Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal umumkan tambahan kuota untuk hunian MBR

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang untuk membantu relokasi warga yang terdampak bencana banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk membantu warga korban banjir, termasuk kemungkinan relokasi rumah.

Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani bencana ini, khususnya dalam hal relokasi dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak.

"Kami tentu akan membantu, sama kan kami lakukan dengan BNPB. BNPB itu udah biasa kerja sama kami," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025) malam.

Menurutnya, dalam kasus bencana yang melibatkan kerusakan besar, kementeriannya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

"Biasanya kalau jumlahnya tidak terlalu besar BNPB yang tanganin. Tetapi kalau jumlannya besar kami yang menangani," tambah Maruarar.

Apalagi, kata Ara BNPB telah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Nantinya, dia melanjutkan berdasarkan temuan BNPB, Kementerian Perumahan akan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk opsi relokasi rumah bagi warga yang rumahnya tidak dapat lagi dihuni.

Maruarar juga menekankan bahwa jika kebutuhan perumahan bagi korban banjir besar, pihaknya siap untuk menyediakan dukungan.

Menurutnya, Dengan adanya kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi terkait, diharapkan warga yang terdampak bencana dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.

"Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana. Kami pada dasarnya siap. Tapi saya katakan tadi, kalau jumlahnya tidak besar perumahan yang dibutuhkan pada umumnya BNPB itu menangani sendiri, karena dia sudah punya sistem yang bagus," pungkas Ara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

BEKASI, KOMPAS.com - Genangan banjir di Perumahan Duren Jaya, yang terletak di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, telah mencapai 120 sentimeter, Selasa sore, (4/3/2025).

Keadaan ini diungkapkan oleh Rio, seorang penduduk setempat berusia 36 tahun, yang saat ini masih bertahan di lantai dua rumahnya.

Pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB, ketinggian air masih berada di angka 60 hingga 70 sentimeter. Namun, Rio mencatat bahwa air semakin tinggi seiring berjalannya waktu.

"Sekarang tuh airnya sudah semakin naik ya. Kalau sekarang tuh sudah mencapai 120 sentimeter mungkin," ujarnya saat dihubungi oleh Kompas.com.

Banjir mulai menggenangi rumah Rio sekitar pukul 07.30 WIB dan terus meningkat.

ISTIMEWA Sejumlah warga di Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI), Jalan Kesuma II, Blok F17 BJI, RT/RW 005/015, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, masih terjebak banjir hingga Selasa (4/3/2025) malam ini.

Ia menggambarkan kondisi di jalanan yang telah terendam hingga setinggi dada, sementara di dalam rumahnya, air mencapai paha.

Rio menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh luapan Kali Duren Jaya yang terletak di belakang rumahnya.

Perumahan Duren Jaya, yang merupakan kawasan permukiman lama dengan perkiraan jumlah rumah sekitar 200 hingga 300, kini hampir sepenuhnya terendam air.

"Rumah saya termasuk perumahan tua sih ya, karena dari tahun 90-an, mungkin. Jadi lebih ada di kisaran 200-300 rumah," tambah Rio.

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Rio bersama mertuanya sedang berupaya mengemas barang-barang penting di rumahnya dan merencanakan untuk segera mengungsi.

Ia juga menyebutkan bahwa listrik dan pasokan air dari PDAM sudah terputus sejak pukul 10.00 WIB, menambah kesulitan yang mereka hadapi.

Sumber:Banjir Bekasi Timur Makin Parah: Ketinggian Air Naik dari 60 Cm Jadi 120 Cm

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan bersubsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Maruarar mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi pegawai negeri, khususnya mereka yang bertugas di kepolisian.

Penyediaan perumahan bagi PNS Polri merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara yang telah berdedikasi dalam pelayanan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa para pegawai negeri di instansi Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, kami berharap dapat membantu mereka dalam memiliki rumah sendiri serta meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya," ujar Maruarar di Karawang.

