Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk fokus membangun dapur makan bergizi gratis (MBG), dibanding merenovasi kantin sekolah.

"Kami mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keberadaan dapur MBG bisa menghasilkan makanan berkualitas karena fokus pada pemenuhan gizi anak-anak.

Usulan tersebut kata Yudha, untuk menyikapi rencana Pramono yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis untuk merenovasi kantin sekolah.

Kebijakan ini keluar setelah Pramono berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bahwa program MBG menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual, mending bangun dapur MBG," ujarnya.

Yudha mengatakan, nantinya pedagang dan atau yang selama ini bekerja di kantin sekolah, bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini juga telah diadopsi lebih dahulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Kolaborasi itu yakni pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan Pemerintah Pusat melalui BGN menyiapkan koki dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi, ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," kata dia yang juga Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.

Yudha menambahkan bahwa pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah.

Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

"Nanti kami akan suarakan dalam pembahasan APBD-P tahun 2025, bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemprov DKI untuk MBG kalau tidak salah Rp2,5-3 triliun. Kami mau mencoba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG dan lokasinya di sekolah," katanya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa 'sustainable' (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," tambahnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

(bel/azh)

Jakarta -

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

(bel/azh)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) melalui anak usahanya Kalbe Nutritionals, menghadirkan produk susu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) inisiasi pemerintah.

Kalbe Nutritionals menghadirkan MilkPro, merupakan produk susu bernutrisi tinggi yang mengandung 3 gram protein per saji tanpa tambahan gula.

Adapun Badan Gizi Nasional telah menetapkan bahwa susu yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, serta bebas gula tambahan.

Produk susu MilkPro tersebut dihadirkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lebih dari 300 anak di dua sekolah di Kecamatan Baturetno, Wonogiri, yakni SD Katolik Kanisius dan SDN Baturetno 02.

Director of Quality, Sustainability, and Support Kalbe Nutritionals Andy Chendra mengatakan bahwa ikut sertanya Kalbe Nutritionals dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah sejalan dengan visi perusahaan, untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya dalam pemenuhan gizi anak-anak.

“Visi kami adalah menghadirkan solusi nutrisi terbaik bagi seluruh keluarga Indonesia. Program MBG ini sejalan dengan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak melalui asupan nutrisi yang lebih baik,” katanya, dalam siaran pers, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan bahwa sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digelar pada 6 Januari 2025, Kalbe Nutritionals telah mengadakan simulasi di beberapa sekolah pada Oktober hingga Desember 2024. Sekolah di Minahasa dan Sulawesi Utara, turut menjadi lokasi uji coba tersebut.

"Dukungan melalui MilkPro dalam program MBG ini menjadi bagian dari kelanjutan upaya tersebut, melengkapi berbagai inisiatif sosial yang telah berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kalbe Nutritionals sebagai perusahaan yang peduli akan kesehatan masyarakat, berharap dukungan ini akan semakin memperkuat upaya bersama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

Seperti diketahui, program inisiasi Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar secara serentak oleh pemerintah di seluruh sekolah di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

JAYAPURA, iNews.id – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, George Arnolf Awi, menyampaikan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya pada Senin (10/3/2025), ia menekankan pentingnya program ini bagi generasi muda.

Menurut Arnolf Awi, asupan gizi yang baik sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak-anak, yang pada akhirnya berdampak pada semangat dan efektivitas mereka dalam belajar. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Port Numbay, Jayapura, untuk mendukung dan menyukseskan program ini.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Port Numbay, Jayapura, agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden kita,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah hanya demi kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, yang nantinya akan menjadi pemimpin di Papua, khususnya Kota Jayapura.

“Mari kita bersama-sama menyatukan pikiran dan komitmen demi pembangunan yang lebih baik, untuk melahirkan generasi penerus yang siap membawa kemajuan bagi daerah kita,” tambahnya.

Arnolf Awi juga mendorong masyarakat yang belum memahami sepenuhnya program ini agar mencari informasi langsung dari pemerintah. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud dan tujuan dari Program MBG ini.

Dukungan dari tokoh adat seperti George Arnolf Awi diharapkan dapat memperkuat implementasi program ini di Papua, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas, terutama oleh anak-anak yang menjadi sasaran utama kebijakan ini.

Editor : Darul Mutaqim

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Serang Banten.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Ara. dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Menteri Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," jelas dia.


Menteri Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar dia.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Terakhir Menteri Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(KIE)

IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah khusus untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri KKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek tersebut pada Minggu (9/3/2025).

Rencananya, ada 5.760 unit rumah yang dibangun dalam program khusus tersebut. Sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumahkomersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Maruarar dalam pernyataan resmi, Minggu (9/3/2025).

Dia juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Maruarar menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Secara pribadi, Maruarar Sirait akan menyumbang sebesar Rp500 juta.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi dapur BGN di Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/3/2025). Mereka disambut Ketua Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya Nofalia Heikal Safar.

Kunjungan dua pejabat tersebut bertujuan memastikan dapur BGN tetap dapat beroperasi dengan baik, meskipun sempat terdampak banjir beberapa hari sebelumnya. Dapur tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan balita di Kota Bekasi, terutama pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Nofalia Heikal Safar menyampaikan, dapur BGN berperan aktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk memastikan seluruh pelajar, santri, dan balita mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari.

"Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kami ingin memastikan bahwa dampak banjir tidak menghambat misi kami dalam mendukung program ini," ujar Nofalia saat mendampingi Prof Rachmat dan Prof Dadan.

Nofalia menyampaikan, kehadiran kedua pejabat kepercayaan Presiden Prabowo itu menjadi penyemangat bagi para pekerja yang terus berjuang di tengah ujian banjir. "Kami ingin menunjukkan bahwa bencana tidak akan mematahkan semangat kami dalam menjalankan misi sosial ini. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapur BGN akan terus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," ucap Nofalia.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025