JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai wacana program makan bergizi gratis (MBG) yang dibiayai oleh uang zakat. Menurut Prabowo, zakat sudah ada pengurusnya.

Di sisi lain, pemerintah siap memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia sepanjang tahun 2025.

Diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut.

"Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," ucap Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Lebih lanjut, Prabowo juga mempersilakan siapapun untuk ikut serta dalam program ini.

Tak terkecuali, pemerintah daerah (pemda), seperti bupati hingga wali kota.

Sebab, ada usulan MBG juga dibiayai pemda dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Dari pemda juga ingin ikut serta. Para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," jelasnya.

Sebagai informasi, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Belakangan, Sultan mengklarifikasi pernyataannya setelah ramai dikritik. Menurutnya, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai. Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

"Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Sebab diketahui, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut.

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," beber Khofifah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau dikenal Pasha Ungu, menyorot soal adanya usulan zakat membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Sigit, dana zakat itu harus dikelola dengan mengedepankan prinsip syariah serta transparansi yang akuntabel.

Sebab, zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

“Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran,” kata Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat.

Dia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk memastikan dana disalurkan secara efisien.

“Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pasha mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat.

“Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai penggunaannya justru menimbulkan polemik,” tegasnya.

Jika nantinya usulan itu dijalankan, menurut Pasha, harus dipastikan tidak melanggar prinsip syariah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Jika dijalankan, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin. Bahkan, pihak Istana menyatakan bahwa usulan ini sangat memalukan.

Terbaru Sultan mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menjelaskan kembali usulannya terkait skema pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat . Diketahui, usulannya itu mendapat sorotan dari banyak pihak baru-baru ini.

Sultan menjelaskan, usulan itu atas dasar pernyataan pemerintah bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai bulan Juli. Artinya, kata dia, pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong, salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," kata Sultan dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ia mengerti zakat adalah syari'at Islam yang telah diatur batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Namun khusus infaq dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Menurutnya, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto berasal dari keluarga kelas menengah-bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp210 triliun. Di saat yang sama, ia juga melihat masyarakat di daerah sangat menyambut baik program MBG ini, terutama anak-anak banyak sekali yang bahagia dan senang dengan menu makanan yang disajikan.

"Potensi zakat infaq dan sedekah di Indonesia mencapai 300an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infaq dan sedekah ini dikelola secara profesional seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan," ujarnya.

Selama ini, Sultan juga melihat ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah. Di sisi lain, dia juga mengaku mendapat masukan dari kolega dan sahabatnya agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis ini.

"Artinya, sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika memang dimungkinkan, DPD merekomendasikan agar pembiayaan program majan bergizi gratis dari hasil zakat, infaq, dan sodaqoh masyarakat khusus ini, diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infaq dan sedekah. Sehingga, tidak semua sekolah dan anak diberikan makan bergizi gratis yang bersumber dari zakat, infaq, dan sodaqoh.

"Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, DPD mendorong agar Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui Zakat untuk disampaikan ke pemerintah.

"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program makan bergizi gratis ini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Sultan Najamudin memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Khusus infak dan sedekah, kata dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Sultan mengungkit mayoritas anak-anak sekolah penerima makan bergizi gratis berasal dari keluarga kelas menengah dan bawah, yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

"Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp 210 triliun. Tiga kali lipat dari yang dianggarkan pemerintah saat ini, Rp 71 triliun. Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan," tutur Sultan.

Sultan mengatakan, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300-an triliun setiap tahun.

Jika potensi zakat, infak, dan sedekah ini dikelola secara profesional, menurut Sultan, seharusnya tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan.

Selain itu, Sultan membocorkan, dirinya melihat ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah.

Dia turut mendapat masukan agar pemerintah membuka ruang bagi perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis ini.

"Artinya, sejatinya, ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong-menolong dan bergotong royong," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan road map ini juga merupakan langkah strategi dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

"Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.


Menteri Ara menjelaskan dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Wakil Menteri Fahri Hamzah dalam rapat tersebut menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Wamen Fahri.

(KIE)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

?Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,? ujar Toha, Kamis (16/1/2025).



Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

"Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,? ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

?Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?? tuturnya.

Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

?Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,? pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi berpesan agar pemerintah memudahkan birokrasi terutama dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya hanya ingin berpesan bahwa mudahkan birokrasi, jangan sampai jatuh lagi ke tangan pengusaha," kata Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Oleh karena itu, Gus Fahrur meminta agar pemerintah untuk mengajak kerja sama para petani dalam program makan bergizi gratis untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan standar-standar tertentu dalam menjalankan program makan bergizi gratis, yang justru membuat anggaran membengkak dan jatuh ke tangan para investor.

"Libatkan para petani di sekitar, jangan semuanya harus pakai formalistis dan elitis pakai standar Jakarta, itu akan membuat biaya mahal dan program ini akan jatuh ke tangan pengusaha atau para investor," ujarnya.

Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program ini.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (zakat untuk makan bergizi gratis). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," kata dia.

Namun, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang, Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional, bukan justru dari dana zakat.

"Saya kira memberikan program CSR atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

Jakarta -

Usulan dana zakat digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka. Pemerintah sendiri nampak kurang mendukung usulan ini.

Kepala Staf Presiden AM Putranto sempat menyatakan usulan ini sebetulnya kurang tepat. Dia menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sudah terencana dan dianggarkan secara matang.

Pemerintah akan menjalankan program tersebut dengan upaya yang terbaik dan tidak melibatkan dana-dana dari masyarakat, apalagi bentuknya dana zakat.

"Ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu. Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," kata Putranto kepada wartawan ditemui di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Putranto menekankan sejauh ini tidak ada pembicaraan di internal pemerintah untuk pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan dana zakat. Bahkan dia menyebut usulan itu cukup memalukan untuk dilakukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," tegas Putranto.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan sejauh ini pihaknya belum mendalami usulan tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan.

Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat.

Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir dari Agustus sampai Desember 2025 akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 T dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

Usulan Zakat Biayai MBG

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjadi yang pertama kali mencetuskan ide untuk mendorong dana zakat membiayai Makan Bergizi Gratis. Dana zakat dinilai olehnya menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas, karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat.

Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN untuk membesut program super penting di era kepemimpinan Prabowo tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Di sisi lain, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil).

Namun, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

(hal/eds)

Bisnis.com, CIREBON - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka yang awalnya dijadwalkan dimulai pada Senin (13/1/2025), dipastikan mengalami penundaan hingga pekan depan, Senin (20/1/2025).

Direktur Tiga Dara Utama, selaku mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Asep Sukarno mengatakan program MBG harus menunggu kedatangan ahli gizi dan akuntan dari BGN untuk memantau dan mengawasi seluruh proses pelaksanaan.

“Kami masih menunggu ahli gizi dan akuntan dari BGN. Mereka saat ini masih dalam tahap perekrutan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Majalengka terpaksa diundur hingga pekan depan,” kata Asep, Kamis (16/1/2025).

Asep menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN. Bahkan, dapur tertutup yang menjadi pusat pengolahan makanan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti lemari pendingin, freezer, hexos fan, serta sepuluh unit kompor gas.

“Kami sudah mempersiapkan fasilitas terbaik, termasuk peralatan yang memenuhi standar BGN. Tim pekerja juga telah kami siapkan untuk memasak, mencuci piring, dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah di Majalengka,” jelasnya.

Selain itu, bahan baku yang akan digunakan untuk menyusun menu makanan program MBG berasal dari wilayah Majalengka. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi BGN yang mengutamakan penggunaan sumber daya lokal.

Asep menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan koperasi petani dan peternak setempat untuk memasok kebutuhan seperti beras, telur, ayam, dan sayuran.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh bahan baku segar, berkualitas, dan mendukung perekonomian lokal. Kerja sama dengan koperasi setempat juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat Majalengka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.