pkp

Daftar Makanan yang Bisa Bikin Panjang Umur, Sehat sampai Usia 100

Daftar Isi

1. Sayuran dan Buah
2. Kacang-Kacangan
3. Makanan Berbasis Tumbuhan
4. Diet Mediterania
5. Teh Hijau

Jakarta -

Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama dan lebih sehat? Ternyata, pola makan dapat berperan dalam memperpanjang usia.

Pola makan kaya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian telah terbukti menurunkan risiko kematian dini. Dikutip dari Health, penelitian pada tahun 2023 yang melibatkan lebih dari 120.000 orang selama 30 tahun menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan ini memiliki risiko lebih rendah untuk meninggal akibat penyakit seperti kanker, penyakit jantung, gangguan neurodegeneratif, dan gangguan pernapasan.

Pola makan ini kaya akan antioksidan, serat, mineral, dan vitamin yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Nutrisi ini pun turut membantu menjaga berat badan dan menurunkan risiko penyakit yang bisa menyebabkan kematian dini. Berikut makanan yang bantu memperpanjang usia.

1. Sayuran dan Buah

Mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah adalah salah satu kebiasaan sederhana namun berdampak besar pada kesehatan. Mengonsumsi setidaknya lima porsi buah dan sayur per hari dapat membuat risiko kematian akibat penyakit jantung dan kanker dapat berkurang.

Lebih banyak dari lima porsi masih bermanfaat, namun tambahan porsinya mungkin tidak memberikan dampak signifikan pada penurunan risiko kematian.

2. Kacang-Kacangan

Dikutip dari Eating Well, kacang-kacangan dikenal sebagai salah satu makanan penting di pola makan sehat masyarakat yang tinggal di Zona Biru, wilayah dengan populasi yang memiliki umur panjang dan tingkat kesehatan tinggi.

Pola makan mereka cenderung kaya karbohidrat kompleks, termasuk buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Contohnya di Okinawa, kacang kedelai adalah salah satu sumber nutrisi utama, sedangkan buncis menjadi makanan pokok di Sardinia.

Dan Buettner, seorang penjelajah National Geographic yang mempelajari pola hidup panjang umur, mengungkapkan, "Kami telah melihat bahwa mengonsumsi secangkir kacang-kacangan setiap hari dapat menambah usia mereka selama empat tahun."

Buettner juga menekankan bahwa kacang-kacangan menjadi makanan unggulan bagi kesehatan karena kandungan protein, serat, dan antioksidannya yang tinggi.

3. Makanan Berbasis Tumbuhan

Mengonsumsi lebih banyak makanan nabati dan mengurangi daging merah serta daging olahan telah dikaitkan dengan harapan hidup yang lebih panjang. Penelitian tahun 2022 menunjukkan bahwa pola makan yang meminimalkan konsumsi daging memberikan keuntungan besar bagi umur panjang.

Beberapa daerah di dunia, seperti Zona Biru (termasuk Okinawa di Jepang, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di AS), menunjukkan bahwa masyarakat yang mengadopsi pola makan nabati memiliki angka harapan hidup tertinggi. Di daerah tersebut, daging dikonsumsi hanya sekitar lima kali per bulan dalam porsi kecil.

4. Diet Mediterania

Pola makan Mediterania telah lama diakui sebagai salah satu diet terbaik untuk kesehatan dan umur panjang. Diet ini melibatkan konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, lemak sehat (seperti minyak zaitun dan alpukat), serta herbal dan rempah-rempah.

Diet Mediterania juga mencakup konsumsi makanan laut beberapa kali dalam seminggu, serta konsumsi susu, telur, dan anggur dalam jumlah sedang. Asupan daging merah dan makanan manis pun dibatasi.

Telomer, struktur di ujung kromosom yang melindungi DNA, berperan dalam penentuan usia sel. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengikuti diet Mediterania cenderung memiliki panjang telomer yang lebih baik, yang menunjukkan harapan hidup lebih tinggi.

Penelitian tahun 2017 mengungkapkan bahwa setiap peningkatan skor kepatuhan pada diet Mediterania dapat menurunkan risiko kematian hingga 4-7 persen.

5. Teh Hijau

Minum teh hijau juga dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik dan risiko penyakit yang lebih rendah. Studi menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau dapat mengurangi risiko penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, dan Alzheimer.

Tinjauan tahun 2022 menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi teh hijau dalam jumlah tinggi memiliki risiko lebih rendah untuk meninggal akibat penyakit jantung dan stroke.

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

(kna/kna)

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan dukungan terhadap konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Hal tersebut disampaikan Rido pada debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Minggu (17/11/2024)

Salah satu fokus utama dalam debat tersebut adalah tema perkotaan dan perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada penataan permukiman sebagai tantangan besar bagi Jakarta.

