Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di perumahan Sukatani, Tapos, Kota Depok. Peracik hingga penjual narkoba diringkus polisi.

"Berhasil mengungkap jaringan peredaran dan peracik narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di sebuah rumah di kawasan Depok," kata Kanit 5 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Rian Fauzi kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Kasus terungkap pada Kamis (6/3), sekitar pukul 15.00 WIB. Kasus terungkap dari laporan masyarakat yang curiga atas adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

Polisi lalu meringkus dua orang tersangka, yaitu tersangka MR, yang berperan meracik tembakau sintetis; serta EI, penjual barang haram tersebut.

"Menurut keterangan polisi, MR berperan sebagai peracik tembakau sintetis, sementara EI bertugas sebagai penjual," ujarnya.

Polisi turut menyita 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit sinte di kamar tersangka MR. Berdasarkan pengakuan MR, bibit itu diperoleh dari Mr X melalui sistem tempel di daerah Pancoran Mas.

"Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka serta menyita barang bukti berupa 722,52 gram tembakau sintetis dan bibit diduga tembakau sintetis seberat 99,87 gram," ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman. Termasuk memburu sosok Mr X sebagai pemasok narkotika tersebut.

"Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk menangkap DPO Mr X dan mengungkap jaringan yang lebih luas," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menggandeng enam universitas, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Bina Nusantara (BINUS), Universitas Gunadarma (Gundar), Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) dalam Kegiatan Pendataan Basis Data Perumahan di wilayah DKI Jakarta.

Dengan melibatkan mahasiswa dari jurusan teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi, kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), volume backlog perumahan, serta mendapatkan potensi pengembangan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada 40 kelurahan di DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto berharap hasil pendataan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan Jakarta Kota Global yang berketahanan, inklusif berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan pendataan basis data perumahan, dilakukan dengan mendata rumah per rumah (by name by address). Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2022 ini merupakan pemetaan geospasial yang dihimpun pada eta Jakarta Satu.

Didampingi oleh sejumlah dasawisma dari masing-masing wilayah, tim yang terdiri dari mahasiswa teknik sipil, arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta ilmu komunikasi akan bekerja bersama dalam pengumpulan data melalui survei langsung, analisis geospasial dan strategi komunikasi publik.

Dengan pendekatan multidisiplin, bidang-bidang keilmuan ini berkontribusi secara seimbang dalam pelaksanaan survei serta penyusunan data yang akurat untuk mendukung kebijakan perumahan yang lebih baik.

Pendataan ini menggunakan dasar data dari CARIK Jakarta yang merupakan data berisi informasi tentang kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, bangunan, dan lingkungan keluarga di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendaliaan Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial (peta) Jakarta Satu. Hal tersebut guna mendukung kebijakan berbasis data yang akurat dan komprehensif, dengan sinergi antara akademisi dan pemerintah.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bank Indonesia (BI), yang disebut bakal mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah, dikhawatirkan memicu arus modal keluar dari dalam negeri.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta pada 26 Februari 2025.

Menurut Hashim, informasi terkait guyuran dana jumbo sebesar Rp130 triliun ini diperolehnya langsung dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo, saya dengar,” ucapnya.

Hashim tidak memerinci sumber dana tersebut. Meski demikian, berdasarkan catatan Bisnis, bank sentral memang berencana mengguyur insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk program perumahan.

Selain BI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengeluarkan surat berharga negara (SBN) guna mendukung program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji mengatakan, sejumlah pihak khawatir langkah itu dapat mengurangi kredibilitas BI sebagai otoritas moneter independen sehingga memicu arus modal keluar.

“Jika kekhawatiran ini berlanjut, maka potensi arus modal keluar bisa meningkat yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia,” ucapnya.

Musababnya, setelah pernyataan itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,7% menuju level Rp16.578 pada 28 Februari 2025. Posisi tersebut mencerminkan titik terendah nilai tukar rupiah sejak medio April 2020.

Di sisi lain, Arfian menuturkan bahwa BI memandang dukungannya ke sektor perumahan sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Sedikitnya ada tiga bentuk dukungan BI terhadap program perumahaan. Pertama, memastikan program asta cita berkontribusi terhadap ekonomi. Kedua, menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank penyalur kredit ke sektor perumahan, dan ketiga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian SBN.

“Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap industri, seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi. Namun, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI,” kata Arfian

Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Satu mesin pompa dikerahkan mengatasi banjir setinggi 30-50 sentimeter di Perumahan Sahara 3, Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (7/3/2025).

Mesin pompa milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi itu dioperasikan oleh sejumlah petugas dari tepi jalan depan gapura perumahan.

Ada tiga selang berukuran jumbo dengan panjang sekitar 20 meter yang tersambung dari mesin pompa tersebut.

Ketiga selang ini berfungsi untuk menyedot air yang masih menggenang di area dalam bagian depan perumahan.

Air yang berhasil disedot ketiga selang kemudian dibuang secara otomatis ke kali kecil di seberang perumahan.

"Saluran tidak berfungsi dengan baik sehingga kita sedot dengan mesin pompa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis di lokasi, Jumat.

Adapun, penyebab Perumahan Sahara 3 masih terendam banjir karena faktor rendahnya kontur permukaan jalan dan tak berfungsinya drainase.

Hal ini mengakibatkan area depan puluhan rumah warga masih terendam banjir.

Muchlis menyebutkan, selain Perumahan Sahara 3, terdapat tiga desa dari tiga kecamatan lain yang menghadapi persoalan drainase hingga membuat banjir tertahan tak bisa keluar dari lokasi terdampak.

Ketiga desa tersebut yakni Labansari di Cikarang Timur, serta Bunibakti dan Kedung Pengawas di Babelan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Muchlis mengatakan, satu unit mesin pompa penyedot air sudah disiagakan di semua lokasi yang masih terendam banjir.