Untuk diketahui, proyeksi pembangunan perumahan subsidi di 34 wilayah Polda mencapai 14.419 unit, dengan animo pendaftaran dari ASN Polri telah mencapai 2.549 orang. Sedangkan yang dibangun di Karawang diperkirakan sebanyak 300 unit.

"Terima kasih Polri telah membantu 0,5 persen dari target 3 juta rumah. Ini sinergi yang luar biasa agar masyarakat memiliki rumah," tutur dia.

Kementerian PKP tahun ini telah mengalokasikan anggaran untuk 220 ribu rumah subsidi. Akan dialokasikan kepada ASN Polri sebanyak 14.419 unit.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program perumahan bersubsidi, Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus merevitalisasi program ini dan telah memungkinkan 10 ribu pegawai negeri di lingkungan Polri memiliki rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pemerataan, Polri tengah mengoordinasikan peta wilayah rumah subsidi yang akan mendorong pertumbuhan sektor properti di berbagai daerah.

"Kita bersama-sama mendukung program Presiden. Di satu sisi rumah adalah harapan bagi personel Polri. Program ini kita sambut baik, ini merupakan program pertama yang kita laksanakan. Harapan kita target kita bisa lebih dari 100 ribu dan betul-betul menjadi manfaat bagi anggota Polri," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

KABUPATEN BOGOR - Sejumlah relawan dari komunitas Jurnalis 4x4 membantu menyalurkan bahan makanan dan beberapa kebutuhan pokok kepada warga korban banjir di komplek perumahan Bumi Mutiara, Bojong Kulur, Kecamaan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025) malam.

Komplek perumahan ini menjadi salah satu kawasan terdampak banjir, yang mengakibatkan warga harus berdiam di rumah mereka tanpa penerangan listrik dan terisolasi oleh genangan air.

Banjir yang disebabkan luapan dua aliran sungai yakni Cikeas dan Cileungsi ini mulai merendam permukiman warga di kawasan Perumahan Bumi Mutiara, Vila Nusa Indah 1 dan 2 sejak Selasa (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB.

Foto: Dok Jurnalis 4X4

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap membantu para korban banjir yang saat ini terjadi di beberapa titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditemui Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, Maruarar menyebutkan dalam kondisi kebencanaan BNPB pada dasarnya akan melakukan pemetaan terkait kebutuhan hunian dan apabila dibutuhkan relokasi dalam jumlah besar untuk korban bencana maka nantinya BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk memenuhinya.

"Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa men-support di daerah-daerah bencana," kata Maruarar.

Meski begitu, apabila ternyata korban bencana yang direlokasi berjumlah kecil dan dirasakan masih bisa ditangani langsung oleh BNPB maka biasanya Kementerian PKP tidak dilibatkan untuk membantu relokasi.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa dalam kondisi kebencanaan sebenarnya pihaknya selalu mendukung dan siap berkolaborasi dengan BNPB memastikan kebutuhan korban bisa dipenuhi.

Ara mencontohkan salah satu bentuk kerja sama yang pernah dilakukan bersama BNPB ialah pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian PKP menurut dia ikut terlibat karena jumlah korban yang perlu direlokasi berjumlah banyak dan tidak bisa hanya dilayani oleh BNPB.

Hal serupa juga menurut Ara akan diterapkan dalam hal penanganan banjir di sejumlah titik Jabodetabek yang berlangsung sejak Selasa (4/3) dini hari.

"Nanti pemerintah daerah kalau memang dibutuhkan besar itu akan koordinasi, Pemerintah daerah, pemerintah pusat, Menko-nya Pak Pratikno yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada Menteri PU, ada kami (Menteri PKP) juga untuk bisa bekerja sama," kata Ara.

Sebelumnya diwartakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyatakan banjir yang hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat banjir yang melanda pada Selasa (4/3/2025). Setidaknya 20 titik terendam banjir, dengan delapan kecamatan terdampak paling parah.