Fahira menilai program tersebut sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah perumahan di Jakarta, terutama bagi generasi z (gen z), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

Konsep tersebut, kata dia, tidak hanya menawarkan konsep hunian terjangkau yang dibangun di atas lahan-lahan strategis seperti pasar dan stasiun, sehingga mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dan mengurangi biaya pembangunan.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi perumahan yang paling nyata dan efektif. Pembangunan hunian di atas lahan-lahan strategis seperti pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi akan lebih ekonomis karena memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, tanpa perlu membuka lahan baru yang memerlukan biaya tinggi," ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Dengan hunian yang terletak di lokasi strategis ini, lanjut dia, warga Jakarta akan lebih mudah mengakses tempat kerja, menghemat tenaga dan biaya transportasi, serta mengurangi waktu perjalanan.

Menurut Fahira, hal tersebut memungkinkan warga Jakarta untuk lebih cepat sampai di rumah dan lebih sedikit menghabiskan waktu di perjalanan setiap hari.

“Hunian berbasis TOD bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan warga Jakarta, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan," tuturnya.

Menurut Fahira, salah satu masalah utama yang dihadapi warga Jakarta adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja.

Banyak warga yang harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan setiap hari, yang tentu saja mengganggu produktivitas mereka.

Oleh karena itu, pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun sangat relevan. Selain mengurangi stres akibat perjalanan panjang, solusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

Fahira menjelaskan, pasangan Rido menawarkan solusi nyata melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis.

Hunian-hunian tersebut akan didukung dengan akses transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).

Selain itu, akan ada juga subsidi sewa dan skema kepemilikan yang fleksibel dan bertahap, memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

“Pasangan Rido tidak hanya menyediakan hunian terjangkau untuk gen z, MBR, dan kelas menengah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien, sehat, dan terintegrasi," kata Fahira.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi masa depan yang dapat membawa Jakarta menuju kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Ormas Bang Japar ini.

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Program 3 Juta Rumah Bakal Memoles Kinerja Emiten Semen, Cek Rekomendasi Sahamnya

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program 3 juta unit rumah per tahun oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan memoles kinerja emiten sektor semen. Proyek ambisius tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan semen hingga 5 tahun ke depan.

Menurut Analis CGS CIMB Sekuritas Bob Setiadi, pelaksanaan program 3 juta rumah tersebut masih berisiko besar. Namun, keberhasilan pelaksanaannya dapat menambah 7% permintaan semen domestik di tahun 2025.

Apabila berkaca dari program Presiden petahana Jokowi sebelumnya yakni membangun 1 juta rumah per tahun, maka tambahan 2 juta rumah per tahun dari pemerintahan Prabowo tentunya akan meningkatkan permintaan bahan bangunan.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, total pembangunan rumah di bawah program pemerintah Indonesia mencapai 1,15 juta unit per tahun pada tahun 2021-2023. Ini berarti keberhasilan pelaksanaan program 3 juta rumah akan menambah 1,85 juta total rumah baru setiap tahunnya.

Bob menuturkan, membangun rumah sederhana tipe 36 di Indonesia sendiri membutuhkan 2-3 ton semen per rumah. Dengan asumsi tidak ada pengurangan anggaran infrastruktur negara, maka program perumahan 3 juta akan meningkatkan permintaan semen domestik Indonesia sekitar 4,6 juta ton per tahun atau peningkatan 7% dalam permintaan semen domestik di 2025.

Adapun latar belakang dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo untuk mengatasi masalah perumahan nasional. Backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang telah dibangun saat ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta unit.

Inisiatif program membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di pusat kota setiap tahun tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menambah 14 juta lapangan pekerjaan baru.

Bob memaparkan, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan baru sedang menjajaki penghapusan pajak properti yang saat ini PPN 11% dan pajak perolehan tanah & bangunan 5%. Selain itu, pemerintah memisahkan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri.

Ada juga pembicaraan oleh pemerintah yang akan datang tentang potensi insentif pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Di samping itu, penyaluran kredit perumahan bersubsidi akan bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

‘’Kami mempertahankan Overweight pada sektor semen karena ekspektasi pemulihan volume domestik di tengah perbaikan daya beli masyarakat kelas bawah,’’ ungkap Bob Setiadi dalam riset 1 November 2024.

Bob memperkirakan, setiap peningkatan 1% dalam konsumsi semen domestik akan menghasilkan peningkatan 3% dalam laba bersih emiten semen yakni PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun 2025.

Selain emiten semen, penerima manfaat potensial lainnya dari program 3 juta rumah ini yakni emiten cat, keramik, dan ritel bahan bangunan. Perusahaan properti dan perbankan juga potensial karena diguyur oleh insentif perumahan terutama pada masyarakat kelas menengah bawah.

