Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap efisiensi anggaran Kementerian PKP dilakukan rekonstruksi.

Fahri menyebut semulanya pemangkasan anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,66 triliun dari pagu awal sebesar Rp5,27 triliun. Akan tetapi besaran pemangkasan itu direvisi menjadi Rp1,81 triliun.

Dengan demikian, Fahri menegaskan bahwa sisa pagu Kementerian PKP usai dilakukan efisiensi tersebut menjadi Rp3,46 triliun.

“Hasil rekonstruksi anggaran kita sampaikan target efisiensi kementerian kami adalah sekitar Rp3,661 triliun. Posisinya turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga, pagu anggaran Kementerian kami Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Fahri menuturkan, rekonstruksi anggaran itu disambut baik oleh Kementerian PKP. Pasalnya, semula sisa anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp1,61 triliun.

Seiring dengan adanya rekonstruksi itu, Fahri menyebut bakal segera melakukan perubahan perincian anggaran sebelum dilakukan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 21 Februari 2025.

“Jadi lumayan ada tambahan, sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, [kami] diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan melakukan revisi pada ditjen anggaran paling lambat 21 Februari 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya Kementerian PKP, sejumlah kementerian lainnya juga terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Misalnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dari yang sebelumnya Rp 110.952.654.252.000 menjadi Rp 29.571.948.255.000, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Rp 2.192.287.697.000 menjadi Rp 1.157.991.697.000, lalu Kementerian Transmigrasi dari Rp 122.419.152.000 menjadi Rp 75.023.152.000.

Sementara itu, anggaran BMKG turun dari yang sebelumnya Rp 2.826.897.302.000 menjadi Rp 1.403.500.302.000. Lalu anggaran Basarnas turun dari Rp 1.496.578.812.000 menjadi Rp 1.011.480.512.000.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

"Bapak ibu sekalian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBN-nya) kita setujui?" kata Lasarus.

"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran kementerian terjadi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp3,66 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya tersisa Rp1,6 triliun saja dari semula Rp5,2 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Salah satunya, mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” ujarnya.

Selain itu, Ara juga menyebut bakal terus menggaet komitmen investor swasta melalui program CSR yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Berau hingga Muara Angke.

Terakhir, Ara memastikan bakal menggenjot investasi asing untuk mendukung pembangunan program 3 juta rumah.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,274 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dukungan manajemen untuk Kementerian PKP.

"Anggaran Kementerian PKP bersumber dari Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,227 triliun. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua yakni untuk Kementerian PU Rp110,961 triliun dan Kementerian PKP Rp5,274 triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Desember 2024.
Adanya pembagian alokasi anggaran dua kementerian tersebut dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kementerian PU dan Kementerian PKP terkait pemisahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.

Ada alokasi pembiayaan perumahan Rp35,49 triliun yang merupakan BA BUN yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit terdiri dari alokasi FLPP untuk 220.000 unit alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi SSB dan alokasi SBUM

Sedangkan jumlah anggaran Rp5,274 triliun tersebut berasal dari Inpektorat IV Itjen Kementerian PUPR Rp0,009 triliun dan Ditjen Perumahan Rp5,078 triliun, Direktorat PPP Ditjen Pembiayaan Rp0,049 triliun dan Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Rp0,137 triliun.

Menteri PKP juga menyampaikan target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP sesuai pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang ada. Dirinya berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami akan terus mendorong semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam Program 3 Juta Rumah. Kami ingin masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas dia.

Lebih lanjut, Menteri PKP menjelaskan, ada beberapa target pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian PKP. Pertama, untuk Ditjen Kawasan Permukiman mendapat anggaran Rp0,212 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, Kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, Kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan Kawasan Wiringtapareng Kabupaten Wajo serta Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan.

Kedua, Ditjen Perumahan Perdesaan mendapat alokasi Rp0,908 triliun. Kementerian PKP akan menyalurkan dana tersebut untuk Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS yang tersebar diseluruh Provinsi. Kemudian lanjutan pembangunan rumah khusus untuk Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Rusus Suku Moi, Lanjutan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Ternate dan Pembangunan Rusus Malawei Tahap 1 dan Pembangunan Rusus Pasca Bencana di Lebak.

Ketiga untuk Ditjen Perumahan Perkotaan mendapat alokasi anggaran Rp3,707 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan Rusun MBR Terdampak IKN, lanjutan pembangunan Rusun mendukung DOB (MYC). Selanjutnya lanjutan pembangunan Rusun Direktif (MYC) dan lanjutan Renovasi Tower Rusun Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak (MYC) sebanyak 10 tower

"Kementerian PKP juga akan mendorong pembangunan baru Rusun ASN / TNI / Polri, MBR, Pekerja, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Perguruan Berasrama. Selain itu juga pembangunan Prasarana Sarama dan Utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR tersebar diseluruh provinsi," jelas dia.

