BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau langsung sasaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui fasilitasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis (5/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Herman menjelaskan, program ini merupakan rencana kerja sama multi stakeholders, pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat miskin ekstrem di perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Alhamdulillah ya, Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, ya bahu-membahu dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten/kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi," jelasnya.

"Kita Jawa Barat dijadikan piloting, berkat inisiasi dari Pak Menteri PKP, tentu disupport oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Sosial," lanjutnya.

Calon penghuni yang bakal menempati Rusunawa ini, kata Herman, yakni masyarakat dengan kriteria tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan.

"Kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 Kepala keluarga (KK). Rencana 100 KK, 33 KK dari Kota Bandung, kemudian 50 KK dari Kabupaten Bandung, dan 17 KK dari Kota Cimahi," jelasnya.

Herman mengatakan, rencananya 100 KK tersebut akan ditempatkan di dua tower, yakni di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk yang berkapasitas 116 unit, masing-masing memiliki 58 unit.

"Kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk dan kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu kurang lebih satu tahun," katanya.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan, Kota Bandung menjadi piloting yang kedua setelah Jakarta.

"Ini yang kedua ya, kita coba tata, sesudah di Jakarta kita menata minggu lalu ya, memindahkan yang di bawah kawasan jembatan, tol gitu ya, supaya dipindahkan ke rumah susun," ungkapnya.

Pada peninjauan langsung tersebut, Maruar menemukan tiga KK yang termasuk kriteria calon penghuni Rusunawa. Ia juga sempat berinteraksi dengan mereka.

"Yang pertama relokasi ke rumah susun, ibu ikhlas ya bu, terima kasih. Jadi ikhlas ke rumah susun, Rancaekek, kita akan pindahkan," katanya.

Maruar juga berjanji akan memberikan fasilitas lain agar calon penghuni bisa naik kelas dari miskin ekstrem.

"Nanti juga ibu juga akan dikasih pelatihan ya, hobinya memasak. Tolong KPI-nya itu bisa bekerja atau bisa berusaha supaya ada penghasilan," imbuhnya.

Direncanakan, kata Maruar, relokasi calon penghuni akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024. Ia juga meminta agar pejabat setempat bergerak cepat.

"Saya senang sekali ini bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain ya. Lihat ini sekda dan PJ Wali Kota. Itu bisa bergerak dengan cepat, kerjasama yang substantif," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) telah dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Langkah Prabowo ini membuat para orang tua cemas.

Beberapa orang tua siswa menganggap jatah Rp10 ribu per anak per hari untuk penerima manfaat program tersebut masih tak cukup untuk memenuhi gizi.

Anastasya (29), ibu dari satu anak yang masih mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu sekolah di Jakarta ini  menilai anggaran Rp10 ribu per anak per hari untuk MBG justru tak ada gunanya.

Anggaran katanya, tidak cukup untuk memberi makanan bergizi kepada anak. 

Ia menilai jatah makan gratis Rp10 ribu per anak per hari tidak masuk akal.

"Terlebih lagi sekarang harga pangan udah dinaikin. Mau beli apa sih dengan Rp10 ribu? Sedangkan anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya wajib ketemu 4 sehat 5 sempurna, protein hewani, sayur, karbo, buah dan susu. Belum lagi anak-anak gizi buruk, butuh asupan vitamin," tegasnya.

"Jadi kalkulasi pemerintah dengan Rp10 ribu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan ibu hamil tentu enggak make sense. Harga satu ikat sayur bayam aja bisa Rp3.000-Rp6.000. Belum protein hewani paling murah katakan telur Rp3.000 per butir, belum berasnya, dan itu cuma untuk sekali makan," jelas Aca.

Menurutnya, dengan uang Rp10 ribu hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok mungkin telur. Ia menegaskan tidak mungkin setiap hari anak hanya diberi telur.

Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak-anak butuh diberikan pengenalan dengan protein hewani lainnya. Menurutnya, semakin banyak pengenalan semakin baik untuk tumbuh kembang anak secara gizi maupun pertumbuhan otak.

Dengan harga pangan naik sekarang, menurut Aca, hitungan untuk jatah makan anak dan ibu hamil sekarang minimal seharusnya di Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari.