Dari sisi kinerja, Indocement (INTP) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% QoQ dan 9.2% YoY. Hasil tersebut menjadikan laba bersih atau bottom line INTP menjadi Rp 1,1 triliun atau lebih rendah 16.7% YoY selama periode Januari – September 2024.

Pendapatan INTP di sembilan bulan tahun ini secara umum juga sejalan dengan estimasi sebesar Rp13,3 triliun atau bertumbuh 3% YoY. Sementara, margin EBITDA meningkat menjadi 15.3% di kuartal ketiga yang menandai peningkatan margin kuartalan secara tahunan untuk pertama kalinya sejak INTP berkonsolidasi dengan Semen Grobogan pada Desember 2023.

Sedangkan, Semen Indonesia (SMGR) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 218 miliar yang melesat 636% QoQ dan -74% YoY. Hasil tersebut menghasilkan laba bersih SMGR sebesar Rp720 miliar yang lebih rendah 58% YoY selama Januari – September 2024.

Pendapatan SMGR juga terpantau turun 7% YoY menjadi Rp9.9 triliun pada kuartal ketiga, meskipun bertumbuh 23% QoQ. Sebagian besar lesunya pendapatan disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebesar 9% YoY menjadi 10.3 juta ton, efek penurunan -5% YoY pada volume domestik dan -30% YoY pada volume ekspor.

Bob menyarankan Add untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.600 per saham dan Rp 5.300 per saham. Risiko negatif dari rekomendasi ini adalah melemahnya permintaan semen, perubahan yang tidak menguntungkan dalam kebijakan DMO, penerapan pajak karbon, serta penerapan peraturan pengenaan muatan berlebih pada truk atau ODOL.

Jakarta, Investor.id- Para pengembang rumah sederhana angkat bicara terkait Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah.

Mereka mengingatkan tentang pentingnya peran semua pengembang, termasuk developer kecil dalam mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian bagi rakyat.

Suara para pengembang itu terhimpun dalam Sekretariat Bersama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (Gasperr).

Sekber tersebut diinisiasi oleh empat asosiasi pengembang yang mencakup Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi Abdillah, koordinator Gasperr menyebutkan bahwa gagasan mendirikan sekber berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi yang selama ini fokus dan bergerak dalam pembangunan rumah sederhana bagi rakyat untuk menjadi mitra terdekat pemerintah.

Namun, kata dia, belakangan nama dan perannya tidak disebut pemerintah. Padahal sebanyak 70% pembangunan perumahan bersubsidi diproduksi dan berhasil direalisasikan oleh pengembang anggota empat asosiasi tersebut.

“Gasperr harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat. Program Tiga Juta Rumah pasti akan melibatkan pengembang, kalangan dunia usaha,” kata Junaidi yang juga Ketua Umum DPP Apersi dalam siaran pers Sabtu (16/11/2024).

Terkait adanya kegiatan membagi rumah gratis, Gasperr ingin agar pembagian itu untuk masyarakat tidak mampu yang penghasilannya di bawah Rp1 juta per bulan. Bukan orang mampu.

“Itu harus diklarifikasi(rumah gratis). Selama ini terjadi simpang siur terkait rumah gratis dan itu mengganngu industri properti. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli. Menunda beli karena dengar rumah gratis,” tutur Junaidi.

Menurut Ari Tri Priyono, ketua umum Himperra, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.

Karena itu, jelas dia Sekber Gasperr akan menginisiasi ide-ide dalam membantu pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugasnya menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.

“Gasperr akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Bukan berarti menafikkan (pengembang) yang besar. Maka kami menyediakan diri sebagai sparing diskusi yang tepat bagi pemerintah,” tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Muhamad Syawali, ketua umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan bersubsidi yang sebagian besar adalah perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Walaupun pengembang kecil, peran anggota kami dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar. Kami berharap Gasperr bisa melahirkan ide-ide dan menjadi ujung tombak kebijakan yang akan diusulkan ke pemerintah,” harap dia.

Sementara itu, Andriliwan Muhamad, ketua umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan.

“Harus diingat keberadaan Gasperr adalah dalam rangka menyatukan pendapat asosiasi sebagai mitra terdekat untuk mensupport seluruh program pemerintah. Akan ada poin-poin penting dalam deklarasi ini yang nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ujar dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tanah Sitaan Mau Dibangun Rumah MBR, Pengembang: Dana dan Kepemilikannya Gimana?

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

(dhw/abr)

Alasan Asosiasi Pengembang Minta Dilibatkan Bangun 2 Juta Rumah MBR di Desa

Jakarta -

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

(dhw/abr)

Menteri PKP: SOTK Kementerian PKP mengutamakan efisiensi anggaran

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit