Jakarta -

Polisi memeriksa mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana senilai Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur dicecar 28 pertanyaan.

"Pada hari ini kita sudah sekitar 9 jam diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tadi saya ditanya sekitar 21 pertanyaan dan Ibu Ira (korban) ditanya sekitar 28 pertanyaan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kliennya juga sudah memberikan bukti kepada polisi. Pihaknya menekankan keobjektifan dan dan profesionalitas polisi dalam menangani perkara ini.

"Dan kita juga sudah memberikan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Pada intinya, disini kami menekankan agar penyidik tetap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini," jelasnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(azh/azh)

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," kata dia.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

(KIE)

NIR YITZHAK, KOMPAS.com - Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga di wilayah selatan Israel, Selasa (15/4/2025) malam.

Insiden terjadi di area terbuka dekat permukiman pertanian Nir Yitzhak, yang terletak sekitar tiga kilometer dari perbatasan Gaza.

Militer Israel menyebut insiden ini dipicu oleh kesalahan teknis saat pesawat tersebut sedang menuju misi militer di Jalur Gaza.

“Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis,” demikian pernyataan resmi militer Israel, dikutip dari CNN.

Pihak IDF memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Meski begitu, hingga saat ini mereka belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sebuah penyelidikan internal sedang dilakukan guna mencari tahu penyebab pasti kejadian ini.

Juru bicara komunitas Nir Yitzhak menyatakan bahwa bom tersebut jatuh di area pertanian milik warga.

Ia menambahkan, pihak komunitas tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga dan mencegah insiden serupa terulang.

Bukan yang pertama

Meskipun tergolong jarang, insiden serupa bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel juga tak sengaja menjatuhkan bom di permukiman Yated yang bersebelahan dengan Nir Yitzhak. Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan setelahnya, peluru tank yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan, menyebabkan kerusakan pada sebuah mobil di sisi Israel.

Adapun Nir Yitzhak merupakan salah satu komunitas kecil yang dihuni sekitar 550 penduduk, berdasarkan data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini sempat menjadi target serangan dalam serangan besar yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pasca-serangan Hamas, sebagian besar warga sempat mengungsi. Namun, hingga Februari 2025 sekitar separuh dari penduduk telah kembali ke permukiman tersebut.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ungkap dia.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.
Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.


"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

(KIE)

Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wujudkan generasi emas Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah awalnya yakni dengan melakukan sosialisasi program MBG untuk menambah pemahaman dan wawasan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilakukan di Desa Surbakti, Kec. Simpang empat, Kab. Karo Kamis, 17 April 2025. Acara yang dimulai pada pukul 15.00 WIB ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Dedi Suprijadi, Kepada desa setempat Marlon Surbakti.

Dalam sosialisasinya itu, Anggota DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi progam Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan generasi sehat di Sumatera Utara.

“Program ini terkhususnya menaretkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara,” tutur Delia Pratiwi.

Delia Pratiwi juga menegaskan bahwa hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), selain itu terbukanya lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Mitra kerja Komisi IX DPR RI, Badan Gizi yang diwakili oleh Dedi Suprijadi, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu-individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” terang Dedi Suprijadi.

Kepala desa Surbakti, Marlon Surbakti sangat terbuka dan menanggapi progam Makan Bergizi Gratis dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG.

“Akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru,” tutup Marlon Surbakti.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

NIR YITZHAK, KOMPAS.com — Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga Israel sendiri pada Selasa (15/4/2025) malam.

Bom tersebut jatuh di area terbuka dekat Nir Yitzhak, sebuah komunitas pertanian di wilayah selatan Israel yang berjarak sekitar 3 kilometer dari perbatasan Gaza.

Insiden ini terjadi akibat kesalahan teknis saat jet tersebut sedang dalam perjalanan menuju misi militer di Gaza.

Militer Israel dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut.

"Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis," demikian pernyataan singkat dari militer Israel.

Hingga saat ini, IDF belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sementara itu, pihak militer menyatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab pasti insiden ini.

juru bicara komunitas Nir Yitzhak mengatakan, bom tersebut mendarat di area pertanian milik warga, dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Meskipun jarang terjadi, insiden semacam ini bukan yang pertama kali.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel secara tak sengaja menjatuhkan bom di komunitas tetangga Nir Yitzhak, yaitu Yated.

Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan kemudian, sebuah peluru tank Israel yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan.

Ledakan itu menimbulkan serpihan yang merusak sebuah mobil di Israel selatan.

Nir Yitzhak sendiri merupakan wilayah yang dihuni oleh sekitar 550 orang menurut data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini menjadi salah satu sasaran serangan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hingga Februari 2025, sekitar setengah dari warga Nir Yitzhak telah kembali menetap di wilayah tersebut setelah sempat mengungsi akibat serangan.

Jakarta -

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)