Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta Utara menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan PAUD di atas KRI Banda Aceh 593, Kamis.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjelaskan bahwa kegiatan MBG di atas KRI itu guna memberikan pengalaman baru sekaligus makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Siang hari ini ada satu SD dari Sukabumi, SD Golden Age Islamic School dan enam PAUD di lingkungan kompleks TN AL yang merupakan binaan dari Kolinlamil," kata Laksda TNI Krisno saat ditemui di atas KRI Banda Aceh 593.

Sebelum makan siang, pihaknya mengajak seluruh siswa untuk keliling KRI agar mendapatkan pengalaman menjelajahi kapal perang.

Setelah berkeliling menjelajahi kapal, mereka dikumpulkan di tenda yang ada di helly deck. Di sana siswa mendapatkan beragam hiburan hingga akhirnya menyantap makan bergizi gratis yang disediakan oleh pihak dapur kapal.

"Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa," jelas dia.

Laksda TNI Krisno mengatakan bahwa lauk dalam program MBG, yakni nasi, sayur, tahu, telur, pisang, dan susu. Bahan pangan tersebut diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahan makanan yang diolah, menurut dia, merupakan hasil dari pemanfaatan lahan yang dilakukan Kolinlamil dalam program Ketahanan Pangan.

"Dari bahan dasar tersebut dibawa ke kapal, diolahnya juga menjadi unik karena biasanya dapurnya ada di darat, tetapi ini di dapur kapal yang biasanya digunakan pada saat kapal beroperasi," jelas dia.

Laksda TNI Krisno menilai seluruh siswa tampak antusias mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan program tersebut terus berlangsung di Kolinlamil ataupun di setiap lokasi KRI Banda Aceh bersandar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berfokus mendukung program 3 juta rumah melalui penyediaan tipe hunian Transit Oriented Development (TOD) atau hunian yang terintegasi dengan transportasi umum.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pun menjadi kendaraan untuk pendanaan pembangunan dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) TOD tersebut.

Erick menyatakan pembangunan TOD juga akan diperluas ke kawasan bandara.

“Kami melihat perumahan mesti dekat dengan transportasi publik, selain itu ini juga sesuai dengan lahan yang kami punya yakni pipih dan cocok untuk konsep tinggi,” jelas Erick dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Hunian TOD yang diusung BUMN memiliki sekitar 800 sampai 1.200 unit hunian. Untuk memiliki hunian di TOD tersebut, pemerintah melalui BTN memberikan dua skema yakni 60 persen menggunakan KPR Non-Subsidi dan 40 persen dengan KPR Subsidi.

Dengan fokus pada penyediaan TOD, Erick menuturkan konsep tersebut akan menjamin ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan listrik.

“Kami juga tidak mau terjebak di landed house karena 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut. Kemudian dalam 30 persen kawasan darat itu merupakan kawasan pertanian, industri, sehingga mapping peta pertanahan ini harus benar-benar akurat,” ujar Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, konsep TOD menjadi opsi yang akan menarik masyarakat urban berpenghasilan tanggung, yakni sekitar Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan, yang selama ini sulit untuk membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

“Solusi dari keterbatasan lahan untuk penyediaan hunian dengan harga terjangkau di daerah perkotaan adalah memanfaatkan lahan milik pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen dengan konsep TOD. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN yang paling nyata dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon.

Konsep TOD telah menjadi tren yang diminati di berbagai kota besar di dunia karena sifatnya yang efisien dalam hal penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan lalu-lintas melalui penggunaan transportasi umum.

Dalam konsep TOD yang diusulkan BTN, pembangunan hunian vertikal atau apartemen dapat dilakukan oleh PT Perumnas (Persero) di atas lahan stasiun kereta milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) atau lahan-lahan Pemerintah Daerah seperti PD Pasar Jaya.

Menurut Nixon, harga jual apartemen TOD akan terjangkau oleh masyarakat urban melalui KPR dengan tenor 25 sampai 30 tahun.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” tambah Nixon. (Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co. id dengan judul:DukungProgram 3 Juta Rumah, Erick Thohir Dorong BTN Pasarkan KPR Hunian TOD

PALI -

Tumpahan minyak yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan migas diduga mencemari sungai di Desa Sungai Dua, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Hal ini memicu kebakaran di sepanjang aliran sungai dan mendekati area permukiman warga.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025) sekitar pukul 06.30 WIB. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan videonya pun viral di media sosial. Warga sekitar pun terlihat panik menyelamatkan diri saat kobaran api mendekati area permukiman mereka.

