JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet meminta pemerintah memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 hingga 40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

Prabowo menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024. Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas, apa saja menu makanan yang bisa didapat dengan Rp10.000 di Jakarta?

Untuk membuktikannya, Bisnis mengunjungi salah satu rumah makan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada rumah makan itu, Bisnis mencoba menanyakan lauk yang didapat hanya dengan merogoh kocek Rp10.000.

Pedagang di warteg dengan uang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan nasi dan olahan telur, nasi dan sayur, hingga nasi dan kerang plus gorengan.

"Ya kalau segitu mah paling kerang atau usus tambah gorengan satu bisa tuh Rp10.000 [tambah nasi]. Kalau sama telor dapat juga itu sama nasi, sayur kayak kentang tambah sayur juya bisa," ujar pedagang warteg berinisial A (18) saat ditemui Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Adapun, dia menyatakan bahwa lauk daging seperti ayam dan aneka masakan ikan baru bisa didapat jika pembeli mengeluarkan uang Rp15.000.

"Kalau mau pakai ikan sayur, ikan goreng telor sayur, ayam nasi bisa. Sekarang Rp10 ribu jarang ya," pungkasnya.

Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan program pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan kontraktor kecil.

Menurut Hashim Kontraktor kecil menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sudah putuskan, untuk 2 juta rumah di pedesaan itu hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Sementara kontraktor besar, tutur Hashim, akan mengerjakan pembangunan 1 juta di wilayah perkotaan.

"Kontraktor besar tinggal kerjakan nanti satu unit apartemen di kota-kota besar. Di situ yang besar-besar, boleh," kata Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi itu.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, Hashim juga menyebut Prabowo hendak memberi kesempatan bagi perekonomian desa.

Tidak hanya kontraktor, ia menyebut program prioritas tersebut juga memberi kesempatan bagi para koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

"Ini berikan kesempatan untuk kontraktor-kontraktor, UMKM, koperasi, BUMdes, Badan Usaha Milik Desa, diberikan kesempatan untuk bekerja," jelas Hashim yang juga adik kandung Prabowo.

Di sisi lain, Hashim menilai program 3 juta rumah juga mampu menurunkan angka prevalensi stunting, di mana saat ini menyentuh angka 25% anak Indonesia.

Sementara saat ini, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," tegasnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Program tiga juta rumah menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua Satgas Perumahan Hashim S Djojohadikusumo program tersebut dapat membuka hingga 6 juta lapangan pekerjaan.

Hashim mengaku optimistis program tersebut dapat terealisasi. Sebab, banyak negara berminat untuk menyuntikan dana pada program tersebut, seperti Abu Dhabi, Qatar, China, hingga Singapura.

"Program perumahan Pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pak Prabowo. Ini pasti terwujud," kata Hashim saat menghadiri acara NTV CEO Awards 2024, di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Untuk merealisasikan program tersebut, Prabowo juga telah memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menghitung program rumah di pedesaan itu memerlukan minimal 4 sampai 5 juta pekerja.

"Satu rumah perlu 4 sampai 5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen, perlu juga ratusan ribu pekerja baru sehingga kita bisa menampung 5 sampai 6 juta pekerjaan baru," jelas Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi itu.

Hashim pun berharap banyak anak-anak Indonesia yang mendapat pekerjaan yang tidak perlu susah payah mencari di kota atau bahkan di luar negeri. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi menjadi pekerja migran.

"Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan, anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia, tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Kita berikan suatu pekerjaan yang bermartabat tentu dengan upah yang layak, upah yang fair, yang adil. Jadi ini harapan Pak Prabowo dan saya, para CEO memberikan nafkah yang layak," pungkas adik kandung Prabowo itu.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Keduanya membahas penataan organisasi kelembagaan, optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan tugas dan fungsi di lingkup Kementerian PKP.

"Kami di KementerianPAN-RB bersama Kementerian PKP membahas bagaimana penguatan kelembagaan dan SDM, sehingga terwujudnya akselerasi tugas dan fungsi yang diemban Kementerian PKP. Dengan demikian diharapkan kerja - kerja yang dilakukan instansi di bawah kepemimpinan Menteri PKP segera diakselerasi dan dapat dirasakan masyarakat luas," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan KementerianPAN-RB dan Kementerian PKP memiliki visi sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Rini menjelaskan tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk bagaimana dukungan SDM aparatur yang memiliki kapasitas.

"KementerianPAN-RB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, berdasarkan dengan prinsip efisiensi kelembagaan selaras dengan tata kelola organisasi yang efektif," tuturnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target menyediakan 3 juta rumah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pihaknya juga memiliki keinginan untuk membangun hunian bagi para ASN, anggota TNI, dan POLRI berpangkat rendah.

Untuk mengakselerasi keinginan tersebut perlu adanya organisasi yang lincah serta efisien, serta pengisian SDM yang memiliki kompetensi dalam mengerjakan target -target yang telah ditetapkan.

"Perlu adanya tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif guna mewujudkan hal tersebut," tutupnya.

(anl/ega)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap membentuk desa-desa tematik di Indonesia untuk menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perwujudan swasembada pangan.

"Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," kata Menteri Desa PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Mendes Yandri, desa tematik yang mengembangkan tema tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan identitas desa yang kuat itu, dapat memberikan pengaruh positif pada setiap program Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya kebutuhan pangan yang pasti terpenuhi, kata dia, peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat desa juga dapat terwujud dengan adanya desa tematik.

Untuk menyukseskan pembentukan desa tematik itu, lanjutnya, Kemendes PDT pun akan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki desa.

"Kami mendorong BUMDes yang nanti akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik, sesuai dengan potensinya," ucap Mendes.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad Ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu yang dihadiri pula oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Presiden Prabowo menyerukan sejumlah hal, seperti upaya Indonesia memakmurkan rakyat dengan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

"Kita perjuangkan kemakmuran rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan sumber daya manusia," kata dia.

Upaya Indonesia dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan itu juga selaras dengan pembahasan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang dihadiri Presiden Prabowo November lalu.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain, Presiden Prabowo mengaku optimistis bahwa swasembada pangan serta peningkatan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dapat dipenuhi dalam rentan waktu yang lebih singkat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024