Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah menyerahkan peta jalan pembangunan Program 3 Juta Rumah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ara menegaskan bahwa peta jalan itu bahkan telah diserahkan pada awal tahun ini. Meskipun demikian, dia masih enggan untuk memerinci rencana pembangunan perumahan yang termuat di dalamnya.

“Tanya deh, aku sudah kirim itu [roadmap pembangunan perumahan] ke DPR dari awal tahun. Tentu kan akan dijelaskannya di DPR, kita menghormati DPR dong ya kan begitu,” jelasnya saat ditemui usai agenda Stakheholder Gathering Ekosistem Perumahan yang digelar oleh BP Tapera, Kamis (17/5/2025).

Meski tak memerinci, Ara menegaskan bahwa sejumlah program yang saat ini dijalankan seperti pembangunan Gotong Royong yang menggandeng sejumlah konglomerat properti kenamaan dalam negeri telah masuk dalam peta jalan tersebut.

Terbaru, Ara mengaku berhasil mendapat komitmen renovasi sebanyak lebih dari 3.000 unit rumah yang bakal dilaksanakan oleh sejumlah perusahaan raksasa mulai dari Agung Sedayu Group hingga PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk.).

“Komitmen renovasi 2.000 unit rumah lebih. Kalau dari Buddha Tzu Chi Pak Aguan saja kan udah 2.000 akan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah itu 500 x 4 udah 2.000. Dari Pak Prajogo 500 unit di Jakarta, 500 di Bandung udah 1.000. Dari Kadin 500, total sudah 3.500,” jelas Ara.

Membenarkan hal itu, Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan mengungkap bahwa rata-rata satu rumah akan mendapat kucuran biaya renovasi sebesar Rp30 juta hingga Rp50 juta.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi untuk merenovasi sebanyak 2.000 unit rumah mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, bujet kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perumahan Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo meminta dukungan pengadaan transportasi umum ke lokasi perumahannya kepada pemerintah.

Perumahannya yakni Griya Famili yang terletak di Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini ia sampaikan ketika menghadiri Stakeholders Gathering yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri I, Jakarta Selatan, Kamis (17/04/2025).

"Di sana itu kelemahannya transportasinya pak. Jadi transportasi itu seolah-olah terlihat jauh dari Jakarta," katanya.

Namun demikian, Hari mengaku PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan bertemu dengan pihaknya dalam waktu dekat untuk membahas terkait hal itu.

"Mereka baru mau coba minggu depan ketemu dengan kita mendukung untuk transportasinya," ujar Hari.

Jika dukungan tersebut bisa diberikan, Hari optimistis bisa membangun 3.000 unit rumah subsidi lagi dalam waktu dekat.

"Sudah ada 600 unit yang siap kita bangun pak, terus kita juga ada sekitar masih ada 600 unit yang lahannya sudah kita persiapkan dan kita punya juga tanah sekitar 30 sampai 40 hektar yang sudah kita bebaskan," katanya melanjutkan.

Menanggapi hal ini, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati untuk mengurus masalah itu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

"Kalau ini sudah ada begini langsung cepat saja ya. Kita ingin mendorong yang bagus-bagus supaya lebih banyak lagi membangun tahun ini, supaya rumah subsidi bagi rakyat makin berkualitas," kata Ara.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 17 April 2025.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," kata dia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Sosok konglomerat sekaligus pemilik raksasa properti nasional Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau Aguan kerap turun gunung menggarap proyek dukungan program 3 juta rumah.

Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia miliknya berkomitmen mendukung pendanaan renovasi sebanyak 2.000 rumah.

“Dalam bentuk komitmen CSR 500 (unit) merenovasi di Jawa Barat, 500 (unit) di Jawa Tengah, 500 (unit) di Banten dan Jakarta 500 (unit) yaitu digarap Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, dan itu renovasi ya jadi 2.000 totalnya,” kata Maruarar di Wisma Mandiri II, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Membenarkan hal itu, Aguan mengaku menyiapkan anggaran di sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untu proses renovasi 2.000 rumah tersebut.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.

“Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, dia juga berencana melanjutkan pembangunan sebanyak 500 unit rumah rakyat di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menegaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

“Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tuturnya.

Dengan demikian, bila dikalkulasikan total anggaran yang bakal diguyurkan Aguan mendukung pembangunan 750 unit rumah di Tangerang dan Kalimantan Selatan mencapai Rp75 miliar hingga Rp112,5 miliar.

...Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa, ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal di wilayah setempat akan difokuskan hanya untuk lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama.

"Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa," ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

John menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan gizi, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

Gubernur John juga akan meningkatkan sosialisasi program MBG guna mengatasi penolakan dan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat setempat.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penolakan tersebut, tapi John menilai hal itu terjadi akibat kurangnya informasi yang utuh serta adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi opini masyarakat.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan pertarungan mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang lempar batu, sembunyi tangan. Kasihan, yang dikorbankan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pihaknya akan segera meluruskan informasi yang keliru serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan baik, menjelaskan manfaat program MBG secara langsung kepada masyarakat. Kami yakin, jika disampaikan dengan benar, program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” katanya menegaskan.

