Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

Subang: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengembangkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia. Setidaknya ada 20 ribu rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20 ribu rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas," jelas dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30 ribu unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ungkap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta.

Nantinya, para narapidana atau napi yang berada di Jakarta akan dipindahkan ke luar pulau Jawa. Sehingga lokasi lahan Lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak Lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi Lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Menurut Ara, konsep pembangunan Lapas menjadi hunian bertujuan agar rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu juga ingin supaya Lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh lebih luas.

Adanya pemanfaatan Lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, kata dia, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo," kata Ara.

Beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," kata Agus.

(NIA DEVIYANA)

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Rumah untuk Pekerja Migran Indonesia yang akan menyediakan 20.000 rumah subsidi bagi para PMI tahun ini.

“Teman-teman PMI di seluruh dunia tak perlu khawatir soal rumah. Insya Allah kami sepakat (menyalurkan) minimal 20.000 rumah bersubsidi murah tahun ini,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dalam sambutannya pada agenda peluncuran Rumah untuk PMI di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Menteri P2MI, penyediaan rumah bagi para PMI amat penting dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan PMI setelah berjasa sebagai “pahlawan devisa” bagi Indonesia.

Terlebih, para PMI yang jumlahnya ada lima juta di seluruh dunia tersebut memiliki penghasilan tinggi dibandingkan yang bekerja di dalam negeri, sehingga "kontribusi devisa mereka jadi yang terbesar kedua setelah migas", kata dia.

Karding kemudian menyoroti tingginya antusiasme para PMI yang mau membeli rumah subsidi melalui fasilitasi program ini. Ia pun menyatakan jumlah rumah subsidi bagi PMI yang akan tersedia tahun depan dapat ditambah.

“Mudah-mudahan bisa meningkat jadi 30.000 unit rumah tahun depan dan seterusnya,” ucap dia.

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan KemenPKP dan BP Tapera sebagai penyedia rumah bersubsidi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai verifikator data PMI aktif di luar negeri, dan Bank BNI sebagai penyedia fasilitas pembiayaan bagi para PMI yang hendak membeli rumah subsidi.

Menurut Menteri P2MI, koordinasi intensif yang dilakukan antara kementerian dan badan tersebut membantu realisasi program hanya dalam waktu sebulan dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Program ini pula dilaksanakan dalam rangka memenuhi target penyediaan tiga juta rumah sebagaimana ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata dia.

“Program ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo yang memang punya perhatian dan komitmen terhadap orang-orang kecil,” ucap Menteri P2MI.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan 20 ribu unit rumah bersubsidi bagi PMI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BNI.

Penandatanganan dua MoU tersebut menandai peluncuran Program Rumah untuk PMI yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.

“Terkait MoU dengan BPS, kami menyepakati pemutakhiran data (PMI), juga sekaligus memperkuat cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu sistem data tunggal ekonomi nasional,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai mengikuti agenda peluncuran Rumah untuk PMI tersebut.

Ia mengatakan, komitmen pemutakhiran data bersama BPS adalah untuk memastikan penyaluran rumah subsidi khusus ini tepat sasaran bagi target program, yaitu PMI aktif, calon PMI yang akan berangkat, dan purna-PMI yang telah kembali ke tanah air.

Selain pemutakhiran data, KP2MI bersama Kementerian PKP juga menandatangani MoU dengan Bank BNI untuk menyepakati skema fasilitas pembiayaan bagi peserta program Rumah untuk PMI, kata Karding.

Sebagai tindak lanjut, KP2MI akan mengembangkan skema komunikasi yang memudahkan para PMI untuk membeli rumah subsidi hak mereka, ucap Menteri P2MI. Dengan data yang terintegrasi, BPS dan Bank BNI juga semakin mudah memverifikasi data para PMI.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran memastikan bahwa peserta program rumah subsidi akan difasilitasi bunga rendah dalam cicilan pembeliannya sesuai peraturan yang berlaku.

“Bunga yang rendah ini memungkinkan seluruh masyarakat berpenghasilan rendah untuk menikmati rumah subsidi,” kata Imran.

KP2MI bersama Kementerian PKP menyediakan 20 ribu rumah bersubsidi bagi para PMI untuk tahun 2025 dalam rangka program penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Apabila respons dari PMI terhadap program ini positif, pemerintah dapat menaikkan jumlah rumah subsidi yang disediakan menjadi 30 ribu tahun depan.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Cibinong merupakan salah satu kota di Jawa Barat. Kota ini menjadi salah satu rekomendasi tempat tinggal karena berdekatan dengan Bogor yang akses transportasinya mudah dijangkau.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini, menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta, tetapi ingin tinggal di pinggiran kota.

