudkan mimpi jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah layak.

Diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, Program 3 Juta Rumah menyasar MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta (lajang) atau Rp 14 juta (pasangan) per bulan.

Menurut BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan terjangkau di kawasan urban seperti Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” ujarnya melalui unggahan Instagram pada 2 Mei 2025.

Diskusi yang diadakan di Jakarta, menjadi langkah konkret untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 12,7 juta unit (data 2024) dan mewujudkan hunian layak bagi MBR.

Lahan Negara Terobosan Strategis

Pemanfaatan lahan negara menjadi topik utama diskusi, dipresentasikan Deputi Badan Bank Tanah (BBT) Perdananto Aribowo.

Lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, akan dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk perumahan MBR.

Contoh nyata: 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang telah disiapkan untuk proyek ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” tegas Perdananto.

Skema HPL memungkinkan pengembang seperti Ciputra, Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang jauh lebih rendah, guna menjaga harga jual di bawah Rp 500 juta.

KOMPAS.com – Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia, dan kini para raksasa perbankan serta penguasa properti bersatu dalam diskusi substantif di sebuah meja bundar, di Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Mereka didampingi Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryanti.

Dalam diskusi substantif bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, terobosan besar dihasilkan yakni pemanfaatan lahan negara sebagai kunci penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, Indonesia siap wujudkan mimpi jutaan keluarga memiliki rumah," ujar Ara yang mengunggah diskusi ini pada akun IG pribadinya, Jumat (2/5/2025).

Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta per bulan untuk lajang, dan Rp 14 juta per bulan untuk pasangan.

Menurut data BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan utama adalah ketersediaan lahan yang terjangkau, terutama di kawasan urban sepeti Jadebotabek, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Ara pun mendorong sinergi lintas sektor, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tuturnya.

Lahan Negara: Instrumen Strategis

Salah satu topik utama dalam diskusi adalah pemanfaatan lahan negara sebagai solusi strategis.

Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan, bahwa lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, dapat dialokasikan untuk perumahan MBR melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Contohnya, 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang dari donasi pribadi telah disiapkan untuk program ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” ujar Perdananto.

Skema ini memungkinkan pengembang seperti Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang lebih rendah, sehingga harga jual tetap terjangkau.

Sementara Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong, dua tokoh kunci BCA, menegaskan peran perbankan dalam mendukung KPR subsidi.

“Kami siap mendukung program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang efisien dan transparan, memastikan MBR mendapat akses KPR dengan bunga rendah,” ujar Jahja.