Jakarta -

Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pun mengungkapkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan kalangan pengusaha properti sebenarnya mengharapkan tokoh profesional sebagai Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat, kedua tokoh yang santer dibahas merupakan politikus.

Meski begitu, Ali menilai ada sisi positif menunjuk politikus dibandingkan pelaku industri perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki unsur politik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Kalangan pengusaha tadinya kan berharap ada tokoh profesional yang memahami perumahan, tapi memang saya bilang perumahan ini sarat akan kepentingan politik. Jadi memang tidak bisa hanya profesional," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Tapi dengan masuknya Pak Ara dan Fahri Hamzah ini sebetulnya dua-duanya politikus kan. Ada bagusnya juga karena memang perumahan sangat politik, mau nggak mau ada hal yang bersifat politis yang bisa diselesaikan oleh politikus," tambahnya.

Sementara, seorang profesional sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kemungkinan akan menghadapi penolakan dari beberapa kementerian yang bersifat birokrat. Namun, politikus yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Kepada menpera baru nanti, Ali berharap mereka mau mendengarkan dan merangkul asosiasi-asosiasi pelaku industri, misalnya pengembang. Hal ini agar mereka dapat lebih memahami masalah serta ilmu dalam sektor perumahan. Apalagi perumahan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan lintas kementerian

"Ketika mereka berhadapan dengan lapangan, seharusnya menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, dari asosiasi, dari siapapun untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif karena memang perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," katanya.

"Saya bilang sih itu memang agak berat, tapi bukan tidak mungkin selama menterinya bisa mau mendengarkan semua aspirasi dari asosiasi," tambahnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar sektor perumahan nantinya mendapat lebih banyak perhatian pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga hingga peningkatan anggaran.

"Kita harapkan dengan adanya kementerian ini, sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi. Tapi memang banyak pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan. Sebagai politisi, harusnya juga bisa melihat permasalahan yang sangat kompleks mengenai sektor properti dan perumahan, makanya itu perlu itu perlu ada merangkul semua pihak untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul diperlukan di sektor perumahan," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat properti Anton Sitorus juga menyoroti latar belakang Maruarar Sirait akan dan Fahri Hamzah. Menurutnya, pemilihan kedua tokoh tersebut lebih mempertimbangkan sisi politik dibandingkan pengalaman bekerja di bidang perumahan.

Untuk itu, Anton berharap Menpera nantinya membentuk tim profesional dengan kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Ia menekankan tim tersebut harus andal dan mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah perumahan.

"Kalau pun menteri dan wakilnya bukan orang (pelaku sektor perumahan) sama sekali, tapi harapannya ada tim yang benar-benar profesional, yang ekspor di dalam Kementerian Perumahan nantinya," ungkapnya.

Dengan begitu, program dan kebijakan bisa direncanakan dengan tepat dan terealisasi. Tim tersebut bisa terdiri dari beragam latar belakang yang berkaitan dengan perumahan.

"Yang penting dia punya orang-orang yang memang bisa membantu secara profesional, secara andal dengan pengalaman yang baik dan tentunya juga ini membutuhkan berbagai macam background, bisa itu dari developer, konsultan, akademisi, (hingga) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Kabar adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah berharap bahwa menteri perumahan yang akan datang mengerti tentang perumahan. Hal itu karena perumahan dibutuhkan menjaga kesejahteraan dan kesehatan manusia dengan rumah layak huni. Tak hanya itu, perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri turunannya.

"Kami berharap yang diamanatkan menjadi Menteri Perumahan dan Wamen Kementerian adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan," katanya dalam keterangan yang diberikan kepada detikcom, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Junaidi juga berharap bagi menteri dan wakil menteri perumahan terpilih juga paham mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi di sektor perumahan, seperti perizinan, terkait pertanahan, pembiayaan, hingga syarat KPR.

"Siapa pun menteri dan wamennya jika tidak bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini perlu jadi perhatian bersama tapi saya punya keyakinan peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan," paparnya.

Junaidi menuturkan, pihaknya akan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan siap untuk melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa untuk menunjang pembangunan 2 juta rumah di desa.

