Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama ramadan. Lauk yang dipilih oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG juga disesuaikan, yakni jenis-jenis makanan yang tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," kata Dadan saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, selama bulan ramadan ini, para SPPG akan membagikan MBG setelah pulang sekolah. Makanan ini diharapkan bisa dikonsumsi siswa saat berbuka puasa.

"Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Ke depannya, BGN akan lebih mengutamakan ayam dan telur sebagai menu makanan untuk MBG. Selain sebagai pilihan menu yang baik untuk gizi anak, ayam dan telur juga menjadi menu makanan yang sulit diakses bagi banyak masyarakat.

"Hanya 30 persen penduduk Indonesia yang mampu beli telur dan ayam," katanya.

Selain itu, lanjut Dadan, ini juga bisa membantu para peternak ayam dan telur dalam menghabiskan persediaan. Pasalnya, beberapa waktu lalu para peternak mengeluh karena persediaan mereka terlalu banyak dan sulit untuk diserap pasar.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

"Kalau sudah 82,9 juta berjalan dan badan gizi menetapkan satu hari satu telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur kan. Itu misal satu kilonya 16 butir, maka butuh 5 juta ton telur per sekali makan," tutur Dadan.

"Kami harus meng-sinkronisasi kebutuhan kami yang terus meningkat dengan rantai pasoknya. Mungkin saat ini telur lebih, ayam lebih, tapi kalau tidak dipersiapkan pasti suatu saat akan kekurangan," tutupnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan para peserta didik diajari menjaga hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap higienis sehingga terhindar dari kemungkinan masalah kesehatan.

"Jelas perlu penjelasan ke anak-anak tentang bagaimana menjaga makanan yang dibawa pulang ini," kata Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hal ini mengingat pangan yang dibawa pulang apabila tak ditangani dengan baik bisa menjadi tidak higienis dan berisiko menyebabkan keracunan.

Saat Ramadhan, pemerintah mengizinkan masyarakat yang berpuasa membawa pulang menu MBG agar dapat dinikmati saat berbuka puasa.

Selain tentang menjaga pangan saat dibawa pulang, ia juga menyoroti pentingnya menjamin kebersihan tempat penyimpanan makanan yang akan dibawa pulang.

Untuk penyedia MBG, dia mengingatkan agar memperhatikan pemilihan bahan mentah yang segar serta cara memasak yang lebih tahan lama, seperti digoreng atau dipanggang dan cara penyimpanan pangan yang baik.

Pemerintah menetapkan program MBG berjalan selama Bulan Ramadhan dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025.

Distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah, yakni dari 27 Februari hingga 5 Maret dan kembali berjalan pada 6 Maret.

Terkait dengan menu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan menyediakan menu khusus Ramadan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

Makanan akan dikemas dalam goodie bag yang bisa dibawa pulang, dengan menerapkan konsep zero waste (bebas sampah) yakni siswa membawa kembali wadah yang mereka bawa untuk digunakan kembali.

Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati rekan mereka yang berpuasa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan.

"Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan untuk menjamin kualitas gizi yang sampai ke penerima manfaat,” katanya di Sukabumi, Senin.

Menurut Zainul, DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi Program MBG untuk warga Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi agar masyarakat bisa memahami tujuan dari program ini dan jadwal pelaksanaannya.

Dalam sosialisasi tersebut, dirinya sengaja menggandeng BGN yang merupakan lembaga negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Tugas BGN untuk memastikan MBG yang disalurkan ke sekolah-sekolah benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditentukan.

Selain itu, lembaga tersebut juga fokus dalam mendukung program nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jabar atau Kabupaten/Kota Sukabumi secara rutin melaksanakan sosialisasi Program MBG ke berbagai daerah khususnya ke wilayah Sukabumi bersama perwakilan dari BGN.

"Dari hasil pemantauan bersama BGN ke Desa Bojongkembar, bahwa masih ditemukan beberapa kekurangan yang terjadi terkait pelaksanaan Program MBG di daerah ini seperti dalam pembangunan SPPG," katanya.

Zainul mengatakan, SPPG merupakan dapur yang akan mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat atau pelajar. Tentunya keberadaan dapur ini harus benar-benar bersih dan bahan makanan harus memperhatikan keamanan pangan.

Pendistribusian MBG memang belum merata di seluruh daerah, seperti di wilayah Kecamatan Cikembar belum seluruh sekolah mendapatkan program ini. Salah satunya kendalanya adalah pembangunan SPPG atau dapur MBG di satu wilayah membutuhkan beberapa persyaratan yang harus disediakan oleh calon mitra.

Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan dari makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, seperti higienis dan memenuhi standar gizi nasional serta menunya tidak membosankan.

Meski telah berjalan di beberapa wilayah, harus diakui program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pendistribusian makanan bergizi ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mencari solusi agar seluruh pelajar di Indonesia mendapat Program MBG.

"Secara nasional pemerintah menargetkan membangun 30 ribu dapur MBG secara bertahap dan di tahap awal ini atau 2025 sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto harus terbangun sekitar 5 ribu dapur," tambahnya.

Pada sisi lain, dia juga mengatakan Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. BGN bekerja sama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan untuk SPPG.

