Wacana pemanfaatan dana non-APBN untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai muncul.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya program makan bergizi gratis, salah satunya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," imbuh dia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengingatkan agar usul penggunaan dana zakat itu dikaji lebih dalam. Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

PBNU juga berpendapat serupa. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai lebih baik dana infak dan sedekah yang digunakan untuk membantu program tersebut.

Ia menuturkan pemanfaatan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan dana zakat.

"Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menerangkan penerima zakat telah diatur. Menurut ketentuan agama, ada delapan asnaf yang boleh mendapatkan manfaat zakat, di antaranya fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya.

Merespons wacana itu,Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program MBG tidak akan menggunakan dana zakat. Menurutnya, sangat memalukan jika pemerintahan Prabowo memakai dana zakat untuk menyokong makan bergizi gratis.

"Tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).

Putranto mengatakan dana makan bergizi gratis ditanggung APBN. Ia menegaskan Presiden Prabowo telah menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis tahun 2025.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ide menggunakan dana non-APBN untuk makan bergizi gratis mungkin muncul dari niat untuk membantu pemerintah mempercepat pelaksanaan program.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara mendalam sebelum ide itu diimplementasikan. Pertama, zakat, infak, dan sedekah adalah dana yang bersifat sukarela dan memiliki alokasi tertentu dalam syariat Islam.

Dana zakat memiliki delapan asnaf atau golongan penerima yang sudah diatur, salah satunya adalah fakir miskin. Pemberian dana zakat tak sesuai ketentuan bisa menimbulkan polemik.

"Apakah penggunaan dana zakat untuk program MBG memenuhi kriteria ini? Jika tidak, apakah ini akan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang memberikan dana zakat mereka dengan niat tertentu?" kata Achmad saat dihubungi, Kamis (16/1).

Kedua, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana non-APBN patut dipertanyakan. Achmad mengatakan jika dana zakat dan infak digunakan untuk program pemerintah, mekanisme pelaporan dan pengawasan harus jelas untuk memastikan dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

"Kegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG maupun institusi yang mengelola zakat," ujarnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengatakan dana non-APBN boleh saja menanggung program MBG, tetapi kewajiban tetap ada pada pemerintah lewat APBN.

Didik menyebut selama ini praktik memberi makanan sesama warga sudah banyak terjadi di lapangan tetapi belum terstruktur.

"Paramadina itu setiap minggu walau terbatas orangnya, sudah puluhan tahun kasih makan gratis ke orang. Masjid di Yogyakarta itu sudah belasan tahun, justru yang seperti ini harus digelorakan bersama-sama," kata dia.

Namun, kata Didik, jika pemerintah mau menggunakan dana zakat, maka lebih baik zakat yang tidak disalurkan lewat badan amil.

"Tapi zakat-zakat yang tidak lewat badan amil zakat pemerintah, itu boleh dijalankan, masyarakat lah gotong royong, tapi sukarela, kalau negara wajib," ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan secara hukum, menggunakan dana non-APBN seperti zakat dan infak memang tidak melanggar. Namun, Agus menyebut hal itu tidak benar secara tata kelola.

"Kalau organisasi merelakan, ya silakan, tentu umatnya harus rela, saya katakan ini tidak melanggar hukum tapi tata kelolanya enggak bener. Makan gratis ini dibiayai APBN," katanya.

Achmad Nur Hidayat berpendapat mengandalkan dana non-APBN untuk program sebesar MBG tentu berisiko.

Pertama, sifat sukarela dari dana zakat, infak, dan sedekah membuat pendanaannya tidak stabil. Jika target penerimaan dari sumber-sumber ini tidak tercapai, kelangsungan program bisa terancam.

Kedua, penggunaan dana non-APBN untuk program pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

"Jika pemerintah terlalu mengandalkan dana dari masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi janji kampanye dapat menurun," kata Achmad.

Ia menilai penggunaan dana non-APBN untuk mendukung program MBG harus menjadi opsi terakhir, bukan solusi utama.

Pemerintah, kata Achmad, harus berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan anggaran melalui APBN seperti yang dijanjikan dalam kampanye.

Achmad menyebut wacana penggunaan dana zakat dan infak, meskipun berpotensi membantu, harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kontroversi atau merusak kepercayaan masyarakat.

"Prabowo dan pemerintahannya masih dalam masa awal pemerintahan, dan publik tentu ingin melihat janji-janji kampanye direalisasikan sesuai dengan visi besar yang diusung," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad merespons usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin soal dana zakat digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Noor, usulan itu memungkinkan terjadi asalkan program MBG tersebut menyasar kepada para fakir miskin.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Nantinya, lanjut Noor, pihaknya akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

Dia pun menjabarkan bahwasannya dalam mengurus zakat, pihaknya mendasarkan pada mustahik zakat atau asnaf zakat, artinya adalah menyasar pada orang yang memang berhak menerima zakat, infaq, dan shodaqoh.

“Terapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali, kemudian. Kemudian bisa juga ada fisabilillah, musafir, ada ghorin, ada memerdekakan budak,” urainya.

Menurutnya, selama ini tanpa program MBG pun Baznas selalu menyalurkan zakat utamanya kepada fakir miskin.

Dia pun menyebut pihaknya selalu menyampaikan bagi siapapun yang tidak bisa makan, bisa langsung saja datang ke Baznas.

“Kalau itu untuk fakir miskin,ndakada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergisi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak?” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berpandangan seperti itu lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi, menyarankan pemerintah mengambil alternatif lain untuk membiayai program makan bergizi gratis daripada mengusulkan menggunakan dana zakat.

Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang.

"Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan, atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.

"Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa cost-nya," katanya.

Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah, yakni melalui dana infak dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.

Ia mengingatkan, Al Quran mengatur bahwa hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yakni, fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

"Kita mengenal ada infak, infak itu bentuknya pemberian dan berbentuk apa pun, sama dengan sedekah. Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel dan luas cangkupannya," kata Gus Fahrur.

Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang," ucapnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta jangan terburu-buru dalam mengalokasikan dana zakat untuk program makan bergizi gratis.

Saleh menyarankan kepada pemerintah untuk bertanya terlebih dahulu kepada para ulama mengenai boleh atau tidaknya dana zakat digunakan membiayai program makan bergizi gratis.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu, apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" ujar Saleh kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Saleh mengingatkan, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat tertentu.

Selain itu, ada 8 kelompok umat Islam yang berhak menerima zakat.

Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Maka dari itu, Saleh mempertanyakan apakah semua penerima makan bergizi gratis adalah mereka yang berhak atas zakat.

"Salah satu soal yang mungkin akan diperdalam adalah apakah semua siswa penerima program makan bergizi gratis bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat?" kata Saleh.

Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?" ujar dia.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, ada pandangan yang menyebut penerima makan bergizi gratis berhak memanfaatkan dana zakaat karena tergolong sebagai fi sabilillah atau orang yang sedang berjuang menuntut ilmu.

Namun, Saleh mengingatkan bahwa tafsir tersebut merupakan ranah para ulama.

"Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujar dia.

Sementara itu, Saleh mengenang, di masa lalu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

"Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk," imbuhnya.

Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menuai pro dan kontra di tengah publik.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.

Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini menyebut, pemberian zakat tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

Sebab, Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut Mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.

"Zakat itu diambil dari kelompok tertentu, tidak dari semua orang, hanya orang yang punya batas tertentu dan diberikan pada kelompok kelompok tertentu," katanya.

Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah yakni melalui dana infaq dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujarnya.

Namun, Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.

"Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa cost-nya," katanya.

Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakatkita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya lagi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," sambungnya.

Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

"Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang," ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

"Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansirdetikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dianggarkan oleh negara. 

Meski demikian dia menyatakan Baznas tidak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat dilakukan selama menyasar kelompok penerima zakat (Asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata Muzani, merespons wacana dana zakat untuk program MBG, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambungnya.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika zakat mereka diperuntukkan membantu program MBG.

Terlebih, kata dia, pemberi zakat yang menyalurkan ke Baznas tak berniat spesifik memberikan zakat mereka untuk program MBG.

"Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau (Ketua Baznas Noor Achmad) enggak ada masalah," ujar dia.

"Tapi kalau nanti ada harapan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan asnaf," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sementara itu Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tak menggunakan dana zakat.

Menurutnya akan sangat memalukan bila program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu menggunakan dana zakat.

"Jadi tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).

KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut usulan penggunaan dana zakat untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide memalukan.

Putranto menegaskan, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan sembarangan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disiapkan Pemerintah

Putranto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," tambahnya.

Putranto juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini memerlukan biaya yang cukup besar, dan dana Rp 71 triliun tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tahun 2025.

Dia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan hati-hati agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, wacana untuk memanfaatkan dana zakat dalam program ini diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Ia menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan program tersebut, mengingat anggaran pemerintah mungkin tidak mencukupi.

"Mengapa kita tidak memanfaatkan zakat yang besar jumlahnya untuk program ini?" tanyanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yang menekankan bahwa zakat seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti fakir miskin.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menegaskan bahwa jika makanan bergizi tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga mampu, maka hal itu tidak tepat, kecuali jika dananya berasal dari infak atau sedekah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan syariat dan melibatkan berbagai pihak sebelum menerapkan ide ini.

"Gagasan ini tidak cukup hanya dibahas secara sepihak, harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten," tuturnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Anggap Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat Memalukan".

Kota Bogor (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Irma mengatakan biaya makan bergizi gratis bisa diambil dari sumber lain. Dia menyarankan penggunaan dana dari cukai rokok.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," ujarnya.

Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo itu.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ucapnya.