Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wujudkan generasi emas Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah awalnya yakni dengan melakukan sosialisasi program MBG untuk menambah pemahaman dan wawasan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilakukan di Desa Surbakti, Kec. Simpang empat, Kab. Karo Kamis, 17 April 2025. Acara yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Dedi Suprijadi, Kepada desa setempat Marlon Surbakti.

Dalam sosialisasinya itu, Anggota DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi progam Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan generasi sehat di Sumatera Utara.

“Program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi juga menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), selain itu terbukanya lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Mitra kerja Komisi IX DPR RI, Badan Gizi yang diwakili oleh Dedi Suprijadi, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu-individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” terang Dedi Suprijadi.

Kepala desa Surbakti, Marlon Surbakti sangat terbuka dan menanggapi progam Makan Bergizi Gratis dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

“Akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru,” tutup Marlon Surbakti.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

NIR YITZHAK, KOMPAS.com — Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga Israel sendiri pada Selasa (15/4/2025) malam.

Bom tersebut jatuh di area terbuka dekat Nir Yitzhak, sebuah komunitas pertanian di wilayah selatan Israel yang berjarak sekitar 3 kilometer dari perbatasan Gaza.

Insiden ini terjadi akibat kesalahan teknis saat jet tersebut sedang dalam perjalanan menuju misi militer di Gaza.

Militer Israel dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut.

"Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis," demikian pernyataan singkat dari militer Israel.

Hingga saat ini, IDF belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sementara itu, pihak militer menyatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab pasti insiden ini.

juru bicara komunitas Nir Yitzhak mengatakan, bom tersebut mendarat di area pertanian milik warga, dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Meskipun jarang terjadi, insiden semacam ini bukan yang pertama kali.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel secara tak sengaja menjatuhkan bom di komunitas tetangga Nir Yitzhak, yaitu Yated.

Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan kemudian, sebuah peluru tank Israel yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan.

Ledakan itu menimbulkan serpihan yang merusak sebuah mobil di Israel selatan.

Nir Yitzhak sendiri merupakan wilayah yang dihuni oleh sekitar 550 orang menurut data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini menjadi salah satu sasaran serangan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hingga Februari 2025, sekitar setengah dari warga Nir Yitzhak telah kembali menetap di wilayah tersebut setelah sempat mengungsi akibat serangan.

Jakarta -

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyiapkan empat langkah untuk mencegah kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) tutup, tak terulang kembali.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

1. Perketat identifikasi mitra

Dadan mengatakan, pihaknya akan memperketat mekanisme pengawasan dan memperkuat sistem identifikasi mitra setelah kasus tutupnya MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dadan bilang, pihaknya akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

2. Audit berkala

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

3. Virtual account rekber

BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

4. Penetapan biaya at cost

BGN juga akan menerapkan biaya berbasis at cost. Hal ini disebut akan memastikan transparansi biaya operasional sebagai bentuk pengawasan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” ujar Dadan.

Melansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati, telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menjatuhkan sanksi teguran hingga administratif bagi yayasan atau mitra yang tidak sejalan dengan misi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan menyusul mencuatnya dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN dalam kasus dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap yayasan atau mitra yang terbukti tidak melaksanakan kerja sama sesuai komitmen awal.

“Untuk kasus Kalibata, mereka memang ada perjanjian khusus yang terjalin sebelum mekanisme detail dari BGN selesai kami cermati. Ke depan, semua bentuk kemitraan akan diawasi lebih ketat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Selain itu, Dadan juga akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.

“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.

“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.

“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.

“Selain itu, penetapan biaya berbasis at cost, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” tegas Dadan.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.

Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.

Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Jakarta -

Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Surabaya -

Sebuah video yang menampilkan pria pencuri berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya viral di media sosial.

Pencurian tersebut terjadi di diduga di sebuah warung pada Kamis (17/4/2025). Dalam video tampak seorang pria berseragam DPRKPCKTR Surabaya mengambil barang berharga, sedangkan seorang lain diduga pemiliknya tertidur di bawah.

Video ini pun viral di berbagai plaftform media sosial. Dalam video juga diberi caption bahwa 'Hari masih pagi tapi uang dan HP dicuri,'

Menanggapi video viral tersebut, Plt Diskominfo Surabaya M Fikser tegas membantah bahwa pelaku tersebut petugas DPRKPCKTR. Menurutnya, dari video yang beredar, bahwa seragam yang dikenakan pelaku merupakan edisi lama.

Pihaknya bersama jajaran terkait telah melakukan penelusuran apakah ada petugas atau pegawai Pemkot Surabaya dengan ciri-ciri pria yang ada di dalam video. Hasilnya, tak ditemukan sesuai ciri-ciri dalam video yang beredar.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," imbuh Fikser.

(abq/fat)

MANOKWARI, KOMPAS.com - Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere dengan Anggota DPRD Papua Barat terpaksa bubar, Rapat Digelar di Hotel Aston, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam.

"Rapat di tengah jalan, saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah menyepakati masalah efesiensi. Sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata anggota DPRD Papua Barat Fachry Turi di Manokwari.

Menurut Fachry, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang belum dibutuhkan bagi anak-anak di Papua Barat.

Karena yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan.

"Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidk bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting," kata dia.

Menurut dia, kendati MBG berjalan di Papua Barat seharusnya ada semacam survei mendalam terkait kultur dan topografi di wilayah ini juga masalah politik kultur supaya bisa teratur

"Tapi dengan kondisi begini adanya temuan makanan yang basi dan sebagainya dan hanya untuk memuaskan hasrat politik. Lalu kita mengabaikan hal penting dan mendasar di sini, itulah sebabnya tadi saya walk out," ujarnya.

Sebagai anak muda yang duduk di lembaga legislatif, saya prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua.

Meski telah diatur dengan Undang-Undang Otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tetapi justru dihadapkan dengan efesiensi anggaran.

"Apalagi tujuan efesiensi anggaran untuk makan bergizi gratis," ujar politisi PDIP Papua Barat itu.

Dia berharap, semua anggota DPRD Provinsi harus sensitif melihat persoalan yang lebih urgent di Papua Barat.

"Kita konsentrasi saja pada kesepakatan Tim Bappemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah Pusat," jelasnya.

Sikap individu yang dilakukan oleh politisi PDIP itu sehingga rapat akhirnya tidak dilanjutkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons saat dimintai konfirmasinya.