Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sinergisitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penandatanganan MoU tersebut digelar di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," katanya.

Sedangkan Kepala BGN, Dadang Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," imbuh Dadang.

Terdapat 11 ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman antara BPOM dan BGN.

1. Penyusunan pedoman mitigasi dan risiko keamanan pangan olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan satuan pelayanan badan gizi.
3. Pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi.
4. Sampling pengujian produk pangan MBG.
5. Pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium pangan.
8. Tindak lanjut pengawasan makan bergizi.
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
11. Pertukaran data dan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat penyerapan semen untuk kebutuhan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintah hanya akan mendorong konsumsi kurang dari 10 juta ton per tahun di tengah kondisi overkapasitas produksi nasional.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, saat ini pasokan semen nasional mencapai 120 juta ton per tahun, tak seimbang dengan kebutuhan dalam negeri yang hanya menyerap setengahnya.

"Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan semen peningkatannya hanya sekitar kurang dari 10 juta ton," kata Putu dalam RDP Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Terkait kelebihan pasokan semen yang terjadi saat ini, pihaknya telah memberlakukan kebijakan moratorium atau pembatasan investasi pembangunan pabrik semen baru, khususnya untuk penanaman modal asing (PMA) yang dibatasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih belum sepenuhnya dibatasi investasinya, sebab pelaksanaan verifikasi perizinan merupakan tanggung jawab daerah sehingga investasi baru masih terjadi.

"Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan investasi untuk industri semen ini dituangkan dalam regulasi jadi didalam revisi Perpres 49/2021 yang saat ini sudah, dan investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen seperti di Maluku Utara, dan semua provinsi di Papua," jelasnya.

Dia menerangkan, pembatasan pabrik semen akan dilakukan di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi dengan pertimbangan bahwa sudah ada industri semen di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, untuk mengurangi beban overkapasitas semen nasional, Putu juga menyebut akan mendorong peningkatan ekspor karena semen menjadi salah satu komoditas yang nilai ekspornya cukup tinggi.

"Kemudian juga mendorong produk-produk barang dari semen, kami akan identifikasi produk barang dari semen apakah ada impornya atau tidak karena kami mendapat informasi beberapa produk barang dari semen ini banyak impor," terangnya.

Menurut dia, apabila importasi barang dari semen dibatasi, maka secara otomatis dapat meningkatkan penggunaan semen termasuk meningkatkan kinerja industri barang dari semen yang utilitasnya saat ini di kisaran 50%.

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

(aqi/das)

Jakarta -

Produksi Semen Luber, tapi Kebutuhan 3 Juta Rumah Tak Sampai 10 Juta Ton

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyetop sementara atau moratorium penanaman modal asing (PMA) untuk industri semen. Hal ini dilakukan karena produksi semen dalam negeri berlebih mencapai 120 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah. Program itu dinilai akan membutuhkan semen cukup banyak.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti kebutuhan untuk program itu hanya 10 juta ton semen.

"Kapasitas (produksi semen) 120 juta ton. Sementara kebutuhan (dalam negeri) hanya setengahnya. Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan peningkatan kurang dari 10 juta ton," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pembatasan investasi asing baru telah dilakukan beberapa tahun belakangan. Sementara investasi dari pelaku usaha dalam negeri disarankan untuk dibangun di daerah Indonesia Wilayah Timur.

"Sedangkan untuk PMDN karena pelaksanaan perizinan di daerah masih di daerah, sepertinya masih bisa ada investasi baru. Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan industri semen ini dituangkan di regulasi Perpres 49/2021. Saat ini investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen," terangnya.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenperin pada 2023, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan moratorium atau pengaturan investasi baru. Langkah strategis ini dalam rangka memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di industri semen nasional.