Jika kamu ingin tinggal di Cibinong, berikut ini lima rekomendasi rumah murah unit komersil harga mulai dari Rp310 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

Perumahan di Cibinong. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. The Grove

Hunian berlokasi di Ciriung, Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Mitra Grha Jaya dengan unit tersedia sebanyak 79 unit.

Hunian dengan harga Rp350 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, double dinding dengan hebel, dan lantai keramik serta batu kali.

2. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahankomersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang.

3. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

4. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan. Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

5. Nirwana Golden Park

Perumahan ini dibangun oleh PT Buana Wasakata Sakti berlokasi di Cibinong, Pakansari, Kabupaten Bogor. Perumahan ini hanya memiliki empat rumah komersil.

Untuk rumah tipe subsidi memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 108 meter persegi, memiliki satu kamar tidur dan dua kamar mandi ini dijual dengan harga Rp522 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap dari baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regency dan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

Artikel tersebut menjaid berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (8/5/2025).

Selengkapnya baca di siniMasih Banyak yang Keliru, Ini Bedanya Perumahan Regency dan Residence

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) semestinya merupakan puncak tertinggi dari bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Sertifikat ini tak hanya diakui oleh hukum, tapi juga dihormati dalam transaksi keuangan, dijadikan jaminan di lembaga keuangan, serta menjadi simbol kepastian hukum atas hak atas tanah seseorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan kehormatan itu terkikis perlahan.

Dalam sejumlah kasus, sertifikat tidak lagi menjadi surat berharga ketika negara memilih diam, atau bahkan terkesan abai, dalam menghadapi keberingasan mafia tanah.

Selanjutnya baca di sini Mafia Tanah dan SHM yang Tak Lagi Berharga

Kereta Cepat Whoosh memiliki fasilitas yang ramah penumpang lanjut usia (lansia). Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebanyak 15 persen dari total jumlah penumpang Whoosh berusia di atas 60 tahun.

Artinya, 1,3 juta orang dari 9,1 juta jumlah total penumpang Whoosh sejak awal beroperasi merupakan lansia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunia mengatakan, banyak penumpang lansia memilih Whoosh karena durasi perjalanan yang singkat.

Lantas, fasilitas seperti apa yang disediakan KCIC untuk menunjang penumpang lansia Whoosh?

Informasinya ada di sini1,3 Juta Penumpang Whoosh Berusia Lansia, Lebih dari 60 Tahun

Jakarta -

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) berharap broker atau agen properti di Indonesia dapat dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Dewan Pembina Arebi Lukas Bong, broker dapat membantu calon konsumen saat akan membeli rumah impiannya.

Hal ini ia ungkapkan seusai acara Halal Bihalal & Talkshow AREBI 2025: "Peluang dan Ancaman Tariff Trump pada Sektor Properti" di Menara Sentraya, Jakarta.

"Kembali lagi ya kita lihat seharusnya dengan 3 juta rumah itu harusnya marketnya buat broker properti. Kenapa? Developer (pengembang) tuh kayak produser, untuk distribusinya pake Arebi (broker) lah. Sebagai jasa perantara penjualan properti," kata Lukas kepada awak media, Rabu (7/5/2025).

Ia merasa broker mampu menarik konsumen-konsumen baru yang mungkin masih bingung dan ragu-ragu untuk membeli rumah.

"Kalau memang itu sudah ada captive marketnya seperti ke tentara, kalau nggak ada yang approach juga (bingung) rumahnya gimana ya, lokasi yang mana ya. Nah kalau ada agen properti, taruh lah komisinya standarnya 3 persen itu, pasti banyak yang mau bergerak," ujarnya.

Pengamat Properti sekaligus mantan Ketua Umum Arebi periode 2009-2015 Darmadi Darmawangsa menambahkan peran broker atau agen properti lainnya adalah dapat menjelaskan produk dan meyakinkan konsumen. Sebab broker memiliki banyak pengalaman dalam memasarkan rumah dari berbagai pengembang.

"Orang-orang yang mau beli walaupun mereka MBR gitu ya mereka kan pengen tau, proyek ini unggulnya apa. Pemerintah apa bisa jelasin? Mungkin belum tentu lho. Mungkin agen properti lebih bisa menjelaskan produknya gitu. Pemerintah konsentrasi untuk produksi aja, rumahnya. Broker jadi saluran distribusinya," terangnya.

Darmadi menyampaikan pihaknya siap dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Arebi memiliki database, anggota yang terverifikasi dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita siap nih, broker siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kita punya database, kita punya cara untuk menjual, broker yang tersertifikasi ready," ungkapnya.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini akan menyasar pada pembangunan 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Selain membangun rumah, Program 3 Juta Rumah juga akan membantu renovasi rumah yang tak layak huni.