Ke empat adalah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang mendapat alokasi anggaran Rp 0,078 T. Ditjen tersebut akan mendorong Pelaksanaan Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ke lima adalah Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp0,009 triliun. Itjen akan mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama antar lembaga penyusunan Rancangan NDPK Pengawasan serta Layanan Pengawasan Layanan Audit dengan Tujuan tertentu Layanan Audit Kinerja Layanan Reviu RKA / KL dan Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Perumahan dan Pembiayaan Infrastruktur

"Yang terakhir atau ke enam adalah Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan alokasi anggaran Rp0,359 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai , Tata Kelola/ Administarasi pegawai, Layanan Operasional Perkantoran, Layanan Data dan Informasi Publik Pembentukkan Produk Hukum Pembinaan Pengelola Keuangan Pengelola BMN serta Analisis Pelaksanaan Kebijakan," jelas dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,27 triliun untuk pagu anggaran 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan alokasi anggaran itu berasal dari pengalihan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang semula mendapat pagu TA 2025 mencapai Rp116,22 triliun.

“Dari total pagu alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,227 triliun, kemudian pagu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat Rp110,961 triliun dan biaya pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,274 triliun,” kata dalam Raker di Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran untuk Kementerian PKP itu berasal dari 4 keran, pertama berasal dari anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sebesar Rp5,78 triliun. Kemudian, dari Ditjen Cipta Karya pengembangan kawasan permukiman Rp137 miliar.

Selanjutnya, berasal dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan sebesar Rp49 miliar dan terakhir berasal dari alokasi anggaran inspektorat jenderal Rp9 miliar.

“Anggaran lain sektor perumahan adalah alokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp35,49 triliun yang diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan sebesar 234.200 unit. Terdiri dari FLPP 200.000 unit. Tapera 14.200 unit serta alokasi anggaran untuk SSB dan SBUM,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyebut tidak akan ada penambahan anggaran untuk mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tahun 2025, termasuk untuk Kementerian PKP.

“Berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU dan Perumahan, Desa, PDT dan Transmigrasi,” jelasnya

Lasarus melanjutkan, nantinya kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Transmigrasi anggarannya bakal dialokasi dari pagu anggaran Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Perinciannya, dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5,27 triliun, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp2,19 triliun, serta Kementerian Transmigrasi yang mendapat alokasi paling buncit sebesar Rp122,41 miliar.

“Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini,” tegas Lasarus.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 bakal dilakukan pemangkasan untuk dialokasikan menjadi pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Informasi tersebut diketahui usai Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

"Diskusi saja agar pekerjaan-pekerjaan 2025 yang sudah dicanangkan bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, efektif dan efisien itu sih. Tidak ada yang lain," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).

Di samping itu, Dody juga menjelaskan pertemuan bersama Wamenkeu itu membahas seputar refocusing anggaran antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti membenarkan hal itu. Dirinya menjelaskan anggaran kementeriannya yang semula ditetapkan sebesar Rp116 triliun bakal dipangkas untuk dialokasikan ke Kementerian PKP.

"Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin PUPR kan Rp116 triliun, tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR," jelas Diana.

Adapun nilainya, yakni sekitar Rp5,1 triliun yang semula merupakan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR.

Sementara sisa anggarannya yang ada sekitar Rp111 triliun bakal digunakan oleh Kementerian PU untuk menyelesaikan sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang telah dijalankan.

"Kemarin untuk perumahan kan cuma Rp5 triliun. Ya itu Rp5 triliun yang ke sana [ke Kementerian PKP]. Nah sisanya [kekurangan anggaran Kementerian PKP] nanti minta sendiri, proses usulan mulai tanggal 2 Januari 2025," tandas Diana.

Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025. Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Namun, ia tak menjelaskan bagaimana dapat angka Rp750 triliun tersebut. Ia hanya mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu.

"Kita baru bicara uang, mampu enggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian, sumber daya manusianya gimana?" ucapnya mempertanyakan.

Selepas rapat, Ara menegaskan bahwa anggaran Kementerian Perumahan yang hanya Rp5 triliun pasti kurang untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Walau, ia belum bisa memberikan berapa hitungan persis yang dibutuhkan.

Menteri Ara tak bisa menyebut angka pasti berapa anggaran yang diperlukan untuk membangun 3 juta rumah. Termasuk, apakah ada peluang lebih rendah dari hitungan DPR RI yang mencapai Rp750 triliun per tahun.

"Nanti hitungannya kita komprehensifkan, kita diskusikan. Makanya kalau gak lakukan efisiensi, tidak gotong royong, tidak tepat sasaran. Bayangkan sekarang begitu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang tidak terpakai," jelas Ara.

"Sekarang saya harus kreatif, saya gak mau pasrah," tegasnya.

Anak buah Prabowo itu hanya bisa memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.