JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung program 3 juta rumah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin (25/11/2024).

"Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya, sekaligus mempercepat prosesnya. Ada celahnya," ujar Tito dalam konferensi pers.

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," tuntas Tito.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ditargetkan, sebanyak 3 juta rumah terbangun setiap tahun, dengan rincian 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Jakarta: Purwakarta merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purwakarta Kota serta berjarak kurang lebih 80 km sebelah tenggara Jakarta dan 44 km sebelah barat laut Bandung.

Kota ini dijuluki sebagai kota pensiun karena suasananya yang tenang dan jauh dari hiruk piruk kota sehingga cocok dijadikan sebagai tempat tinggal. Ada banyak pilihan rumah dengan berbagai tipe dan harga.

Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp150 juta. Jika kamu mencari rumah di Kab Purwakarta, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kab Purwakarta

Perumahan subsidi di Kab Purwakarta. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Ratu Campaka Asri

Perumahan yang satu ini berada di Campakasari, Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Arta Pelago Properti ini memiliki 263 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 34,2 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap rangka kayu, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bukit Jatiluhur Asri

Perumahan yang terletak di Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat ini dibangun oleh Tiga Pilar Griya Pratama. Ada 217 rumah yang tersedia dengan Harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan metalroof, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu belah.

3. Graha Kirana Campakasari

Perumahan selanjutnya berada di Campakasari, Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Dika Bangun Pratama ini memiliki 181 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp162 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap spandek, dinding batako plester, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Munjuljaya Residence

Perumahan subsidi yang berada di Ciseureuh, Purwakarta, Kab Purwakarta, Jawa Barat ini dibangun oleh Propertindo Kreasi Utama. Ada 147 rumah yang tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan rangka atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu kali.

5. Benteng Mutiara Mas IV

Perumahan terakhir berada di Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Lan Sena Jaya ini memiliki 76 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung program 3 juta rumah per tahun.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembiayaan program tersebut dilakukan melalui perbankan.

Namun, ekonom melihat ada peluang besar bagi multifinance untuk turut berperan dalam mempercepat pencapaian target tersebut, terutama dalam menjangkau masyarakat di segmen menengah ke bawah.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti peluang multifinance sebagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan perbankan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.

Padahal pihak yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).

Multifinance memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.

Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance agar tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi multifinance adalah keterbatasan likuiditas. Untuk itu, kerja sama antara multifinance dan perbankan bisa menjadi solusi strategis.

“Perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.

Huda mengatakan tidak perlu penempatan dana pemerintah, namun insentif mengenai aturan-aturan bisa dilakukan.

Sama seperti bank yang juga mendapatkan program serupa. Kebijakan ini bisa mencakup pengurangan batasan likuiditas multifinance yang mendukung pembiayaan ke segmen menengah ke bawah atau kemudahan akses likuiditas dari perbankan.

Skema KPR

Hingga saat ini, program perumahan rakyat sebagian besar didukung oleh perbankan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non-subsidi.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan hingga 2023, perbankan telah berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan lebih dari 1,2 juta rumah untuk masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF turut memberikan pandangan.

Direktur Keuangan & Operasional SMF, Bonai Subiakto mengatalan bahwa semakin banyak penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), semakin luas pula akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

“Multifinance membantu masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan, untuk mendapatkan akses pembiayaan guna memiliki rumah atau hunian yang lebih layak,” kata BonaiZ

SMF juga menyediakan skema pembiayaan khusus berupa refinancing bagi multifinance atas portofolio kredit perumahan yang mereka salurkan. Hingga September 2024, SMF telah menyalurkan Rp102,7 triliun kepada lembaga keuangan, termasuk Rp4,4 triliun kepada multifinance.

Dengan dukungan SMF melalui skema ini, multifinance diharapkan dapat lebih optimal dalam menjangkau segmen masyarakat yang sulit diakses perbankan, sehingga mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance yang mulai masuk ke pembiayaan perumahan tahun ini melihat bahwa program 3 juta rumah masih menjadi ranah perbankan saat ini.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono karena program tersebut masih bersifat jangka panjang.

Sementara BFI Finance, meskipun sudah masuk ranah ke pembiayaan rumah, tetapi ranahnya masih jangka pendek.

“Untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, biasanya ini menjadi ranahnya bank, bukan di perusahaan pembiayaan. Tentunya apabila ada program yang cocok, dan ada insentif yang diberikan pemerintah, tentunya BFI Finance akan siap mendukung,” kata Sudjono dalam Public Expose 2024 yang digelar secara daring pada Kamis (21/11/2024).

KOMPAS.com - Kabupaten Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta ini melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Belitung Timur:

1. Rasau Residence 2: Tipe 36

   Terletak di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, perumahan ini dikembangkan oleh Endrians Belitong Properti.

   Masing-masing rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 157 juta. Sebanyak 19 unit telah terjual, dan masih tersisa 4 rumah saja.

2. Kampit Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Mitra Jaya Belitung, dan terletak di Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Terdapat 44 rumah dengan harga Rp 157 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, masih ada 42 rumah lagi.

3. Perumahan Istana Padang E-F: Tipe 36

   Berlokasi di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Lintang Budi Perkasa, dengan banderol Rp 157 juta per unit.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/105 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 6 rumah dari total 15 unit yang dipasarkan.

