Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengusaha ternama sejak kemarin dan hari ini. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menjelaskan dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan kolaborasi mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

"Presiden minta kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terjalin kuat dalam peningkatan produksi dan distribusi makanan bergizi untuk mendukung program pemerintah mengatasi masalah malnutrisi, meningkatkan prestasi pendidikan, dan memperbaiki kondisi kesehatan anak," kata Dedek dalam keterangan, Jumat (07/3/2025).

Secara umum, pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha secara luas bertujuan membahas strategi peningkatan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Meski begitu, secara khusus, Prabowo juga membuka diskusi tentang MBG yang diakui sebagai proyek besar pemerintah.

Program MBG ini sudah berjalan genap dua bulan, sejak resmi dimulai 6 Januari 2025. Secara bertahap, Badan Bergizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan layanan melalui penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di semua provinsi. Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi sudah melayani lebih dari dua juta penerima manfaat.

"Kita harapkan, pas tiga bulan ke depan, atau memasuki April nanti, ekspansi SPPG dapat maksimal hingga target tiga juta penerima manfaat tercapai," kata Dedek.

Berdasarkan data BGN per 3 Maret 2025, sudah beroperasi sebanyak 726 SPPG di 38 provinsi. Dengan kapasitas layanan rata-rata 3.000 sampai 4.000 porsi, saat ini dapur MBG sudah melayani 2.053.248 penerima manfaat, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Diharapkan, pertengahan Maret 2025, ada bertambah 300 dapur lagi. Dapur-dapur baru tersebut masih menjalani tahapan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional mereka.

Dedek juga mengatakan Prabowo dalam sebuah kegiatan Januari lalu pernah menyampaikan permintaan maaf kepada semua orangtua, karena belum semua anak-anak menerima MBG. Tapi, Prabowo tetap yakin pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkannya. Untuk itulah, kata Dedek, dalam kerja besar ini butuh gotong royong untuk memastikan percepatan program.

"Terutama penambahan dapur di berbagai wilayah, sehingga semakin mempercepat tujuan, yaitu agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi," ujarnya.

Simak juga Video 'BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama':

(fca/eva)

Jakarta -

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

(ial/dek)

untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung.

"Tadi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Jumat.

Dadang mengatakan dari satu titik SPPG bisa melayani 3.000-an sasaran dari kalangan PAUD, TK sampai pelajar SD - SMA. Termasuk para santri pondok pesantren, yang diperkirakan bisa mencapai 1,2 juta sasaran.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan MBG sudah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia. Tinggal kesiapan pemerintah daerah di lapangannya masing-masing.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa," katanya.

Selain membahas SPPG, Bupati bersama BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program MBG. Seperti jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto,” kata Dadang.

Sementara itu, Komandan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra akan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama bahan pangan untuk program MBG.

Tinton mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah tetapi juga memberdayakan perekonomian lokal.

“Walaupun anggaran berasal dari pusat, kami membeli bahan-bahan dari petani dan pelaku usaha lokal. Dengan cara ini, roda perekonomian masyarakat di setiap wilayah tetap berputar,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan meminta pengawasan dari KPK, mengingat lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, bahkan bisa bertambah menjadi Rp100 triliun.

Ia mengatakan, lembaganya juga berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," kata Dadan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar dan ada potensi curang atau fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada berita sumir yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo yang merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ucap dia.

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

BANDUNG, KOMPAS.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Kabupaten Bandung untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu dekat, program MBG akan kembali dijalankan secara bertahap di beberapa sekolah.

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN Prof Dadan Hindayana di Komplek Kementerian Pertanian Jakarta, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," ujar Dadang saat ditemui di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Rabu (5/3/2025).

Setiap titik SPPG ditargetkan mampu menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan bagi anak PAUD, TK, hingga pelajar SD-SMA, termasuk para santri pondok pesantren. Dengan jumlah tersebut, total penerima manfaat diperkirakan mencapai 1,2 juta anak.

Dadang menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat," katanya.

Selain pendanaan dari pusat, Dadang meminta para kepala desa untuk ikut mendukung program ini melalui skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) guna operasional SPPG di masing-masing desa.

"Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari ADD melalui koperasi desa," tegasnya.

Selain anggaran, aspek teknis seperti mekanisme distribusi, jenis makanan bergizi, mitra program, serta kriteria penerima manfaat juga telah dibahas agar program ini berjalan optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ddan Hindayana menyatakan, BGN tengah menyusun skema akreditasi bersama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN).

Dadan menyebutkan, akreditasi ini diperlukan untuk mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama KAN (Kantor Akreditasi Nasional),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

“BGN akan mengkategorisasi SPPG berbagai kriteria, di antaranya sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” lanjut Dadan.

Dadan mengatakan, ada dua lembaga akreditasi yang akan dilibatkan untuk melakukan akreditasi, yakni IDSurvey dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Diberitakan sebelumnya, kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng ID Survey dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengakreditasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Lembaga-lembaga Sertifikasi (LS) di antaranya ID Survey dan BPJPH,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Lembaga sertifikasi ini ditunjuk guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan mengatakan, saat ini BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama KAN (Kantor Akreditasi Nasional).

“BGN akan mengkategorisasi SPPG berbagai kriteria, di antaranya sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan yang disertai tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan tersebut hoaks. Waspada penipuan!

Narasi yang beredar

Tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS BGN periode 2025 dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini pada Rabu (5/3/2025).

Berikut narasi yang dibagikan:

PEMBUKAAN CPNS OLEH BGN UNTUK DI TEMPATKAN NGURUS DAPUR UMUM MAKAN SIANG GRATIS

Penelusuran Kompas.com

Setelah diperiksa, tautan yang dibagikan sejumlah akun Facebook tersebut berbeda dengan tautan resmi pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) BGN.

Tautan itu mengarah ke situs hxxxx://daftarsekarang[dot]asidaz[dot]com/. Alamat tersebut berbeda dengan situs resmi BGN.

Waspada dengan unggahan yang menawarkan hadiah atau penawaran menarik, tetapi meminta kita menyerahkan data pribadi.

Hal ini merupakan phishing atau modus penipuan yang digunakan untuk mencuri data pribadi. Modus ini berpotensi merugikan kita secara material, bahkan bisa membobol rekening perbankan.

Dilansir Antara, BGN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai ASN melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3.

Pendaftaran calon ASN BGN dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Situs pendaftaran dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Adapun program SPPI bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, tautan yang diklaim untuk akses pendaftaran CPNS BGN periode 2025 adalah hoaks.

Tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN. Sementara, situs pendaftaran resmi CASN BGN 2025 dapat diakses di alamat berikut https://spp-indonesia.com.

Makassar (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI mensosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan gizi anak, ibu hamil dan menyusui, serta pencegahan stunting.

"Sebagai lembaga negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional, BGN fokus dalam mendukung penuh Program MGB ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Tenaga Ahli Utama BGN Ikeu Tanziha saat sosialisasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan untuk dapur MBG disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ada ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola tenaga kerja dari masyarakat sekitar itu.

"Program MBG saat ini terdapat 726 SPPG dengan penerima kurang lebih 2 juta dari 38 provinsi. Sedangkan untuk Sulsel terdapat 28/26 SPPG dari target 160 SPPG tahun 2025," ujarnya.

Menurut dia, untuk wilayah Makassar masih menjalani beberapa tahapan yang harus dilewati pada pelaksanaan Program MBG atau sedang tahap verifikasi. Komisi IX DPR RI juga terus memantau perkembangan program ini dengan berbagai macam evaluasi dan masukan.

"Kegiatan seperti ini butuh proses dan waktu, mulai dari bahan baku, ketersediaan pangan, ketersediaan SDM, yang bisa kolaborasi secara baik," katanya dalam sosialisasi yang dihadiri 300-an warga.

Per hari ini Indonesia, kata dia, mengalami angka stunting yang cukup tinggi. Bahkan berada di urutan kedua Asia Tenggara. Untuk itu Program MBG diharapkan dapat menekan kasus stunting.

"Indonesia masih mengalami angka stunting yang cukup tinggi, Indonesia berada di urutan kedua Asia Tenggara dengan sekitar 4 juta anak yang mengalami stunting. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah Program MBG”. tuturnya.

Program MBG menyasar empat komponen yaitu Balita, SD sampai SMA, ibu hamil dan ibu menyusui dengan tujuan menciptakan generasi sehat dan berkualitas yang mampu mencapai generasi emas pada tahun 2045.

"Indonesia punya potensi yang cukup besar, karena ada bonus demografis, karena ada 60 persen Indonesia pada usia produktif. Ketika usia produktif tidak memiliki SDM yang berkualitas, maka jadi bahaya. Inilah yang menjadi tanggung jawab negara," katanya.

Hasil riset menunjukkan Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa depan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan, namun dengan mekanisme berbeda. Pemberian MBG dimulai kembali pada 6 Maret 2025 seiring kembalinya aktivitas anak ke sekolah.

Pembagian MBG disesuaikan agar anak tetap mendapat asupan gizi yang cukup selama berpuasa. Pada hari biasa atau di luar bulan Ramadan, MBG dibagikan pada jam makan siang di sekolah. Kini, mekanisme tersebut tidak berlaku.

"Program MBG untuk siswa akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan dengan mekanisme yang berbeda," ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana melalui unggahan Instagram @kantorstafpresidenri dikutip Jumat, 7 Maret 2025.

Mekanisme MBG pada bulan Ramadan adalah memberikan makanan untuk dibawa pulang. Sehingga, makanan tidak dimakan di sekolah.

"Tetapi mekanismenya berbeda dari hari biasanya, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tutur dia.

Terdapat perbedaan jenis makanan pada MBG edisi Ramadan sebab, makanan dibawa pulang. Menu makanan yang dapat dibawa pulang disesuaikan agar tidak basi saat sampai di rumah.

"Makanan bergizi yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi dan buah," jelas Dadan.

(REN)