Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya

Banten (ANTARA) -

“Kalau saya sepintas ya, dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, dirinya bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja akan bertemu pada hari Senin (24/2) jam 14.00 WIB. Pembahasan mencakup konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di sini kan banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Pihaknya disebut akan meneliti dan melakukan survei lebih lanjut untuk memanfaatkan lahan eks-BLBI Karawaci sebagian bagian dari program 3 juta rumah.

“Menurut saya jalannya bagus, area-nya juga menurut saya sudah matang, dan bagus sekali tempat ini,” ucap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Banten (ANTARA) -

“Dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

“Di sini banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 3 tower di Wisma Atlet Pademangan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Rencananya penyerahan ini akan dilakukan pada Senin mendatang.

Ara mengungkapkan tower tersebut sebenarnya sudah siap sejak akhir Januari lalu. Oleh karena itu, saat ini sudah bisa diserahkan kepada Kemensetneg.

"Nanti Ibu Dirjen dan Pak Aswin yang urusin rumah susun. Saya sudah minta hari Senin. Sudah persiapan untuk serah terima kepada Setneg. Tiga tower dari sepuluh tower. Yang tiga ini yang arahnya kepada Pademangan," kata Ara di Tangerang, Sabtu (23/2/2025).

Ia menjelaskan posisi Kementerian PKP di sini hanyalah sebagai pihak yang melakukan renovasi. Sementara itu hak pengelolaannya dipegang oleh Kemensetneg.

"Kami udah siapkan, gitu. Kan tugas kami merenovasi. Tapi itu bukan dalam wilayah pengelolaan kami. Itu kayak rumah susun Pasar Rumput kan, kami hanya merenovasi ya. Tapi itu sudah diserahkan kepada DKI (Jakarta)," ujar Ara.

Melihat dari catatan detikcom, revitalisasi wisma atlet baik yang di Pademangan dan Kemayoran ditargetkan selesai pada April 2025.Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan dengan nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Sebelum direvitalisasi, kedua wisma atlet ini sempat menjadi rumah sakit darurat pada zaman pandemi Covid-19. Pada saat itu angka kasus penularannya sedang tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meninjau lokasi tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lokasinya berada di Tangerang dan Bekasi Barat.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Diki Zenal Abidin.

Rionald atau yang kerap disapa Rio mengatakan tanah eks-BLBI yang berada di Tangerang statusnya sudah clean and clear, bukan tanah sengketa, dan memiliki sertifikat.

Tanah tersebut terbentang seluas 3,7 hektare yang terdiri dari dua hamparan tanah yang bentuknya persegi yakni 3,5 hektare dan 2.000 meter persegi.

Plang tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ia menyebut nilai aset tanah tersebut mencapai Rp 495 miliar. Dengan status tanah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang termasuk dalam aset milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Jadi status tanah ini atas nama BPPN dan ada di dalam aset DJKN. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri makanya kita juga panggil Bank Tanah. Karena kita ingin memastikan bahwa kita bisa segera menyerahkan tanah ini untuk menjadi bagian dari program rumah," jelas Rio di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ara mengatakan nantinya tanah tersebut akan dipakai untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah komersial, hingga rusun jika memungkinkan. Namun, untuk gambaran jelasnya perlu dipelajari lebih lanjut.

"Dengan area yang sangat bagus ini mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya Begitu. Disini saya tahu disini kan banyak juga milenial ya? Ada kampus, ada juga rumah sakit ya? Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya (rumah sakit) ya? Kalau ada guru juga bisa guru masuk (tinggal) ke sini juga ya? Nanti kita pikirkan konsepnya yang bagus," ungkap Ara.

Lokasi tanah eks-BLBI ini sangat strategis yakni hanya 1,9 km dari Mall Lippo Karawaci atau sekitar 6 menit dengan kendaraan. Lokasinya juga bersebelahan dengan lapangan golf Imperial Klub Golf Twin Island. Di sekitar sana banyak tempat kuliner, hiburan, universitas, hingga rumah sakit.

Sementara itu, lokasi tanah sitaan eks-BLBI yang berada di Bekasi Barat kondisinya lebih rumit daripada tanah di Tangerang. Lokasi tersebut sudah diduduki oleh sekitar 1.000 KK sehingga untuk dibangun rumah MBR cukup sulit karena ada rumah warga yang berdiri di atasnya. Rio menyebutkan luas tanah sitaan di Bekasi Barat mencapai 5,2 hektare.

"Sudah diduduki masyarakat 1.000 KK. Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Nanti rencananya kita akan follow up dengan TNI Angkatan Darat," ujar Ara sebelum pergi menuju lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang.

Tim detikcom berkesempatan datang ke lokasi pada Sabtu (22/2/2025). Lokasi tanah sitaan ini bisa dikunjungi melalui jalan tol Becakayu. Kondisi lalu lintas menuju lokasi cukup padat karena adanya perbaikan jalan dan lampu merah di ujung jalan.

Dari jalan utama tersebut lokasinya tidak begitu jauh, meskipun kamu harus masuk ke dalam jalan yang lebih kecil. Semakin masuk ke dalam kondisi jalannya ada yang mulus dan tidak. Namun, lokasi tanah tersebut dekat dengan area komersial sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari mudah. Di jalan utama juga masih ditemui angkutan umum yakni angkot nomor M19 rute Cililitan sampai Kranji.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memanfaatkan tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban mengatakan, total luas lahan eks BLBI Karawaci adalah 3,7 hektar.

"Satu hamparannya ada 3,5 hektar. Tapi ini ada juga hamparan kecilnya yang nanti kita satukan. Jadi totalnya sekitar 3,7 hektar," ujar Rio saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi pada Sabtu (22/02/2025).

Rio juga mengatakan bahwa lahan senilai Rp 459 miliar itu sudah clean and clear dan siap dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah.

Sementara Maruarar atau Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP masih menggodok rencana pemanfaatan lahan itu untuk membangun rumah tapak atau rumah susun (rusun), hingga segmen yang disasar.

"Nanti kita pelajari deh. Kita pelajari dengan saksama ya. Kita pelajari tentu mesti ada studinya, mesti ada penelitiannya," ucap Ara.

Sebagai informasi, diberitakan Kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci, pada tahun 2021.

Penyitaan tanah yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, itu senilai Rp 1,3 triliun.

Selain lahan eks BLBI Karawaci, Ara juga mau memanfaatkan lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditinggali oleh 1.000 kepala keluarga (KK).

Pada kesempatan tersebut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik.

"Jadi tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal yang nantinya dengan skema pembiayaan subsidi itu bisa affordable juga untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," tutur Heru.

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

SEMARANG, iNews.id – Kebakaran hebat melanda pabrik mebel di Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) malam. Kondisi pabrik yang kosong dan banyak bahan-bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan.

Api nyaris merembet ke permukiman warga sekitar. Kobaran api membuat warga panik dan mencoba memadamkan api sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran (damkar). 

Selang beberapa saat, enam unit mobil pemadam diterjunkan di lokasi untuk memadamkan kebakaran. Api pertama kali muncul dari bagian dalam pabrik.

"Saya dengar suara kretek kretek gitu terus saya keluar, ternyata api sudah tinggi," ujar Supriyanto, salah seorang warga sekitar.

Setelah kurang lebih satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Editor: Kurnia Illahi

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

Pernyatan tersebut disampaikan Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk membangunnya, pemerintah memerlukan lahan. Ara menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Program tiga juta rumah tahun ini, merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Daftar hitam

Untuk melindungi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

"Banyak kita menemukan developer yang bagus (dalam membangun perumahan)," kata dia saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ara, panggilannya, melakukan kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

"Mohon doanya. Semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan kuota FLPP," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara meminta pengembang rumah bersubsidi yang memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP untuk siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu disebabkan dalam penyaluran KPR FLPP, pemerintah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat, sehingga harus siap diaudit.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret dalam perbaikan kebijakan dan pengawasan terhadap proyek perumahan bersubsidi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak ke perumahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat yaitu Vinewood City Srijaya. Perumahan ini merupakan hunian khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Lokasinya berada di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi, dekat dengan Jalan Tol Gabus sekitar 2 km. Kawasan perumahan tersebut dikelilingi oleh sawah yang luas.

Pantauan detikcom di lokasi, pria yang kerap disapa Ara, sampai di lokasi pukul 16.48 WIB. Ia langsung menyapa warga dan pengembang Vinewood City Srijaya, PT Leburre Baghraf Indonesia.

Kemudian, ia mengecek kondisi salah satu rumah contoh yang kondisinya masih kosong. Rumah di sana terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, taman belakang, hingga dapur. Bangunan rumah di sana memiliki luas 30 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi.

Selain rumah contoh, Ara juga menengok salah satu rumah warga yang sudah tinggal di sana sejak November 2024.

"Airnya gimana?" kata Ara, Sabtu (22/2/2025).

"Baik," jawab warga bernama Titin.

"Temboknya ada masalah nggak?" ujar Ara.

"Bagus, double dinding," jawabnya.

Dalam kesempatan itu, warga sempat bercerita jika bau sampah di luar komplek cukup mengganggu. Namun, masalah ini sudah ditangani oleh pihak pengembang. Menurut perwakilan pihak pengembang, Likan, pihaknya telah bekerja sama dengan karang taruna di daerah sana untuk mengatasi sampah di dua perumahan.

"Jadi kita developer bekerja sama untuk sampah dengan bareng karang taruna," ungkap Likan kepada awak media.

Ara mengapresiasi pihak pengembang yang telah menyelesaikan masalah ini dengan cepat.

"Yang lebih seneng lagi saya kenapa? Walaupun di luar komplek, developer ini mau bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampah yang mengganggu warga," tutur Ara.

Sebelum meninggalkan lokasi, ia meminta doa kepada warga agar kuota FLPP dapat bertambah tahun ini. Ia juga memuji kondisi jalan dan selokan yang bersih, bagus, dan tidak ada genangan.

"Mohon doanya ya, semoga tahun ini kita bisa berusaha meningkatkan FLPP lagi. Kita banyak kok menemukan developer yang bagus. Lebar tuh (jalannya), nggak becek. Yang kemarin (perumahan lain di Bekasi yang ia kunjungi awal bulan) aja nggak hujan aja banjir," ujarnya.

Dalam kunjungan kali ini, Ara tidak hanya sendiri, turut hadir pula Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist