Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan rencana renovasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program tersebut akan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Renovasi 500 unit RTLH akan didanai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi melalui Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan). Sementara tambahan 200 rumah lainnya akan direnovasi oleh Kadin Indonesia.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dikutip dari detikcom.

Aguan mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk bedah rumah adalah Rp20 juta per unit.

"Satu rumah kan Rp 20 juta, tinggal dikali aja," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan kesiapan Kadin Indonesia yang akan merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," katanya.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sudah ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga yang pindah sementara ditanggung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan, mulai 10 April 2025.

"Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Aguan juga menjanjikan uang sewa tambahan selama 3 bulan apabila proses renovasi belum rampung dalam 6 bulan.

"Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meninjau Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memastikan kesiapan renovasi kawasan permukiman di daerah tersebut.

Program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi, termasuk rumah Bu Hasna dan 28 rumah lainnya di sekitar permukiman. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.

Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

"Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi," kata Ara.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, pada renovasi kali ini, Menteri Ara juga menyisihkan dana pribadinya untuk membeli rumah untuk Bu Hasna dengan nilai sebesar Rp 200 juta.

"Ini sudah banyak yang bantu, Buddha Tzu Chi da KADIN. Saya juga bantu untuk rumah Bu Hasna," kata Menteri Ara.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengucapkan terima kasih atas nama warga Johar Baru. "Hari ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah ada kejelasan dan kepastian pada 14 April sudah siap direnovasi," ujar Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi KADIN Indonesia Thomas Jusman menyataka Pak Aguan menjadi salah satu inspirasi KADIN Indonesia untuk bergotong rotong .

"Renovasi rumah di 5 provinsi di Indonesia menjadi gotong royong yang kami canangkan sebagai mitra strategia pemerintah yang siap bahu membahu mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Terima kasih kami telah diberi kesempatan dan bisa berkontribusi untuk merenovasi rumah tidak layak huni," kata dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang terjadi di Jabodetabek khususnya Bekasi dan Kabupaten Bogor pada Selasa (4/3/2025) akibat dari intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan hulu dan hilir semalaman.

Sejumlah perumahan seperti Puri Harmoni 8, Pondok Damai, Bumi Mutiara, Mahkota Pesona, Vila Nusa Indah 1, 2, 3, dan 5, Situsari Sejahtera, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha, Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, Grand Galaxy Bekasi, Bumi Satria Kencana, Jaka Kencana, Depnaker, Bumi Nasio Indah, Jatiluhur, Graha Indah, Buana, Villa Jati Rasa, Taman Bougenville, Jatibening Permai, Taman Narogong Indah, dan The Arthera Hill. Selain di Bekasi dan Bogor, banjir pada Selasa (4/3/2025) juga melanda 13 kawasan perumahan di Depok dan Tangerang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” kata Bambang.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah, terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam.Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi dilakukan semua ke depannya,” kata Junaidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menuturkan perlu dilakukan edukasi ke masyarakat bahwa pengembang tidak mungkin membangun di tempat yang secara aturan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika mau dilakukan evaluasi kawasan perumahan, senantiasa harus bermula dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Penegakan dari aturan zonasi tata ruang di wilayah yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, jika sudah dibangun dan seluruh persyaratan dan izinnya sudah terpenuhi maka pengembang telah memenuhi seluruh tugasnya. Dia menilai perizinan menjadi kunci dari seluruh masalah yang diperselisihkan akhir-akhir ini.

“Bila dirasa berbahaya dan seterusnya, maka sebaiknya dari awal saat perizinan, maka ditolak dan jangan diizinkan saja. Negara punya kewenangan sangat besar untuk mengaturnya,” tutur Ari.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” katanya.

EVALUASI KAWASAN PERUMAHAN & SEMPADAN SUNGAI

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ucapnya dilansir akun Tiktoknya.

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengevaluasi seluruh pengembang perumahan terutama yang membangun di tepi sungai dan sawah. Haal ini penting agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kementerian Perumahan harus mengevaluasi pengembang-pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan di tepi sungai dan di tengah sawah,” tuturnya.

Dia menilai bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Salah satunya pembangunan perumahan yang tidak mengacu kepada rencana desain tata ruang dan wilayah.

“Bencana terjadi karena tata ruangnya, pembangunannya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip alam,” ujarnya.

Saat ini marak terjadi alih fungsi lahan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, alih fungsi terjadi di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sebagai contoh, adanya daerah aliran sungai di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang sudah disertifikatkan sehingga diklaim milik perorangan. Padahal, secara aturan kawasan-kawasan tersebut tidak mungkin dimiliki perorangan demi keberlanjutan lingkungan.

“Dulu sungai dikelola BBWS, sekarang jadi milik perorangan. Berarti ada yang tidak tepat,” katanya.

Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengawasi hal ini agar tidak ada lagi pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang terlarang. Adapun saat meninjau bantaran Sungai Bekasi untuk melihat proses pelebaran sungai, dia mendapati tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersedia mengubah status sempadan sungai yang tadinya milik perseorangan atau perusahaan menjadi tanah negara untuk pengerjaan normalisasi sungai. Hal ini nantinya normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai sebagai bagian dari rencana pelebaran badan sungai untuk mengembalikan lagi kapasitas daya tampung dan fungsi sungai. Hal ini sebagai upaya untuk membenahi tata ruang.

“Kita memulai melakukan pembongkaran daerah yang menutupi daerah resapan air yang bedampak pada mengalir air ke Ciasura kemudian nanti ke Kali Bekasi, dari Kali Bekasi kemudian ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Jakarta, kalau Jakarta juga dari Ciliwung. Nah kemudian kita juga sudah bergerak untuk membenahi daerah aliran sungai,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada yang memiliki maka akan disertifikatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan diserahkan hak pengelolaan (HPL) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.

“Kalau yang sudah terlanjur ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar, memang kalau bukan haknya akan kita batalkan,” tuturnya.

Apabila proses administrasi yang dilakukan sudah benar, maka dipertahankan untuk menjadi milik yang bersangkutan. Namun, jika terjadi proses pengadaan tanah atau lahan untuk pelebaran, maka akan diberikan dua opsi solusi. Jika sebaliknya karena proses administrasi yang dilakukan masyarakat sudah benar, maka akan dilakukan ganti rugi pengadaan tanah

“Kalau sudah terlanjur ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, enggak ada sertifikat, sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap ya kan, minimal ganti bangunan,” ujarnya.

Adapun status tersebut untuk memastikan daerah sempadan sungai terbebas dari aktivitas pembangunan.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

BOJONEGORO.INEWS.ID - Petugas kepolisian dari Polda Jawa Timur, bersama dengan Polda Papua, Polda Papua Barat dan Polda DIY, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi senjata api.

Rumah tersebut berada di Perumahan Kalianyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya memproduksi, rumah tersebut juga untuk merakit, memodifikasi senpi. 

Menurut keterangan polisi, senjata api ilegal tersebut digunakan untuk mensuplai senajata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam perkara itu, petugas menangkap 3 warga di rumah tersebut.

Sementara itu, menurut keterangan warga setempat, Hilmi mengungkapkan, jika rumah tersebut dikontrak oleh sepasang suami istri, yang merupakan pendatang asal Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Namun, sepengetahuan dia, setiap hari rumah tersebut difungsikan sebagai tempat bekerja alias bengkel pengelasan. Tetapi, Ia tidak tahu secara persis apa yang dikerjakan di rumah tersebut.

"Kurang begitu tahu, apa yang dikerjakan, tapi setiap hari ada tukang 2 orang disana (rumah),” ungkapnya, rabu (12/3/25).

Penangkapan 3 warga di Bojonegoro ini adalah lanjutan penyelidikan dari tersangka sebelumnya Yuni Enumbi, di Kp Ampas KM 76 Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

"Pengiriman menggunakan wadah mesin kompresor, jadi kompresor dipotong dulu kemudian dan senjata ini dibagi beberapa potongan dimasukkan beserta amunisi kemudian dikirim menggunakan ekspedisi," ucap Kapolda Jatim Komjen Imam Sugianto, dalam keterangan pers, Selasa (11/3/2025).

Menurut Kapolda, Slsenjata api yang telah di produksi berupa 6 Pucuk (2 Cuk SS1 V1 dan 4 Cuk G2 Pindad), Amunisi 882 Butir (632 Btr Cal 5.56 dan 250 Btr 9mm). 

Sementara 3 tersangka yang diamankan diantaranya Teguh Wiyono, Pujiono, Mukhamad Kamaludin dan 1 orang sebagai saksi atas nama Harianto.

"Pada saat kami lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat alat bubut, alat las dan beberapa mesin untuk pembuatan popor senjata maupun senjata pendek," lanjut Imam.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa amunisi 982 Butir (402 Btr Cal 5.56, 198 Btr Cal 22, 68 Btr Cal 30, 152 Btr Cal 7.62x59m, 147 Btr Cal 7.62x51m, 14 Btr Cal 9m dan 1 Btr Cal 762), Piranti untuk membuat senjata, Mobil pick jenis Suzuki, Senpi Rakitan 5 Cuk (2 Panjang dan 3 Pendek).

Editor : Arika Hutama

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia memastikan sudah ada 232 rumah warga yang siap direnovasi kepada Kecamatan.

"232 (rumah siap renovasi). Sudah by name by address?" ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menyebutkan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi dan membangun rumah warga dalam program tersebut. Diketahui biaya renovasi maupun sewa kontrakan untuk warga bakal ditanggung oleh yayasan ini.

Sementara itu, Ara menyatakan akan membeli rumah sebelah Nenek Hasna bisa renovasi dan membangun rumah lebih luas untuknya. Ia bernegosiasi harga langsung dengan Siti, yakni tetangga dan pemilik rumah sebelah Nenek Hasna.

Sebagai informasi, Nenek Hasna merupakan warga Kelurahan Tanah Tinggi. Ia sempat tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarga. Pada November 2024 lalu, Ara pernah menyampaikan niat merenovasi rumah tersebut dan membeli rumah sebelah agar bisa diperluas.

"Ini saya buat Ibu Hasna, ya? Biar Menteri yang beli Rp 200 juta ya?" ucap Ara.

"Bu (Siti) nanti saya pembayaran, saya titipin uangnya ke Ibu Dirjen ya, langsung diberesin ya," tambahnya.

Di samping itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Ia mengungkapkan proses renovasi rumah tersebut dibagi menjadi dua tahap dan dimulai pada 14 April mendatang.

"Untuk tahap pertama ada 148 rumah dan sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," katanya.

Selama proses renovasi berjalan, warga akan tinggal di kontrakan selama enam bulan. Aguan melalui Yayasan akan menanggung biaya sewa. Jika pembangunan belum selesai sampai akhir masa sewa, akan ditambahkan tiga bulan lagi.

Sri menambahkan sisa 84 rumah akan direnovasi di tahap dua pada. Pembangunan dilakukan enam bulan setelah tahap pertama, yakni sekitar 8 November 2025.

Adapun untuk penyebaran rumah siap renovasi di Kecamatan Johar Baru tertera dalam spanduk di lokasi, terdapat empat kelurahan yang bakal direnovasi permukimannya. Untuk tahap pertama, rumah yang akan direnovasi di Johar Baru 22 unit, Galur 29 unit, Tanah Tinggi 28 unit, dan Kampung Rawa 69 unit. Selanjutnya tahap dua, rumah yang bakal direnovasi di Johar Baru 12 unit, Galur 25 unit, Tanah Tinggi 31 unit, dan Kampung Rawa 16 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) mendatangi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH). Ia meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba di Sekretariat RW. 012 pukul 16.43 WIB. Ia tampak mengenakan seragam dinas berwarna coklat.

"Sekarang bantuin ya coba yang saya perintahin, coba laporin jelas," ujar Ara di Sekretariat RW. 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pada kesempatan itu, ia menanyakan kesiapan warga untuk pindah ke kontrakan selagi rumah direnovasi. Ara juga memastikan kesediaan warga untuk direnovasi rumahnya.

Ara memastikan kalau warga tahu rumahnya akan direnovasi oleh siapa. Warga pun menyorak rumahnya akan dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk diketahui Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan yayasan milik Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang bersedia direnovasi rumahnya.

"Kecamatan Johar Baru siap 232 KK (kepala keluarga) atau rumah yang siap direnovasi. Untuk tahap pertama ada 148 rumah yang sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," ungkap Sri.

Untuk Tanah Tinggi sendiri ada 28 rumah yang siap direnovasi. Selanjutnya tahap dua, 84 rumah di Kecamatan Johar Baru yang akan direnovasi mulai November mendatang.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Kelurahan Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir area sekitar perumahan.

Selain itu, pihak pengembang juga memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru, membangun posko pemantauan banjir, dan menerapkan sistem peringatan dini.

Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang merendam perumahan tersebut pada Selasa (4/3/2025).

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo selaku pihak pengembang, Ratna Damayanti, di Bekasi, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pihak pengembang mengeklaim telah menurunkan tim untuk membantu warga dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Warga yang terdampak juga mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Ratna mengatakan, saat ini kondisi The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Katanya, jalan utama dan area permukiman sudah dibersihkan.

Dia juga mengeklaim, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, wilayah tersebut tidak pernah banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Apalagi, perumahan ini memiliki sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul buat mencegah luapan air sungai.

Namun, menurut Ratna, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk The Arthera Hill 2.

"Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya," imbuhnya.

Ratna menambahkan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) meliputi Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Lalu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya.

“Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” klaim Ratna.

Seperti diketahui, banjir merendam berbagai wilayah Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025).

Di sejumlah wilayah, banjir menggenang selama berhari-hari, bahkan hingga Minggu (9/3/2025).

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya

Jakarta: Kota Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki peninggalan sejarahnya, seperti candi dari masa Kerajaan Majapahit. Kota ini juga memiliki potensi dalam wisata kuliner, wisata kuliner, alam, hingga seni budaya.

Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata budaya bagi wisatawan, Kediri juga memiliki potensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai tipe dan harga rumah yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga mulai dari Rp140 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kediri

Perumahan subsidi di Kediri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mawar Jingga

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Kembang Jawa Permai. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 37 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap galvalum, dinding batu bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Griya Citra Wardhani

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sari Bumi Surya Buana yang menyediakan 4 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain rangka atap galvalum/baja ringan, dinding bata merah diplester, lantai keramik ukuran 30 x 30 polos, serta pasangan pondasi batu kali.

3. Griya Manisrenggo Kota

Berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Bangun Jagad Sejahtera dengan jumlah unit tersedia sebanyak 12 subsidi.

Rumah seharga Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu gebal.

4. Grand Kalingga

Berlokasi di Betet, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Persada Dhahana Pura dengan 14 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Ngronggo Permai 2

Perumahan yang berlokasi di Ngronggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Bangun Jagad Sejahtera ini menawarkan 14 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu gebale.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)