Program 3 Juta Rumah ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Batas gaji yang tergolong MBR adalah Rp 14 juta per bulan untuk pasangan dan Rp 12 juta per bulan untuk yang masih single.

(aqi/das)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 117.021 unit rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho penyaluran rumah subsidi itu melalui akad Tapera dan juga skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Kalau kita hitung dari 1 Januari hingga 6 Mei 2025 kinerja rumah subsidi tapera dan FLPP sudah mencapai 117.021 unit rumah," katanya dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Berikut ini rincian penyaluran rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025.

• Proses Pembangunan Berjalan (pembangunan): 9.181 unit
• Ready Stock (Selesai dibangun belum akad): 10.494 unit
• Persetujuan Kredit (sebelum akad): 10.477 unit
• Akad Kredit (belum cair): 2.616 unit
• Realisasi KPR FLPP: 84.173 unit
• Akad Tapera: 80 unit

Dalam paparannya, Heru juga menyebutkan bahwa jika dihitung sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat sudah ada 158.424 unit rumah subsidi yang disalurkan. Heru menambahkan, penyaluran rumah subsidi ini termasuk ke dalam skema Program 3 Juta Rumah.

"Dan kami laporkan, sejak kami ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah untuk mengelola FLPP dari mulai awal 2022 hingga 5 Mei 2025, kami telah menyalurkan likuiditas kurang lebih Rp 86,47 triliun untuk 739.473 unit rumah. Adapun untuk pembiayaan Tapera, kita sudah menyalurkan kurang lebih Rp 3,04 triliun untuk 19.347 unit rumah bagi ASN atau PNS," tuturnya.

Sebagai informasi, pada 16 April 2025, BP Tapera menyampaikan sudah ada 105.319 unit rumah yang disalurkan sejak 1 Januari 2025 sampai 16 April 2025. Hal ini disampaikan oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara Tasyakuran Hari Jadi BP Tapera di Menara Mandiri 1, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

"Dari tahun anggaran 2025 sejak 1 Januari 2025 hingga 16 April 2025 rumah, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan KPR subsidi berupa KPR FLPP dan KPR Tapera sebanyak 105.319 unit rumah," kata Heru dalam sambutan acara tersebut.

Dalam data yang dipaparkan olehnya, terdapat rincian dari realisasi 105.319 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan. Ada 9.359 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan, 9.289 rumah ready stock namun belum dilakukan akad, 14.811 sudah persetujuan kredit namun belum akad, dan ada 5.753 akad kredit yang belum cair. Selanjutnya ada realisasi KPR FLPP sebanyak 66.029 unit serta akad Tapera 78 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Maros -

Polisi menangkap seorang pria bernama Juhardi alias Joho (26) karena membeli narkoba jenis sabu di media sosial (medsos) Instagram di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku yang merupakan seorang sekuriti perumahan ini hendak menghisap sabu biar kuat saat bertugas menjaga pada malam hari.

"Pelaku yang kami amankan seorang pria berinisial JU yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di Kabupaten Maros terkait kasus dugaan narkoba," ujar Kasat Resnarkoba Polres Maros, AKP Salehuddin kepada wartawan, pada Rabu (7/5/2025).

Penangkapan dilakukan oleh Unit Idik II Satresnarkoba Polres Maros di Jalan Poros Inspeksi Pam Timur, Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Minggu (4/5). Pelaku kini telah dibawa dan ditahan di Mapolres Maros.

Salehuddin mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati pelaku dan beberapa barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu saset plastik bening berisi sabu seberat 1,18 gram, satu potongan lakban hitam, satu unit HP milik pelaku, dan satu unit sepeda motor," katanya.

Salehuddin menjelaskan, pelaku mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui Instagram. Pelaku mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut melalui ATM.

"Pelaku menerangkan bahwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari pesanan online lewat akun Instagram dengan cara transfer uang total sebesar Rp 950.000, ke rekening lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Salehuddin mengungkapkan pelaku telah mengakui membeli sabu tersebut. Rencananya sabu itu akan dikonsumsi oleh pelaku saat bertugas menjaga malam.

"Pelaku mengaku membeli sabu untuk dipakai sendiri, alasannya agar bisa begadang saat bekerja malam," ungkapnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Maros. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(ata/sar)

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari sebelumnya 220.000 menjadi 350.000. Kapan hal itu akan dilakukan?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Oh kalau itu nanti keputusan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi fiskalnya, yang itu akan kita eksekusi. Jadi kita berkoordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

(abr/zlf)