Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara -sapaan Maruarar- menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Ara mengatakan kebijakan itu akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan prorakyat, khususnya kepada rakyat kecil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukkan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, berkenaan dengan PBG 0%, Ara mengatakan kebijakan itu sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) untuk PBG itu 0%, Rp 0, bagi MBR,” ungkap Ara.

Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%. “Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” papar Menteri Ara.

Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.

“PPN itu Rp 2 miliar ke bawah, Rp 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu gak ada kebijakan ini. Dulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0% dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," katanya

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengungkap rencana membuat program strategis nasional untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut rencananya itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menko AHY merujuk kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Menteri ATR merujuk kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Dia melanjutkan program strategis nasional untuk MBR itu bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” sambung Maruarar.

Terkait perizinan, Maruarar juga mengumumkan pemerintah berupaya mempercepat pengurusan berbagai perizinan, termasuk salah satunya persetujuan bangunan gedung (PBG).

“PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” kata Menteri Perumahan.

Maruarar melanjutkan keberhasilan itu pun telah dia laporkan ke Presiden Prabowo.

“Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk di antaranya penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Terkait PPN, pemerintah menghapus PPN untuk pembelian rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah.

Kemudian, untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menyebut salah satunya penghasilan mereka Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

SUBANG, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Percepatan PBG ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah. Proses penerbitan PBG, bahkan hanya berlangsung selama 16 menit.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemkab Subang saat menyaksikan langsung peluncuran pelayanan penerbitan PBG di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Subang, Selasa (21/1/2025). 

Tito menuturkan, selama ini beberapa persoalan untuk mewujudkan tiga juta rumah di antaranya menyangkut beban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta beban PBG yang ditanggung oleh masyarakat dan pihak pengusaha real estate.

“Sebelumnya, PBG ini dikenal dengan nama izin mendirikan bangunan atau IMB," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan penerbitan PBG, khususnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat secara modern, transparan, dan akuntabel.

Melihat keberhasilan yang dicapai Pemkab Subang, Tito mengajak pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti langkah inovatif ini.

Kepala DPMTSP Kabupaten Subang Dikdik Solihin menjelaskan, proses penerbitan PBG di Jawa Barat yang semula membutuhkan waktu hingga tingga jam, ternyata di Subang dapat selesai dalam waktu 16 menit 30 detik.

“Semua berawal dari adanya persyaratan yang lengkap dan langsung ke PBG dan kebetulan kita tidak ada kendala dan kita bersyukur bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat," katanya.

Selain itu, lanjut Dikdik, Pemkab Subang pun ada program pembebasan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan kebijakan mempercepat penerbitan PBG ini, diharapkan proses pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi lebih mudah dan cepat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

“"ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

"Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," ucap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya urus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya IMB), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah. Relaksasi ini diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ara menegaskan bahwa Prabowo meminta Kementerian PKP untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan rakyat kecil.

"Presiden minta diumumkan sekarang. Pertama sesuai arahan Presiden Pak Prabowo kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkrit yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," terangnya.

Ara menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu sudah ditindaklanjuti oleh 180 Kepala Daerah untuk membuat peraturan kepala daerah.

Perkada tersebut salah satunya membuat Aturan agar PGB Rp 0 khusus untuk MBR. PBG sendiri merupakan perubahan dari IMB, yang proses pengurusannya lebih cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Kedua bagaimana BPHT, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ara, pemerintah membebaskan pengenaan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan itu. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, PBG-nya 0," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2024 pemerintah sudah memberikan sedikit informasi mengenai penghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Namun saat itu prosesnya masih Dalam pembuatan aturan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025. Lalu Aturan tersebut diturunkan ke dalam Perkada yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.