Jakarta -

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

(faz/nwk)

Jakarta -

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 16 lokasi. Lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan 16 lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Lokasi yang Akan Dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

(rea/eds)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Semarang -

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

(rih/ams)

UNGARAN, KOMPAS.com - Suasana penuh semangat menggema di SD Negeri Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, pada Selasa (15/4/2025), saat ratusan siswa melantunkan doa sebelum menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, menu yang tersaji di food tray telah habis disantap oleh para siswa.

Salah satu siswa, Harvey Alsya Fathan, yang duduk di kelas VI, mengungkapkan kebahagiaannya.

"Ini ada makanan favorit saya, tahu dan kacang panjang. Saya memang suka sayuran, kalau yang galantin doyan tapi kurang suka," ujarnya.

Harvey juga menambahkan bahwa ia menikmati program MBG karena dapat makan bersama teman-teman sekelas.

"Ya rasanya senang saja, bersama teman-teman makan bersama. Menunya juga enak, kemarin ada bistik dan buah," kata dia.

Siswa lainnya, Afkarina Akmal, berharap program ini dapat mengurangi kekurangan gizi di Indonesia.

"Kalau ada program ini ya bersyukur. Tapi ada kurangnya, tidak ada minumnya. Kalau ada susu ya lebih baik," ungkapnya.

Program MBG dilaksanakan Senin-Jumat

Kepala Sekolah SD Negeri Gondoriyo, Deni Kumara Aji, menjelaskan bahwa program MBG dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat untuk 283 siswa.

"Kami menjadikan program MBG ini juga sebagai sarana pembelajaran untuk pembentukan karakter anak," ujarnya.

Deni menekankan pentingnya mengajarkan rasa syukur kepada siswa melalui makanan yang dihidangkan.

"Perjalanan menjadi makanan itu kan dari petani, kemudian dimasak, lauknya juga begitu, semua melalui proses panjang," tambahnya.

Meskipun Deni tidak mendapat pemberitahuan terkait menu yang disajikan, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah para siswa menikmati makanan tersebut dan mendapatkan nutrisi yang cukup.

"Ini masih kurang menjadi lima sempurna, karena tidak ada susunya," ungkapnya.

Program MBG di Kabupaten Semarang diluncurkan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di SD Negeri Gondoriyo pada Senin (14/4/2025).

Program MBG perdana di Semarang

Ngesti berharap program ini dapat meningkatkan mutu gizi para siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah belajar dan semakin pintar.

"Ini yang pertama di Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat bagi para siswa," ujarnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Jambu, Hilda Rafika Sitadewi, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.328 siswa di Kecamatan Jambu.

Mereka berasal dari 18 sekolah, terdiri dari empat PAUD/kelompok belajar, lima TK, lima sekolah dasar, tiga SMP, dan satu SMK.

Hilda menambahkan, berdasarkan pendataan, lebih dari 4.000 siswa diperkirakan akan menerima manfaat dari program MBG di Kecamatan Jambu, sehingga direncanakan akan ada penambahan satu SPPG lagi.

Untuk melayani siswa penerima manfaat di seluruh Kabupaten Semarang, direncanakan akan ada 54 titik SPPG.

"Pelayanan diberikan lima hari kerja setiap minggu. Hari libur dan tanggal merah tidak ada pelayanan," kata Hilda.

SEMARANG - Tebing Tol Semarang ABC longsor , Kamis (20/3/2025) pagi. Akibatnya akses jalan pemukiman warga di sekitar Jalan Jangli Tlawah, RT 09 RW 05, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang putus tertutup longsor.

Tebing setinggi 20 meter yang terletak di sisi jalan Tol Tanjungmas-Srondol ini longsor sepanjang 100 meter. Longsor tersebut mengakibatkan lima keluarga terpaksa mengungsi.

Ketua RT setempat, Endro Suntoro, menyebutkan bahwa sebelum longsor besar terjadi, tanah di area tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan dan penurunan sejak Rabu sore. Puncaknya, pada Kamis pagi, suara gemuruh disertai longsoran besar terdengar, memutuskan akses jalan aspal sepanjang seratus meter yang berada di sisi tebing tol.



"Beruntung, belasan keluarga yang tinggal di atas tanah yang mulai retak sudah berhasil dievakuasi ke rumah warga lain yang lebih aman," kata Endro Suntoro, Kamis (20/3/2025).

Pihak Jasa Marga Semarang yang segera merespons insiden ini, melalui Doni Sugiarto, menyatakan bahwa tim langsung melakukan langkah-langkah mitigasi dengan memasang terpal di sepanjang area longsor dan tanah yang mulai retak untuk mencegah longsor susulan. Selain itu, mereka juga berencana untuk memperkuat pondasi tebing dengan bambu dan karung pasir.

Doni Sugiarto menambahkan, Jasa Marga memastikan bahwa longsor ini tidak akan mengganggu arus mudik Lebaran mendatang. Sampai saat ini, sebanyak 16 warga masih mengungsi di rumah tetangga yang lebih aman sembari menunggu penanganan lebih lanjut.

Pemerintah berencana membangun jalan tol hingga permukiman di atas tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan mereka dirikan di pantai utara Jawa.

Rencana itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat membahas potensi kerja sama dengan swasta di proyek tersebut. Dia berkata banyak opsi yang sedang dikaji untuk menyertai proyek giant sea wall.

"Ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggung laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).

"Mungkin nanti juga ada kawasan permukimannya juga," ucap Diana.

Diana menyampaikan proyek giant sea wall akan ditangani Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bakal membentuk satuan tugas khusus menangani proyek itu.

Giant sea wall akan dibangun di sepanjang pantai utara Jawa dengan panjang sekitar 946 kilometer. Proyek itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan sebenarnya sudah ada pembangunan tol di atas tanggul di Jawa Tengah.

Tol Semarang-Harbor itu dibangun di atas tanggul. Menurutnya, tanggul itu bakal menjadi bagian dari giant sea wall.

"Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang-Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbor. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggung laut dan jalan tol, yang dikonek ke jalan utara Jawa," ucap Wilan.

Semarang -

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Semarang tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Namun, akan ada perubahan mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah selama Ramadan.

Hal ini dikatakan Kepala Satuan Pelaksana Program Pangan Gratis (SPPG) Ngaliyan, Julio Ustari Putra. Ia menyebut, ada perubahan menu dan mekanisme distribusi makanan bergizi gratis selama bulan Ramadan sesuai arahan pusat.

"Sesuai arahan pusat ada perubahan menu dan pengemasan. Kita diarahkan menggunakan goodie bag atau tote bag," kata Julio saat dihubungi detikJateng, Kamis (5/3/2025).

Nantinya, makanan yang selama ini disediakan dalam wadah stainless steel akan dibungkus dalam goodie bag yang kemudian harus dikembalikan ke SPPG. Pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah agar wali murid menyiapkan tempat makan bagi para siswa selama Ramadan.

"Selama Ramadan makanannya dimasukkan dalam goodie bag, nanti makanannya itu kemudian dipindahkan ke tempat mereka sendiri. Nanti goodie bag-nya tetap dikembalikan," jelasnya.

Selama Ramadan, kata Julio, menu yang disediakan pun lebih banyak berbentuk makanan kering agar tahan hingga waktu berbuka, seperti telur, kue kering, susu, dan kurma. Porsi makanan juga akan dibedakan sesuai kelompok usia siswa.

"Dari anak TK hingga kelas 3 SD itu porsinya lebih sedikit dibanding siswa kelas 4 SD sampai SMA, sesuai AKG (angka kebutuhan gizi). Nanti kalau kelas 4 SD sampai SMA ada tambahan misal jeruk atau salak, buah yang utuh," jelasnya.

Selain itu, tidak ada menu sayur berkuah seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Sebagai pengganti sayur, akan disiapkan makanan dengan kandungan gizi serupa yang bersifat kering.

"Terus kita nggak pakai nasi. Paling untuk pengganti protein tadi telur sama susu. Terus ada buah-buahnya, kurma. Buahnya yang higienis, nggak kebuka atau dipotong. Ini kita carikan buah yang utuh," jelasnya.

Makanan itu pun akan dikirim ke sekolah dengan waktu pengantaran bervariasi, tergantung kesepakatan dengan pihak sekolah. Namun, ia mengungkapkan, rata-rata sekolah meminta makanan didistribusikan pukul 10.00 WIB.

"Paling banyak nanti didistribusikan jam 10.00 WIB, ada 10 sekolah. Karena kami totalnya ada 14 sekolah yang terlayani. Selain itu bervariasi, jam 08.00-12.00 WIB," jelasnya.

Julio turut berharap pihak sekolah dapat berperan aktif dalam memastikan makanan hanya dikonsumsi saat berbuka puasa untuk siswa muslim. Sementara untuk siswa non-muslim dapat langaung disantap atau dibawa pulang, tergantung regulasi sekolah.

"Kami berharap guru-guru bisa mengarahkan agar makanan ini benar-benar dikonsumsi saat berbuka, supaya tidak ada yang batal puasa karena memakannya lebih awal," tambahnya.

Dengan total 2.954 porsi makanan yang disiapkan setiap hari, ia memastikan program ini tetap berjalan lancar selama Ramadan. Pihak ya telah menyiapkan berbagai hak yang dibutuhkan mulai dari goodie bag hingga transportasi untuk pendistribusian.

"Siswa masuk tanggal 6. Kita sudah mempersiapkan goodie bag, alat plastik untuk bungkus kurma, mobil untuk distribusinya. Kalau untuk karyawan jumlahnya tetap, cuma disesuaikan yang sebelumnya nyuci stainless steel, jadi bagian pengepakan," jelasnya.

(apu/ahr)

SEMARANG, iNews.id – Kebakaran hebat melanda pabrik mebel di Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) malam. Kondisi pabrik yang kosong dan banyak bahan-bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan.

Api nyaris merembet ke permukiman warga sekitar. Kobaran api membuat warga panik dan mencoba memadamkan api sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran (damkar). 

Selang beberapa saat, enam unit mobil pemadam diterjunkan di lokasi untuk memadamkan kebakaran. Api pertama kali muncul dari bagian dalam pabrik.

"Saya dengar suara kretek kretek gitu terus saya keluar, ternyata api sudah tinggi," ujar Supriyanto, salah seorang warga sekitar.

Setelah kurang lebih satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Editor: Kurnia Illahi

UNGARAN, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum melakukan pengalihan anggaran yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menyatakan bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, anggaran untuk MBG sebesar Rp 10 miliar.

"Sementara anggaran Rp 10 miliar, untuk perkembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan kewajiban sharing dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (12/2/2025).

Djarot menambahkan bahwa pengalihan anggaran dari MBG ke sektor infrastruktur pendidikan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Mengenai hal tersebut, kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang tengah fokus mengidentifikasi program kegiatan yang dapat diefisiensikan.

"Semuanya masih dalam perhitungan, seusai arahan dari pusat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menjelaskan tentang efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan masalah lain, seperti kerusakan sarana prasarana sekolah.

"Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai," ungkap Tito.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG.

Semarang -

Talut di kawasan Perumahan Beringin Asri, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, longsor. Longsor yang cukup besar itu merobohkan gubuk dan menimpa motor warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pantauan detikJateng siang tadi, lokasi longsor di permukiman itu masih tampak berantakan. Saat itu warga bergotong royong memangkas pohon dan membersihkan sisa longsor.

Tampak gubuk hancur, menyisakan kayu serta atap seng. Salah satu warga sekaligus saksi mata kejadian, Subarjo (58), mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi.

"Saya lagi mau ngantar putu (cucu), posisi ada hujan dikit, terus rasanya kayak ada gempa," kata Subarjo kepada detikJateng di Perumahan Beringin Asri, Kamis (6/2/2025).