"Apersi siap men-support program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah pedesaan yang akan datang. Mengapa demikian? Hampir semua pengusaha anggota APERSI diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman, diusia 26 tahun tentulah sudah matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang nantinya membangun program 3 juta rumah di desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

(abr/abr)

Jakarta -

Program 3 juta rumah Prabowo nantinya bukan hanya perihal kenaikan jumlah hunian yang tersedia, melainkan perlu memperhatikan desain bangunannya. Di mana rumah tersebut harus mengadopsi desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Menanggapi hal ini, Persatuan Perusahaan Realestat (REI) Aceh berkomitmen mendukung gagasan tersebut dalam realisasi program 3 juta rumah.

"Pelaku usaha properti siap menjadi bagian untuk menyukseskan program 3 juta unit rumah. Kami juga berkomitmen untuk mengadopsi kearifan lokal dalam pembangunan rumah di daerah," ucap Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Aceh, Zulkifli HM Juned, dalam keterangan persnya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli meyakini pemanfaatan desain arsitektur hunian sesuai kearifan lokal dapat menaikkan minat calon konsumen terhadap hunian yang ditawarkan pengembang.

"Desain rumah yang mengadopsi kearifan lokal bisa lebih diterima oleh pasar. Tentunya kearifan lokal seperti yang dimaksud Ketua Satgas Perumahan juga disesuaikan dengan kondisi riil pasar yang ada sekarang," ucapnya.

Selain itu, menurut Ketua Umum REI Joko Suranto program tiga juta rumah per tahun ini merupakan sebuah terobosan bagi industri perumahan nasional. Apalagi saat ini angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Program pengentasan kemiskinan, termasuk lewat penyediaan tiga juta unit hunian bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sejalan dengan usaha mengentaskan backlog. REI berkomitmen mendukung program mulia ini," ucap Joko Suranto yang juga ditunjuk sebagai Anggota Satgas Perumahan.

Ada pun gagasan desain rumah harus disesuaikan dengan kearifan lokal pada awalnya diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

"Saya minta desain rumah yang pembiayaannya didukung Bank BTN, desainnya harus sesuai kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, maka desainnya harus sesuai dengan desain Aceh. Tapi kita mengerti di Aceh ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo beda desain rumahnya. Begitu pula desain untuk Toraja atau Bali yang disesuaikan dengan daerahnya, jangan dibuat seragam," tutur Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue REI 'Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah', di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Program pembangunan 3 juta rumah ini nantinya mencakup penyediaan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan sejuta unit hunian di kawasan perkotaan.

"Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya," jelas Hashim.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara itu, untuk penyediaan satu juta rumah di perkotaan, program itu terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

"Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti di atas lahan milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta," pungkasnya.

(aqi/abr)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah sebagai salah satu program unggulannya. Ke depan, jumlah rumah yang dibangun akan bertambah setiap tahunnya.

"Jadi program Pak Prabowo adalah program pengentasan kemiskinan yang instrumennya adalah perumahan, subsidi perumahan sehingga dikembalikan lagi Kementerian Perumahan oleh Pak Prabowo. Jadi angka 3 juta itu adalah awal dari tahun pertama, tahun berikutnya itu double. Double kenapa? Supaya jangan baseline," ujar Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang dalam acara Forum Diskusi Katadat "Indonesia Future Policy Dialogue" di Le Meridien, Rabu malam (9/10/2024).

Bonny menjelaskan, program 3 juta rumah nantinya akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan yaitu dalam bentuk rumah susun atau high rise lalu 2 juta hunian di pedesaan.

Untuk 2 juta hunian di pedesaan nantinya bisa berupa renovasi atau pembangunan rumah. Nah, nantinya kontraktor yang boleh mengerjakan 2 juta hunian adalah kontraktor yang ada di desa. Kontraktor dari konglomerat nggak boleh ikut, kata Bonny. Dengan demikian, diharapkan roda ekonomi di perdesaan dapat berputar sehingga bisa menambah pendapatan negara.

Agar kontraktor di desa dapat bergerak, ujar Bonny, pihaknya mengajak kerja sama perbankan untuk membantu soal pembiayaan perumahan. Dengan begitu, program pembangunan rumah di pedesaan dapat terlaksana.

Ditemui usai acara, Bonny menyebutkan, berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25 juta orang. Untuk dapat memenuhi tujuan Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan, pihaknya mencoba untuk mengambil data parameter dari pelanggan PLN yang menggunakan listrik 450 KVA yang ada sekitar 24 juta.

"Sehingga Pak Prabowo atau ketua Satgas kami, Pak Hashim mengatakan 'kita coba dulu dengan program 3 juta rumah, 1 juta di kota 2 juta di desa'. Nah nanti, tahun depannya kita double supaya dia nggak baseline. 2026 itu nanti double, supaya GDP-nya growth-nya naik, supaya nggak baseline. Kalau 2 juta (rumah) (tahun depan) 2 juta lagi kan baseline," ujarnya.

Ia melanjutkan, sembari melaksanakan program 3 juta rumah, pihaknya juga akan melakukan pengecekan siapa yang berhak mendapatkan bantuan perumahan. "Benar nggak orang miskin ini jumlahnya segitu? Kan harus kita verifikasi. Jadi PR kita banyak nih," tuturnya.

Apabila di tahun selanjutnya menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, maka tahun depan program pembangunan rumah akan diperbanyak lagi. Ia optimistis apabila program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana, kemiskinan di Indonesia dapat teratasi dalam 5 tahun.

"Kalau sekarang 2 juta (rumah), tahun 2026 4 juta (rumah), 2027 katakan 8 juta (rumah), 2028 16 juta (rumah), kan selesai 24 juta (pengentasan orang miskin)," ungkapnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang membeberkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan naik dari yang sebelumnya sekitar 200.000 unit menjadi 300.000 unit. Nantinya, kuota FLPP tidak berpatok pada angka tersebut melainkan akan terus bertambah.

Kuota FLPP tersebut juga akan ditambah dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Apabila diizinkan oleh Kementerian Keuangan, Tapera akan menyumbang 34.000 unit untuk kuota FLPP sehingga total kuota FLPP untuk 2025 bisa mencapai 334.000 unit.

"Dari satgas menaikkan 100.000 (unit) dari 200.000 (unit). Jadi total 300.000 (unit). Tapi kalau Tapera disetujui oleh Kementerian Keuangan itu menjadi 334.000 unit. Nanti akan nambah (kuota FLPP tiap tahun)," ujarnya di Hotel Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bonny menyebutkan, untuk kenaikan kuota FLPP ini sebaiknya tidak hanya ditopang dari pemerintah, tetapi pengembang juga. Ia menuturkan, salah satu caranya memberikan jangka kredit atau tenor yang lebih panjang agar daya beli masyarakat bisa meningkat.

"Itu juga kita kembalikan ke sektor pengembang, jangan hanya pemerintah. Dia harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi dan mengusung kepada pemerintah itu adalah memperpanjang kredit, itu akan bisa menaikkan daya beli. Menaikkan daya beli, yang lain juga bersedia, perbankan juga bersedia," paparnya.

Sebagai informasi, anggaran untuk kuota FLPP sudah tertuang dalam RPJMN 2019-2024 yang setiap tahunnya sekitar 220.000 unit. Namun, untuk tahun 2024 kuota FLPP hanya 166.000 unit karena tahun-tahun sebelumnya penyalurannya selalu melebihi target kuota.

Kuota FLPP sebanyak 166.000 unit tersebut sudah ludes sekitar Juli 2024. Untuk itu, para pengembang meminta kepada pemerintah untuk menambahkan kuota FLPP karena kalau tidak bisa mengancam keberlangsungan sektor properti khususnya pengembang rumah subsidi.

Pada September 2024, pemerintah akhirnya menambahkan kuota FLPP sebanyak 34.000 sehingga totalnya menjadi 200.000 unit. Tambahan kuota tersebut mulai cair pada awal Oktober 2024.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah.

Program tersebut berpijak pada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Satgas bahkan menganggap REI adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan.

Lebih lanjut Bonny menyatakan Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa, dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan hampir sama yakni masing-masing 45 persen dan 55 persen.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5 persen yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres).

Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

Pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.

Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan.

Menanggapi wacana ini, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat.

Selain persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Karena itu, menurut Syarifah, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.

Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meskipun sudah bekerja.

“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” kata Martin.