Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit para pengembang. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah yang berkualitas.

"Kalau dapet pengembang yang nggak bener (masyarakat) nangis dia Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit. Objektif nggak? Objektif," kata Ara di kantornya saat rapat bersama para pengembang perumahan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, developer yang bagus tidak akan keberatan jika diaudit oleh BPK. Sebab, mereka sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Beda lagi dengan developer yang enggan diaudit oleh BPK.

"Jadi kalau ada yang nggak setuju sama audit oleh BPK, BPK itu lembaga negara atau nggak? Negara Pak. Berarti nggak setuju dengan lembaga negara kan? Kalau nggak setuju dengan audit lembaga negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan," ujarnya.

"Mau melawan pemerintah? Kita coba. Cobain aja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, pentingnya audit yang dilakukan oleh BPK yaitu agar MBR bisa membeli rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau.

"Untuk melindungi ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yg bertanggung jawab dan berkualitas," ungkapnya.

Ara menambahkan, terkait waktu auditnya belum bisa dipastikan kapan. Sebab, hal iti merupakan kewenangan dari BPK.

Sebagai informasi, Ara pernah mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Hal itu bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sebelumnya, Kementerian PKP sempat menyatakan akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

(abr/zlf)

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit kepada pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah berkualitas seusai standar pemerintah.

"Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan (tapi) supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab yang berkualitas," kata Menteri PKP saat rapat kordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pentingnya dilakukan audit oleh lembaga negara yang berwenang agar para pengembang membangun rumah bisa memperhatikan kualitas di segala aspek yang telah menjadi tanggung jawabnya.

"Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit," ujarnya.

Dalam rapat itu, Menteri PKP kemudian menanyakan secara langsung kepada para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi, apakah ada yang takut apabila dilakukan audit atau tidak.

Para pengembang yang hadir dalam rapat itu pun menjawab kompak bahwa mereka tidak takut jika dilakukan audit oleh BPK,

Tak hanya menanyakan, Menteri PKP bahkan juga meminta pengembang yang siap diaudit maka ikut berdiri. Dia pun meminta awak media yang hadir agar menyorot ke pengembang apabila ada yang tidak berdiri dari kursinya.

"Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Nggak apa-apa biar kalian (media) sorot yang nggak berani siapa. Sorot aja satu-satu. Di sini intinya cuma ada pengembang sama dari kementerian," tegasnya.

Namun, nampak tak ada seorang pun pengembang yang duduk, semua terlihat berdiri mengikuti arahan Menteri PKP. Lalu ia kembali mengulangi pertanyaan hang sama, yaitu apakah mereka siap diaudit. Para pengembang pun sigap menjawab siap.

"Kapan auditnya? BPK yang menentukan, Itu bukan kewenangan kami. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. BPK harus dihormati, Itulah kehidupan bernegara," tutur Menteri PKP.

Namun, dalam rapat itu, Menteri KPK juga menegaskan apabila ada pengembang yang tidak setuju diaudit oleh BPK, maka pihaknya mempersilahkan hal itu. Namun, baginya hal itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.

"Kalau nggak setuju dengan audit, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Ini agenda negara," ucap Menteri PKP.

Menteri PKP menegaskan hal itu karena dia mengaku menemukan sejumlah perumahan yang dibangun tidak berkualitas. Setidaknya terdapat 14 pengembang yang saat ini sudah dilaporkan kepada BPK.

"Saya tugaskan delapan orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan," kata Menteri PKP.

Kendati demikian, Menteri PKP menyakini bahwa hal itu merupakan ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyakini masih banyak pengembang yang membangun rumah dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Menurut saya yang nggak berkualitas nggak banyak, hanya segelintir aja. Saya yakin jauh lebih banyak yang bener. Saya percaya teman-teman itu lebih banyak yang tanggung jawab, lebih banyak yang profesional. Jangan gara-gara ulah segelintir orang jadi rusak semuanya," kata Maruarar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

"Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum," kata Ara.

Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

Adapun polemik pagar PIK 1 ini bermula saat Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi yang menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peta jalan program 3 juta rumah belum juga diluncurkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kementeriannya siap menyampaikan kepada DPR RI bila kembali mendapatkan undangan rapat kerja soal program andalan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye tersebut.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR. Tanya DPR, kapan diminta kami siap," ucap Ara sapaan akrabnya dalam peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (22/02/2025).

Jelas Ara, program 3 juta rumah terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah. Dengan sebaran, sebanyak 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Ara memberikan peta jalan program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawa peta jalan pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Tak hanya itu, kritik pedas untuk program 3 juta rumah terealisasi setiap tahun turut dilontarkan oleh DPR.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo bahkan menyebut program 3 juta rumah merupakan mimpi-mimpi indah.

"Saya awalnya begitu bahagia mendengar visi misi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian PKP). Luar biasa visi misi besar, tetapi hari ini, Pak Ara saya rasa ini hanyalah mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan," ucap Yasti.

Pasalnya, menurut Yasti program 3 juta rumah tidak memiliki data yang jelas. Belum lagi, anggaran Kementerian PKP yang mini dan saat ini masih kena efisiensi.

"Ada lagi yang saya ingat, Pak Menteri acap kali menyampaikan bahwa akan menggandeng naga-naga pengusaha-pengusaha besar untuk mewujudkan visi misinya, tapi hari ini Pak Menteri mohon maaf saya bilang ini adalah mimpi-mimpi indah," tegas Yasti.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia mengatakan, pihaknya juga sudah siap apabila diminta untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI.

Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

"(Dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah) Sudah (ada), sudah siap. (Kalau diminta rapat pekan depan?) Besok juga siap, kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan, bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Tapi kita juga banyak kok, dapat masukkan bagus dari DPR, dan kita bersedia loh," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara sempat mengatakan pihaknya sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika ditanya mengenai peta jalan Program 3 Juta Rumah. Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang mengeluhkan isu rumah gratis yang membuat masyarakat menunda akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Setiadi dibuat pusing akan fenomena itu.

"Puyengnya apa? Rumah sudah ready stock, surat sudah ada, mau akad, konsumennya bilang nanti aja nunggu rumah gratis," kata Bambang usai rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (22/02/2025).

Selain itu, Bambang juga mengeluhkan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak terarah.

"Saya pikir semua program baik dari kementerian PKP ini, saya kasih masukan itu dimatangkan terlebih dahulu. Jangan terlalu di-expose, masih mentah," ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto Bonny Z Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di KompasTV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Namun, Bonny pada akhirnya mengklarifikasi ucapannya pada kesempatan berbeda.

Jelasnya lagi, program 3 juta rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Bonny meluruskan, program ini hanya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk MBR yang mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skemanya, pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor selama 25 tahun.

Informasi tersebut disampaikan Bonny saat dalam "Ngobrol Santai" bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (Apersi) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Ini juga masih sementara, karena masih tarik ulur di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Ada permohonan Rp 500.000 aja lah. Ya di DJKN, ini kita tetap Rp 600.000 per bulan," ungkap Bonny.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.