Sehingga keberadaan SPPG selain untuk menyediakan hingga menyalurkan MBG diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar khususnya petani, peternak, dan nelayan.

Selain itu, kepala desa maupun lurah setempat diminta untuk mengimbau para petani dan pemasok bahan pangan dapat berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi.

BUMDes dan koperasi bisa bekerja sama dengan pihak bank untuk mendapatkan pendanaan (kredit) dengan bunga rendah untuk memenuhi pembelian bahan pangan. Kemudian, SPPG juga memberdayakan masyarakat sekitar agar perekonomian masyarakat sekitar ikut meningkat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Eks Mendikbud Anies Baswedan menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah. Dia meminta, agar pemerintah tak hanya memperhatikan gizi anak namun juga kualitas pendidikan saat ini.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Senin (3/3/2025) malam. Dia membawa tema 'Pembangunan Infrastruktur Pendidikan dapat Meningkatkan Kualitas Manusia?'.

Awalnya Anies mendapat pertanyaan dari jemaah yang hadir terkait dengan program MBG. Jemaah mempertanyakan apakah MBG ini investasi terbaik untuk pendidikan saat ini.

Anies kemudian menyatakan yang penting program ini terlaksana tanpa ada masalah. Akan tetapi, dia melihat masalah pendidikan Indonesia bukan soal makanan saja namun juga kualitas.

"Cuma pendidikan, itu bukan soal makan, betul tidak. Tapi bahwa kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi isi pendidikannya jangan kelewat," ujarnya.

"Karena isi pendidikannya justru penting dan saya melihat kita perlu untuk memastikan jangan sampai kita salah fokus. Bahwa memajukan pendidikan bukan sekadar soal kesehatan dan gizi anak tapi soal proses belajar mengajar di kelas," imbuh dia.

Ditemui usai mengisi ceramah, Anies kemudian menekankan terkait dengan adanya efisiensi anggaran di pendidikan.

"Pendidikan itu memerlukan biaya, dan biaya pendidikan itu memang mahal. Tapi ketertinggalan itu lebih mahal," kata dia.

Meski biaya pendidikan mahal, Anies meminta hal itu dipandang sebagai investasi. Karena dalam investasi selalu ada kembalian.

"Jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi bukan biaya. Kalau dipandang sebagai investasi maka kita tahu berapapun alokasi yang kita keluarkan nantinya kita akan dapat kembalian," jelas dia.

Menurut Anies, pandangan itu harusnya diadopsi oleh seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah tidak mengurangi anggaran pada sektor pendidikan.

"Sebangsa, semuanya melihat pendidikan sebagai investasi. Lihat capaian-capaian yang kita miliki hari ini di Indonesia itu hasil investasi pendidikan 3-5 dekade yang lalu. Jadi saya berharap sekali bahwa alokasi, investasi, pendidikan jangan dikurangi. Karena itu berpengaruh pada masa depan," pungkasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga akan memperjuangkan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun.

MBG merupakan salah satu program unggulan Anton-Benny yang akan direalisasikan setelah menjabat Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda serah terima jabatan yang digelar di gedung DPRD Simalungun, Pematang Raya, Sumatera Utara, Selasa (3/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Anton memaparkan sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi fokus kepemimpinannya.

Adapun salah satunya adalah menyukseskan program MBG.

"Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan menjadi solusi bagi masyarakat, dan masyarakat harus menjadi penerima manfaat dari alokasi anggaran pemerintah," ujar Anton saat pidato perdananya.

Usai rapat paripurna, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kegiatan retreat yang diikutinya sangat bermanfaat.

Ia mengakui mendapat arahan dari Presiden.

"Adapun arahan dari Presiden, agar kita selalu memperhatikan rakyat kita. Terutama juga harus memperhatikan pertanian untuk ketahanan pangan dan makanan bergizi (MBG)," ucap Anton kepada wartawan di gedung DPRD Simalungun.

Ia melanjutkan, kegiatan retreat sekaligus sinkronisasi program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten.

Untuk itu, ia berharap program pemerintah pusat dan daerah ini dapat terlaksana.

Di samping itu, ia juga memastikan program unggulan tetap diperjuangkan.

"Untuk infrastruktur, akan kita usahakan memberikan semampu kita. Dan untuk pertanian, sesuai arahan Presiden, akan ditingkatkan lagi," kata Anton.

Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Sugiarto mengajak semua pihak untuk membangun kemitraan dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Simalungun.

"Kita semua berharap kepada Bupati agar mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan program pembangunan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan 2025.

"Pada Ramadhan ini pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya dibawa pulang untuk buka, kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasa, pelayanannya akan normal seperti biasa," katanya di Jakarta, Senin.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Dadan juga menyarankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk menyelenggarakan minimal satu kali buka puasa bersama.

Dadan juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran hingga Rp2 triliun mulai Maret 2025.

"Diperkirakan Maret, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun per bulan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin.

Zulhas menyampaikan serapan anggaran pada bulan Maret akan lebih besar lantaran jumlah penerima manfaat MBG bertambah secara bertahap, hingga jumlahnya ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut dia, diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.