Terkait target realisasi program MBG, John menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema penyaluran, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pasar-pasar tempat masyarakat menjual komoditas mereka lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Selama ini orang malas menanam (secara serius), karena yang belinya tidak ada. Nah sekarang pasar dihadirkan langsung oleh Presiden di setiap tempat Makan Bergizi Gratis," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis.

Menurut Helmi dapur umum program Makan Bergizi Gratis mengambil bahan pokok yang dimasak dan buah-buahan dibeli dari produk-produk sekitar.

"Prosesnya (penyediaan MBG) luar biasa mulai dari proses menerima bahan makanan, termasuk buah-buahan semuanya dipilih betul-betul, standarnya internasional, dan sumbernya dari lingkungan sekitar, akhirnya manfaatnya itu bukan hanya untuk siswa tapi juga wilayah sekitar," kata dia.

Gubernur menyatakan masyarakat juga semakin semangat membangun pertanian mereka karena sekarang memiliki pasar yang pasti. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat tentunya juga meningkat.

Dukungan terhadap program pemerintah Prabowo - Gibran memberikan makanan gizi gratis untuk anak anak terus digeber di sejumlah daerah. Di Bengkulu, Polda Bengkulu membangun dapur MBG berskala internasional dan akan melayani ribuan anak anak.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi dapur umum penyedia paket MBG di Bengkulu. Menurut dia fasilitas dapur umum yang yang ada di Bengkulu sangat higienis, rapi dan dikelola oleh tenaga tenaga yang terlatih.

"Ini terbaik dan pertama di Sumatera, dan Bengkulu terdepan mendukung program bapak presiden," kata dia

Dapur MBG tersebut menurut gubernur sebagai bukti dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan anak anak yang sehat dan berprestasi sebagai investasi negara masa depan.

"Bila masih ada kekurangan sana sini, banyak kritik menyalahkan kita anggap vitamin dan tidak boleh berhenti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara" kata Helmi Hasan.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menyebut dapur tersebut akan melayani 3.179 anak anak usia TK, SD hingga SMP yang tersebar pada tujuh sekolah di Kota Bengkulu. Dapur akan secara resmi menyalurkan makanan bergizi gratis kepada ribuan anak anak sekolah pada tanggal 28 April 2025 ini.

"Ini adalah bentuk kesiapan dan secara prakteknya akan dimulai tanggal 28 April," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah melaporkan kisruh pengembangan hunian vertikal Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menegaskan, dirinya bakal mengawal kisruh Meikarta hingga para konsumen mendapat hunian yang telah dibelinya.

“Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan [terkait Meikarta],” kata Ara saat ditemui di sela-sela agenda Halalbihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/5/2025).

Pasalnya, tambah Ara dirinya mengaku telah mengantongi seluruh aduan yang masuk terkait Meikarta. Aduan itu didapatnya lewat kanal pengaduan Kementerian PKP serta dukungan data aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pada saat yang sama, Ara menyebut Presiden Prabowo memberikan respons positif mengenai aduannya tersebut.

“Presiden [Prabowo] mendukung, berkomitmen menegakkan hukum,” pungkasnya.

Adapun, Ara dijadwalkan bakal bertemu dengan petinggi Lippo Group selaku pengembang Meikarta pada 23 April 2025.

Ara menekankan telah bersurat kepada James Riady maupun John Riady untuk dapat menghadiri langsung pertemuan tersebut tanpa mengirim perwakilan.

“Kita terbuka ya, hari Rabu [23 April 2025] datang jam 4 sore ke sini [kantor PKP] ya. Saya sudah ngomong sama Bapak James untuk datang kesini tanpa diwakili dan Pak John,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah menegaskan bakal melakukan penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana dengan lancar ke yayasan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta.

Namun, meskipun dana hampir Rp 1 miliar sudah diterima, mitra MBG di Kalibata mengaku belum dibayar.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan," ujar Irma, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," kata dia lagi.

Apa Alasan Yayasan Tidak Membayar Mitra MBG di Kalibata?

Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak yayasan, Irma menemukan bahwa alasan yang disampaikan oleh yayasan terkait belum dibayarnya mitra adalah karena kuitansi pembelian bahan makanan yang tidak lengkap.

Pihak yayasan mengklaim telah melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan program MBG.

Meski demikian, Irma berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak membayar mitra yang sudah bekerja.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari BGN mengenai masalah ini.

DPR juga mendesak agar ada perbaikan dalam tata kelola distribusi serta pembayaran agar kwejadian serupa tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalkan agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," tambah Irma.

Mitra MBG Tanggung Kerugian Hampir Rp 1 Miliar

Kasus ini muncul setelah laporan dari Ira Mesra, mitra dapur MBG di Kalibata, yang mengungkapkan dugaan penggelapan dana MBG oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di Jakarta Selatan.

Dana operasional dapur MBG, senilai Rp 386.500.000 yang sudah diterima oleh yayasan dari BGN, diduga tidak disalurkan kepada mitra.

Ira telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," ujar kuasa hukum Ira, Danna Harly.

Menurut Harly, Yayasan MBN mengklaim bahwa Ira masih memiliki utang sekitar Rp 45 juta, dengan alasan ada invoice yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, Harly membantah klaim tersebut, karena semua biaya operasional telah ditanggung sendiri oleh Ira.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dari dua tahap pelaksanaan program MBG ini diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware," kata Harly.

"Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ujarnya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan".