Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

(acd/acd)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

IDXChannel - Pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per anak. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menambahkan, jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, Badan Gizi akan mempunya satuan pelayanan. Nantinya, satuan ini akan mengkoordinasikan pasokan lokal yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kan gini dengan adanya satuan pelayanan Badan Gizi kan menumbuhkan permintaan baru, karena ini new emerging market, market baru dan akhirnya menambah kebutuhan yang sekarang ada. Jadi kita harus siapkan agar adanya MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal,” ujarnya.

“Beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah kaya gitu. Ikan atau bahan pangan lain, misalnya daun kelor yang menambah kandungan gizi makanan sehat sehari-hari,” kata Dadan.

Pada Desember ini, kata dia, akan ada pilot project program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

“Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

(Fiki Ariyanti)

Presiden Prabowo Subianto akan berpikir ulang menerima bantuan asing untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pikir ulang akan dilakukan bila bantuan diberikan dalam bentuk utang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bentuk bantuan dari beberapa negara belum ada kepastian. Prabowo, ucapnya, hanya mau menerima bantuan berupa hibah.

"Kalau hibah, pasti kita terima. Kalau loan, sepertinya Pak Presiden akan pikir dua kali lipat," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan belum ada bantuan dari negara lain yang resmi diberikan. Semua bantuan baru di tahap komitmen, ucapnya.

"Bantuan asing untuk program ini baru sebatas komitmen. Nantinya, Prabowo akan mengkaji ulang bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.

Prabowo menerima janji bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis saat berkunjung ke luar negeri. Janji bantuan pertama didapat saat Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping.

Prabowo juga menerima janji bantuan saat bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, ada komitmen bantuan dari Brazil, Prancis, dan Inggris untuk program tersebut.

Prabowo berambisi memberi makan gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

(/acd)

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto tekait swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

?Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,? ujar Menhut Raja Antoni, usai pertemuan di Badan Gizi Nasional Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan.

?Kami memiliki program Perhutanan Sosial, ada 8 juta hektare yang sudah diretribusi kepada masyarakat, dan ada masih sisa 7 juta lagi lahan yang bisa di manfaatkan,? kata Raja Antoni.

Selain itu, kata Raja Antoni, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil prduksi. Menhut Raja Antoni menuturkan, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyakarat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

?Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,? kata Raja Antoni.

Raja Antoni menambahkan, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prbowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

?Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian deliverinya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktifitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,? tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditentukan Rp15 ribu per anak.

Dadan mengatakan hal itu sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Akan tetapi, anggaran itu bakal disesuaikan di setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp15 ribu per anak, tetapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan daerah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan bisa saja anggaran per anak di suatu daerah lebih dari Rp15 ribu. Ada kemungkinan juga di beberapa daerah anggarannya tak sampai Rp15 ribu per anak.

Nantinya, Badan Gizi Nasional akan membagi anggaran secara proporsional. Ia berkata Rp15 ribu per anak hanya asumsi di APBN.

"Kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," ujarnya.

"Kami kan tidak beli paket makan, kami membeli bahan baku yang akan dimasak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mencanangkan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Target awal, program tersebut akan menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bukan berikutnya kita tambah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Begini hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah, mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," katanya.

Terkait menu, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur hal tersebut. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah.

"Menu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi gizi nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menyebut pihaknya akan memperkerjakan masyarakat lokal untuk memasak. Ia tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kita akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola badan gizi tapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujarnya.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kita gunakan catering itu tapi kita akan tempatkan personel Badan Gizi untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," ujarnya.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(eva/azh)

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto tekait swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

?Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,? ujar Menhut Raja Antoni, usai pertemuan di Badan Gizi Nasional Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan.

?Kami memiliki program Perhutanan Sosial, ada 8 juta hektare yang sudah diretribusi kepada masyarakat, dan ada masih sisa 7 juta lagi lahan yang bisa di manfaatkan,? kata Raja Antoni.

Selain itu, kata Raja Antoni, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil prduksi. Menhut Raja Antoni menuturkan, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyakarat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

?Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,? kata Raja Antoni.

Raja Antoni menambahkan, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prbowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

?Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian deliverinya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktifitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,? tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan. Ia memastikan pihaknya akan mendukungn program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

?Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, di mana nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktifitas optimalitas. Jadi ketika nanti Produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut,? katanya.

Hindayana menegaskan, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA.

?Kita melihat sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif nanti akan kami dukung dengan kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang di kembangankan Kementerian Kehutanan, nanti badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,? ucapnya.