"Iya benar ada kebakaran diduga akibat pipa bocor," kata Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, Kamis (23/1/2025).

Khairu menyebut, api sudah berhasil dipadamkan dan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, akibat kebocoran pipa minyak merusak lahan di sekitar aliran sungai.

"Kami menduga api berasal dari percikan di titik aliran minyak yang mengalir di sungai. Kerugian yang dialami PT Medco E&P Indonesia diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah," ujar dia.

Untuk meminimalisir dampak lebih lanjut, kata dia, beberapa langkah telah diambil oleh berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten PALI dan PT Pertamina EP dikerahkan ke lokasi. Meski medan yang sulit membuat pemadaman tidak optimal. PT Medco E&P Indonesia juga telah memasang oil boom untuk mencegah tumpahan minyak meluas.

"Kami meminta PT Medco E&P Indonesia untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini,termasuk mengganti kerugian masyarakat yang lahannya terdampak," tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres PALI, AKP Nasron mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki dugaan sabotase yang mengakibatkan kebocoran pipa. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan dari situasi ini.

"Kami telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes sebelum ada penyelesaian dari pihak perusahaan. Pendataan kerugian warga harus segera dilakukan agar masyarakat merasa aspirasinya didengar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Talang Akar Sunarto mengatakan Sungai Dua yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar kini tercemar oleh minyak mentah, membuat airnya tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat berharap PT Medco E&P Indonesia segera melakukan pembersihan aliran sungai, masyarakat sangat bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air bersih,"ujarnya.

(dai/dai)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan ada kesalahan teknis dalam proses penyajian makan di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan puluhan siswa keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, ayam yang diberikan kepada siswa kurang matang.

"Sudah aman. Itu jelas-jelas kesalahan teknis lah. Ya ada dalam proses masak yang kurang matang," ujar Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya tidak akan memberi sanksi kepada orang yang memasak ayam tersebut.

Dia memastikan Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi untuk memperlancar program makan bergizi gratis.

"Enggak, itu bukan kesalahan dia juga. Jadi, ada hal yang memang di awal kan memang harus dibenahi ya. Jadi ini sudah jadi evaluasi bersama dan alhamdulillah sudah lancar," tuturnya.

Dadan mengaku dirinya pun turun tangan untuk mengontrol pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Salah satu korban keracunan, Melani, mengatakan menu makanan yang disajikan saat itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Untuk ayamnya, kata Melani, sedikit bau dan berlendir. Karena tidak tahu, ia tetap memakannya.

"Yang kemarin itu ayamnya kayak sudah bau, berlendir. Yang lainnya enak. Ayamnya doang (yang tidak enak). Kemarin (saya) makan," ucap dia.

KOMPAS.com -Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di Nusa Tenggara Barat kini menjadi incaran para calon pemilik rumah.

Dikenal sebagai daerah yang menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi, Sumbawa Barat menyediakan opsi perumahan terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Ini membuatnya menjadi salah satu daerah yang menarik bagi mereka yang mencari hunian yang ekonomis namun berkualitas.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Baiti Jannati Taliwang: Tipe 36/100

Terletak di Taliwang, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Baiti Jannati Lombok, proyek ini menyediakan total 255 rumah.

Setiap unit dijual seharga Rp 168 juta, di mana 253 rumah telah terjual dan hanya tersisa 2 unit.

2. Bintang Madani: Tipe 36/120

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bintang Madani dan juga berada di Taliwang.

Menawarkan rumah tapak seluas 36 meter persegi pada lahan 120 meter persegi, proyek ini menyediakan 54 unit.

Dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta, hingga kini sudah terjual 51 rumah, menyisakan 3 unit yang masih tersedia.

3. Graha Bintang Bertong: Tipe 36/100

Berlokasi di Taliwang, proyek ini juga merupakan hasil pengembangan PT Graha Bintang Madani.

Rumah tapak yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi.

Dari 34 rumah yang disediakan, 16 unit telah terjual, dan saat ini masih ada 18 unit yang siap dipasarkan dengan harga per unit Rp 168 juta.

Kenapa Harga Rumah di Sumbawa Barat Sangat Terjangkau?

Keberadaan rumah subsidi dengan harga di bawah Rp 200 juta di Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan kawasan ini menarik bagi banyak calon pemilik rumah.

Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah dan pengembang yang menyediakan hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Proyek-proyek seperti Baiti Jannati, Bintang Madani, dan Graha Bintang Bertong menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dengan pilihan yang beragam dan harga yang kompetitif, Sumbawa Barat berpotensi menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi. Selain itu, daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Rumah subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahan ini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

3. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 33 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Perumahan Maritza

Perumahan subsidi ini terletak di Teras, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Heda Karya Suryagemilang. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng multiroof, dinding batako plester aci. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Rumah Pesona Jagoan

Perumahan ini terletak di Jagoan, Sambi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya menawarkan 38 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap kayu dan genteng tanah liat, serta dinding pasangan batu merah. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA) mengungkapkan kontribusinya terhadap program 3 Juta Rumah. Tahun ini ada 418 unit hunian yang siap dijual.

"Januari 2025 unit yang sudah terbangun, ready stock, siap dijual (ada) 418 unit," kata Direktur Utama GRIA H.K. Hakim Noor dalam acara Public Expose di Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa target market GRIA hampir 80 persen rumah subsidi. Hal ini tidak memungkinkan untuk mencapai 10 persen kontribusi terhadap program 3 Juta Rumah.

Selain itu, pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 320 ribu unit. Sehingga GRIA baru menargetkan kontribusinya di bawah 10 persen atau 642 unit.

“Kita masih optimistis ke depannya paling tidak untuk rumah subsidi, kita harapkan kalau bisa kita pegang market cap atau kurang lebih 5 persen,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Finance GRIA Hugo Feber Parluhutan Silalahi optimis mencapai target dengan meningkatkan kualitas fasilitas penunjang perumahan, seperti instalasi pengolahan air.

Periode Desember 2024, GRIA berhasil membangun 956 unit rumah atau meningkat 53,2 persen dalam pertumbuhan tahun ke tahun. Penjualan rumah berada di Kalimantan Timur sebesar 70,6 persen dan Jawa Barat sebesar 29,4 persen. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memprioritaskan pemberian susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Jusario Vermonte seusai meninjau distribusi MBG di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat.

“Belum tahu (kapan ada susu). Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” kata Philips kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Kenapa tak ada susu dalam MBG di Jakarta?

Philips menerangkan, pemberian susu dalam program MBG di Jakarta saat ini bukan menjadi prioritas.

Faktor utamanya didasari karena belum adanya sentra sapi yang bisa dijadikan pilihan untuk diajak kerja sama oleh pemerintah dalam program MBG.

“Per hari ini dia (Jakarta) bukan sentra susu, pernyataan dari BGN adalah diprioritaskan pada tempat-tempat yang memiliki sentra sapi,” tutur Philips.

Kondisi ini juga diterapkan di wilayah lain, yang mengartikan bahwa sentra sapi menjadi patokan pemerintah untuk memasok susu di dalam program MBG.

“Jadi itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia (di wilayahnya) punya sentra susu atau enggak,” terang Philips.

Philips berujar, penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mencapai 2.000 titik pada Agustus 2025 juga menjadi cara memetakan sentra sapi yang tersebar di Indonesia.

Namun, Jakarta hingga kini belum tercatat sebagai salah satunya.

“Jadi di antara tempat-tempat itu ada yang ada sentra susunya, (misal) di Cimahi ada, dan lain-lain,” ujar Philips.

“Itu bergantung dari bagaimana lokasi tempat itu, apakah dia punya sentra susu atau enggak,” tambahnya.

Apa pengganti susu?

Philips menegaskan, pemenuhan gizi yang ada dalam kandungan susu masih dapat digantikan dengan sumber protein lainnya, salah satunya telur.

“Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta, ada protein yang digantikan oleh sumber. Ada telur, ada daging, dan lain-lain,” ujar Philips.

Ia memastikan, sumber protein yang menjadi pengganti susu ini sudah melalui proses kajian BGN.

Dengan begitu, kecukupan gizi pada anak juga dipastikan telah memenuhi standar.

Apa kata ahli gizi soal susu diganti protein?

Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, mengatakan, penggantian susu dengan sumber protein lainnya justru dinilai tidak tepat.

Ia menilai, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

Selain itu, susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Kandungan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA yang ada salam susu sangat penting untuk perkembangan otak anak.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," tutur Prof. Tria.

Meski demikian, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum menjelaskan, alternatif protein hewani masih bisa disiasati sebagai solusi

“Susu adalah protein hewani. Kalau alternatif yang setara dengan susu, tentu adalah protein hewani yang lain, seperti telur, ikan, atau ayam,” ujar Tan.

Namun, pengolahan protein hewani pengganti susu ini harus diperhatikan.

Tan menyarankan agar tidak terlalu sering dimasak dengan cara digoreng tepung atau dipanggang dan menggunakan banyak minyak.

Hal ini penting demi memastikan kandungan gizi protein hewani dapat diserap anak.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pengadilan Negeri Cibadak melakukan eksekusi pengosonganp lahan beserta permukiman warga seluas 1,2 hektare (ha) di Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (22/1).

"Eksekusi lahan dan permukiman warga tepatnya di Kampung Cangehgar, RT 02/02, Kelurahan Palabuhanratu ini berdasarkan surat PN Cibadak Nomor: 124/KPN.W11-U18/HK2.4/I/2025 tentang Pengosongan Lahan," kata Wakil Ketua PNI Cibadak Maruli Tumpal Sirait di Sukabumi, Rabu.

Informasi yang dihimpun, ada 21 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 1,2 hektare tersebut. Selain rumah juga terdapat warung milik warga yang terkena dampak eksekusi.

Menurut Maruli, pihaknya telah mensosialisasikan serta mengirim surat terkait rencana eksekusi lahan ini kepada warga dan meminta untuk mengosongkan secara mandiri sebelum jadwal eksekusi dilaksanakan atau pada Rabu.

Tetapi, jika tidak melakukan pengosongan lahan secara mandiri maka PN Cibadak tetap melakukan eksekusi, namun sayangnya seluruh warga yang menghuni rumah yang berdiri di lahan seluas 1,2 ha tersebut memilih bertahan dan menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Ia menjelaskan eksekusi lahan ini berawal pemohon Yudi Iskandar memenangkan gugatan atas termohon Maman Suparman dan kawan-kawan di PN Cibadak pada 2023 lalu. Seharusnya eksekusi lahan tersebut dilaksanakan pada 2023, namun ditunda.

"Eksekusi lahan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ditambah tidak adanya surat-surat keberatan dari pihak tergugat tentunya PN Cibadak tetap melaksanakan eksekusi sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, konstatering sampai dengan pelaksanaannya hari ini," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis, dinilai dapat menjadi katalis positif, tetapi dampaknya terhadap sektor pertanian disebut bersifat terbatas pada peningkatan permintaan bahan pangan segar.

Direktur Utama Perum Bulog periode 2023-2024, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, pertumbuhan sektor pertanian ‘on-farm’ cenderung stagnan di kisaran 2,5% - 3%.

Program yang mengandalkan bahan segar dari pertanian seperti sayuran, kata dia, tidak berkontribusi banyak terhadap sektor pertanian lantaran produk segar tersebut tidak banyak melalui proses pengolahan.

“Makan bergizi itu sebenarnya nilai tambahnya kecil [ke sektor pertanian],” kata Bayu dalam agenda CEO Forum 2025, Rabu (22/1/2025).

Dari sisi nilai tambah, Bayu menyebut bahwa program ini dapat meningkatkan permintaan bahan pangan segar, dengan estimasi peningkatan sebesar 30%-40%.

Kendati menciptakan permintaan baru, dia menilai program ini tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan multiplier effect yang besar, menurutnya sektor pertanian perlu diarahkan ke industri makanan dan minuman (mamin). Pasalnya, dalam pengolahan pangan, nilai tambah tak hanya berasal dari bahan pangan tapi juga melalui kemasan, branding, hingga distribusi produk.

“Itu sebenarnya yang jauh lebih besar [dampaknya],” ujarnya.

Namun demikian, Bayu menyebut bahwa program makan bergizi gratis memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat dan merupakan investasi jangka panjang.

“Mungkin di jangka pendek kita agak berkorban, fine. Tapi jangka panjang itu really on the right track,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lapangan usaha pertanian pada kuartal I/2024 mengalami penurunan sebesar 3,54% secara tahunan. Kondisi ini utamanya dipicu oleh penurunan produksi komoditas pertanian.

Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada Mei 2024. Dia menyebut, menurunnya produksi komoditas pertanian di awal 2024 disebabkan oleh fenomena El Nino.

“Lapangan usaha pertanian terkontraksi 3,54% karena penurunan produksi komoditas pertanian pada awal 2024, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua 2023,” katanya dalam konferensi pers, Senin (6/5/2024).

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)