Senada, Nabila (30), ibu dari dua anak yang salah satunya duduk di bangku taman kanak-kanak pun merasa jatah Rp10 ribu per hari belum bisa memenuhi gizi anaknya.

"Secara pribadi dengan uang Rp10 ribu itu tumbuh kembang anak belum bisa terpenuhi, apalagi anak-anak butuh asupan gizi yang cukup untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal," ujar dia.

Menurut Nabila, dengan Rp10 ribu per porsi mungkin bisa cukup untuk membuat menu bergizi lengkap, namun tetap belum menjamin kebutuhan gizi harian setiap anak terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, pastinya masih ada biaya untuk pengolahan atau catering makanan. Ia mempertanyakan apakan uang Rp10 ribu saja bisa menutupi biaya bahan dan lain-lainnya itu.

Ia mengakui bahwa uang Rp10 ribu bisa membuat anak mendapatkan makanan dengan porsi sederhana, seperti karbohidrat, protein seperti telur, tahu tempe, sayur dan buah. Namun, ia menegaskan seharusnya jatah makan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Tapi ya harusnya untuk jatah makan Rp10 ribu itu bisa ditingkatkan lagi anggarannya sih, supaya bisa kasih makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang," ujarnya

Di sisi lain, Laily (34) dengan dua yang salah satunya duduk di kelas 1 SD berpendapat jatah Rp10 ribu per hari masih bisa mencukupi dengan lauk pauk yang tepat.

Ia berkata Rp10 ribu per porsi masih bisa memenuhi gizi anak dalam tumbuh kembangnya, dan tentu akan membantu kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menengah ke bawah ya, contohnya anak-anak yang bersekolah di SD negeri yang ibu bapaknya buruh atau ekonominya terbatas, yang pendapatannya sangat minim," imbuh Laily.

Menurutnya, bantuan Rp10 ribu per porsi MBG akan sangat membantu para keluarga di kalangan menengah ke bawah, asalkan tepat sasaran hanya untuk penerima yang membutuhkan.

Laily menilai gizi anak bisa terpenuhi dengan adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan aneka sayuran yang menurutnya bisa mencukupi dengan Rp10 ribu saja dibandingkan dengan camilan tak sehat lainnya.

"Dibanding mereka pas jam istirahat makannya cireng, gulali, seblak. Tentu makanan bergizi dari pemerintah sangat membantu untuk tumbuh kembang mereka," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menurunkan alokasi anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan masyarakat, menu bergizi seperti apa yang bisa didapat dengan uang ceban. Bisnis pun menjajaki menu makanan seharga Rp10.000 di sejumlah kota.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa alokasi dana makan bergizi gratis (MBG) untuk setiap porsi dipangkas menjadi Rp10.000. Awalnya pemerintah mematok alokasi Rp15.000 untuk setiap anak, tetapi anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pihak Istana pun memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Prabowo dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Bisnis menjajaki warung makan di empat kota untuk mencari tahu menu makan siang yang bisa didapat dengan uang Rp10.000. Di beberapa tempat, alokasi dana tersebut memang cukup untuk membeli makan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.

Jurnalis Bisnis menjajakinya di Balikpapan (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Pekanbaru (Riau), dan Jakarta.

Rupanya, terdapat perbedaan varian makanan yang bisa didapat dengan uang ceban tersebut. Apa saja?

Sepotong Lauk di Balikpapan

Di salah satu warung makan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, uang Rp10.000 cukup untuk membeli nasi dan potongan kecil ayam goreng. Terdapat sedikit bihun untuk menambah rasa.

Apabila ingin mendapatkan sayur, Bisnis harus mengeluarkan lebih dari Rp10.000, termasuk jika mengganti lauk dengan sumber protein lain seperti telur, tahu, atau tempe.

Uang Rp10.000 akan cukup untuk membeli nasi kucing yang porsinya relatif kecil.

Perbesar

Menu Lengkap di Denpasar

Salah satu warung di Kota Denpasar, Bali bisa menyuguhkan menu yang relatif lengkap dengan bujet Rp10.000. Bisnis bisa memperoleh satu porsi makan siang berisi nasi, ayam, tempe goreng, telur dadar, dan sayur pecel.