Ternyata getaran itu karena ada batuan dan tanah di samping perumahan tersebut longsor.

"Longsornya itu batu-batu, tanah, kena rumah gubuk, nggak ada orangnya. Tapi ada motor di bawahnya," tuturnya.

"Itu longsornya jatuh dan jalan kira-kira 12 meteran, sampai mengenai ayunan. Melewati sampai tiga rumah," lanjutnya.

Longsor itu juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur. Kabel-kabel hingga lampu jalanan juga terkena longsor yang terjadi begitu cepat.

"Pohon-pohonnya juga langsung tumbang. Kerugiannya ada gubuk, motor, sama ayunan. Lampu-lampu kena, mati juga, kabel juga kena," tuturnya.

Pemilik gubuk, Arif Puji (55) mengatakan saat itu dia berada di rumahnya di seberang gubuk tempatnya menyimpan perkakas dan kayu.

"Awalnya saya tidak tahu, tiba-tiba saja langsung fondasi yang bawah itu yang dari rumah Mas Hartanto (tetangga) mbledos. Mau tidak mau akhirnya yang fondasi atas ikutan juga," jelasnya.

"Longsornya kecepatan tinggi. Sepeda motor di bawah itu kena, tapi alhamdulillah terhadang kayu, jadi masih bisa dipakai motornya," imbuh dia.

Ketua RW 6 Perumahan Beringin Asri, Muhammad, mengatakan tanah longsor itu bukan yang pertama kali terjadi. Dia bilang sudah terjadi tiga kali longsor, dua di antaranya terjadi dalam seminggu ini.

"Di sini sudah (longsor) beberapa kali. Empat tahun kemarin ada longsor di RT 4 tapi di sebelah barat. Satu minggu yang lalu di sebelah barat juga terjadi longsor. Belum satu minggu longsor terjadi di sebelah timur," tuturnya.

Muhammad sudah menghubungi dinas-dinas terkait untuk penanganan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Warga RW 6 pun terus waspada lantaran perumahan mereka yang berada di dekat tebing.

"Penanganan sementara kami trucuk dulu, kami sudah menyiapkan bambu-bambu sembari menunggu bantuan dinas terkait. Kami telah mengajukan bantuan ke dinas-dinas terkait, terutama yang bertanggung jawab atas masalah kebencanaan," terangnya.

"Harapan kami inginnya ditalut ulang dengan diberi tulangan agar lebih kuat. Karena kan itu masih talut perumahan awal, tahun 1995 belum diperkuat dengan tulangan dan pengecoran," jelasnya.

Panjang tebing di RW 6 diperkirakan sekitar 125 meter. Muhammad mengimbau warga untuk tidak membiarkan anak-anak bermain di dekat tebing.

(apl/dil)

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Sejumlah permukiman warga di Kota Semarang bagian atas pada Rabu (22/1/2025) pagi, diselimuti kabut tebal. Salah satunya di kompleks perumahan Bulusan, Kecamatan Tembalang.

Kabut sudah menyelimuti kawasan perumahan-perumahan di Bulusan sejak pukul 05.00 WIB hingga pagi ini, pukul 07.30 WIB. Suasana dingin pun terasa menusuk dalam tubuh.

Hal itu dirasakan sejumlah warga yang melintas di jalanan yang diselimuti kabut. “Kabutnya lumayan tebal, hawanya juga dingin banget,” ungkap Najla, seorang siswa SMA dalam perjalanan berangkat menuju sekolah.

Hal serupa juga dirasakan oleh Salim saat mengantarkan anaknya ke sekolah. “Hawanya dingin kayak di Dieng, banyak kabutnya. Ya mungkin karena habis hujan,” ujarnya.

Melansir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca Kota Semarang khususnya di wilayah Tembalang 24-28 derajat Celsius dengan kualitas udara 23-27 derajat Celsius. 

Sementara itu, dalam seminggu terakhir ini wilayah Kota Semarang sering diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. 
 

Editor : Ahmad Antoni