"Mesin pompa sudah diarahkan ke lokasi agar genangan dipompa (disedot)," katanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Sahara 3 di Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih terendam banjir 30-50 sentimeter pada Jumat (7/3/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, area banjir terpusat di Jalan Gapura yang menjadi akses keluar dan masuknya penghuni.

Rendahnya kontur permukaan jalan dan tak berfungsinya drainase menjadi penyebab air masih tertahan di area dalam perumahan.

Hal ini mengakibatkan area depan puluhan rumah warga masih terendam banjir.

"Ini soalnya jalan depan lebih rendah ketimbang jalan-jalan rumah, jadi ketahan di depan airnya, ditambah salurannya enggak jalan," kata seorang warga, Waryadi (50) kepada Kompas.com di lokasi, Jumat

Untuk menanggulangi kondisi itu, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi mengerahkan satu mesin pompa untuk menyedot banjir.

Mesin pompa air ini tersambung dengan tiga selang berukuran jumbo yang berfungsi untuk menyedot air banjir keluar dari area perumahan.

Air yang berhasil disedot ketiga sekang tersebur kemudian dibuang otomatis ke kali kecil di seberang perumahan.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis mengungkapkan, hingga kini masih empat desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi yang masih terdampak banjir.

Keempat desa tersebut yakni Labansari di Cikarang Timur, Satria Jaya di Tambun Utara, serta Bunibakti dan Kedung Pengawas di Babelan.

Muchlis bilang, banjir yang masih merendam wilayah di Kabupaten Bekasi umumnya karena tertahan saluran air yang tak berfungsi dengan baik.

"Kalau secara keseluruhan, persentase yang sudah surut cukup tinggi. Kondisi seperti ini (banjir di Sahara 3) karena ngantong, saluran tidak bisa berjalan dengan baik," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi Perumahan Sahara 3 di Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terdampak banjir, Jumat (7/3/2025).

Suharyanto tiba di lokasi bersama rombongan sekitar pukul 09.20 WIB dan disambut oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Setibanya di lokasi, ia melakukan pengecekan terhadap peralatan penyedot banjir yang berada di depan gapura Perumahan Sahara 3.

Perumahan ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah sejak Selasa (3/3/2025), dengan ketinggian banjir sempat mencapai dua meter.

Namun, saat ini, banjir mulai berangsur surut dengan ketinggian air yang tersisa sekitar 30 sentimeter.

Waryadi (50), seorang penghuni Perumahan Sahara 3, mengungkapkan bahwa banjir mulai surut sejak Kamis (5/3/2025) pagi.

"Sudah mulai surut dari kemarin, sekarang air tinggal bagian depannya saja," katanya kepada Kompas.com.

Jakarta: Rancaekek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Daerah ini berjarak 37 kilometer dari Soreang, yakni ibu kota kabupaten.

Padi merupakan salah satu produksi pangan terbesar di Rancaekek. Selain itu, ada perkebunan, hutan, perikanan, hingga peternakan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Rancaekek, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Rancaekek

Perumahan subsidi di Rancaekek. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 1.118 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp150 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding conblock, lantai keramik, serta pondasi pasangan batu kali.

2. Griya Pindad Asri 3

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat yang dibangun oleh Asatu Realty Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap rangka baja dan genteng beton, dindingconblok plester aci, lantai keramik, serta pondasibatu kali.

3. Pesona Linggar Residence

Berlokasi di Linggar, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Agung Mulya Grup dengan jumlah unit tersedia sebanyak 45 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel/Bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Puteraco Indah dengan jumlah 68 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain ataprangka baja dan genteng beton, dinding konclok diplester, diaci. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. Puteraco Gading Timur

Perumahan yang berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Puteraco Indah ini menawarkan 11 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu rangka atap ringan Dan genteng beton, dinding conblok diaci, plester, cat. Lantai Putih polos 30x30, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

SUKABUMI, iNews.id - Banjir akibat luapan Sungai Cibojong merendam ratusan rumah warga Perumahan Pratama Indah, Kampung Sumur Tujuh, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025) malam. Ketinggan banjir mencapai 2 meter membuat para warga terjebak dalam rumah mereka.

Banjir yang terjadi ini disebabkan meningkatnya volume Sungai cibojong setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Air meluap dan merendam kurang lebih 116 rumah warga.

Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan pemadam kebakaran serta relawan langsung bergerak menyisir ke titik banjir. Dengan menggunakan perahu karet, tim menembus derasnya air untuk mengevakuasi waga yang terjebak.

Para korban yang dievakuasi mayoritas perempuan dan anak-anaknya. Sementera beberapa laki-laki memilih tetap bertahan di rumah.

Ade Lukma warga setempat mengatakan, banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (6/3/2025) malam. Akibatnya tanggul yang berada di belakang kompleks perumahan jebol.

Air dengan cepat naik hingga 2 meter lebih. Para korban banjir selanjutnya dibawa ke Kantor Desa Bojong untuk diungsikan.

"Pas tarawih sudah hujan lalu air dari sungai naik dan meluap ke permukiman warga," ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Data BPBD, akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi tercatat 115 kepala keluarga dengan 203 jiwa terdampak. Kemudian 31 kepala keluarga dengan 159 jiwa mengungsi. Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya hilang,,

Sementara itu banjir dan longsor yang melanda wilayah Kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi mencatat banjir melanda di tujuh lokasi, yakni Kecamatan Baros, Jalan Palabuan II, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Lembursitu dan Kelurahan Cipanengah.

BPBD menyebut hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi sepanjang Kamis (6/7) mengakibatkan bencana banjir dan longsor tersebut.

Editor: Donald Karouw

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.