JAKARTA, KOMPAS.com - Siswa nonmuslim di SMPN 61 Jakarta tidak mempermasalahkan pengubahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan.

“Enggak masalah, aku nerima, selain menghormati juga orang-orang yang puasa,” ucap Rialdo (15), saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Rialdo menambahkan, menu yang diterimanya sama dengan menu yang diberikan kepada siswa yang berpuasa, yaitu susu, telur rebus, biskuit, buah, dan kurma.

Meskipun pengurangan jumlah menu dari yang semula nasi dan lauk pauk, Rialdo tidak merasa keberatan.

“Kalau saya sih enggak masalah, hitung-hitung takjil juga buat saya,” ujarnya.

Senada dengan Rialdo, Lionel (15) juga mengaku tidak mempermasalahkan perubahan menu MBG selama Ramadhan.

Ia menilai bahwa SMPN 61 Jakarta masih memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengonsumsi makanan selama jam sekolah.

“Enggak masalah juga, sekolah kan juga bilang kalau mau makan di Laboratorium IPA aja. Jadi enggak mengganggu,” kata Lionel.

Baik Lionel maupun Rialdo merasa senang dengan menu baru ini, terutama karena mereka dapat merasakan kurma untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.

“Kurma sih ya (favorit), bisa dibilang begitu karena pertama kali nyoba Kamis kemarin, ternyata enak juga,” tambah Lionel.

Sebelumnya, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi berupa nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di kedua sekolah tersebut terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/3/2025).

“Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus,” kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan menerima MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Ia menjelaskan, menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa, mengingat nasi, sayur, dan lauk pauk berpotensi basi jika dikonsumsi saat sore hari.

“Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang,” jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi Nurfiati juga menyampaikan, para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan.

Menu tersebut, yang terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma, tidak termasuk buah untuk siswa kelas 1 hingga 3 SD.

“Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang,” kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Menu tersebut telah disesuaikan sejak awal oleh pihak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dan para siswa diharapkan membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasya (10), siswa kelas 5 SDN 11 Slipi, Jakarta Barat, mengaku lebih menyukai menu makanan berat yang biasanya diberikan saat Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang saat Ramadhan.

“Lebih suka nasi, tapi kan enggak bisa dimakan juga,” ucap Rasya saat dijumpai Kompas.com, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Rasya mengatakan buah kurma menjadi salah satu dari lima menu yang paling ia sukai. Selain kurma, Raysa menerima susu, buah, biskuit, dan telur rebus.

“Yang paling aku suka kurma, yang paling enggak suka telur rebus,” ungkap Rasya.

Dia menambahkan, senang mendapatkan menu MBG yang disesuaikan dengan waktu berbuka puasa, karena makanan ini dapat dinikmati saat waktu berbuka tiba.

Hal senada juga disampaikan oleh Naufal (15), siswa kelas 3 SMPN 61 Jakarta, yang menjadikan kurma sebagai makanan favorit dalam MBG edisi Ramadhan.

Dia mengungkapkan bahwa kurma adalah makanan yang jarang ditemui saat berbuka puasa di rumahnya.

“Kadang kalau di rumah langsung makan yang berat-berat. Karena ada makan gratis jadi bisa makan kurma,” ujarnya.

Naufal juga menyatakan bahwa meskipun lebih menyukai menu makanan berat, dia menyadari bahwa makanan tersebut tidak dapat dikonsumsi saat puasa karena berpotensi basi.

“Kalau nasi sih pengin, tapi namanya juga bulan puasa. Nanti kalau dikasihnya sekarang, takutnya sudah basi. Pulangnya kan jam 12.30 WIB,” tambahnya.

Sebelumnya, menu MBG di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tidak lagi menyajikan nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu yang disajikan di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi terdiri dari susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta, Rukmi, menjelaskan bahwa menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kami masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telur rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menambahkan, para siswa yang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Menu tersebut disesuaikan dengan waktu makan siswa, mengingat nasi dan lauk-pauk berpotensi basi jika dikonsumsi di sore hari.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," jelasnya.

