Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar teori tetapi program tersebut mampu memberikan berdampak pada stimulus ekonomi lokal.

"Penggandaan fiskal dari program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, stimulasi rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Fulvian dalam keterangan diterima di Jakarta pada Selasa malam.

Menurutnya, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjutnya.

Terlebih, dia berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Terkait kritik terhadap Makan Bergizi Gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran, dia berpendapat bahwa program tersebut merupakan keuntungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Makanan gratis bukan sekadar (pengeluaran biaya) tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tuturnya.

MBG sendiri ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun di 2025.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Target Penerima Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Target tersebut sangat signifikan jika melihat realisasi saat ini, di mana Prabowo menyebut program MBG telah menyasar 650 ribu anak di 31 provinsi sejak dimulai 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah dinilai perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai tak cukup jika mengandalkan keuangan dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai, program tiga juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, ia juga menilai perlu pemerintah melibatkan pelaku bisnis internasional.

Hal itu ia ungkap usai menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat (13/12/2024) kemarin.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Bank Dunia sendiri, tutur Carolyn, menyediakan layanan permodalan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengkonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui, pertemuan dengan delegasi Bank Dunia itu merupakan upaya penjajakan kerja sama lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup biayai pembangunan tiga juta rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pihaknya tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, ia menilai perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai kepemilikan rumah memiliki efek domino yang positif ke berbagai sektor. Karenanya, ia mengaku diminta untuk membangun skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

"Selain itu Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," tutupnya.

Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi salah satu layanan keuangan yang banyak diminati. Namun, adanya pinjol ternyata memberikan efek negatif terutama pada sektor properti.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyaknya masyarakat yang mengambil pinjol berakibat penjualan rumah terutama di kawasan TOD menurun 30% sampai 40%.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," ungkapnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

Hari menilai hal ini sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini bahkan hingga tahun depan.

Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah tengah menurun. Hal ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya masyarakat mengambil pinjol. Selain itu juga karena ekonomi makro.

"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.

Dampak dari daya beli yang rendah terlihat dari data yang dihimpun REI. Rumah di Jabodetabek dengan harga di bawah Rp 300 juta hanya terjual 13,32%. Kalah jauh dengan penjualan rumah Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar yang mencapai 40,55% di kuartal III 2024. Bahkan harga rumah di atas Rp 2 miliar terjual Rp13,90%, masih lebih tinggi daripada rumah di bawah Rp 300 juta.

"Dari pasar yang ada, perumahan di Jabodetabek saja kelihatan bahwa pasar yang gemuk itu Rp 500 juta itu turun. Turun ini karena daya beli masyarakatnya menurun. Lucunya pasar di atas 2 miliar itu naik," ungkapnya

Hari berharap fenomena ini dapat di atasi di tahun depan. Salah satu strateginya dengan tetap adanya insentif PPN DTP, adanya penghapusan BPHTB, hingga ditambahnya kuota FLPP. Dengan begitu, penjualan properti di 2025 tetap bergairah.

"Kita harapkan supaya keberadaan pemerintah di situ ada. Untuk FLPP tetap dilanjutkan kuotanya, PPN DTP juga dilanjutkan, dan penghapusan pajak 17 , BPHTB, PPN, itu juga dilanjutkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruslan Tanoko memborong 8,33 juta saham PT Avia Avian Tbk. (AVIA) lewat PT Sensasi Istana Warna.

Ruslan Tanoko saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. (AVIA). Selain itu, Ruslan juga menggenggam 99,995% saham PT Sensasi Istana Warna.

Dalam keterbukaan informasi Selasa (3/12/2024), Ruslan melaporkan telah membeli 8.337.200 saham AVIA pada 26 November 2024. Jumlah itu dibeli melalui lima kali transaksi dengan tingkat harga yang bervariasi.

Transaksi sahampertama, Ruslan membeli 869.300 saham AVIA dengan harga Rp418 per saham atau senilai Rp363.367.400. Kedua, 867.300 saham AVIA seharga Rp420 per saham atau senilai Rp364.266.000.

Ketiga, 4.223.900 saham seharga Rp422 per saham atau senilai Rp1.782.485.800. Keempat, 1.917.400 saham seharga Rp424 per saham atau senilai Rp812.977.600. Terakhir, 459.300 saham AVIA seharga Rp426 per saham atau senilai Rp195.661.800.

Dengan demikian, total saham yang diborong Ruslan mencapai 8.337.200 saham dengan nilai Rp3.518.758.600 atau Rp3,51 miliar.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham Ruslan Tanoko secara tidak langsung dalam AVIA meningkat dari 29.387.300 (0,0474%) menjadi 37.724.500 (0,0609%).

Di lantai bursa, saham AVIA melemah 17,2% ke posisi Rp414 per saham hingga Selasa (3/12/2024). prospek AVIA diyakini masih menarik bagi investor. Hal itu terungkap dari rekomendasi yang ditetapkan ketiga sekuritas tersebut.

NH Korindo memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp620 untuk AVIA. Senada, Buana Capital juga menyematkan peringkat beli untuk saham Avia Avian dengan target harga Rp605.

Sementara itu, Sinarmas Sekuritas lebih konservatif dengan memberikan rekomendasi netral atau add dengan target harga Rp540 per saham.

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Senin (2/12/2024), sebanyak 13 dari 15 sekuritas yang mengulas saham AVIA memberikan rekomendasi beli. Sisanya atau dua sekuritas lainnya menyematkan peringkat hold.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PTAvia AvianTbk. (AVIA) diyakini bakal mendapatkan impak positif dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut menjadi salah satu katalis bagi emiten produsen cat milik konglomeratHermanto Tanokokala daya beli masyarakat yang lemah masih menjadi tantangan.