Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah berupaya merenovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan merenovasi 500 rumah, sedangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 200 rumah.

"Kadin saya senang karena dia nggak pakai MoU. Tapi dia sudah mulai renovasi rumah rakyat di Jakarta," ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Ara mengatakan Kadin mempunyai sistem formal untuk menyalurkan bantuan. Namun, masyarakat yang belum terakomodir tetap dibantu oleh Kadin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 200 rumah di Jakarta. Dari angka tersebut, sebanyak 51 berada di Kecamatan Johar Baru.

"Tiga rumah sudah selesai renovasi (di Kecamatan Johar Baru). Total 200 di Jakarta. Di Johar Baru 51. Rencananya kita akan bagikan Jakarta Pusat juga sama Jakarta Utara. Kita paling lambat sampai 17 Agustus (2025)," ucap Thomas.

Adapun sisa 300 rumah akan disebarkan ke provinsi lainnya. Thomas merincikan 100 unit di Jawa Barat, 100 unit di Banten, 50 unit di NTT, dan 50 unit di Bangka Belitung.

Pada kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Kadin akan merenovasi rumah mulai dari sanitasi air, luas, hingga kekuatan bangunannya. Pihaknya pun tengah mencari rumah-rumah yang dapat dilakukan renovasi.

"Pemerintah ini lagi dalam keadaan berjuang di tengah efisiensi anggaran. Jadi kita dari Kadin selalu memikirkan suatu skema yang bahasanya itu win-win, tapi juga public-private partnership," imbuhnya.

Ia mengaku tidak ada negosiasi antara Kadin dan Kementerian PKP soal program renovasi rumah. Kadin ingin mendukung Program 3 Juta Rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua Bidang BPP HIPMI Bidang X Syarif Hasan Alatas mengatakan HIPMI akan merenovasi 200 rumah. Seperti Kadin, program tersebut ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.

"Ini kita justru perlu belajar banyak dari teman-teman Kadir. Karena memang kami juga punya antusiasma tentunya dalam rangka membangun, mendukung program pemerintah," tutur Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ara meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati melaporkan Kadin Indonesia berencana merenovasi 200 rumah di Jakarta.

"Setelah diidentifikasi ada 51 dan ternyata Kadin sudah memulai, bahkan nanti hari ini ada tiga rumah yang renovasinya sudah selesai," kata Sri.

BEKASI, KOMPAS.com - Satu mesin pompa dikerahkan mengatasi banjir setinggi 30-50 sentimeter di Perumahan Sahara 3, Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (7/3/2025).

Mesin pompa milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi itu dioperasikan oleh sejumlah petugas dari tepi jalan depan gapura perumahan.

Ada tiga selang berukuran jumbo dengan panjang sekitar 20 meter yang tersambung dari mesin pompa tersebut.

Ketiga selang ini berfungsi untuk menyedot air yang masih menggenang di area dalam bagian depan perumahan.

Air yang berhasil disedot ketiga selang kemudian dibuang secara otomatis ke kali kecil di seberang perumahan.

"Saluran tidak berfungsi dengan baik sehingga kita sedot dengan mesin pompa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis di lokasi, Jumat.

Adapun, penyebab Perumahan Sahara 3 masih terendam banjir karena faktor rendahnya kontur permukaan jalan dan tak berfungsinya drainase.

Hal ini mengakibatkan area depan puluhan rumah warga masih terendam banjir.

Muchlis menyebutkan, selain Perumahan Sahara 3, terdapat tiga desa dari tiga kecamatan lain yang menghadapi persoalan drainase hingga membuat banjir tertahan tak bisa keluar dari lokasi terdampak.

Ketiga desa tersebut yakni Labansari di Cikarang Timur, serta Bunibakti dan Kedung Pengawas di Babelan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Muchlis mengatakan, satu unit mesin pompa penyedot air sudah disiagakan di semua lokasi yang masih terendam banjir.

"Mesin pompa sudah diarahkan ke lokasi agar genangan dipompa (disedot)," katanya.

Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

"Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

"Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar," ulas Akbar.

Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

"Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya," pesan Akbar.

GROBOGAN, iNewsMuria.id – Menjaga kualitas gizi generasi penerus bangsa untuk cita-cita Generasi Emas Indonesia 2024, Wakil Menteri  (Wamen) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ikut turun tangan.

Saat berkunjung ke Kabupaten Grobogan, Selasa (17/12/2024), Wamen Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Dzulfikar Ahmad Tawalla membagikan makan  bergizi gratis untuk pelajar.

Pembagian 812 paket makanan bergizi gratis kepada pelajar SMP, SD, MI dipusatkan di SMPN 1 Penawangan.  Sebanyak 37% dari penerima program pemerintah tersebut berasal dari keluarga PMI.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Anggota DPR Komisi IX Edy Wuryanto, Kepala BP3MI Jateng Pujiono, Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjokusumo dan Camat serta para pendidik.

“Kita meninjau simulasi program nasional makan bergizi gratis, ini lokasi ke empat.  Sebelumnya di Jogja, NTB, Cirebon dan keempat di Grobogan,” jelas Wamen Perlindungan PMI.

Pemilihan lokasi simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut, lanjut Wamen Dzulfikar adalah tempat atau daerah yang banyak Pekerja Migran Indonesia.

“Hal itu juga terlihat saat kita berinteraksi dengan siswa, ada yang bapak atau ibuknya sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan ada juga di Hongkong,” ujarnya.

Dalam simulasi program nasional makan bergizi gratis tersebut pihaknya juga melibatkan mantan Pekerja Migran Indonesia dengan peran masing-masing.

Menurut Wamen Perlindungan PMI, hal tersebut merupakan bagian keterlibatan PMI atas ihtiar Presiden Prabowo Subianto dalam hal merealisasikan program makan bergizi gratis.

“Memang secara teknis dipegang oleh Badan Gizi Nasional, namaun kita turut membantu dalam hal pemilihan tempat dan lain sebagainya, di mana lokasinya PMI kita siap,” tambah Dzulfikar.

 Jadi program ini sebagai upaya mencukupi gizi anak indonesia dan kepastian masa depan generasi muda yang nantinya di 2045 menjadi Generasi Emas Indonesia.

“Siswa SD, SMP di 20 tahun lagi atau di 2045 adalah momentum Indonesia Emas yang tentunya  membutuhkan generasi yang produktif. Makanya dari saat ini harus sudah disiapkan,” kata Wamen.
 
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono mengatakan BP3MI selain mensuport pemerintah dengan program makan bergizi juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di Balai Desa Wolo.

“Di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan ada sekitar 300 pekerja migran, sehingga kegiatan ini kita laksanakan di wilayah tersebut,”  kata Pujiono. (*)

Editor : Arif F

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mensimulasikan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa-siswi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan pers KP2MI yang diperoleh pada Senin (16/12), simulasi MBG dilakukan kepada 1.050 siswa di SDN 1 Gembongan Mekar, SDN Gembong dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mubtadin di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/12).

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan simulasi Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Pekerja Migran (Migrant Day).

"Hari ini kita melakukan giat simulasi MBG, salah satu program Bapak Presiden Prabowo yang juga tengah diujicobakan saat ini di berbagai daerah," kata Wamen Christina

Dia mengatakan salah satu alasan memilih Cirebon sebagai tempat simulasi adalah karena daerah tersebut banyak menyalurkan pekerja migran, dan KP2MI ingin melibatkan daerah tersebut dalam rangkaian acara peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2024.

"Pak Pj. Bupati sampaikan bahwa tahun 2024 ada sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon yang berangkat sebagai pekerja migran. Destinasi utamanya itu ke Hongkong dan Taiwan. Jadi, banyak juga anak-anak di sini yang kebetulan keluarganya sedang bekerja ke luar negeri. Itu satu hal menarik untuk simulasi giat MBG," kata Christina.

Ke depan, ia ingin mendorong agar ada lebih banyak lagi warga yang memperoleh akses informasi tentang migrasi ke luar negeri dengan cara aman dan agar mereka mewaspadai iklan rekrutmen di media sosial yang marak dan menawarkan gaji sangat besar.

"Hal seperti ini harus diwaspadai. Tidak sulit untuk mengecek kebenaran informasi di era digital. Kami punya 23 perwakilan BP3MI dan P4MI yang siap memberikan informasi. Waspadai dan cek kebenaran informasi tentang lowongan kerja ke Thailand sebagai operator dengan gaji sekian dan hal-hal lainnya," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah akan selalu hadir melindungi warga negaranya yang hendak berangkat maupun selama di luar negeri dan saat kembali.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memastikan perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai program.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, usai pembagian MBG kepada siswa, menyampaikan bahwa Kabupaten Cirebon terus memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran.

"Insya Allah kami terus mendorong untuk kebaikan-kebaikan pekerja migran, kami juga mengalokasikan anggaran untuk pelindungan pekerja migran baik mulai keberangkatan, kemudian jika ada yang sakit dan atau meninggal," katanya.

Dia mengatakan terdapat 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon, salah satunya kecamatan Babakan, yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding ​​​meninjau simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di empat lokasi di wilayah Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dalam peninjauan tersebut Menteri PPMI Abdul Kadir Karding didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin.

Ada tiga sekolah yang ditinjau, yakni SDN 1 Jenggik Utara, SDN 2 Jenggik Utara, dan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan.

Di sekolah-sekolah itu Menteri PPMI langsung menemui siswa-siswi. Tidak hanya menemani dan menyaksikan para siswa menghabiskan jatah makannya, Abdul Kadir Karding juga berbincang dengan beberapa siswa.

Dalam kesempatan itu Menteri Karding menyempatkan diri menghibur salah seorang siswa yang bersedih karena merindukan kedua orang tuanya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebagai desa dengan penduduk yang sebagian besar adalah PMI, siswa tersebut tidak sendiri merasakan kerinduan kepada orang tuanya, sejumlah siswa yang sempat diajak berbincang juga mengaku merasakan hal yang tidak jauh berbeda.

Menteri Karding juga meninjau pelaksanaan pengobatan gratis bagi lansia di Kantor Desa Jenggik Lombok Timur. Kunjungan kerja ini sebagai rangkaian peringatan International Migrans Day.

Pj Gubernur Hassanudin mengungkapkan menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis tersebut telah mencukupi standar asupan gizi. Menu yang diberikan di antaranya karbohidrat berupa nasi putih, protein ayam masak kecap, serat berupa sayur tumis wortel, kol, dan brokoli, serta buah semangka.

Hassanudin juga merasa bahagia melihat kegembiraan anak-anak yang mendapatkan makanan gratis. Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak.

"Kami senang dan bahagia melihat kegembiraan anak-anak yang mendapatkan program Makan Bergizi Gratis. Menunya tadi juga mencukupi kebutuhan asupan gizi. Ada nasi putih, sayur tumis wortel, kol, dan brokoli, ayam masak kecap, dan buah semangka," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

Lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

"Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat," ujar dia.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D). Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans," ucap Isnawa.

Adapun kebakaran diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

Kebakaran berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

Beberapa waktu lalu, ramai soal permukiman warga di Dusun Cibatu, Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diserang oleh koloni tikus. Fenomena ini terjadi secara tiba-tiba pada Jumat (25/10) malam lalu.

Terlibhat dari video yang viral beredar di media sosial tikus yang jumlahnya ribuan itu tiba-tiba keluar bergerombol dan menyerbu permukiman warga. Pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri itu terekam jelas dalam video yang beredar.

Tikus-tikus itu berlarian ke segala penjuru.

Dilansir detikJabar, Kapolsek Tirtajaya AKP Hasanuddin mengatakan para warga setempat berusaha mengusir tikus tersebut ke persawahan dengan alat seadanya. Dia mengatakan, warga juga tidak tahu tikus itu berasal dari mana.

"Karena mayoritas rumah warga dekat sawah, warga hanya berusaha mengusir koloni tikus itu ke sawah, awal munculnya tidak tahu dari mana yang jelas tiba-tiba muncul ke jalanan dan pemukiman," kata Hasanuddin saat dihubungi, Sabtu (26/10/2024) malam.

Pihaknya juga telah melaporkan peristiwa itu ke Dinas Pertanian yang berwenang. Peristiwa kemunculan tikus tersebut hanya sekejap dan saat ini sudah tidak terjadi.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) Boyke Arie Pahlevi, fenomena tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, salah satunya fenomena alam. Fenomena alam seperti banjir, gunung meletus, dan sebagainya bisa menyebabkan tikus keluar secara bersamaan.

"Akan tetapi, bisa juga terjadi tikus melakukan migrasi secara bersamaan dikarenakan sumber makanan yang sudah habis atau menipis, dan populasi yang tikus meningkat akibat musuh alami tikus yang semakin berkurang, seperti burung hantu, biawak, ataupun ular," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (28/10/2024).

Boyke menambahkan, saat musim hujan, baik itu dengan intensitas sedang maupun tinggi tidak mempengaruhi penyebab tikus keluar secara bersamaan. Namun, akan berbeda jika hujan membuat sarang tikus terendam banjir.

"Kecuali (hujan) menyebabkan banjir dan mengganggu sarang tikus pada spesies tikus got," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang, Rochman mengatakan, pihaknya menduga fenomena kemunculan tikus menyerang permukiman ini disebabkan oleh faktor cuaca akibat hujan yang terjadi pasca kemarau panjang.

"Dugaan sementara akibat hujan yang turun selama dua hari terakhir sehingga menyebabkan lubang-lubang tikus terendam, dan mereka muncul ke permukaan hingga menyerang pemukiman," papar Rochman, Sabtu (26/10/2024).

Gajah Masuk Permukiman, Warga Gelar Unjuk Rasa

Gajah Masuk Permukiman, Warga Gelar Unjuk Rasa