Kepala Sekolah SDN 11 Slipi, Nurfiati, juga menyampaikan bahwa para siswa mendapatkan menu baru selama bulan Ramadhan. Menu tersebut terdiri dari susu, telur, buah, biskuit, dan kurma.

Namun, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Nurfiati menambahkan bahwa menu tersebut telah disesuaikan oleh pihak dapur MBG sejak awal, dan siswa diharapkan dapat membawa pulang makanan tersebut untuk berbuka puasa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membicarakan program  sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pramono berniat menemui Dadan usai wacana programnya itu sempat dilarang oleh pemerintah pusat.

"Karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan, untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya enggak salah," kata Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3).

Pramonon menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BGN perihal wacana program sarapan gratis oleh Pemprov DKI Jakarta.

Politikus PDIP itu mengatakan bakal mengalihkan anggaran sarapan gratis untuk renovasi kantin jika nantinya tak diizinkan menjalankan salah satu programnya tersebut.

"Kemarin, kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan," ujar dia.

Pramono sebelumnya mewacanakan program sarapan gratis. Ia bersama Rano Karno menyampaikan program itu berbeda dengan MBG dari pemerintah pusat. Namun, ia mengaku BGN tak mengizinkan Pemda membuat program mirip MBG.

Setelahnya, Pramono pun mewacanakannya untuk mengganti dengan renovasi kantin. Ia mengatakan renovasi akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," ujar Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait Program Sarapan Gratis.

“Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan," kata Pramono di Jakarta, Senin.

Tapi dia juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. "Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah," katanya.

Sebagai Gubernur Jakarta, dia tidak ingin segala sesuatunya terkait program untuk Jakarta tidak terencana dengan baik. Dia juga ingin agar program tersebut dapat berjalan dengan terbuka.

Kemudian soal program revitalisasi kantin, Pramono menjelaskan hal ini juga masih akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka 'budget' yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," katanya.

Tetapi hari ini dia membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. "Ya saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

Untuk Program Sarapan Gratis akan tetap diadakan. "Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," kata Pramono.

Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

"Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami'na waato'na, ikut itu," kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menu makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat, tak lagi berupa nasi dan lauk-pauk selama bulan Ramadhan.

Menu MBG di SMPN 61 Jakarta dan SDN 11 Slipi antara lain susu, telur rebus, buah, kurma, dan biskuit.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMPN 61 Jakarta Rukmi mengatakan, menu MBG baru ini telah diberikan kepada siswa sejak Kamis (6/1/2025).

"Mulai dari awal kita masuk tanggal 6 Maret 2025, menunya sampai saat ini sama, terdiri dari susu, biskuit, kurma, buah, sama telor rebus," kata Rukmi saat ditemui di SMPN 61 Jakarta, Senin (10/3/2025) pagi.

Rukmi menjelaskan, para siswa yang sedang berpuasa dan mendapatkan MBG di SMPN 61 Jakarta harus membawa pulang makanan tersebut untuk digunakan sebagai makanan berbuka puasa.

Rukmi mengatakan, pemberian menu tersebut disesuaikan dengan jam makan para siswa. Kata dia, menu nasi, sayur, dan lauk pauk akan berpotensi basi jika dikonsumsi saat sore hari oleh para siswa.

"Kalau nasi, berarti nanti basi. Ini kan bentuknya takjil, hanya makanan pembuka saat membatalkan puasa, jadi bukan makanan kenyang," kata dia.

Senada dengan Rukmi, Kepala Sekolah SDN 11 Slipi Nurfiati juga menyampaikan bahwa para siswa diberikan menu baru saat bulan Ramadhan.

Tak jauh berbeda, menu itu adalah susu, telor, buah, biskuit, dan kurma. Akan tetapi, bagi siswa kelas 1 hingga 3 SD, menu buah tidak diberikan.

"Kelas 4, 5, 6 ditambah buah, jeruk atau pisang," kata Nurfiati saat ditemui di lokasi, Senin (10/3/2025).

Menu tersebut, kata Nurfiati, sudah disesuaikan sejak semula oleh pihak dapur makan bergizi gratis (MBG).

Para siswa juga nantinya bakal membawa pulang makanan tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam waktu dekat. Pramono akan membahas keberlangsungan program sarapan bergizi gratis di Jakarta.

Pramono ingin memastikan program itu benar boleh dilaksanakan. Pasalnya, Pramono menyebut BGN tidak mengizinkan pemerintah daerah membuat program mirip dengan Makan Bergizi Gratis.

"Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Badan Gizi, Prof. Dadan karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan," kata Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

"Untuk itu, saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah ya, karena apa pun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka," lanjutnya.

Pramono juga mengomentari wacana retribusi kantin. Pramono mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan BGN tentang nasib program sarapan bergizi gratis di sekolah.

"Kemarin, kalau tidak boleh maka kami budget yang sudah ada, akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan," ungkapnya.

Pramono sebelumnya menyebut BGN tidak mengizinkan Pemda membuat program mirip Makan Bergizi Gratis. Pram menyampaikan pihaknya akan mematuhi aturan tersebut, yakni tidak melaksanakan program sarapan gratis. Sebab, kata dia, program tersebut akan berubah menjadi renovasi kantin.

"Jadi pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan Makan Bergizi Gratis," kata Pramono kepada wartawan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, MIMIKA -- Para siswa di Sekolah Dasar (SD) Baptis, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menyatakan, siap menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang siswa kelas 4 SD Baptis, Regina, mengemukakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus makan sehat. Hal itu karena ia bercita-cita kelak menjadi dokter.

"Sa (saya) pu (punya) cita-cita menjadi dokter. Sa mau diberi makan gratis oleh Pak Prabowo supaya bisa menjadi dokter. Sa harus sehat untuk bisa jadi dokter, terima kasih, Pak Prabowo," ujarnya di Timika, Kabupaten Mimika pada Senin (10/3/2025).

Sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Sekolah SD Baptis Pitirina Kogoya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Ohestina Usmany telah membimbing pelajar kelas 1 hingga 6. Mereka bersiap menyambut Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang menyosialisasikan program prioritas tersebut.

"Adik-adik semua harus terus semangat untuk menggapai cita-cita, dan kalau cita-citanya ingin tercapai, harus makan yang sehat, sarapan yang sehat, senang tidak jika dapat Makan Bergizi Gratis dari Pak Presiden?" tanya Lenis saat hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Seluruh siswa kelas 6 yang disapa pertama kali oleh Lenis pun menjawab serempak, "Senang!"

Selain menyosialisasikan tentang program MBG, Lenis juga memberikan beberapa pertanyaan sekaligus kuis menghafalkan Pancasila. Siswa yang berani maju dan berhasil melafalkan kelima sila Pancasila dengan tepat mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

Kepala Sekolah SD Baptis, Pitirina Kogoya, menyebutkan, sedikitnya terdapat 80 siswa di sekolah yang dipimpinnya, dengan sembilan orang guru yang mengajar setiap hari. Menurut dia, program MBG sangat membantu orang tua di wilayah Kabupaten Mimika karena mereka akan mendapatkan edukasi tentang pola gizi yang sehat dan seimbang.

"Anak-anak di sekolah ini memang sebagian besar sarapan setiap hari, tetapi mungkin belum seluruhnya paham atau mengerti gizi seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, jadi MBG ini sangat bermanfaat, kami siap menerima MBG dari Bapak Presiden," ujar Pitirina.

Kami percayakan semua mama-mama sekolah ini untuk memasak MBG bagi anak-anak

Timika, Papua Tengah (ANTARA) - Anak-anak di Sekolah Dasar (SD) Baptis, Timika, Papua Tengah, menyatakan siap menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang siswa kelas 4 SD, Regina, bercita-cita menjadi dokter, mengemukakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, ia harus makan sehat.

"Sa (saya) pu (punya) cita-cita menjadi dokter. Sa mau diberi makan gratis oleh Pak Prabowo supaya bisa menjadi dokter. Sa harus sehat untuk bisa jadi dokter, terima kasih, Pak Prabowo," ujarnya di Timika pada Senin.

Sekitar pukul 09.00 WIT, Kepala Sekolah SD Baptis Pitirina Kogoya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Jeni Ohestina Usmany telah bersiap sekaligus membimbing anak-anak kelas 1 hingga 6 untuk menyambut Staff Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya yang menyosialisasikan tentang program prioritas tersebut.

"Adik-adik semua harus terus semangat untuk menggapai cita-cita, dan kalau cita-citanya ingin tercapai, harus makan yang sehat, sarapan yang sehat, senang tidak jika dapat Makan Bergizi Gratis dari Pak Presiden?" tanya Lenis saat hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Seluruh siswa kelas 6 yang disapa pertama kali oleh Lenis pun menjawab serempak, "Senang!"

Selain menyosialisasikan tentang program MBG, Lenis juga memberikan beberapa pertanyaan sekaligus kuis menghafalkan Pancasila. Siswa yang berani maju dan berhasil melafalkan kelima sila Pancasila dengan tepat mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang.

Kepala Sekolah SD Baptis, Pitirina Kogoya, menyebutkan sedikitnya terdapat 80 siswa di sekolah yang dipimpinnya, dengan sembilan orang guru yang mengajar setiap hari.

Menurutnya, program MBG sangat membantu orang tua di wilayah Kabupaten Mimika karena mereka sekaligus akan mendapatkan edukasi tentang pola gizi yang sehat dan seimbang bagi anak-anaknya.

"Anak-anak di sekolah ini memang sebagian besar sarapan setiap hari, tetapi mungkin belum seluruhnya paham atau mengerti gizi seperti apa yang tepat untuk anak-anaknya, jadi MBG ini sangat bermanfaat, kami siap menerima MBG dari Bapak Presiden," ujar Pitirina.

Usai berkunjung ke SD Baptis, Lenis bertolak menuju Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Provinsi Papua Tengah.

Di aula yang dihadiri oleh kepala-kepala sekolah, tokoh masyarakat adat, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut, Lenis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling berkolaborasi dan mendukung program MBG.

"Mimika harus menjadi contoh. Kami percayakan semua mama-mama sekolah ini untuk memasak MBG bagi anak-anak kita, berkoordinasilah dengan Badan Gizi Nasional, kita buat anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan.

Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelasnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Bagaimana tanggapan Istana soal temuan utak-atik dana MBG?

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa laporan yang diterima KPK masih berupa informasi awal yang belum terverifikasi.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

Hasan menyebutkan, BGN juga telah berjanji akan mengecek laporan tersebut langsung ke lapangan.

"BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa harga bahan makanan dalam program MBG bersifat actual cost, sehingga berbeda-beda di tiap wilayah.

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7.000- Rp 9.000 saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelasnya.

Hasan juga menegaskan bahwa pertemuan antara KPK dan BGN lebih berfokus pada upaya pencegahan, bukan terkait kasus hukum.

"BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan adanya dugaan pengurangan anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Laporan itu menyebutkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program MBG mengalami penyusutan ketika sampai di daerah.

Akibatnya, nilai makanan yang seharusnya senilai Rp 10.000 hanya menjadi Rp 8.000.

Dugaan utak-atik anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat ini pun langsung mendapat respons dari Badan Gizi Nasional dan Istana melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bagaimana awal mulanya dugaan utak-atik dana MBG?

Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Setyo, terdapat indikasi bahwa besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat nilainya berkurang saat sampai di daerah.

Dia pun khawatir praktik tersebut mengurangi kualitas makanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Kepada BGN, Setyo menegaskan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar Setyo.

Benarkah dana MBG diutak-atik?

Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

"Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," kata Dadan.

Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah," kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.