KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kasiar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Ketiga, peningkatan sistem distribusi dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, program MBG memiliki masalah pada distribusi yang tidak tepat waktu dan tidak merata.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi pelaksanaan program dinilai turut menjadi penyebab munculnya masalah program MBG.

Dalam memperhatikan masalah itu, kata dia, pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis teknologi dengan pelacakan real time tracking untuk meminimalkan distribusi terlambat.

Selain itu, pemerintah bisa membentuk badan pengawas independen yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Keempat, mengoptimalkan strategi ketahanan pangan. Kaisar menjelaskan, produksi beras nasional masih defisit sekitar 2,21 juta ton, sedangkan kebutuhan untuk MBG memperbesar beban pasokan beras.

“Kemudian, ketergantungan pada impor susu kita masih mencapai 80 persen. Ini juga menjadi ancaman keberlangsungan peternak lokal,” sebutnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah berencana melakukan impor besar-besaran dalam hal pengadaan sapi dan susu sapi.

Kaisar menyebutkan, diversifikasi pangan lokal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan susu impor.

Menurutnya, diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan itu bisa dilakukan lewat penggunaan singkong, jagung, atau kedelai lokal.

Dia menilai, pemerintah juga dapat berinvestasi pada teknologi pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produktivitas domestik.

“Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperkuat kemandirian pangan nasional,” ujarnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir pertama kali pada Senin (6/1/2025). Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi hingga distribusi terlambat.

Menanggapi permasalahan program MBG yang tengah berkembang, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kaisar Kiasa Kasih Said Putra merekomendasikan empat kebijakan kepada pemerintah.

Pertama, standardisasi nasional menu dan pengawasan kualitas makanan program MBG.

Kaisar mengatakan, tidak adanya standar nasional untuk menu dan rasa makanan bisa menjadi masalah yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah.

Beberapa masalah itu, seperti penolakan menu oleh siswa, sayuran yang tidak segar, hingga dugaan makanan basi dan kasus keracunan.

Terkait hal itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan standar menu nasional yang mengedepankan gizi, rasa, dan keamanan makanan dengan pelibatan ahli gizi dan komunitas sekolah.

“Standardisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penolakan menu dan meningkatkan penerimaan program oleh siswa,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/1/2025).

Kedua, meningkatkan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, dan peternak lokal.

Dia menilai, peran UMKM sebagai rantai pasok belum optimal dan pemerintah kurang memberikan dukungan bagi petani dan peternak lokal.

“Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan masih tinggi, seperti kebutuhan beras dan susu,” katanya.

Tak hanya itu, kehadiran program MBG turut memicu penurunan pemasukan bagi pedagang kantin sekolah.

Ada pula masalah berulang terkait persaingan harga yang tidak seimbang bagi petani dan peternak. Dengan adanya program MBG, masalah ini belum jelas keterlibatannya bagi UMKM.

Kaisar mengatakan, pemerintah dapat mengalokasikan kuota 80 persen pasokan program MBG kepada UMKM yang menggunakan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM serta petani yang memasok kebutuhan MBG.

“Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, memberdayakan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak,” katanya.

Purwakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Norman Nugraha menyebut program Makan Bergizi Gratis di daerah itu menyasar 165.140 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

"Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta telah digulirkan sejak 6 Januari 2025. Sampai saat ini masih dilakukan pematangan agar bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya di sela-sela Rakor Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta sejak awal digulirkan dikoordinasikan oleh jajaran Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total sepuluh sekolah yang telah berjalan.

Disebutkan, rapat koordinasi dilakukan agar program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi program itu melibatkan banyak instansi.

"Semua kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu terungkap kalau sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.

Seperti Dinas Pangan dan Pertanian, menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk bahan makanan, serta melakukan uji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.

Kemudian untuk Dinas Perikanan dan Peternakan fokus menyiapkan penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan.

Lalu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian fokus untuk mengoordinasikan mengenai olahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai opsi menu Makan Bergizi Gratis.

Hal tersebut perlu dilakukan, karena jika pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi.

Untuk Dinas Kesehatan mengoordinasikan uji gizi dan evaluasi menu Makan Bergizi Gratis.

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta, saat ini masih menunggu petunjuk mengenai anggaran untuk pembelian makan minum serta juru masak dan biaya akomodasinya.

Norman berharap melalui rapat koordinasi itu program Makan Bergizi Gratis di wilayah Purwakarta bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas, mengingat sistem pengorganisasian program itu dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Universitas Pendidikan Indonesia melalui Program Studi Gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) menggelar edukasi penanganan gizi masyarakat dan tumbuh kembang anak.

Kegiatan edukasi ini diberikan kepada masyarakat guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta penanganan tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak dari perspektif gizi dan psikologi.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Dr Didi Sukyadi menjelaskan bahwa program implementasi Tridharma UPI dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN), program penguatan profesional kependidikan (P3K), seminar kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang sehat, bergizi, namun tetap terjangkau secara ekonomi.

"Kegiatan ini diselenggarakan mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka program penanganan gizi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2025," ucapnya dalam keterangannya, Senin (19/1/2025).

Ketua Program Studi Gizi Dr Syifa F Syihab menjelaskan bahwa edukasi kebutuhan gizi masyarakat serta optimalisasi tumbuh kembang anak dilakukan melalui kolaborasi holistik bersama Daycare dan PAUD di Kota Bandung.

"Pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang terjangkau secara ekonomi diselenggarakan di Laboratorium Kulinari dan Dietetik FPOK UPI," ucapnya.

Materi edukasi terkait asupan kebutuhan gizi pada anak dan jenis makanan yang sesuai usia pertumbuhan dan perkembangan anak.

Psikolog anak, Listya Paramita, membahas perkembangan dan pertumbuhan anak serta gangguan makan pada anak.

Pengetahuan tentang psikologi anak dan gizi yang tepat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan perkembangan optimal anak-anak.

Program edukasi ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pendekatan gizi dan psikologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anak-anak dalam rangka mendukung kesehatan fisik dan psikologis secara holistik.