Tanjung Balai (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil kunjungan dan koordinasi Pemkot Tanjung Balai dengan Badan Gizi Nasional tentang program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina bersama Asisten dan sejumlah kepala OPD meninjau dapur makanan bergizi gratis di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei).

Berdasarkan siaran pers diterima dari Diskominfo Tanjung Balai, Selasa. Wakil Wali Kota (Wawako) Fadly Abdina didampingi Asisten Ekbang, Muslim, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis Pertanian, Kadis UMKM dan Plt Kadis Lingkungan Hidup, meninjau dua lokasi dapur MBG di Kabupaten Sergei pada Selasa (12/3/2025).

Disebutkan bahwa peninjauan dapur bergizi
milik Badan Gizi Nasional merupakan bentuk dukungan Pemkot Tanjung Balai untuk menyukseskan program MBG yang diinisiasi Pemerintah Pusat.

Wakil Wali Kota berharap program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo, di Kota Tanjung Balai bisa terlaksana dengan maksimal, sehingga Koordinasi antar instansi harus diperkuat agar untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkot Tanjung Balai yang dipimpin Wakil Wali Kota melihat langsung lokasi dapur MBG di kawasan Pantai Cermin dan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, dan mendapat arahan dari SPPG beserta tim ahli gizi terkait kesiapan fasilitas tersebut.

"Dari yang kami lihat, dapur gizi di Sergei tempatnya sudah baik, bersih, dan luas. Kita juga ingin Pemkot Tanjung Balai memiliki dapur gizi yang baik, sesuai standar kesehatan dan kebersihan. Minimal setaraf dengan yang ada di Sergei," kata Fadly Abdina.

Wakil Wali Kota melanjutkan, di Tanjung Balai sendiri program MBG masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sebelum resmi diluncurkan.

Sembari menunggu Juknis dari pusat, Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu melakukan kunjungan ke BGN sekaligus meninjau dapur gizi yang sudah ada di daerah lain seperti Sergei, sebagai langkah persiapan sebelum program dilaksanakan nanti.

"Berdasarkan hasil kunjungan tentunya kita dapat menyiapkan skema untuk memastikan program berbagi makanan gratis berjalan lancar mulai dari penyaluran hingga pengawasan, sehingga Asta Cita bapak Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, khususnya di Kota Tanjung Balai," kata Fadly Abdina.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program makan bergizi gratis diaudit secara berkala, setidaknya tiga bulan sekali.

Luhut mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika keduanya bertemu pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga sudah setuju program MBG untuk diaudit per kuartalan.

"Sehingga dari internal kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan selama 2025 untuk mempercepat distribusi program makan bergizi gratis.

Dadan menjelaskan bahwa lembaga pimpinannya sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hanya saja, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk adanya percepatan distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, jika program percepatan dilakukan mulai September 2025 maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli 2025.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus 2025 dan akan mulai melayani pada September 2025.

Dengan percepatan yang dimulai pada September 2025, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore nanti di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu akan membahas nasib sarapan gratis hingga wacana renovasi kantin sekolah di Jakarta.

"Hari ini saya akan menerima (kunjungan Badan Gizi Nasional). Karena sebenarnya saya yang pengen sowan ke Kepala Badan Gizi, tapi akhirnya beliau yang ingin datang ke kantor, hari ini kami terima," kata Pramono di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Pramono menerangkan program sarapan gratis di Jakarta sejatinya sudah dibahas dalam rapat-rapat dan juga di tim transisi. Program sarapan gratis diketahui merupakan janji politik Pramono saat kampanye di Pilkada 2024 lalu.

"Ketika kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub kan memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis. Dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta," ungkap Pramono.

Politikus PDIP itu menyebut tidak ada niat menyaingi program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah dan kini tengah berjalan. Dia mengaku hanya ingin anak sekolah juga bisa mendapat sarapan gratis.

"Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Nggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, nggak ada," ungkap Pramono.

"Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan," imbuhnya.

Pramono mengatakan pihaknya juga akan menjelaskan ke Badan Gizi Nasional perihal opsi mengganti program sarapan bergizi gratis menjadi renovasi kantin. Pramono melihat tidak semua sekolah di Jakarta memiliki kantin yang baik.

"Kalau nggak, maka kami akan melakukan perbaikan infrastruktur kantin-kantin yang ada di sekolah. Karena tidak semua sekolah itu mempunyai infrastruktur yang baik," kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan belum ada kepastian mengenai renovasi kantin itu. Dia menyebut hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional ini nantinya akan disampaikan ke publik.

"Nanti setelah ada arahan dan putusan dari Kepala Badan Gizi saya akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian," ungkapnya.

Pramono: BGN Tak Izinkan Pemda Bikin Program Mirip Makan Bergizi Gratis

Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis. Pramono menyebut hal itu disampaikan BGN saat retret di Magelang.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pramono menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Sebetulnya, sebagai pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Untuk itu, program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yakni menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya," tutur Pramono.

"Jadi kami akan membantu karena memang Jakarta mempunyai kemampuan untuk itu dan kami akan lakukan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Sarapan Gratis yang digagasnya tidak bertujuan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menekankan, tidak ada niat sedikit pun untuk menciptakan rivalitas antara program tersebut dengan inisiatif nasional.

“Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, tidak ada,” ucap Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adapun program Sarapan Gratis pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Pramono-Rano pada masa kampanye mereka sekitar Oktober 2024.

Namun, program ini sempat tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat karena dianggap memiliki kesamaan dengan Program MBG yang telah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub, memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Tetapi, pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau (Kepala BGN) memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat,” lanjut Pramono.

Akibatnya, Pramono sempat membatalkan program sarapan gratis tersebut.

Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, BGN memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program Sarapan Gratis di Jakarta.

Pramono menyatakan tujuan utama dari program Sarapan Gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Jakarta, terutama bagi anak-anak sekolah, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan, program ini dirancang untuk melengkapi inisiatif pemerintah pusat, bukan untuk bersaing.

“Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan,” kata dia.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

Namun, jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh, Pemprov akan mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

“Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mohon maaf, di daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” ungkap Pramono.

JAKARTA, investor.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Program ini bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.

Sejauh ini MBG di Demak disediakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Dapur tersebut menyediakan 3.381 porsi untuk dibagikan ke pelajar sekitar dengan radius 1 kilometer.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, mengatakan, program MBG di Demak masih tetap berjalan meskipun bulan Ramadhan.

"Kemarin sudah kita tanyakan ke ini ke kepala yang punya dapur mandiri itu, untuk puasa tetap memberikan pelayanan itu kemarin saya monitor. Tetap ada waktu-waktu yang sesuai jadwalnya," kata Maryoto, melalui sambungan telepon pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dia tak merinci detail regulasi pemberian makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan.

Adapun menu yang disajikan sendiri berbeda dengan hari biasa, yakni memilih menu yang tidak cepat basi untuk bisa disantap ketika buka puasa.

"Menunya kalau tidak salah ada perbedaan, karena ini kan nunggu sampai sore mungkin ya. Buka puasa mungkin asumsinya itu, ada susu, kaya kurma, buah-buahan," ungkapnya

Sementara itu, Kompas.com sudah mencoba meminta konfirmasi terkait regulasi program MBG di bulan Ramadhan dengan mendatangi SPPG Rizky Barokah di Desa Mlekang pekan kemarin.

Namun Kepala SPPG yang bersangkutan enggan memberikan keterangan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

KOMPAS.com/ Nur Khalis Dua siswa di SD Negeri Pandian 1, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur saat menikmati menu MBG di kelasnya.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Seminar Sehari tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/3/2025).

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

BARU-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional terkait adanya laporan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per anak.

Isu ini memantik kekhawatiran banyak pihak, mengingat pentingnya program ini bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional kemudian membantah bahwa itu bukan pemotongan, malainkan penyesuaian dengan daerah dan tingkat satuan pendidikan. Anak PAUD dan SD mendapat anggaran Rp 8.000, sementara SMP sampai SMA sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dugaan adanya pemotongan anggaran bisa menggerus tujuan besar itu. Jika tidak dikelola secara serius dan bersih, maka Indonesia bisa terjerumus ke dalam krisis gizi seperti yang pernah dialami Kolombia beberapa tahun silam.

Jika pemotongan terjadi, maka akan menghilangkan sebagian gizi untuk anak. Potongan Rp 2.000 berarti menghilangkan sebutir telur atau segelas susu dari menu anak-anak.

Laporan pemotongan anggaran ini menjadi pertanda awal yang harus diwaspadai. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi praktik korupsi yang kerap mengintai program sosial berskala besar.

Belajar dari kasus di Kolombia

Indonesia harus belajar dari Kolombia, yang pernah meluncurkan program serupa untuk anak-anak miskin.

Kolombia pada 2016, menjadi sorotan dunia ketika program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi anak-anak sekolah miskin justru menjadi ajang korupsi sistemik.

Pemerintah Kolombia saat itu mengucurkan anggaran besar untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak. Namun pada praktiknya, kontraktor dan pejabat publik bermain mata untuk mengeruk keuntungan.

Laporan investigasi media dan lembaga antikorupsi Kolombia mengungkapkan bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk makanan malah dikorup.

Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat asupan lengkap, justru hanya mendapatkan sepotong roti dan air, sementara dana dilaporkan seolah-olah telah menyediakan makanan penuh.

Akibatnya, angka malnutrisi tidak kunjung turun. Bahkan di beberapa wilayah justru meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis.

Tragedi Kolombia ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menjalankan program serupa.

Di tengah tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade ke depan, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah bukanlah sekadar isu sosial, melainkan persoalan investasi jangka panjang bangsa.

Kita tidak sedang berbicara soal kenyang, tetapi tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Anak-anak yang hari ini diberi makan bergizi, kelak akan mengisi posisi strategis di masyarakat, mulai dari dokter, guru, insinyur, hingga pemimpin bangsa.

Namun, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud apabila sejak kecil, generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan kekurangan gizi dan ketidakadilan sosial akibat korupsi anggaran makan bergizi gratis.

Karena itu, peringatan KPK layak disikapi dengan serius. Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional yang nantinya akan bertanggung jawab, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat atas program ini.

Setiap rupiah anggaran makan bergizi gratis harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.

Mekanisme pelaporan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program harus dirancang sejak dini.

Lebih penting lagi, pemerintah harus menyadari bahwa menjaga integritas program ini adalah menjaga masa depan bangsa sendiri.

Kita tentu tidak ingin menjadi Kolombia kedua, yang harus menanggung generasi muda dengan kualitas gizi buruk akibat korupsi makan gratis.

Kita tidak ingin mendengar anak-anak Indonesia makan sepotong roti dan air karena "anggaran tidak cukup", padahal di meja pejabat makan siang mewah digelar setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi cermin komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang paling rentan—anak-anak.

Jika program ini berhasil, maka kita akan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas yang siap membawa Indonesia ke masa depan gemilang.

Namun jika gagal, Indonesia akan kehilangan satu generasi emas dan mimpi menjadi negara maju hanya akan tinggal slogan.

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025