JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Sultan Najamudin meminta kepada pemerintah untuk menggunakan uang koruptor yang disimpan di luar negeri (LN) sebagai salah satu sumber pendanaan program makan bergizi gratis.

Dengan begitu, menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi Robin Hood bagi masyarakat kecil.

"Bahkan, jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Saya kira Presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin hood bagi masyarakat kecil," katanya melanjutkan.

Sultan mengatakan, dia sebenarnya hanya memancing pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pendanaan makan bergizi gratis sehingga mengusulkan zakat turut dipakai untuk membiayai program itu.

Menurut dia, masyarakat perlu membantu pemerintah dalam mensukseskan program makan bergizi gratis.

"Poin besarnya adalah program makan bergizi gratis ini sangat baik, dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," ujar Sultan.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," katanya lagi.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan, anggaran Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk menjalankan program makan bergizi gratis sampai akhir 2025.

Besaran dana itu hanya bisa membiayai program tersebut sampai Juni 2025.

"Sekarang anggarannya Rp 71 triliun, sampai bulan Juni (2025),” kata Zulhas dalam rakor terbatas bidang pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Selasa, 7 Januari 2025.

Agar program itu berjalan sampai akhir tahun, Zulhas menyebut, dibutuhkan dana mencapai Rp 420 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) yang ditujukan bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh negeri. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda ini pun menuai berbagai macam respons dari seluruh elemen masyarakat termasuk para akademisi.

Dari sudut pandang kebijakan sosial dan politik, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo menilai Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah yang perlu didukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi bangsa. Selain dukungan, pentingnya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan program ini juga diperlukan.

Ia menyebutkan terdapat empat target dari program ini yang perlu dimonitor. "Empat target tersebut diantaranya akses gizi dan pola makan siang, prestasi siswa yang dicapai dengan peningkatan kualitas daya pikir, optimalisasi bahan pangan lokal, dan pengentasan kemiskinan dan stunting,” ujar Prof Wahyudi dalam acara Pojok Bulaksumur Edisi Januari 2025 dengan tema Program Makan Bergizi Gratis: Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan di Gedung Pusat UGM, Rabu (15/1/2025).

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Menurut Prof Wahyudi, tantangan yang dihadapi yakni tantangan teknis dari segi konsistensi. "Jangan sampai program ini hanya sebagai formalitas dan tidak berkelanjutan. Yang jelas program ini harus dimonitor oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat saling memperbaiki untuk kelancaran program ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat dapat berpikir positif dan ikut mengawal pelaksanaan PMBG. Mengingat kolaborasi seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sementara itu, Dosen Senior Departemen Gizi Kesehatan FKK-MK UGM, Toto Sudargo, memberikan tanggapannya terkait jumlah gizi yang terdapat pada makan gratis. Ia memaparkan pada kelompok SMA kebutuhan kalorinya adalah 2.150 kilo kalori, anak SMP 1.600 kilo kalori, dan anak SD 1.400 kilo kalori.

Menurut dia, pnyelenggara bisa memaksimalkan anggaran Rp 10 ribu untuk PMBG dengan baik asal tidak memikirkan profit dan kuantitas. Yang terpenting makanan yang bergizi serta enak bisa memenuhi kualifikasi kalori untuk masa perkembangan.

"Sasaran program makan bergizi gratis untuk siswa TK, SD, SMP dan SMA sangat tepat karena para siswa tersebut masih dalam proses pertumbuhan. “PMBG bukanlah program jangka pendek melainkan berkelanjutan untuk terus membangun SDM," kata Toto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan anggaran Rp 71 triliun dari kocek negara. Kini, setelah hampir dua pekan program itu berjalan banyak usulan agar pendanaannya bukan hanya dari APBN.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Di hari yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin juga mengusulkan potensi dana selain APBN untuk membiayai Makan Bergizi Gratis. Dia mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo Buka Suara

Ketika ditanya pendapatnya soal dana zakat dijadikan pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak banyak memberikan komentar, dia cuma menyebut urusan dana zakat sudah ada yang mengurusnya sambil menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Nah, soal usulan APBD ikut membiayai Makan Bergizi, Prabowo menyiratkan persetujuannya. Dia bilang pemerintah siap membuka diri apabila ada Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang penting adalah tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga kompak dengan Prabowo. Soal penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis memang perlu dilakukan. Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

Sementara itu soal usulan dana zakat, sejauh ini pihaknya belum mendalami hal tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap, dengan target akhir akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025 ini.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 triliun dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap memberi makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Indonesia.

Penegasan itu disampaikan sekaligus merespons usul dana zakat untuk membantu program MBG yang sempat diutarakan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Prabowo memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota untuk berkontribusi membantu pelaksanaan program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin membuka wacana agar dana zakat bisa dipakai untuk membantu program MBG. Sontak usulan tersebut dikritik banyak pihak.

Sultan mengaku tidak keberatan dengan kritik dari masyarakat. Ia juga merasa tak dirugikan dengan ada diskursus dan kritik imbas usulannya tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," kata Sultan.

Tak hanya itu, Sultan pun mengaku tak ambil pusing dengan sikap Istana yang tidak berkenan dengan usulannya. Ia hanya mencoba memberikan solusi alternatif kepada pemerintah.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif, gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh pihak istana.Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, selaku pihak pertama yang mengusulkan wacana tersebut, tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk program tersebut mengingat hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten HST menyasar sekitar 30.000 pelajar dari jenjang PAUD, SD, SLTP, dan SLTA.

“Rencana pelaksanaan MBG dalam sehari menyediakan 3.000 porsi, saat ini sedang dipersiapkan berbagai hal teknis agar program ini berjalan tepat sasaran,” kata Komandan Kodim 1002/HST Letkol Inf Fery Perbawa di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.

Ia mengungkapkan Program MBG di HST semula rencananya dimulai 17 Januari 2025, namun ditunda menjadi bulan depan karena masih menunggu kesiapan di daerah lain yang satu naungan penyedia menu makan agar siap melaksanakannya.

Sebelum program tersebut dimulai, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu di dua sekolah pada pekan depan dengan jumlah 200 porsi makanan.

"Uji coba ini kami lakukan dengan dana swadaya Kodim 1002/HST untuk mengetahui kesiapan dan berbagai tantangan di lapangan dalam pelaksanaan Program MBG nantinya," ujar dia.

Fery mengatakan rencana uji coba dilaksanakan di SDN Barabai Barat dan SDN Banua Binjai, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan persiapan untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Kodim HST menggandeng Yayasan Agus Sasirangan untuk menyediakan menu Makan Bergizi Gratis dengan jumlah uji coba sebanyak 200 porsi yang akan dibagikan kepada para pelajar di dua sekolah.

Ia menuturkan pada uji coba ini, untuk menu Makan Bergizi Gratis ini ada nasi, sayuran, ikan atau daging, dan buah. Sedangkan untuk susu sementara belum ada, karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Fery menambahkan, di Kabupaten HST sudah ada delapan orang asli daerah sebagai lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan menjadi pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membantu Program MBG di daerah.

Pegawai itu digaji oleh pemerintah pusat, tugasnya bukan memasak, karena untuk tugas memasak direkrut seperti pegawai kontrak.

“Di Kabupaten HST kami rencanakan memiliki delapan dapur untuk mendukung program ini, untuk jadwal dan lokasi masih berkoordinasi. Namun, saat ini kami sudah menyediakan satu lahan untuk nanti dibangun dapur memasak, nanti satu dapur ada 50 pegawai dikepalai oleh pegawai BGN,” ujar Fery.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang/M Dayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah daerah di Indonesia sudah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Januari 2025 ini. Dosen Program Studi Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Agung Nugroho pun menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Agung, penyajian menu, antisipasi potensi keracunan, hingga dampak harus menjadi perhatian dalam Program MBG. Potensi keracunan dan penanganannya harus diwaspadai mengingat makanan diberikan dalam jumlah besar.

“Makanan itu kalau sekali keracunan ya 3.000 (jumlah porsi menu yang dibuat setiap Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi/SPPG). Saya belum lihat (ada kasus keracunan), semoga enggak ada kasus keracunan. Itu dalam konteks kesehatan kalau KLB penanganan gimana,” kata Agung, Kamis (16/1/2025).

Ketersediaan bahan baku untuk membuat menu makanan juga harus menjadi perhatian dalam MG ini. Agung menyarankan agar dalam satu daerah tidak membuat menu yang sama dalam waktu berbarengan.

Menurutnya, strategi tersebut untuk menghindari kelangkaan atau kekurangan bahan baku tertentu. “Misal satu dapur 3.000 kebutuhan telur, dikali beberapa lokasi dalam satu daerah, kalau bareng bisa terjadi kelangkaan telur beneran ini. Itu manajemen bahan pangan harus bagus itu,” ucap Agung.

Meski begitu, Agung menuturkan MBG ini harus dilihat sebagai sebuah investasi. Karena itu, dampak dari program ini tidak bisa dilihat dalam waktu dekat.

“Kita harus berpikirnya investasi, istilahnya menanam pohon sekarang enggak mungkin dapat hasilnya sekarang juga. Menanam kan pasti jangka panjang, apalagi ini konteksnya sumber daya manusia,” ungkap Agung.

Dampak positif dari program ini menurutnya tidak hanya dari segi peningkatan kualitas SDM. Namun, ada dampak lain yang bisa dirasakan, contohnya ekonomi. Sebab, melalui program ini bisa menggandeng masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan olahan makanan.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat. Misal di dekat dapur itu ada lahan yang bisa untuk pemberdayaan masyarakat petani, bisa diberdayakan untuk memenuhi bahan pangan. Kalau di perkotaan sebetulnya bisa menumbuhkan urban farming,” katanya.

Selain itu, dalam program ini juga bisa diselipkan edukasi. Mulai dari membiasakan anak berdoa sebelum makan, kemudian bisa diajarkan mencuci alat makan setelah makan.

“Kemudian misal ada sisa lauk tiga, tidak dibuang, ditawarkan ke teman-teman yang mau lima ternyata. Kan anak harus memecahkan masalah itu. Daging tiga yang mau lima anak, itu kan edukasi, problem solving,” jelasnya.

Agung juga menyinggung terkait anggaran MBG sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut bisa untuk bahan pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Namun, hal itu harus melihat masing-masing daerah mengingat bahan pangan di beberapa daerah di Indonesia cukup mahal.

“Mungkin kalau Maluku atau Papua kalau memenuhi Rp 10.000 susah, karena harga bahan pangan mereka sudah tinggi, tapi itu kan bukan patokan mati. Range terendah Rp 10.000 sampai bisa Rp 15.000 biasanya. Sangat enggak mungkin kalau semua Rp 10.000,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program ini menurutnya juga ada tantangan, salah satunya menyesuaikan rasa makanan dengan selera ribuan orang yang menerima program itu. Untuk mengakomodasi selera secara umum, bisa dilihat dari sisa makanan.

“Misal satu menu itu banyak tersisa harus diganti, dievaluasi, karena itu ada protapnya. Tingkat kesukaannya, sisa makanan itu harus dicatat, mana paling disukai, mana yang enggak,” ujar Agung.

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memantau pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan Nomor 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

Eri menuturkan, uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan, mayoritas makanan yang dibagikan BGN kepada para siswa habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasa (makanan)-nya gimana? Enak, Pak. Bahkan, banyak anak yang makannya habis," kata Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu dan evaluasi program

Para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat lima sempurna dalam program MBG, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu. BGN berencana mengganti variasi menu makanan agar para siswa tidak merasa bosan.

"Insyaallah, sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari, (menu) makanan itu berbeda-beda. Ini berarti, (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa? kurangnya apa? karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Surabaya.

Menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Eri meyakini bahwa menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," kata dia.

Porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Menurut Eri, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan berbeda.

"Jadi, kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," ujarnya.

Eri juga menekankan soal penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, beberapa sekolah masih menggunakan wadah plastik dalam uji coba pelaksanaan MBG perdana.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik. Jadi, selesai makan diambil dan digunakan lagi. Dengan begitu, tidak meninggalkan sampah plastik," papar Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.

Eri berharap, pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Program MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari dukung karena (program MBG) juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," ucap Eri.

Dok. Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi dengan siswa-siswa yang menerima makanan bergizi dalam uji coba Program MBG. Di sisi meja, terlihat makanan yang disiapkan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), mendukung pemenuhan gizi siswa selama kegiatan belajar.

Dukungan anggaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendukung program MBG. Pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut.

"Jika juknisnya turun dan meminta (Pemkot Surabaya) menggunakan APBD, kami akan lakukan untuk warga Surabaya," jelas Eri.

Eri juga berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apabila Juknis MBG diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi, sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," ujarnya.

Teknis pelaksanaan

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun 10 sekolah tersebut terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Program MBG dilaksanakan di KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo.

Sementara di Kecamatan Rungkut, program tersebut menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf menyampaikan, saat ini seluruh tahap pelaksanaan program MBG, mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, dilakukan oleh BGN. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN. Kami adalah penerima manfaat. Jadi, teknis menu dan lain-lain yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Yusuf memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian, SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu, semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," ujar dia.

Dok. Pemkot Surabaya Dua siswa SD di Surabaya tampak lahap menikmati menu empat sehat lima sempurna yang disediakan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah.

Peran DPRD

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Hal ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya serta memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Dengan begitu, anak-anak pelajar, mulai pendidikan dasar sampai menengah, dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," ujar Adi.

DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

"Utamanya, aspek penganggaran. Kami memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," kata dia.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) akhir 2024, lanjut Adi, Pemkot Surabaya memaparkan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Pihaknya menyimpulkan perlu dilakukan penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kami simpulkan bahwa kami menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," ujarnya.

Adi menyebut, banyak harapan disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja, hingga pemenuhan kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap, program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," ucap Adi. (ADV)

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto merespos usulan dana zakat untuk ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi Prabowo, pemerintah siap melaksanakan program strategis itu dengan anggaran yang telah ditetapkan, alih-alih dukungan dari dana zakat.

“Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua. Anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Prabowo selepas menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin) di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Meski demikian, Prabowo membuka peluang selebar-lebarnya bagi sejumlah pihak yang ingin mendukung program makan bergizi gratis. Asalkan, dukungan-dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Harapannya, berbagai dukungan tersebut dapat semakin mendorong perwujudan misi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia, dan menciptakan SDM yang unggul.

“Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN.

Dalam APBN 2025, pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis selama satu tahun.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, jika terealisasi, maka penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Sebelumnya diberitakan, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Kemenag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa penggunaan dana zakat harus sesuai dengan syariat Islam, yakni sesuai dengan asnaf.

Zakat yang telah terkumpul wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya atau disebut asnaf.

"Zakat itu kan ada asnaf-nya (golongan orang yang berhak menerima zakat)," ujar Nasaruddin saat ditemui usai acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Delapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Menurut Nasaruddin, penggunaan dana zakat untuk menopang program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dirasa tidak masalah.

Namun, jika terealisasi, maka penerima zakat melalui makan bergizi gratis ini harus masuk dalam delapan golongan yang berhak menerimanya.

"Kalaupun mau begitu kan enggak ada masalah, yang penting kan asnaf-nya," kata Nasaruddin.

Sebelumnya diberitakan, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 13 Januari 2025. Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan.

Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya. Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak, Pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis," kata Wali Kota Eri dalam siaran pers, Kamis (16/1/2025).

Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

"Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Eri.

Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," imbuhnya.

Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

"Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," katanya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik," paparnya.

Ia berharap ke depan pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah. "BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, ia menuturkan jika uji coba MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang
kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," tuturnya.

Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp 1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

"Kalau nanti juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya," Wali Kota Eri.

Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila dalam juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," kata Adi.

Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," Adi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," katanya.

Secara garis besar, Adi menyebut jika banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," pungkasnya.

Simak juga Video: Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]