Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan kehadiran pemerintah dan negara untuk penyediaan rumah bukan untuk menjadi kontraktor maupun pesaing developer yang sudah ada. Namun, negara harus menjadi pembuat regulasi yang baik.

Ia menuturkan, hadirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP untuk membantu kemudahan penyediaan kebutuhan dasar berupa rumah.

"Nah kehadiran negara itu teman-teman sekalian, ini yang saya sedang terus komunikasikan ke teman-teman birokrasi, itu bukan untuk menjadi kontraktor dan menjadi developer, menjadi pesaing dari saudara-saudara. Itu mendasar itu. Tugas terpenting dari negara dan pemerintah adalah menjadi regulator," kata Fahri dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2014).

Ia menuturkan, dengan regulasi yang baik bisa memudahkan untuk siapa pun yang terlibat dalam pembangunan rumah. Fahri juga menuturkan, pihak pemerintah tidak membangun rumah melainkan membantu melakukan riset terkait perumahan.

"Negara itu paling bantu risetnya. Hal-hal yang nggak bisa dibiayai swasta, itu riset, itu yang kita kembangkan. Negara hadir di situ. Memberikan subsidi kepada ketidaksempurnaan pasar," tuturnya.

"Tapi kalau kita tiba-tiba seolah-olah kita yang akan bangun rumah, nggak sanggup Pak. Yang bangun rumah itu rakyat," tambahnya.

Meski saat ini ada program 3 juta rumah per tahun, menurutnya tidak begitu sulit mengingat sebelumnya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa melakukan Program Sejuta Rumah (PSR). Fahri menilai, jika pemerintah dapat menempatkan diri dengan baik maka program 3 juta rumah bisa berjalan dengan baik.

"Kehadiran negara adalah memudahkan. Bukan untuk bersaing dengan Anda," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

JAKARTA, investor.id – Program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan dari lintas kementerian. Hal ini terungkap dalam dialog interaktif sesi kedua Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang diselenggarakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam acara tersebut hadir langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

ProgramFLPP

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun. 

Dalam kesempatan tersebut, BTN menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. “Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp 12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.

PenerbitanObligasi 

Dikonfirmasi pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp 150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai masih ada cukup tanah untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia mengungkapkan ada cadangan tanah telantar yang sebagian dapat dimanfaatkan untuk itu.

Nusron menjelaskan dari potensi cadangan tangan terlantar seluas 1,3 juta hektare, tanah yang sudah terpetakan sekitar 800 ribu hektare. Tanah tersebut dapat digunakan untuk kawasan industri, pangan, permukiman, hingga mobilisasi.

"Jadi sebetulnya program (3 juta) rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare). Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah terlantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, ia menjelaskan peranan Bank Tanah, yakni untuk menopang swasembada pangan, swasembada energi, program hilirisasi, hingga permukiman MBR. Bank tanah saat ini baru mengelola 27 ribu hektare tanah.

Nusron menyebut terkadang Bank Tanah dapat berfungsi sebagai pengembang properti, pemain kebun sawit, pemain kawasan industri, dan lainnya untuk mengelola tanah. Menurutnya, angka tersebut kecil dibandingkan ketersediaan tanah di Indonesia.

"Untuk penggunaan permukiman 79.925 hektare, untuk kepentingan pangan 209.780, selebihannya transmigrasi 564.957 hektare. Baru 854 ribu hektare yang teridentifikasi penggunaannya, selebihnya masih di-collect untuk identifikasi penggunaannya. Tapi dari total itu potensinya 1,3 juta (hektare)," ungkapnya.

Ia pun mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga telah menyerahkan data tanah yang tersedia kepada mereka.

"Jadi menurut hemat saya rasa-rasanya tanahnya cukup untuk menopang rumah 3 juta rumah sepanjang sekarang bola di tangan Menteri Perumahan, ini aja sendiri manfaatin," katanya.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.Pihaknya pun siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

Video: Nusron Wahid Tegaskan Tak Ada Intervensi di Pansus Haji

Video: Nusron Wahid Tegaskan Tak Ada Intervensi di Pansus Haji

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.