Salah satu kawasan terdampak banjir adalah Perumahan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu. Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir sudah menggenangi akses utama perumahan di Jalan Kemang Pratama Raya dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 70 cm.

Banjir menyebabkan akses jalan utama menuju perumahan yang menghubungkan Rawalumbu dengan Pekayon terputus.

Belasan kendaraan yang terparkir di jalan tampak terendam, sementara seluruh aktivitas perkantoran dan pertokoan di kawasan tersebut lumpuh.

Perumahan Kemang Pratama diketahui merupakan kediaman Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Letaknya yang berada dekat bantaran Kali Bekasi membuat kawasan elite ini terkena dampak limpasan air dari sungai.

TribunJakarta.com berusaha menghubungi Tri Adhianto, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons. Diketahui, Tri telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi banjir, salah satunya di Bendung Bekasi.

Selain Tri Adhianto, Perumahan Kemang Pratama juga menjadi tempat tinggal beberapa tokoh terkenal, seperti eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan komedian Eko Patrio.

Wali Kota Bekasi: Hari Ini Kota Bekasi Lumpuh

Dalam rapat koordinasi darurat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar secara daring, Tri Adhianto menegaskan bahwa banjir telah melumpuhkan Kota Bekasi.

"Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan kecamatan terdampak. Dan hari ini Kota Bekasi lumpuh," ujar Tri dalam rapat tersebut, Selasa (4/3/2025).

Tri menjelaskan, banjir kali ini menyebabkan permukiman, kantor pemerintahan, serta jalan utama tergenang air.

"Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, air sudah mulai masuk. Limpasannya sungguh luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Tri menyebut daerah terdampak terparah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara pertemuan Kali Cikeas dan Kali Cileungsi.

Ketinggian air pada banjir tahun ini bahkan melebihi kejadian pada 2016 dan 2020, dengan beberapa titik mencapai delapan meter.

Penyebab Banjir: Hujan Deras dan Limpasan Sungai

Banjir yang melanda Kota Bekasi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur sejak Senin (3/3/2025) malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari. Selain itu, luapan air dari Kali Cikeas dan Kali Bekasi memperburuk kondisi dengan merendam permukiman hingga ketinggian lebih dari dua meter.

Pemkot Bekasi telah memperingatkan warga sejak Senin malam untuk segera melakukan evakuasi, namun dampak banjir tetap besar.

KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan groundbreaking perumahan bersubsidi bagi personel Polri di Ayyesa Residence 3, Kampung Kaliwedi, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Listyo menyebutkan, di Ayyesa Residence akan dibangun 200 unit rumah sebagai bagian dari program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung program Bapak Presiden terkait pembangunan tiga juta rumah," kata Listyo.

Menurut Listyo, rumah merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan bagi personel Polri.

Saat ini, perumahan bagi anggota Polri telah mencapai sekitar 14 ribu unit, dengan target 100.000 unit hingga 2025. Program ini diharapkan bermanfaat bagi anggota Polri.

"Namun, dari hasil tanya jawab tadi, ternyata kebutuhannya mungkin lebih besar lagi," ujarnya.

Listyo juga mendorong pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai program ini akan menghidupkan perekonomian daerah, mengingat sektor properti dan perumahan memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program perumahan bagi personel Polri, kata Listyo, diberikan sejak mereka bergabung dengan institusi. Anggota lainnya juga dapat memperoleh rumah tersebut selama memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kapolri terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

"Bapak membantu pekerjaan kami. Sebanyak 14.500 unit rumah yang dialokasikan untuk Polri itu setara dengan 0,5 persen dari target tiga juta rumah yang akan dibangun tahun ini," kata Maruarar.

Maruarar menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Selain Polri, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan KSAD, KASAL, dan KSAU dalam program serupa.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan dari sektor informal.

"Contohnya di Serang, saya sudah menyerahkan rumah kepada tukang bakso dan tukang sayur yang tidak memiliki gaji tetap, tetapi memiliki penghasilan," kata Maruarar.