JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengadakan sayembara berhadiah mencapai Rp 8 miliar untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku.

Diketahui, Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Maruarar pun menjelaskan alasannya menggelar sayembara dengan hadiah fantastis tersebut. Menurut dia, itu dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari Kontan.

Dia pun menekankan bahwa sayembara tersebut untuk membuktikan tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air. Pasalnya, pencarian Harun Masiku tidak kunjung ada perkembangan.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” katanya melanjutkan.

Diketahui, KPK masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Kemudian, selama hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.

Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).

Perkembangan terbaru, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jajarannya menemukan mobil yang pernah dipakai Harun Masiku pada 25 Juni 2024 di Thamrin Residence, Jakarta.

Dari dalam mobil tersebut, Asep menyebut, ditemukan dokumen. Meskipun tidak diungkap secara detail perihal isi dokumen tersebut.

"Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku)," kata Asep saat ditemui awak media di Bogor pada 12 September 2024.

Menurut Asep, mobil itu sudah terparkir di lokasi tersebut selama dua tahun.

"Sudah terparkir selama dua tahun,” ujar Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengadakan sayembara untuk menemukan tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku yang sudah hampir lima tahun berstatus buron.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari keberadaan Harun Masiku setelah gagal melakukan penangkapan terhadap eks politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Tak tanggung-tanggung, dalam sayembara tersebut, Maruarar bakal menggelontorkan Rp 8 miliar dari kocek pribadinya untuk yang bisa menemukan keberadaan Harun Masiku.

Menurut dia, sayembara dilakukan karena butuh partisipasi publik untuk menemukan Harun Masiku sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Tanah Air.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujar Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024, dikutip dari Kontan.

Maruarar mengatakan, kasus hilangnya Harun Masiku perlu diangkat kembali karena sudah sejak lama kasus ini tak menunjukkan perkembangan.

Dia pun menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor Untuk itu, sayembara ini dilakukan guna menunjukkan tidak ada orang yang kebal hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” ujar Maruarar.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” kata eks politikus PDI-P ini melanjutkan.

Selama hampir lima tahun, KPK menekankan bahwa pencarian Harun Masiku menjadi prioritas. Tetapi, hingga berakhirnya jabatan Komisioner KPK periode 2019-2024, sang buronan tidak juga diketemukan.

Padahal, terpidana dalam kasus ini lainnya, Wahyu Setiawan telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara yang lantas diperberat menjadi 7 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).

Oleh karenanya, wajar jika para pegiat Antikorupsi menilai bahwa KPK sepertinya tidak serius atau hanya “ngomong doang” terkait upaya mencari Harun Masiku.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebutkan, KPK tidak menerbitkan surat penyitaan atau surat-surat lainnya yang membuktikan Komisi Antirasuah itu serius mencari Harun Masiku.

"Belum ada (tindaklanjut pencarian Harun Masiku), dalam bukti ini enggak ada kok, belum ada diterbitkan surat penangkapan baru,” kata Boyamin pada 19 Januari 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif sayembara berhadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menciduk buronan KPK, Harun Masiku. Sayembara itu digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memuji tindakan mantan politikus PDIP yang sekarang bergabung ke Partai Gerindra tersebut. Tanak meyakini tindakan Maruarar perlu ditiru.

"Kita patut mengapresiasi langkah baik yang dilakukan Pak Maruarar Sirait. Beliau telah membuka sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk membantu penangkapan Harun Masiku," kata Tanak dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

Tanak menilai, sayembara tersebut termasuk dukungan nyata terhadap penegakan hukum. Tanak merasa hadiah yang besar dapat memancing orang lain ikut sayembara itu.

"Beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik," ujar Tanak.

Selain itu, Tanak mengeklaimm KPK masih terus memburu Harun Masiku. Meski begitu, ia tetap memberikan penghargaan khusus terhadap Maruarar yang mengorbankan hartanya demi mendukung proses penegakan hukum.

"Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujar Tanak.

Sebelumnya, Menteri Ara membuka sayembara menangkap Harun Masiku dengan hadiah Rp 8 miliar. Uang itu merupakan tabungan pribadinya sebagai partisipasi dalam menjamin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Tanah Air. Ara bahkan mengajak Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Ara balas Hasto...

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana memangkas waktu dan biaya pemecahan sertifikat tanah untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Sebagian informasi itu disampaikan oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian PKP, Fitrah Nur dalam Rapat Dukungan Kemudahan Perizinan pada Kamis (28/11/2024).

Menurut dia, Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, sedang mencari upaya agar biaya pemecahan sertifikat tanah di Kementerian ATR/BPN bisa dikurangi.

"Karena teman-teman pengembang menyampaikan, biaya pemecahan sertifikat untuk satu unit rumah itu berkisar Rp 2-3 juta per rumah," ujarnya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

Lanjut Fitrah, rencananya pada Jumat (29/11/2024) akan berlangsung pertemuan antara Ara, BTN, asosiasi pengembang perumahan, dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas hal tersebut.

"Nah besok, diinisiasi oleh Pak Menteri (PKP) dan dilakukan oleh BTN, diskusi dengan semua asosiasi dan kementerian ATR/BPN. Mudah-mudahan bisa terlaksana besok," pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Pembahasan Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera pada Senin (25/11/2024), Ara juga sempat memberikan bocoran terkait rencana mempercepat waktu mengurus pemecahan sertifikat tanah untuk rumah MBR.

"Dengan Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) itu kita akan melakukan bagaimana selama ini pemecahan sertifikat itu lama atau sebentar? lama kan. Nah kalau itu nanti dengan Pak Nusron bisa dibikin cepat bagus nggak?," katanya dikutip dari Youtube Kementerian PKP.

"Jadi urusan dengan Pak Nusron itu banyak sekali. Bagaimana lahan idle soal HGU, bagaimana pemecahan sertifikat prosesnya bisa cepat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Beda nasib petani boyolali dan petani vietnam

Kirain suplai susunya bakal diambil dari peternak lokal, karena itu akan ikut membantu perputaran ekonomi dalam negri, harusnya bisa untuk mencicil hutang juga

Netizen menduga adanya indikasi permainan lahan bisnis, dan yang diuntungkan adalah tender kolega sendiri”

Namun, benarkah akan dilakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis?

Penjelasan:

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari ANTARA.

Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo wajibkan anak muda ikut wajib militer

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Jakarta (ANTARA) - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Holding BUMN Pangan, bersama peternak siap memasok telur ayam dan daging ayam guna disalurkan kepada masyarakat melalui program makan sehat bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025.

“Kami pastikan menggandeng peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM, sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh ribuan peternak kepada kami. Ini juga bentuk komitmen perusahaan dalam membangun inklusivitas dan keberlanjutan ekosistem perunggasan nasional sesuai arahan Kementerian BUMN,” kata Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sis Apik menyampaikan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

“Program penyaluran bantuan pangan stunting sendiri telah terlaksana di tahun 2023 dan 2024 sesuai penugasan Badan Pangan Nasional. Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi,” kata Sis Apik.

Kemudian dalam persiapan mendukung pelaksanaan program makan sehat bergizi, Sis Apik mengatakan bahwa ID FOOD telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur makan sehat bergizi.

Sementara itu, Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina menyampaikan, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

“Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar. Seperti pada tahun 2023 dan 2024, kami perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu dengan adanya program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting,” kata Eti.

Eti mengatakan, pada 2023 dan 2024 ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

“ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang,” kata dia.

Pada 2024, jelas Eti, BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Ia mengatakan, semua paket telur itu diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan pembayaran (payment)tepat waktu sehingga memudahkan peternak.

Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki, Eti memastikan para peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM siap untuk dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan telur pada program makan sehat bergizi dan bantuan pangan stunting di tahun 2025.

“Berdasarkan pengalaman kerja sama yang berjalan baik di tahun 2024, kami juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah di tahun 2025,” kata Eti.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah di luar Pulau Jawa ditargetkan dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Utama Perum Perumnas , Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rinciannya 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disedialan oleh PTPN.

?Yang kawasan cukup luas itu di Medan ada, di kota Bekala, itu kami bekerjasama dengan PTPN, itu tanahnya PTPN,? ujar Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

?Tapi kita buat perusahaan, kita buat tanah perusahaan dan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 hektare dari 800 hektare itu di kota Bekala,? paparnya.

Lalu kurang lebih 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan, Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

?Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,? beber dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare. Budi memastikan proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar.

?Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,? tuturnya.

Dalam program 3 juta rumah terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta hunian di perkotaan.