Kala itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, dijabat oleh Ignatius Warsito mengatakan kondisi overcapacity industri semen terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

"Persentase overcapacity terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 55,4 persen," ungkapnya, pada acara Kunjungan Kerja DPR RI di PT Semen Indonesia (Persero Tbk.), Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

(ada/rrd)

Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pupuk Indonesia melalui anak usahanya Pupuk Kaltim membangun pabrik soda ash pertama di tanah air yang mendukung sejumlah program Astacita, seperti kemandirian ekonomi, swasembada pangan, 3 juta rumah, hilirisasi, dan transisi ke ekonomi hijau.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam pernyataan, di Jakarta, Kamis.

Diia mengatakan pula, Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash yang sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi itu, selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Hal ini karena dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash, perusahaan milik negara itu berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda.

Rahmad mengatakan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Soda ash merupakan bahan baku yang penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Dia menyampaikan, pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat pemerintah turut memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

Proyek 3 juta rumah itu, kata dia lagi, diperkirakan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan bakunya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik.

Ia mengatakan, produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) merupakan produk utama dan produk sampingan dari Pupuk Kaltim. Sehingga fasilitas produksi ini, diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan.

Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

Adapun pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027.

Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton soda ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Ikan untuk MBG

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengemukakan, komoditas ikan terus didorong masuk sebagai menu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Upaya itu mencakup pemetaan sebaran produksi ikan, lokasi pendaratan, unit pengolahan ikan, jenis ikan hasil tangkap dan budidaya, serta jaringan rantai dingin seperti gudang penyimpanan berpendingin untuk menjaga mutu ikan.

Selain itu, pemetaan kebutuhan ikan untuk siswa di setiap kabupaten/kota.

Hingga saat ini, terdata 3.365 unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh kabupaten/kota yang telah bersertifikasi kelayakan pengolahan atau standardisasi pengolahan.

Jumlah itu meliputi 1.816 UPI skala menengah besar dan 1.549 UPI skala mikro kecil.

Sementara itu, jumlah koperasi perikanan tercatat 2.884 unit koperasi, meliputi 2.802 unit skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil, dan 13 unit skala usaha menengah.

"Kami simulasi, angka kebutuhan ikan rata-rata 200 gram per minggu. Dengan pemetaan, kecukupan bahan baku dan sajian ikan untuk makan bergizi gratis disesuaikan dengan potensi wilayah," kata Budi, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

(hns/hns)

PALEMBANG - Palembang merupakan salah satu kota di kawasan Sumatera yang terus berkembang. Jumlah penduduknya kini mendekati 1,8 juta jiwa. Tak pelak sejumlah pengembang pun melakukan ekspansi membangun hunian di kawasan ini.

Salah satunya di kawasan Ulu Palembang (Jakabaring) yang wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemkot Palembang dan bisa diakses dengan Transmusi juga LRT.

Ulu punya potensi besar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan sentra aktivitas di Jakabaring, yang tengah bergerak menjadi "kota baru" karena disiapkan menjadi pusat pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2004-2014, Kawasan Jakabaring diarahkan menjadi pusat pelayanan dan akan ada sejumlah pembangunan penting.



Di antaranya meliputi kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan pusat kegiatan olahraga, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan pariwisata dan industri kecil.

Pengembang yang mengembangkan kawasan Ulu Palembang di antaranya Terrakon Properti yang membangun Royal Grande Residences (RGR).

Kawasan ini akan dibangun gedung DPRD, kejaksaan tinggi, hingga kantor bank. Selain itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan rumah sakit.

Pembangunan berada di lokasi yang tengah berkembang pesat di Kota Palembang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai serta didukung lokasi strategis.

?Dulu kawasan Tegal Binangun (masuk dalam wilayah Ulu Palembang) sepi, sekarang ramai karena kami bikin perumahan. Saya yakin ini akan terulang di kawasan Sungai Pinang ini,? kata Direktur Utama RGR Nata Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Perumahan ini dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektare dan berada dekat gerbang tol Trans Sumatera. Untuk membangun kawasan hunian berkualitas dan elit ini digelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar.

?Ketertarikan konsumen dengan perumahan yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Palembang ini akan semakin tinggi,? ujar Nata.