JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Raja Juli menilai, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

Ia mengatakan ada 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat dalam program Perhutanan Sosial tersebut.

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Juli usai bertemu dengan Kapala Badan Gizi Nasional, melalui keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah terkait Makan Gizi Gratis, namun sekaligus menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi," kata Raja Juli.

"Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” jelasnya lagi.

Sekretaris Jenderal PSI ini pun menegaskan kementeriannya secara serius mendukung visi besar Presiden Prabowo.

“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kolaborasi guna mengoptimalkan lahan darat untuk dijadikan perhutanan sosial yang berguna untuk memproduksi pangan demi kesuksesan program swasembada pangan sebagai cita-cita pemerintahan saat ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap membantu mengelola kekayaan alam melalui lahan darat milik Kementerian kehutanan, yang mana sebanyak 23 persen dari daratan Indonesia.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi,” kata Dadan Hindayana di Jakarta, Selasa.

Dengan mengoptimalkan lahan yang ada, pihaknya berharap berbagai pangan yang dihasilkan ke depannya dapat menjadi lumbung untuk keperluan swasembada dan juga program makan siang gratis dari pemerintah pada Januari 2025.

“Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di perhutanan sosial, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar dia.

Menurut dia, terdapat beberapa perhutanan sosial yang sudah produktif. Sehingga, BGN dalam kolaborasi ini menyediakan kebutuhan personel profesional melalui satuan layanan di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan.

Dia mengatakan bahwa perhutanan sosial produktif tersebut sudah tersedia, di antaranya adalah Lumajang, Jawa Timur, kemudian di Cikajang dan di Kota Lembang, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons positif kolaborasi tersebut demi tercapainya cita-cita pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan program makan siang bergizi.

“Nah kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini. Kebetulan seperti yang dikatakan, kami memiliki program perhutanan sosial,” ucap dia di lokasi yang sama.

Hingga saat ini, terdapat sekitar tujuh hektare lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi guna terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045.

“Ada 8 juta hektare yang sudah diredistribusi kepada masyarakat, dan sisa 7 juta lagi lahan yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut hingga program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi.

1. 9 orang meninggal & satu hilang akibat longsor di Karo Sumut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hilang.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Presiden Prabowo panggil Menaker bahas Upah Minimum Provinsi 2025

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin siang, salah satunya berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. BGN: Program Makan Bergizi Gratis butuh 30 ribu ahli gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. Mendikdasmen sampaikan komitmen pemerintah pada Hari Guru Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan sederet komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru pada upacara peringatan Hari Guru Nasional.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku setuju dengan usulan penghapusan sistem zonasi sekolah, guna memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang diinginkannya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka opsi kemungkinan memakai daun kelor sebagai pasokan kalsium dalam menu program makan bergizi gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, opsi itu bisa digunakan di daerah-daerah yang kekurangan pasokan susu.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Untuk daerah-daerah yang sangat susah dengan pengembangan sapi, nanti kami ganti proteinnya dengan protein hewani lainnya, misalnya ikan, telur, dan lain-lain,” kata Dadan.

“Kemudian kalsium yang sangat penting di dalam susu, kita ganti dengan (daun) kelor, pertanian juga,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis setidaknya memerlukan pasokan susu dari 60 ekor sapi perah untuk setiap satuan pelayanan.

Sementara, Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis.

“Jadi kalau dalam satu kecamatan ada 5 satuan pelayanan, maka akan dibutuhkan kurang lebih 300 ekor sapi,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

JAKARTA - PT Pos Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kolaborasi tersebut sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun. Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi," kata Faizal dalam keterangan resminya, Senin (25/11/2024).

"Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional," tuturnya.

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi Pendidikan

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana

6. Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi. Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meyakini kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dia mengatakan kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut.

"Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujarnya. "Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,? kata Dadan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa...

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Widjaja Lukito menyarankan Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) diintegrasikan dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa, sehingga intervensinya tepat," katanya ditemui usai Simposium Pangan Nasional di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan Program MBG mesti memperhatikan kebutuhan kalori masyarakat yakni 30-50 persen per hari.

"Makan bergizi gratis ini kan one shot, kalau kalori tinggi maka kebutuhan biayanya juga semakin tinggi, tetapi kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat maka lebih baik," ucapnya.

Kebutuhan kalori tersebut, lanjut dia, dapat dipenuhi dengan memperhatikan keragaman pangan yang berbasis kearifan lokal, karena setiap daerah tentu memiliki keunikan pangannya masing-masing.

"Program MBG juga mesti memperhatikan keragaman pangan, sekaligus menghidupkan kembali keragaman hayati kita, kita selalu menganggap makan beras atau makan nasi itu harus, padahal sumber karbohidrat lain misalnya umbi-umbian itu lebih baik untuk kesehatan usus," paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk ke dalam kategori miskin, sehingga Program MBG dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi 2045. Tetapi berdasarkan data, rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya.

Ia menegaskan Program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran Pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - PT Pos Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi Pendidikan

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana

6. Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi," kata Faizal dalam keterangan resminya, Senin (25/11/2024).

"Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meyakini kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai, kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujarnya.

"Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” kata Dadan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.