4. Perumahan Manggarawan Permai Residence: Tipe Belanger

   Perumahan keempat ini terletak di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dikembangkan oleh PT Putra Agung Makmur.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/99 meter persegi dengan banderol Rp 157 juta. Hingga saat ini masih tersedia 126 rumah.

5. Rasau Residence: Tipe 36

   Di Gantung, Kabupaten Belitung Timur, terdapat perumahan sebanyak 30 unit dan dibanderol Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/108 meter persegi. PT Endrians Belitong Properti masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Belitung di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Belitung:

1. Pelangi Residence: Tipe 36 Subsidi

   Terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, perumahan ini dibangun PT Intan Pelangi Belitung dengan harga Rp 146 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia satu unit lagi dari total 175 rumah yang dibangun.

2. Perumahan Kebun Jeruk Residence: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Yuta Indah Sentosa yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Menawarkan 167 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 110 unit lagi.

3. Belitung Island Residence: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Putra Perkasa Properti dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dirancang berukuran 34/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 110 unit dari total 119 rumah yang dibangun.

4. Griya Emerald 77: Tipe 36/90

   Perumahan keempat ini terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dengan jumlah total 83 unit. Masing-masing dijual dengan harga Rp 146 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/90 meter persegi. Hingga saat ini masih ada 17 unit lagi.

5. As Regency: Tipe 36

   Di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, terdapat perumahan dengan jumlah total 214 unit. Masing-masing dibanderol dengan harga Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Jaya Belitung. Masih ada sisa 93 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

KOMPAS.com - Kabupaten Bangka Tengah di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bangka Tengah:

1. Mulia Asri Village: Tipe 36

   Terletak di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, perumahan ini dikembangkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Bateng.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 35/120 meter persegi dan dibanderol seharga Rp 105 juta. Hingga kini masih tersisa 4 rumah dari total 6 unit.

2. Perumahan Anggrek Sari: Tipe 36/84

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugerah Griya Utama yang terletak di Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Menawarkan 60 rumah seharga Rp 136 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 34/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 37 unit, dan sisanya masih 23 rumah lagi.

3. Koba Mansion: Tipe 36

   Berlokasi di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Minutei Indo Properti, dibanderol Rp 151 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 26 unit dari total 27 rumah yang dipasarkan.

4. Koba Residence: Tipe 36/91

   Perumahan keempat ini terletak di Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Terdapat 45 rumah dengan harga per unit Rp 156 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persgei. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh M Ali Muzakhir ini menyisakan 37 unit lagi.

5. Damai Lestari 7: Tipe 36

   Di Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, terdapat perumahan dengan jumlah 182 unit yang dibanderol Rp 157 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persgei. PT Bangka Damai Lestari masih memasarkan sisa 10 rumah lagi.

KOMPAS.com - Kabupaten Bangka Selatan di Kepulauan Bangka Belitung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bangka Selatan:

1. Gading Permai 2: Tipe 36/89

   Terletak di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, perumahan ini dibangun oleh PT Maesa Bangun Sejahtera dengan harga Rp 156 juta.

   Proyek ini menawarkan 183 rumah dengan ukuran 36/89 meter persegi. Sebanyak 154 unit telah terjual, dan menyisakan 29 rumah saja.

2. Mahoni Residence: Tipe 36/91

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Tri Asikiareka Bersama yang terletak di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Menawarkan 47 rumah dengan harga Rp 156 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 33 unit, dan sisa 14 rumah lagi.

3. Parit Indah Permai: Tipe Rhs 36

   Berlokasi di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangka Indo Properti, dengan harga Rp 156 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 31 unit dari total 34 rumah.

4. Perumahan Angsana Green Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dan dibanderol seharga Rp 157 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/112 meter persegi. PT Selatan Anugerah Lestari masih memasarkan 2 unit sisa.

5. Azalea Garden Toboali: Tipe Azalea1

   Di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, terdapat perumahan 135 unit seharga Rp 168 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 33/72 meter persegi. PT Maju Penuh Berkat. masih memasarkan 102 unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

KOMPAS.com - Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bintan:

1. Perumnas Baru Bumi Tanjung Permai 2: Tipe Rst 36/84 M

   Terletak di Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, perumahan ini dikembangkan Pembangunan Perumahan Nasional dengan banderol Rp 124 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/84 meter persegi. Dari total 188 unit, masih tersedia 93 rumah lagi.

2. Kijang Seraya: Tipe Barak

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Satria Seraya yang terletak di Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Menawarkan 275 rumah dengan harga Rp 126 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 116 unit, dan masih tersedia 159 rumah lagi.

3. Permata Indah 1: Tipe 36/96

   Berlokasi di Toapaya, Kabupaten Bintan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Piko Alam Jaya, dengan banderol Rp 135 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 27 unit dari total 93 unit yang disediakan.

4. Mutiara Bodri: Tipe 36/125

   Perumahan keempat ini terletak di Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibanderol seharga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/125 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Diva Mandiri Sejahtera. ini masih menyisakan 4 unit lagi.

5. Idaman Raya: Tipe 36/105

   Di Toapaya, Kabupaten Bintan, terdapat perumahan 86 unit yang dikembangkan PT Dwira Sukses Mandiri. Harga dibanderol Rp 136 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/105 meter persegi. Hingga kini, masih tersedia 60 rumah.