Ayam bisa diganti dengan ikan goreng atau ikan tongkol, harganya tetap Rp10.000.

Lalu, telur dan tempe dapat diganti dengan perkedel jagung.

Perbesar

Rasa Balado di Pekanbaru

Berbekal Rp10.000, Bisnis bisa memperoleh makan siang berisi nasi, telur balado, kuah gulai, sayur daun singkong, sepotong nangka rebus, dan cabe merah di salah satu warung makan Pekanbaru, Riau.
Menu makan Rp10.000 itu menjadi incaran dan terjual habis cukup cepat.

Pilihan menu dengan harga Rp10.000 hanya terbatas pada lauk telur. Apabila mengganti dengan lauk lain seperti daging ayam atau ikan, harus menambah alokasi setidaknya Rp12.000 per porsi.

Perbesar

Makan Rp10.000 di Jakarta

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada. Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

"Rp10.000 enggak dapat daging," kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

"Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil," ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli. (Ni Luh Anggela)

Perbesar

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi. Nominal tersebut turun dari rencana awal sebesar Rp15.000 per porsi.

Kepala Negara menyampaikan, keterbatasan anggaran menjadi alasan mengapa makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas dengan Rp10.000 per porsi, menu makan apa saja yang bisa di dapat?

Bisnis mencoba mengunjungi beberapa Warung Tegal (Warteg), dan sejumlah warung sederhana yang ada.Warung pertama yang didatangi yaitu Warteg Bahari yang ada di dekat Stasiun Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Purwanto, bukan nama sebenarnya, mengatakan, dengan Rp10.000 sudah bisa mendapat paket nasi dengan lauk tempe orek dan sayur. Paket tersebut sudah termasuk minum, yaitu air putih atau teh tawar.

Dia juga menawarkan menu lain dengan bermodalkan Rp10.000 yakni nasi telur dan minum. Namun dengan Rp10.000, masyarakat tidak dapat menambahkan daging ke dalam menu makanannya.

“Rp10.000 nggak dapat daging,” kata Purwanto kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Perbesar

Sekitar 1 kilometer dari Warteg Bahari, berdiri Warung Sederhana milik Syukur. Pria setengah baya itu menilai dengan uang Rp10.000, menu yang di dapat cukup minim.

Di warungnya sendiri, dia menawarkan sejumlah opsi seharga Rp10.000. Opsi pertama, nasi, sayur, kikil, serta minum. Minumannya yakni teh tawar dan air putih. Opsi kedua, nasi, sayur, telur, serta minum.

“Kalau Rp10.000 minim banget, paling nasi sayur sama kikil,” ujarnya.

Lalu, dengan Rp13.000, masyarakat sudah bisa menikmati paket nasi, ikan, dan sayur. Harganya pun berbeda tergantung jenis ikan yang dibeli.

Misalnya, untuk ikan bawal dan ikan nila, Syukur mematok sebesar Rp15.000. Ini sudah termasuk nasik, sayur, dan minum.

Sedikit berbeda, Iis, pemilih Warung Uncle Fajar yang berlokasi di Jl. Rawamangun, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyebut, dengan Rp10.000, menu yang di dapat yakni setengah porsi nasi putih, dengan satu lauk seperti tempe dan telur, serta sayur.

Menu ini sudah termasuk minum berupa air putih atau teh tawar, tergantung permintaan pembeli.

“Rp10.000 nasi sama lauk pauk aja,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan tiga skema kerja sama kepada pengembang dalam rangka pembangunan rumah untuk rakyat.

Pasalnya, terdapat sejumlah aset milik Perum Perumnas dan KAI yang potensial untuk dikerjasamakan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Tiga skema kerja sama itu tersaji di dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Skema pengembangan melalui kerjasama dengan BUMN dilakukan secara end to end mulai dari penyediaan lahan (aset Perumnas dan KAI), pengembangan (developer swasta dan/atau Perumnas), serta pendanaan (BTN).

Pihak developer swasta dapat bekerja sama dengan KAI dan Perumnas melalui dukungan pendanaan maupun pengembangan melalui tiga skema kerja sama, meliputi Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Venture (JV), atau Built-Operate-Transfer (BOT).

Berikut gambaran sederhana dari masing-masing tiga skema kerja sama tersebut:

1. KSO

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk KSO. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk KSO.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil laba akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

2. JV

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk JV. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk JV.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil dividen akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

3. BOT

Perumnas atau KAI akan memberikan tanah kepada developer dan/atau Perumnas untuk dibangun rumah.

Dalam hal ini, BTN juga akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas.

Adapun setelah masa konstruksi rumah, developer dan/atau Perumnas akan kembali melakukan transfer aset kepada Perumnas atau KAI selaku pemilik tanah.

Baru kemudian masyarakat sebagai konsumen akhir melakukan transaksi pembelian rumah kepada Perumnas atau KAI dengan fasilitas pendanaan dari BTN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (doorstop) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.

Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.

“Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

“Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.

Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.

“Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.

“Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).

Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.

Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.

“Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

“Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.

Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.

Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

“Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.

“Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

“Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.

Permukiman di kolong Tol Angke di Jakarta Barat (Jakbar) ditertibkan hari ini. Sebagian warga kolong Tol Angke yang telah mengurus administrasi dipindah ke rumah susun (rusun).

Dirangkum detikcom, Sabtu (30/11/2024), Pemerintah Provinsi Jakarta merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rusun. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut faktanya.

1. Warga Ramai Datangi Kelurahan

Penghuni kolong Tol Angke ramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Mereka datang untuk mengurus administrasi terkait pemindahan ke rusun.

Dilansir Antara, Senin (25/11), warga harus mengosongkan Kolong Tol Angke per 1 Desember 2024. Warga ramai mengurus administrasi menjelang relokasi dari kolong tol tersebut.

Warga ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Antrean panjang warga terjadi di depan kantor Kelurahan Jelambar Baru, tepatnya di depan posko pelayanan administrasi relokasi.

Mereka membawa sejumlah dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Warga mengantre untuk mendapatkan formulir permohonan rumah susun umum sewa masyarakat terprogram (MBR) yang menerima dampak relokasi tersebut.

Sejumlah petugas dari berbagai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Suku Dinas Perumahan, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, serta Suku Dinas Sosial melayani administrasi serta pertanyaan-pertanyaan warga.

Satu per satu nama warga dipanggil oleh petugas untuk menyamakan data diri mereka dengan hasil verifikasi pihak kelurahan.

Apabila ada yang namanya tidak sesuai atau warga tersebut belum memiliki KTP DKI Jakarta, para petugas akan mengarahkan untuk membuat KTP terlebih dahulu. Relokasi warga kampung kolong Tol Angke memprioritaskan warga yang ber-KTP DKI Jakarta.

2. Pemprov DKI Gratiskan Sewa 6 Bulan

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Teguh menyebutkan warga kolong tol dan kolong jembatan akan digratiskan selama 6 bulan untuk menyewa rusun.

"Jadi misalnya mereka yang pindah ke rumah susun, itu selama enam bulan kami free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kemudian ada sekadar bantuan di sembako," kata Teguh kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Teguh mengatakan warga yang memilih pindah ke rumah kontrakan akan dibantu untuk mencari rumah kontrakan yang sesuai dan diberi gratis sewa hingga dua bulan.

"Demikian juga untuk yang mereka kontrak mandiri, kita berikan fasilitasi. Kita berikan kontrak itu sekitar 1-2 bulan. Kita bersama-sama dengan Pak RT untuk mencarikan kontrakan, tentu saja dengan harga yang umum di sekitar situ. Kita juga berikan fasilitasi untuk Sembako," ujarnya.

"Kalau yang ke Panti Cipayung punya Dinas Sosial, pastinya adalah masuk dalam anggaran Dinas Sosial," imbuhnya.

3. Nasib 64 Siswa Pondok Domba

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat (Sudindik Jakbar) akan memetakan status 64 siswa yang sekolah di Sekolah Pondok Domba kolong Tol Angke. Kepala Seksi (Kasi) SMP dan SMA Sudindik Jakbar II, Juwarto, mengatakan penentuan tempat pendidikan 64 siswa masih menunggu pemetaan relokasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Juwarto mengatakan penentuan sekolah murid-murid tersebut harus disesuaikan dengan tujuan relokasi warga.

"Karena kami tak mungkin penempatannya di rusun (rumah susun) A, alamatnya di A, terus kami tempatkan di sekolah B, tak mungkin. Nanti bukannya makin sederhana, makin rumit," kata Juwarto, dilansir Antara, Jumat (29/11).

Jumlah 64 murid tersebut berdasarkan data terbaru yang diterima Sudindik Jakbar setelah melakukan pendataan terkait relokasi warga kolong Tol Angke ke sejumlah rumah susun di DKI Jakarta.

Menurutnya, Sekolah Pondok Domba merupakan lembaga nonformal yang belum memiliki izin. Dia mengatakan perlu pendataan terhadap setiap siswa yang sudah memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan yang belum.

4. 14 Keluarga Dipindahkan Hari Ini

Satpol PP Jakarta Barat mengatakan sebagian warga dipindah ke rusun mulai hari ini. Sementara ada 14 keluarga di permukiman kolong Tol Angke yang dipindah.

"Update terakhir 14 KK akan dipindahkan besok pagi ke rusun di Jakarta Barat," kata Kepala Satpol PP Jakbar Agus Irwanto saat dihubungi detikcom, Jumat (29/11).

Agus mengatakan saat ini beberapa warga Kolong Tol Angke masih melakukan kelengkapan data untuk bisa masuk ke rusun. Ia juga menyebutkan warga menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan mereka ke rusun.

"Masih pemenuhan kelengkapan untuk data warga. Ini tahap pertama, selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik," ungkapnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

   Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabilla Anugerah dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/120 meter persegi. Dari total 82 rumah, masih tersisa satu unit lagi.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo yang terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menawarkan 69 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/102 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 67 unit, dan tersisa hanya 2 rumah.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar53

   Berlokasi di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah, dengan banderol Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 42 rumah dari total 61 unit yang dipasarkan.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total rumah yang ditawarkan 66 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Bamega Persada Pratama ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Pondok Bidadari Asri Ii: Tipe 36

   Di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat perumahan yang menawarkan total 55 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/130 meter persegi. PT Banna Megah Mandiri masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa pemerintah akan membekali literasi digital bagi pemasok bahan makanan program makan bergizi gratis.

Dia menyebut, saat ini mayoritas UMKM di desa belum memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, pemerintah mendorong penggunaan teknologi termasuk artificial intelligence (AI) bagi pengusaha kecil.

“Saya sudah bicara juga pada menteri Komdigi untuk nanti kasih rekomendasi-rekomendasi kebijakan digitalisasi macam apa, untuk membuat orang miskin bisa ikut di dalam program digitalisasi dan menyuplai makan bergizi gratis,” kata Budiman di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

• Judi Online Jadi Penyebab Lahirnya Kemiskinan Baru
• Ekonomi Restoratif Disebut Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Budiman mengakui, digitalisasi harus diterapkan secara perlahan kepada mayarakat terutama petani ataupun pelaku UMKM. Karenanya, pemerintah berkomitmen melatih masyarakat terbiasa dengan hal tersebut.

“Kami harus melatih itu, enggak cepat.

Tetapi setidaknya, dengan program makan bergizi gratis yang terus-menerus ini, akan ada proses belajar. Di situlah pentingnya Komdigi,” papar Budiman.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 82 juta orang yang akan menerima makan bergizi gratis hingga 2027 mendatang. Artinya, diperlukan bahan makanan berupa telur, daging, beras, dan sayuran untuk memenuhi program tersebut.

“Pemerintah sudah mengamankan siapa yang belinya. Ayo lebih digital, agar kamu bisa melaporkan kualitas berasmu, telur, dan sayur di platform digital yang sederhana. Mungkin bisa ada AI juga nantinya,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada APBN 2025.

Mengutip laman Indonesia.go.id, Badan Gizi Nasional bakal melakukan tiga skema pembagian makanan. Pertama, membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

• BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan
• Kemiskinan Ekstrem Ditarget Nol Persen 2 Tahun Lagi

Ketiga, melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, akan dikirimkan dengan paket vacuum.

Pengiriman ke daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu pekan, dengan menu makanan yang bervariasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa pemerintah akan membekali literasi digital bagi pemasok bahan makanan program makan bergizi gratis.

Dia menyebut, saat ini mayoritas UMKM di desa belum memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, pemerintah mendorong penggunaan teknologi termasuk artificial intelligence (AI) bagi pengusaha kecil.

“Saya sudah bicara juga pada menteri Komdigi untuk nanti kasih rekomendasi-rekomendasi kebijakan digitalisasi macam apa, untuk membuat orang miskin bisa ikut di dalam program digitalisasi dan menyuplai makan bergizi gratis,” kata Budiman di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

• Judi Online Jadi Penyebab Lahirnya Kemiskinan Baru
• Ekonomi Restoratif Disebut Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Budiman mengakui, digitalisasi harus diterapkan secara perlahan kepada mayarakat terutama petani ataupun pelaku UMKM. Karenanya, pemerintah berkomitmen melatih masyarakat terbiasa dengan hal tersebut.

“Kami harus melatih itu, enggak cepat.

Tetapi setidaknya, dengan program makan bergizi gratis yang terus-menerus ini, akan ada proses belajar. Di situlah pentingnya Komdigi,” papar Budiman.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 82 juta orang yang akan menerima makan bergizi gratis hingga 2027 mendatang. Artinya, diperlukan bahan makanan berupa telur, daging, beras, dan sayuran untuk memenuhi program tersebut.

“Pemerintah sudah mengamankan siapa yang belinya. Ayo lebih digital, agar kamu bisa melaporkan kualitas berasmu, telur, dan sayur di platform digital yang sederhana. Mungkin bisa ada AI juga nantinya,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada APBN 2025.

Mengutip laman Indonesia.go.id, Badan Gizi Nasional bakal melakukan tiga skema pembagian makanan. Pertama, membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

• BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan
• Kemiskinan Ekstrem Ditarget Nol Persen 2 Tahun Lagi

Ketiga, melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, akan dikirimkan dengan paket vacuum.

Pengiriman ke daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu pekan, dengan menu makanan yang bervariasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut akan mengusulkan pembentukan omnibus law perumahan ke DPR. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh regulasi terkait perumahan agar lebih sederhana.

Wamen PKP Fahri Hamzah menilai omnibus law dapat menjadi solusi atas masalah regulasi yang saat ini dinilai terlalu rumit dan mempersulit pelaksanaan pembangunan rumah.

“Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru. Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku,”kata Fahri di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Terlebih, saat ini sektor perumahan menghadapi banyak tantangan di tengah rencana program 3 juta rumah, terutama terkait dengan tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah.

Tumpang tindih aturan dan rumitnya birokrasi dalam hal perizinan daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam proses pembangunan rumah.

“Daerah-daerah bikin dipersulit. Tata kota berbelit-belit. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh, itu salah negara, karena tidak ada regulasi yang baik yang mengatur pembangunan kota,” tambah Fahri.

Dengan adanyaOmnibus Lawperumahan, Fahri berharap regulasi yang ada bisa lebih terintegrasi dan tidak membingungkan pengembang maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

Kendati demikian, dia mengaku pihaknya saat ini masih mengkaji terkait usulan tersebut untuk dibawa ke DPR.

“Semua regulasi yang ada harus disederhanakan dan dipusatkan. Jadi, tidak ada lagi peraturan yang menghambat proses pembangunan,” ujar Fahri.

Di sisi lain, Fahri juga menyoroti masalah dalam proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah.

“Ada kesalahan amdal yang harusnya bisa dilacak, tapi justru sulit. Ini masalah regulasi yang tidak terkelola dengan baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perumahan. Namun, dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya tidak bersaing dengan pengusaha swasta dalam hal pembangunan rumah.

“BUMN itu tidak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi atau bersaing dengan masyarakat. BUMN harus berperan sebagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan, bukan sebagai pesaing,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, BUMN dalam sektor perumahan seperti BTN dan Perumnas harus fokus pada memberikan dukungan melalui peran strategisnya, bukan terlibat dalam kompetisi dengan sektor swasta.

“Jika BUMN menjadi pesaing swasta, kita akan kesulitan. BUMN itu seharusnya hadir untuk merangsang pasar dan memberikan stimulus, bukan bersaing dengan pengusaha lain,” tegasnya.